Taman Sari KotaPangkalpinang, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 19 Mei 2018, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pangkalpinang pada tanggal 21Mei 2018 di bawah Nomor : 88/SK/5/2018/PN PGP. dalam perkara Nomor21/Ptd.G/2018/PN Pgp., selanjutnyadisebut sebagai Penggugat atau sebagaiPihak Kedua;Yang menerangkan bahwa para pihak yaitu Pihak Pertama/ Tergugat dan PihakKedua/ Penggugat telah sepakat untuk mengakhiri sengketa antara kedua belahpihak seperti yang termuat dalam surat

Bahwa meskipun Hakim Mediator telah menyatakan gagal proses mediasi tetapiternyata kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat di luar persidangantelah sepakat untuk berdamai sebagaimana Kesepakatan Perdamaian tanggal 4September 2018, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September2018 di depan persidangan Majelis Hakim, para pihak yaitu Penggugat danTergugat menyatakan bahwa para pihak telah sepakat untuk berdamai dansepakat untuk mengakhiri sengketa dalam surat gugatan Penggugat Nomor21

Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan denganperkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telahmenggugat Terbanding semula Tergugat di muka Pengadilan NegeriSungguminasa pada tanggal 29 Maret 2021 dengan Register Nomor21/Pdt.G/2021/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :1.

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbuldalam pemeriksaan perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp5.190.000, (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan banding Nomor21/Pdt.G/2021/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriSungguminasa yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula ParaPenggugat telah menyatakan banding pada tanggal 7 Oktober 2021 terhadapputusan

Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 September 2021 Nomor21/Pdt.G/2021/PN Sgm dan permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 5November 2021 sesuai Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor21/Pdt.G/2021/PN Sgm;Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, ParaPembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 5November 2021 dan telah

Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula ParaPenggugat tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor21/Pdt.G/2021/PN Sgm tanggal 30 September 2021 yang dimohonkanbanding tersebut;MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi :Menolak Eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor21/Pid.B/2019/PN Tbt, tanggal 18 April 2019 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdakwa UJI TAMA SARAGIH tersebut di atas, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa UJI TAMA SARAGIH dari dakwaan Primairtersebut:3.

Putusan Nomor 1056 K/Pid/2019 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor21/Pid.B/2019/PN Tbt, tanggal 18 April 2019 yang dimohonkan bandingtersebut: Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatpengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua riburupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/AKTA.Pid/2019/PN Tot,yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2019, Penuntut Umum padaKejaksaan

Surat Gugatan tertanggal 9 Agustus 2014 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang padatanggal 11 Agustus 2014 dibawah Register Perkara Nomor21/G/2014/PTUNKPG, yang telah diperbaiki pada tanggal8 September 2014, dalam perkara antara : 1. BOBBI.

Tenggara Timur ; Putusan Sela Nomor : 21/G/2014/PTUNKPG, tanggal 21 Oktober2014, tentang diterimanya permohonan intervensi masuk sebagaipihak dan didudukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; Surat Pencabutan Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 30Desember 2014 ; 27227222 2n nnn nnn nnn neeSurat Permohonan Para Penggugat tertanggal 30 Desember2014 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang pada persidangan tanggal 6 Januari 2015tentang permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor21

Pekanbaru tanggal23 Maret 2020 Nomor 69/PDT/2020/PT PBR, tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihaktersebut di atas;Berkas perkara berikut Suratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkaratersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal3 Pebruari 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Dum;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaankeadaan seperti tercantum dalamsalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 3 Pebruari 2020 Nomor21

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor21/Pdt.G/2019/PN Dum tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada tanggal 3 Pebruari 2020, dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semulaTergugat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dariAkta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Dumtanggal13 Pebruari 2020 yang dibuat

Menetapkan supaya pelaku Anak dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor21/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 3 Januari 2019 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan pelaku Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaanmemberatkan:2. Menjatuhkan pidana kepada pelaku Anak oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan;3.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor21/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jkt.Pst.tanggal 3 Januari 2019;3. Menetapkan agar pelaku Anak tetap ditahan;Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 1275 K/Pid.Sus/20194. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanioleh pelaku Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;5.

Alamat Keurahan Pasar Tengah, KecamatanKepahiang, Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahmemberikan keterangan sebagai berikute Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang bernama BITTO BinANANG pada saat Saksi melakukan penangkapan;e Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan ataupunhubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;e Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan kerena telahmenjemur biji kopi kering dibadan jalan umum;e Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggarketentuan Peraturan Daerah kabupaten Kepahiang nomor21

AsramaPolres Kepahiang Kelurahan Kepahiang Kecamatan KepahiangKabupaten Kepahiang, dibawah sumpah memberikanketerangan sebagai berikute Bahwa mengenal Terdakwa yang bernama BITTO Bin ANANGpada saat Saksi melakukan penangkapan;e Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan ataupunhubungan keluarga dengan Terdakwa;e Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan kerena telahmenjemur biji kopi kering dibadan jalan umum;e Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggarketentuan Peraturan Daerah kabupaten Kepahiang nomor21

semula Tergugat dan akan dibayar secara cicilantanpa dikenakan ganti rugi dan denda, karena perusahaanPembanding semula Tergugat saat ini dalam keadaan stagman,sedangkan pihak Terbanding semula Penggugat menghendakidibayar lunas dengan tambahan ganti rugi serta denda karenaketerlambatan memenuhiPFESTABT jn wm n mn i in we i i i ee i mn minomen meen em Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Bandingmemeriksa dan meneliti dengan seksama putusan PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 30 September 2010 Nomor21

rugi sertabunga j rer rrr rrr rr rr ee er ee ee ee ee ee eee eee eecoer eee Menimbang, bahwa berdasarkan uraian danpertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkatbanding berpendapat alasan kuasa Pembanding semula TergugatHalaman 7 dari 10 halamanPutusan No. 1/PDT/2011/PT.BJM.memohon banding tersebut dinilai tidak cukup beralasan danberharga untuk membatalkan putusan Pengadilan tingkatpertama, sehingga oleh karena itu) maka putusan PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 30 September 2010 Nomor21

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugattidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadapsebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor21/Pdt.G/2019/PA.Kph dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kepahiang untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp 251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggalHim. 5 dari 6 hlm. Pen.

Nomor 281 K/Pdt/2016 Menguatkan putusan provisi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor21/Pdt.G/2014/PN Sbw., tanggal 12 Februari 2015 yang dimohonkanbanding tersebut;Dalam Eksepsi: Menguatkan putusan eksepsi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor21/Pdt.G/2014/PN Sbw., tanggal 12 Februari 2015;Dalam Pokok Perkara: Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor21/Pdt.G/2014/PN Sbw., tanggal 12 Februari 2015;DENGAN MENGADILI SENDIRI1.

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2015 kemudian terhadapnyaoleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi padatanggal 18 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.Kas/2015/PN Sbw., juncto Nomor21

3.764.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluhempat ribu rupiah);Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan NegeriLuwuk Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Lwk masingmasing tanggal 4 Januari 2017yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk, yangmenerangkan telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri LuwukNomor 21/Pdt.G/2016/PN Lwk yang dibacakan tanggal 14 Desember 2016kepada Terbanding VIlIl s/d XIV semula Tergugat Konpensi VIll s/d XIV;Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor21

/Pdt.G/2016/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwukyang menerangkan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 Pembandingsemula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor21/Pdt.G/2016/PN Lwk tanggal 14 Desember 2016 permohonan banding manatelah pula diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para TergugatKonpensi/Para Penggugat Rekonpensi pada tanggal 16 Desember 2016 dankepada Terbanding VIll s/d XIV semula

tersebut Para Terbandingsemula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi maupunTerbanding VIll sampai dengan XN semula Tergugat Konpensi VIlIl sampaidengan XIV sampai perkara ini diputus tidak mengajukan Kontra MemoriBanding;Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding Pembanding semulaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, Pengadilan Tinggisetelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkasperkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor21

Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo.Undangundang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum sertaketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula PenggugatKonpensi; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor21/Pdt.G/2016/PN Lwk tanggal 14 Desember 2016 yang dimohonkanbanding tersebut;Dengan Mengadili Sendiri :l. DALAM KONPENSI:A. Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat untukseluruhnya;B.

Bahwa atas permohonan sita jaminan yang diajukan Terlawan Penyita,Pengadilan Negeri Magelang telah melakukan sita jaminan terhadapobyek perlawanan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor21/B.A/Pdv/G/2007 jo Nomor 21/Pdt/G/2007/PN.MGL, tertanggal 18Desember 2007;7.

RODHIYAH, cs dengan batasbatas :Utara : Jalan Salak ;Selatan : Jalan Salak ;Selatan : Jalan Lorong;Timur : lou Fatimah;(ide : berita acara sita jaminan Nomor = 21/B.A/Pdt/G/2007 jo Nomor21/Pdt/G/2007/PN.MGL, tertanggal 18 Desember 2007)8.

Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan tertanggal 18Desember 2007 Nomor 21/B.A/Pdt/G/2007 jo Nomor21/Pdt/G/2007/PN.MGL;6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit voerbaar bijvooraad) meskipun dimungkinkan Verset, Banding, Kasasi maupunupaya hukum lainnya;7.

Bahwa benar dahulu ada gugatan tentang perobuatan melawan hukumdari Terlawan Penyita sebagai Penggugat dan Terlawan Tersita , Ilsebagai para Tergugat tercatat dalam register perkara Perdata Nomor21/Pdt.G/2007/PN.Mgl di Pengadilan Negeri Magelang;5.

Padatahun 2007 Zubaidah (Terlawan Penyita) mengajukan gugatan di PengadilanNegeri Magelang kepada Asrori Wahid dan Sri Nadiroh sebagai Tergugat(sekarang sebagai para fTerlawan Tersita) dalam perkara Nomor21/Pdt.G/2007/PN.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor21/Pdt.Kons/2019/ PN Mrs tanggal 22 April 2019;3. Relas Pemberitahuan tentang akan dilakukannya Penitipan UangGanti Kerugian Nomor 21/ Pdt.Kons/2019/ PN Mrs tanggal 2 Mei2019;4.

media masa (koran) ;Menimbang, bahwa atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros KelasIB, Jurusita Pengadilan Negeri Maros telah melakukan pemberitahuan mengenaiakan dilakukannya Penitipan Pembayaran Uang Ganti Kerugian dari Pemohonpada kantor Pengadilan Negeri Maros dengan cara mengumumkan pemberitahuantersebut di papan Pengumuman Kantor Lurah/Desa, Camat agar diketahui olehHalaman 2 dari 6Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Padt.P/2019/PN Mrspihak yang berhak sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor21

(in casu Bupati Sarolangun) sama sekali tidaksalah dalam menafsirkan Putusan Perkara Nomor21/P/FP/2016/PTUN.JBI, karena di dalam Putusan Perkara Nomor21/P/FP/2016/PTUN.JBI a quo secara jelas telah disebutkanHalaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN.JBItentang adanya kesalahan prosedural di pihak Panitia PemilihanKepala Desa Tingkat Kabupaten Sarolangun sebelum melakukanpenghitungan ulang surat suara di Kantor BPMPD KabupatenSarolangun, karena dalam hal terjadi perselisihan pemilihanKepala

Subandrio) sendiritelah mengakui melalui posita Gugatannya pada angka 10 halaman 5s/d 6 bahwa~ objek sengketa dalam Perkara Nomor21/P/FP/2016/PTUN.JBI tertanggal O5 September 2016 adalahKeputusan FiktifPositif terkait Permohonan untuk mengambil Keputusandan/atau Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat KabupatenSarolangun terhadap surat dari Tergugat II Intervensi (in casu H.

Arifin) mengajukan Permohonan ke Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) Jambi yang didaftar di bawah register perkara Nomor21/P/FP/2016/ PTUN.JBI pada tanggal 8 Agustus 2016;(2) Bahwa Tergugat II Intervensi (in casu H.

Sidharta (Ketua BPD Desa Pelawan Jaya) diperoleh faktaHalaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN.JBIhukum bahwa Ketua BPD dan Anggota BPD Desa Pelawan Jayatidak pernah melakukan rapat dengan Panitia Pemilihan KepalaDesa Pelawan Jaya dan para Calon Kepala Desa di BPMPD padatanggal 16 Mei 2016, dan BPD Desa Pelawan Jaya tidak pernahmenerima Berita Acara selain Berita Acara Penghitungan SuaraPilkades tertanggal 11 Mei 2016; Bahwa menurut Majelis Hakim Perkara Tata Usaha Negara Nomor21/P

Nomor21/P/FP/2016/PTUN.JBIserta dalil perinhal tidak dijadikannyaTergugat sebagai pihak dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor21/P/FP/2016/PTUN.JBI telah kami uraikan secara berulangulangpada bahagian terdahulu dari Eksepsi dan Jawaban kami, dankarenanya untuk tidak memperpanjang pembahasan, harapPenggugat dapat membaca kembali apaapa yang telah kamisampaikan pada bahagian tersebut;Mengenai dalil gugatan tentang pokok perkara pada angka 17Bahwa melalui posita Gugatannya pada angka 17 ini, Penggugatmendalilkan

Putusan Nomor 183 K/TUN/2017Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugattelah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:OBJEK SENGKETA:Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor21/KP/2015 tanggal 02 November

Daerah Provinsi Sumatera UtaraPeriode 20152018;TENGGANG WAKTU:Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Penetapan Tim SeleksiPemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera UtaraPeriode 20152018 diketahui Para Penggugat pada tanggal 2 Maret 2016ketika Para Penggugat datang ke sekretariat KPID Sumatera Utara di JalanAdinegoro Nomor 7 Medan menjumpai Sekretaris KPID Sumatera Utarauntuk menanyakan, kapan dibuka pendaftaran

padatanggal 29 Pebruari 2016 oleh Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPIDSumatera Utara yang ditetapbkan Tergugat berdasarkan surat KeputusanPimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 21/KP/2015 tanggal 02November 2015 tentang Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KomisiPenyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 20152018 dan memberikan fotocopynya kepada Para Penggugat;KEPUTUSAN TERGUGAT MERUPAKAN OBJEK SENGKETA TATAUSAHA NEGARA:Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor21

Dengan demikiansurat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Penetapan Tim SeleksiPemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera UtaraPeriode 20152018 adalah merupakan objek sengketa Tata Usaha Negarayang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang R.Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbuny/i:Keputusan Tata Usaha Negara adalah

Tim Seleksi Pemilihan Anggota KomisiPenyiaran Daerah Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Tergugatdengan memberikan fotocopy surat Keputusan Pimpinan DPRDProvinsi Sumatera Utara Nomor 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015tentang Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran(KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 20152018;Bahwa Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran DaerahSumatera Utara yang ditetapkan Tergugat berdasarkan SuratKeputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor21

Bahwa yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon bernama SUKRI dankakek Pemohon bernama SALIM, sebagaimana Surat Keterangan nomor21/435.406.101/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Guluk Manjungtanggal 18 April 2016 dan Surat Keterangan nomor 121/435.406.101/2016yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Guluk Manjung ; DsBahwa, pada tanggal 24 Pebruari 2016 Pemohon pernah mengambilPaspor di Kantor Imigrasi Pamekasan untuk kepentingan menjadi TenagaKerja Indonesia (TKI), dan pada saat itu telah terbit paspor

benar adalah FAUZAH SUKRI SALIM (harus terdiri dari namapemohon FAUZAH nama ayah SUKRI dan nama kakek SALIM)sebagaimana Surat Keterangan nomor 21/435.406.101/2016 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Guluk Manjung tanggal 18 April 2016 danSurat Keterangan nomor 121/435.406.101/2016 yang dikeluarkan olehKepala Desa Guluk Manjung Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang nama pemohonFAUZAH SUKRI SALIM dengan alamat Dusun Buraja, Desa GulukManjung, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Surat Keterangan nomor21

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 31 Maret2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sulaiman Mansur, SHberalamat di Jalan Tamalanrea Raya Blok M, No. 5 Bumi Tamalanrea PermaiKota Makassar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor21/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Pkj tanggal 8 Maret 2017;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN.

PkjSetelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor21/Pid.Sus/2017/PN.Pkj tanggal 1 Maret 2017 tentang penunjukan MajelisHakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN.Pkj tanggal 1 Maret2017 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada

Penggugat pada angka 10 posita gugatan ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat oleh Tergugat II tidak hadirdipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun telah dipanggil secarasah dan patut;Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yangberdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 15 Oktober 2015 bermaksudhendak menggabungkan diri dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Intervensi tersebut Pengadilantelan menjatunkan putusan Sela tanggal 8 Oktober 2015 Nomor21

penyerahan Kontra Memori Banding oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Kuasa Penggugat/Pembandingtertanggal 23 Nopember 2017; Relaas penyerahan Kontra Memori Banding oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Tergugatl/Terbanding tertanggal22 Nopember 2017; Relaas penyerahan Kontra Memori Banding oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Tergugatll/TerbandingII tertanggal7 Nopember 2017;Risalah pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor21

Penggugat Intervensi dinyatakantidak dapat diterima, maka segala biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat/ Pembanding/T ergugat Intervensi dan PenggugatIntervensi/Terbanding dalam kedua tingkat Pengadilan masingmasing sejumlahyang akan disebutkan dalam amar putusan nanti;Memperhatikan, Pasal 279 Rv dan Pasal 1868 KUH Perdata sertaPeraturan Hukum lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding/Tergugat Intervensi ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor21

/Pdt.G/2015/PN Lbp tanggal 14 April 2016, yang dimohonkanbanding tersebut;Mengadili SendiriDALAM POKOK PERKARAHalaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pat/2018/PT MdnMenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor21/Pdt.G/2015/PN Lbp tanggal 14 April 2016 yang dimohonkanbanding tersebut;Menghukum Penggugat/Pembanding/Tergugat Intervensi untukmembayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yangditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupia);DALAM GUGATAN INTERVENSIMenyatakan

tersebut tidak ada pihak lain yangmengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, paraPemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasantentang pengesahan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan para Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan paraPemohon tertanggal O6 Januari 2022 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.P/2022/PA.Sidrap dari para Pemohon;2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3.

Pembanding padatanggal 2 Mei 2019;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembandingtelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 10 April 2019 Nomor21

BBLpertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikandasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusanPengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 10 April 2019 Nomor21/Pdt.G/2018/PN Tdn dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Bandingdan oleh karenanya haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalamperadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara