Oleh karena dalam 2 (dua) kaliRUPSLB tidak mencapai korum, maka Direksi kemudian mengajukanpermohonan penetapan syarat korum ke Pengadilan Negeri Tarakan.3. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006, Pengadilan telahmenetapkan syarat korum RUPSLB PT.

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidaktercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b harusdilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat;Halaman 10 dari 17 Putusan No. 1918 K/Pdt/2014d.

tentang Pemberhentian Verry Soekamto, SH. sebagaiKetua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota BauBau dan SuratKeputusan No. 281/72/SK/KPUD/2009 tanggal 02 November 2009tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan UmumKota BauBau periode 20082013 tersebut ditangguhkan, makakepentingan umum akan terganggu, yaitu terhambatnya tugastugasKomisi Pemilihan Umum Kota BauBau, karena jika hal inidilaksanakan maka Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota BauBautinggal tiga (3) orang yang artinya tidak akan korum

Tergugat dan Kuasahukumnya telah menghadirkan anak tersebut untuk bertemu dan dipertemukandengan Penggugat selaku ibunya didalam persidangan, Majelis hakim dalam(korum peradilan anak). dengan bahasa yang lemah lembut, Majelis memberipertanyaan kepada anak tersebut, terkait siapakah yang menemani setiap haridi rumah, dan siapa yang mengantar dan menjemput anak tersebut pergipulang dari sekolah.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, pada waktu itu Yonif 511/DY sedang SatgasPamtas di Papua dan Saksi Korum menjabat PJS Pasi Intel Yonif 511/DY namun antara Terdakwa denganSaksi fidak ada hubungan keluarga.2.

piutang sebesarRp.224.000.000 ( dua ratus dua puluh empat), kepada Sadri.Paduka Bahtera alias Putri, dikarenakan Terdakwa terbebanipada tanggal 06 Juli 2016 SA mengalami sakit MalariaTersiana dan dirawat di KSA Kipan A Yonif 756WMS.Padatanggal 8 dan 9 Juli 2016Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 214K/PM III19/AD/V1/2017Praka Subandri takes Kipan A Yonif 756/WVMs untukmengecek kondisi Terdakwa, kondisinya sudah membaik,dan selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 08.00Wit saat apel pagi Korum

tanggalsebagaimanapertama kali tersebut di atas.Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 telah dilakukanpenandatanganan Perjanjian Perdamaian antara EDY SUWARNO ALIAS JAPLIONG SING, dan EVELINE LISTIJSOSUPUTRO (Dalam PKPU) dengan ParaKreditornya, tertanggal 21 Oktober 2020, oleh Debitor PKPU serta Para Kreditoryang telah menyetujui Proposal/ Rencana Perdamaian yang dilaksanakan di RuangRapat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat korum

ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal30 Januari 2018, yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 7 Mei 2018, dalam RegisterNomor 103/Pdt.G/2018/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagaiberikut:1.Bahwa pada tanggal, 29 Oktober 2017 tergugat 1 melaksanakan rapatPembina lengkap serta terobuka untuk umum, (Rapat tersebut tidakdiatur dalam Anggaran Dasar Yayasan);Bahwa rapat pada tanggal, 29 oktober 2017 tidak Korum

DanPembina yang berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 6 November 2006 yangmasih aktif sampai sekarang adalah KRMH Soeryo Wirjohadipoetro dan JulianiMalik Kalantar ;Bahwa rapat Pembina sah jika hadir korum sedikitnya 2/3 dari jumlahanggota pembina. Dengan demikian rapat yang dilakukan oleh pembinaYayasan versi Penggugat adalah tidak sah karena tidak korum.

Bagaimanamungkin Pembina versi Pengugat dapat korum, karena Pembina yangmemilih kembali Penggugat sebagai Ketua Pengurus adalah anggotaPembina yang telah diberhentikan dengan sah sesuai Anggaran DasarYayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ;Bahwa Pembina sesuai akta anggaran dasar harus melakukan sekurangkurangnya satu kali setahun rapat dewan Pembina. Bagaimana mungkinPenggugat tetap mengatakan susunan Pembina, pengurus dan pengawasmasih seperti versi Penggugat.

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa kembali keKesatuan Yonif 600/Raider dengan menyerahkan diri diantar olehkeluarganya dan saat itu kesatuan dalam keadaan korum karenapasukan berangkat tugas operasi.Le Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa jijinkomandan kesatuan Negara Indonesia dalam keadaan damai danTerdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkanuntuk operasi miiliter.MenimbangSaksi2 :5Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Bahwa Saksi 2

KalbarPada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun2018 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggotaKipan Mekanis 1 Yonif Mekanis 643/Wns dan antaraSaksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungankeluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasandan bawahan.Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor 32K/PM.1I05/AD/VII/2019Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019sekira pukul 20.00 WIB pada saat diakukanpengecekan apel malam yang dilakukan Saksi1selaku Ka Korum Kipan

dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitungsejak tanggal rapat Pembina yang pertama diselenggarakan yang mana rapatPembina yang kedua sah apabila dihadiri oleh lebih dari 42 (Satu per dua) dariseluruh anggota Pembina;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 berupa AktaPendirian Yayasan AlMaruf Denpasar diketahui Rapat Pembina adalah sahdan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina, dalam hal korum

Zaini Mustofahanyalah tinggal Penggugat dan Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapatpengambilan keputusan mengenai Perubahan Anggaran Dasar Yayasan AlMaruf Denpasar tersebut tidak korum dan bukan dilakukan pada sebuah RapatPembina, sehingga bertentangan dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 16Tahun 2001 tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan AlMaruf, dengandemikian Rapat

menerimalaporan pertanggungjawaban dari Pengurus LMDH Harapan Makmur DesaSabrang ;Hal 41 dari hal 44 Putusan Perkara Perdata No. 119/Pdt.G/2013/PN.Jr.Menimbang, bahwa apabila dihubungkan jumlah anggota LMDHHarapan Makmur Desa Sabrang sebanyak 740 orang anggota sebagaimanabukti P13 maka dalam penyelenggaraan MLB yang diselenggarakan olehTergugat pada tanggal 12 September 2012 yang diundang hanya 350 oranganggota dan yang hadir pada MLB sebanyak 251 anggota makapenyelenggaraan LMB tersebut tidak memenuhi korum

orangperwakilan Dusun Ungkalan, b. 5 orang perwakilan dari Dusun Sabrang, c. 2orang dari Tokoh Masyarakat, dan d. 4 orang dari Independen terpilihlahTergugat sebagai Ketua LMDH HARAPAN MAKMUR Desa Sabrang hasilLMB, bahwa pemilihan Ketua dalam LMB tersebut dipilih tidak mewakili anggotayang hadir berjumlah 251 orang maupun dari seluruh jumlah anggota LMDHHarapan Makmur Desa Sabrang berjumlah 740 orang anggota, makaterpilinnya Tergugat sebagai Ketua LMDH Harapan Makmur Desa Sabrangtidak memenuhi korum

Prada Putra Kurniawan Suaery NRP 31160689861095 Jabatan Tabakpan 2 Regu 1 Ton II Kipan C, Kesatuan Yonif RK 644/WIs bulan September 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 (Terdakwa Disersi sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2018 dan masuk dinas kesatuan sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai bulan Februari 2019 yang ditandatangani oleh Ka Korum Kapten Inf Demianus NRP 3910453580671).

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Bahwa Terdakwa telah tiga kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadapdipersidangan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlakusesuai dengan surat panggilan sidang dari Oditur Militer Nomor : B/413/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 namun tidak dapat dihadirkan dansesuai surat dari Ka Korum Yonif 141/AYJP Nomor : B/339/IX/2013tanggal 9 September 2013 tidak dapat menghadirkan Pratu EndikDarmawan Nrp. 31090057630189

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 (1) yangmenyebutkan Perubahan Anggaran Dasar hanya dapatdilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina dan ayat (2)yang menyebutkan Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalamayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3(dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina, maka syarat untukmelakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diamanatkanpada Pasal 18 ayat (1) telah terpenuhi yaitu dilaksanakan dalamRapat Pembina, dan syarat korum

hanya dapatdilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, dan ayat (2)yang menyebutkan Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalamayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3(dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina, dimana faktanya Rapattanggal 5 September 2014 tersebut dihadiri dua dari tiga anggotaPembina, yakni Edy Setiawan selaku Ketua Pembina dan SinduDharmali sebagai Anggota, sehingga rapat tersebut telah memenuhiHalaman 23 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMGsyarat korum

bahwa dikaitkan dengan ketentuan pasal 18 (1) yangmenyebutkan Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkankeputusan rapat Pembina. dan ayat (2) yang menyebutkan Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri olehpaling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina, maka syarat untukmelakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diamanatkan pada pasal 18ayat (1) telah terpenuhi yaitu dilaksanakan dalam Rapat Pembina, dan syarat korum

yangmenyebutkan Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkankeputusan rapat Pembina. dan ayat (2) yang menyebutkan Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri olehpaling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina, dimana faktanyaRapat tanggal 5 September 2014 tersebut dihadiri dua dari tiga anggota Pembina,yakni Edy Setiawan selaku Ketua Pembina dan Sindu Dharmali sebagai Anggota,sehingga rapat tersebut telah memenuhi syarat korum

menjadi bagian dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pembentukan PengurusYayasan TITD Grajen Semarang periode 2014 sampai 2019 dilakukan pada rapatyang dipimpin oleh Ketua Pembina dan dihadiri oleh salah seorang anggota (olehorgan/badan yang diberi kKewenangan oleh UndangUndang maupun AnggaranDasar Yayasan yakni Dewan Pembina dalam Rapat Pembina ) pada tanggal 5September 2015, dalam Rapat Pembina yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan telah memenuhi korum

Ekonomi Neraca dan Radar Surabaya keduanyatertanggal 27Mei2009 dan 9JUIIAZO0 9, jane sesteeee nese seiserer neem nae escenarioBahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan atau diwakili oleh 33.031.200 (tiga puluh tigajuta tiga puluh satu ribu dua ratus) saham atau mewakili 97,15% (sembilan puluh tujuh komalima belas persen) dari 34.000.000 (tiga puluh empat juta) saham yang merupakan seluruh sahamPerseroan yang dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal rapat.Dengan demikian korum

Gusher TarakanAkta Notaris Nomor 17 tanggal 6 Oktober 2006 yang telahdidaftarakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor W1300167 HT.01.04 Tahun 2006 tanggal 22 November2006 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar PerseroanTerbatas Gusher Tarakan yang didasarkan pada penetapanPengadilan Negeri Tarakan Nomor 11/Pdt.P/2006/PN.Trk. tanggal27 September 2006 tentang penetapan syarat Korum PT.

Putusan Nomor 215 PK/Pdt/2014penetapan syarat Korum PT. Gusher Tarakan lebih rendah darisyarat kuorum menurut anggaran dasar dan UUPT, adalah sahdan mengikat menurut hukum ;10.Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas11maka amar putusan Mahkamah Agung Tanggal 2 Juli 2013 Nomor340 K/Pdt/2013 Jo putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Tanggal 9Agustus 2012 Nomor 70/ Pdt/2012/PT. KT. Smda yang memperbaikiputusan Pengadilan Negeri Tarakan Tanggal 11 April 2012 Nomor13/ Pdt.G/2011/PN.

Tanggal27 September 2006 tentang syarat Korum PT.

Gusher Tarakan danpenetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor11/Pdt.P/2006/PN.Trk. tanggal 27 September 2006 tentangpenetapan syarat Korum PT. Gusher Tarakan yang lebih rendah darikuorum yang ditetapbkan undangundang, adalah sah karena telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;.

) .Bahwa Abhli Menerangkan berdasarkan Undang Undang RepublikIndonesia nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara Bahwayang termasuk dalam Mineral Logam adalah Sebagai Berikut Litium,Berilium, Magnesium, Kalium, Kalsium, Emas, Tembaga, Perak, Timbal,Seng, Timah, Nikel, Mangan, Platina, Dismuth, Molibdenum, Lauksit, AirRaksa, Walfram, Titanium, Barit, Panadium, Kromit, Antimoni, Kobalt,Tantalum, Catmium, Galium, Indium, Yitrium, Magnetit, Besi, Gelana,Alumina, Niobium, Zirkonium, ilmenit, Korum