Setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggran PemerintahDaerah (TAPD) Kab. Inhil selanjutnya TAPD mengirimkan danatau memberitahukan jumlah anggaran dan atau alokasi danauntuk Dinas Kelautan dan Perikanatas namae. Kepala Dinas Kelautan dan perikanan dan seluruh bidang masingmasing mengadakan rapat untuk membahas pengalokasiananggaran untuk masing masing Bidang yang ada pada DinasKelautan dan Perikanan dalam hal ini mengutamakan skalaperioritas.f.

Setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggran PemerintahDaerah (TAPD) Kab. Inhil selanjutnya TAPD mengirimkan danatau memberitahukan jumlah anggaran dan atau alokasi untukDinas Kelautan dan Perikanatas namaKepala Dinas Kelautan dan perikanan dan seluruh bidang masingmasing mengadakan rapat untuk membahas pengalokasiananggaran untuk masing masing Bidang yang ada pada DinasKelautan dan Perikanan dan selanjutnya mengajukan dalambentuk Dokumen Pelaksanaan anggran (DPA)..

Setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggran PemerintahDaerah (TAPD) Kab. Inhil selanjutnya TAPD mengesahkanDokumen Pelaksanaan anggran (DPA).Halaman 72 dari 301 halaman Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbrh. Kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2012, sebelumditandatangani kontrak kegiatan tersebut barulah muncul adanyapengajuan melalui permohonan proposal oleh kelompok nelayandalam hal ini adalah Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera yangberada di Desa Panglima Raja Kec. Concong Kab.

Setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggran PemerintahDaerah (TAPD) Kab. Inhil selanjutnya TAPD mengirimkan danHalaman 139 dari 301 halaman Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbratau memberitahukan jumlah anggaran dan atau alokasi danauntuk Dinas Kelautan dan Perikanatas namae.

Setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggran PemerintahDaerah (TAPD) Kab. Inhil selanjutnya TAPD mengirimkan danatau memberitahukan jumlah anggaran dan atau alokasi untukDinas Kelautan dan Perikanatas namae.

RancanganKUA PPAS Tahun 2016 tersebut selanjutnya pada tanggal 26 s.d 30 Oktober2015 dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama TimBadan Anggaran (Banggar) DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Kabupaten Tanggamus.

RAPBD yang diajukan olehTerdakwa tersebut kemudian disepakati akan dibahas oleh Banggar DPRDdan TAPD serta para SKPD Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 s.d 20Nopember 2015 ;Bahwa setelah pengesahan KUA PPAS tersebut, Terdakwa pada tanggal 05Pebruari 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Haji Said Nomor 50AKelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota BandarHal. 4 dari 88 hal. Puts.

Usulan TAPD untuk meminjam kepada pihak ketigaHal. 5 dari 88 hal. Puts.

No. 16/Pid.SusTPK/2017/PT TJKselanjutnya pada tanggal 27 November 2015 saat dilakukan RapatPenyelarasan RAPBD tidak menyatakan keberatannya terhadap TAPD yangtidak menyampaikan adanya efisiensi anggaran sebesar 3,5% (tiga setengahpersen) dalam APBD, padahal efisiensi anggaran tersebut pentingdirealisasikan guna menutup defisit anggaran.

No. 33 PK/Pid.Sus/201953.54.Do:56.Oi:58.DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di LingkunganPemprov Jambi Nomor UND.005/1844/DPRD tanggal 1November 2017, Hal: Undangan;4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Provinsi Jambi kepadaPimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota BanggarDPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di LingkunganPemprov Jambi Nomor UND.005/1892/DPRD tanggal 13November

Jkt.Pst.Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utarasejak tanggal 31 September 2011 sampai dengan 1 November 2014.SebagaiSekretaris Daerah tugas pokok saksi adalah membantu Gubernur dalampenyelenggaraan pemerintahan, tata laksana organisasi dan seterusnya,sebagai Sekretaris Daerah saksi juga menjabat selaku KetuaTim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara;Bahwa Tupoksi TAPD adalah membantu Gubernur dalam rangkapenyusunan anggaran dari anggaran murni maupun

Biasanya permintaanpermintaan tersebut disampaikan dalamrapat antara tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD (yangberanggotakan Sekda/ExOfficio, Dinas Pendapatan, Kepala Biro Keuangan,Bappeda, dan Asisten atau Kepala Dinas lainnya yang bisa membantu Sekdasebagai TAPD) dengan Banggar DPRD. Sehingga dalam rapat anggaranantara Tim TAPD dan Bangar menghasilkan kesepakatan antara lain adalah:.

Saya tidak memberikan kuasa secara khusus kepadaSekda selaku Ketua TAPD Pmprov Sumut, karena hal tersebut menurut sayasudah termasuk kedalam tupoksi dari TAPD, saya pun tidak pernahdilaporkan baik secara tertulis maupun lisan terkait dengan adanyaHalaman 108 Putusan No. : 91/Pid.Sus/TPK/2018/PN.

Saat itu dilakukanrapat setengah kamar, dihadiri pimpinan fraksi, Pemprov diwakili Sekdaselaku Ketua TAPD dan Karo Keuangan selaku Sekretaris TAPD, saat itusaksi mengetahui bahwa harus adanya uanguang semacam itu untukpengesahan LPJP;Halaman 119 Putusan No. : 91/Pid.Sus/TPK/2018/PN.

Dipenogoro Nomor 30 Medan, NomorPerihal undangan tanggal 12 Mei 2015 kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Prov.Sumatera utara yang ditandatangani oleh Phih.Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj.

Sebagai Sekretaris Daerah tugaspokok saksi adalah membantu Gubernur dalampenyelenggaraan pemerintahan, tata laksana organisasi danseterusnya, sebagai Sekretaris Daerah saksi juga menjabatselaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Provinsi Sumatera Utara;Bahwa sebagai Ketua TAPD Provinsi Sumatera Utara saksiditugaskan oleh Gubernur Sumatera Utara untukmengkoordinasikan penyusunan APBD, Perubahan APBD danLPJP terhadap APBD dimana ketiganya baik APBD PerubahanAPBD dan LPJP ditetapbkan dengan

Perda Provinsi yangmerupakan persetujuan bersama antara Gubernur denganPimpinan DPRD kemudian persetujuan bersama tersebutdisahkan oleh Menteri Dalam Negeri;Bahwa selama saksi menjabat selaku Ketua TAPD yang pernahsaksi ikuti adalah pembahasan terhadap LPJP 2012 prosesnyaadalah dimulai setelah ada audit BPK, kemudian hasil auditdisampaikan dalam sidang paripurna istimewa oleh BPK kepadaKetua DPRD dan Gubernur, setelah itu DPRD melakukanproses pembahasan yang dimulai dengan pembentukan timkunjungan

dengan 3 (tiga) orang pimpinanDPRD Sumut;Bahwa tugas TAPD adalah membangun detail teknispembahasan anggaran bersama dengan Banggar DPRD;Bahwa setahu saksi pada tahun yang saksi lupa, dimanaseharusnya RAPBD disahkan sebelum tahun anggaranberakhir, tapi pengesahannya agak molor;Bahwa sebelum menjabat selaku Gubernur Sumut, saksi belumpernah menjadi anggota DPRD;Bahwa terkait dengan penyusunan RAPBD, saksi memberikanarahan secara global kepada TAPD, maksudnya arahan secaraglobal adalah agar TAPD menjadikan

Dipenogoro Nomor 30 Medan, Nomor ..Perihal undangan tanggal 12 Mei 2015 kepada Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Prov.Sumatera utara yang ditandatanganioleh Plh. Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj. R Sabrina, Msi2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan PEMERINTAH PROVINS!SUMATERA UTARA LAPORAN REALISAS ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANGBERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 2 (dua) lembar copy dokumen yang bertuliskan ALOKAS!

Dipenogoro Nomor 30 Medan, NomorPerihal undangan tanggal 12 Mei 2015 kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Prov.Sumatera utara yang ditandatangani oleh Plh.Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj.

Keuangan perihal LaporanRencana Defisit APBD.1 (Satu) lembar Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomorS11/MK.7/2018 tanggal 6 Februari 2018 kepada Bupati LampungTengah perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan PelampauanBatas Maksimal Defisit APBD Kabupaten Lampung Tengah TA 2018.4 (empat) lembar Copy legalisir Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018,Lokasi Kegiatan Peningkatan Jalan s.d Rigid Wilayah Tengah dengantanda tangan basah Ketua TAPD

,MM.4 (empat) lembar Copy legalisir Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018,Lokasi Kegiatan Peningkatan Jalan s.d Rigid Wilayah Barat dengantanda tangan basah Ketua TAPD Lampung Tengah ADIERLANSYAH,SE.,MM.4 (empat) lembar Copy legalisir Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018,Lokasi Kegiatan Peningkatan Jalan s.d Rigid Wilayah Timur dengantanda tangan basah Ketua TAPD Lampung Tengah ADIERLANSYAH,SE.

Jenderal Perimbangan Keuangannomor S11/MK.7/2018 tanggal 6 Februari 2018 kepada BupatiLampung Tengah perihal Tanggapan atas Permohonan PersetujuanPelampauan Batas Maksimal Defisit APBD Kabupaten LampungTengah TA 2018.Hal 50 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT.DKI12.13.14.15.16.17.18.19.20.4 (empat) lembar Copy legalisir Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018,Lokasi Kegiatan Peningkatan Jalan s.d Rigid Wilayah Tengah dengantanda tangan basah Ketua TAPD

,MM.4 (empat) lembar Copy legalisir Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018,Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan tanda tangan basahKetua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH ,SE.

FC Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 903.2688/WkTAhun 2006tanggal 4 Oktober 2006 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007 FC Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 903.2688/WkTAhun 2006tanggal 4 Oktober 2006 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007 1 (satu) eksemplar FC legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 903/2067k tentang evaluasi Rancangan Peraturan DaerahPematangsiantar tentang Perubahan

) Kota Pematangsiantar TA. 2007. 1 (satu) eksemplar FC legalisir Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 903861.a/WkTahun 2007 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kota Pematangsiantar TA. 2008.

MUHAMMAD AKHIR HARAHAP., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidakmempunyai hubungan keluarga.e Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksaJaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi SumateraUtara dan membenarkan keterangannya dalamBerita Acara Pemeriksaan.e Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Il, makasecara melekat pula saksi juga sebagai wakilketua TAPD.

BONATUA LUBIS )Kasubbag Anggaran ( ALBINER LUMBANTUNGKUP )Kasubbag Perbendaharaan ( DAMANIK ).e Adapun tugas saksi selaku wakil ketua TimAnggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) TA 2007adalah :a. Mengkoordinir SKPD SKPD yang berada dibawahkoordinasi asisten Ill, yaitu Dinas Pendapatan Daerah,BKD, Bagian keuangan, bagian umum, dan kantor arsipuntuk menyusun program anggaran sesuai denganprogram kerja masingmasing SKPD.b.

Mengikuti pembahasan RAPBD dengan DPRD mulai dariPanitia Musyawarah, Panitia anggaran, dan sidingparipurna.e Bahwa dalam hal ini Tim TAPD tidak pernahmelakukan pembahasan anggaran baik denganmasingmasing SKPD ataupun internal TAPD,karena walikota sudah menetapkan plafon untukmasingmasing SKPD.e Bahwa saksi mengetahui tentang adanya danasebesar Rp. 1.500.000.000, yang diberikanHalaman 137 dari 244Putusan No. 93/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn138kepada anggota DPRD Pematang Siantar untukkeperluan pembahasan

Kutim, Anggota TAPD adalalahHalaman 50 dari 313 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2020/PN SmrAsisten , ll, lll, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD,dan Kabag Pembangunan.

TAPD mempersiapkan penyusunananggaran pemerintan yang dimulai dengan :a) Rapat Koordinasi Pembangunan tingkat Kecamatan, pada bulanFebruari, mengakomodir usulanusulan pembangunan dariDesa dan Kecamatan yang dihadiri Kepala Desa, Camat,SKPD, Anggota DPRD, dan TAPD;b) Rapat Kordinasi tingkat Kabupaten, pada bulan April,membahas penetapan skala prioritas pembangunan tingkatKabupaten sekaligus usulan kegiatan tingkat Provinsi dan Pusatyang dihadiri oleh Camat, SKPD, Anggota DPRD, TAPD, danBappeda Provinsi

Pembahasan dilakukan oleh TAPD dan PanitiaAnggaran DPRD Kab.

ISMUNANDAR kemudian menyampaikan keTim TAPD (Sdr. PANJI) terkait permintaan rekanan melaluisaksi.

Bahwa saksi memastikan adanya penyampaian dariBupati ke Tim TAPD karena setiap usulan/permintaan dari saksibiasanya disetujui oleh Tim TAPD.Bahwa selain menyampaikan kepada Bupati Kutai Timur Sadr.ISMUNANDAR, saksi juga Sampaikan adanya permintaan darirekanan ke Tim TAPD dengan maksud agar untuk rekanantersebut dialokasikan anggaran sesuai permintaan tiaptiaprekanan.Bahwa biasanya untuk jumlah anggaran yang telah disetujui olehTAPD, ada beberapa jumlah anggaran untuk rekanan yang tidakHalaman 130

Seluma) usulan tersebut dimasukkan pada saat pengisianformil Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) dengan nama kegiatanpemberian bantuan BBM Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alatalatkelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan Fungsional Khusus TA.2017 kemudian diusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Selanjutnya pengajuan anggaran tersebut dibahas di Bagian AnggaranDPRD Kabupaten Seluma, kemudian anggaran disetujui oleh Dewan dandiserahkan ke TAPD untuk dibahas di Komisi 3, setelah mendapatpersetujuan

dari Komisi 3 dikembalikan ke TAPD untuk disusun dandiserankan ke Banggar guna di Paripurnakan selanjutnya hasil dariParipurna DPRD Kabupaten Seluma diserankan kepada TAPD untukdisampaikan kepada Gubernur Bengkulu guna mendapatkan persetujuan,Setelan mendapatkan persetujuan Gubernur kemudian dikembalikan keBanggar DPRD Kabupaten Seluma untuk diparipurnakan kembali gunapengesahan APBD Kabupaten Seluma, Setelah APBD Kabupaten Selumadisahkan selanjutnya dikelola oleh OPD / Sekratariat DPRD KabupatenSeluma

Selanjutnya pengajuananggaran tersebut dibahas di Bagian Anggaran DPRD Kabupaten Seluma,kemudian setelah anggaran disetujui oleh Dewan lalu diserahkan ke TAPDuntuk dibahas di Komisi oleh komisi III, setelah mendapat persetujuan dariKomisi III dikembalikan ke TAPD untuk disusun dan diserahkan ke Banggarguna di Paripurnakan selanjutnya hasil dari Paripurna DPRD KabupatenSeluma diserahkan kepada TAPD untuk disampaikan kepada GubernurBengkulu guna mendapatkan persetujuan.

127 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.SusTPK/2021/PN.BglDewan lalu diserahkan ke TAPD untuk dibahas di Komisi oleh komisi Ill,setelan mendapat persetujuan dari Komisi Ill dikembalikan ke Banggaruntuk dibahas bersama TAPD, setelah itu pandangan akhir fraksiterhadap RAPBD 2017 kemudian disampaikan kepada GubernurBengkulu guna mendapatkan evaluasi dan atau persetujuan;Bahwa dalam penyusunan usulan pelaksanaan kegiatan belanja bahanbakar, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas di lingkunganDPRD Kab

Selanjutnya pengajuan anggaran tersebut dibahas diBagian Anggaran DPRD Kabupaten Seluma, kemudian anggarandisetujui oleh Dewan dan diserahkan ke TAPD untuk dibahas di Komisi3. Setelah mendapat persetujuan dari Komisi 3 dikembalikan ke TAPDuntuk disusun dan diserahkan ke Banggar guna di Paripurnakan. Hasildari Paripurna DPRD Kabupaten Seluma kemudian diserahkankepada TAPD untuk disampaikan kepada Gubernur Bengkulu gunamendapatkan persetujuan.

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 545/18/HK/2010 tanggal 29 Desember 2010 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandar Lampung TA. 2011;2. 1 (satu) lembar foto copy eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 4/III.26/HK/2012 tanggal 02 Januari 2012 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandar Lampung TA. 2012;3. 2 (dua

Menyatakan barang bukti berupa :1:1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota BandarLampung Nomor : 545/18/HK/2010 tanggal 29 Desember 2010 TentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota BandarLampung TA. 2011;1 (satu) lembar foto copy eksemplar foto copy Surat KeputusanWalikota Bandar Lampung Nomor : 4/IlL26/HK/2012 tanggal 02 Januari2012 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandar Lampung TA. 2012;. 2 (dua) lembar foto copy Rincian

Tjk.daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapatmenyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada KepalaDaerah.(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukanevaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepadaKepala Daerah melalui TAPD.(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai denganprioritas dan kemampuan keuangan daerahd

Tjk.(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukanevaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepadaKepala Daerah melalui TAPD.(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai denganprioritas dan kemampuan keuangan daerahd.

Pasal 8, ayat :(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaandaerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapatmenyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada KepalaDaerah.(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukanevaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepadaKepala Daerah melalui TAPD.(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasisebagaimana dimaksud pada

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota BandarLampung Nomor : 545/18/HK/2010 tanggal 29 Desember 2010 TentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota BandarLampung TA. 2011;2. 1 (satu) lembar foto copy eksemplar foto copy Surat KeputusanWalikota Bandar Lampung Nomor : 4/IlL26/HK/2012 tanggal 02 Januari2012 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandar Lampung TA. 2012;3. 2 (dua) lembar foto copy

usahaanpertanggungjawaban dan pelaporan, evaluasi belanja hibah dan belanjabantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) adalah sebagai berikut :e Calon penerima Hibah mengajukan surat permohonanproposal kegiatan ke bagian TU Setda kota Bandunge Bagian TU Setda menyampaikan proposal tersebut keInspektorat Kota Bandung sebagai Ketua Tim Pertimbangan PemberianBelanja Hibah dan Bansose Kemudian Inspektorat kota Bandung menyampaikan kepadaSKPD sebagai pemberi rekomendasie Selanjutmya oleh TAPD

Pelalawan, Setda Kab.Pelalawan, BappedaKab.Pelalawan, Team Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD Kab.Pelalawan)dan SKPD/OPD, mereka mengatakan dapat di tagih dan minta diajukan surattagihan (+) plus data dokumen untuk APBD tahun anggaran 2019/2020,namun malang melintang oleh Kepala SKPD/OPD yang baru menjabat danStaff/Pegawai Input Data tidak memasukan pada mata anggaran di APBDdimaksud dengan alasan PAGU Anggaran tidak cukup, karena terjadinyapergantian Kepala SKPD/OPD yang bersangkutan (padahal sudah

Fotocopy Surat kepada Sekretariat DPRD KabupatenPelalawan Cq Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tertanggal 23September 2016, Surat kepada Sekretariat Daerah (SEKDA) PemdaHalaman 28 dari 39 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN PlwKabupaten Pelalawan Cq Ketua TAPD PEMDA Kabupaten Pelalawantertanggal 6 Mei 2019 dan Surat kepada BPKAD Kab Pelalawan tertanggal4 November 2019 yang kesemuanya perihal Tagihan Perkara PerdataTingkat Kasasi Nomor 09/Pdt/G/2012/ PN.Plw dan perkara perdata tingkatKasasi Nomor

Pelalawan kepada Ketua TAPD Kabupaten Pelalawan untuk TagihanPerkara Perdata Tingkat Kasasi Nomor 2813 K/PDT/2013 atasPermohonan Kasasi Nomor : 09/PDT/G/2012/PN.PLW tanggal 19 Juli 2013,telah sesuai dengan aslinya, bermaterai serta diberi tanda P19;Fotocopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telahdisesuaikan dengan dokumen pembandingnya dipersidanganMenimbang, bahwa Tergugat guna menguatkan dalil jawabannya telahmengajukan bukti Suratsurat sebagai berikut:1.

KAMAL HASUNA, M.Si selaku Kepala Dinas PariwisataKebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut saat itumengeluarkan surat Rekomendasi Pemberian Hibah Nomor:556/181/Disparbudpora/2016 tanggal 26 April 2016 dengan nilaidana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui menjadi sebesarRp. 2.336.000.000, (dua milyar tiga ratus tiga puluh enam jutarupiah) dimana surat Rekomendasi Pemberian Hibah tersebutkemudian disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tanah Laut memberikanpertimbangan atas rekomendasi pemberian hibah Kepala DinasPariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten TanahLaut dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah sehingganilai dana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujul turun menjadiRp. 1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkanBerita Acara Pertimbangan TAPD atas Rekomendasi Hibah danBantuan Sosial Uang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten TanahLaut memberikan pertimbangan atas rekomendasi pemberian hibah KepalaDinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten TanahLaut dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah sehingga nilaidana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui turun menjadi Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan BeritaAcara Pertimbangan TAPD atas Rekomendasi Hibah dan Bantuan SosialUang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017.

., MM. tanggal 05 November 2015;16) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Takalar Nomor821.2/524/BKPPD/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentangPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon Il LingkupPemerintah Kabupaten Takalar;17) 1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor 94tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Takalar;18) 2 (dua) Lembar Asli berita Acara Pemanfaatan

daerah adalah Bupati dankoordinatornya berada di Sekda;Bahwa bunyi disposisi Sekda dalam SPM dan SPP adalah Proses sesuaipermintaan dan ada juga cairkan sesuai permintaan:Bahwa sebagai Kadis Keuangan, disposisi tersebut menurut saksi itu tidaklazim, Karena seharusnya bunyi diposisinya diproses sesuai aturan yangberlaku;Bahwa pada saksi diperlihnatkan barang bukti berupa disposisidisposisidan saksi membenarkan bahwa itu adalah disposisi dari terdakwa selakuSekda;Bahwa saksi masuk sebagai anggota TAPD

Sekda; Bahwa saksi mulai mengetahui adanya masalah dalam pergeserananggaran itu setelah saya dipanggil Penyidik Kejaksaan sekitar bulanOktober 2017 ; Bahwa pergeseran anggaran itu adalah anggaran yang sudah berjalantibatiba ada pengusulan penambahan, karena adanya suatu keadaanmendesak atau emergency dan harus atas persetujuan DPRD; Bahwa saksi tidak tahu anggaran pergeseran dalam kegiatan danabantuan hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten PulauMorotai tahun 2015 tersebut ; Bahwa TAPD

adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah; Bahwa benar, asisten Il juga masuk dalam TAPD, bahwa siruktur dalamTAPD adalah Ketua TAPD dijabat olen Sekda, Sekretaris Ketua TAPDadalah Kepala Bappeda, dan anggota TAPD adalah Kabag Hukum,asisten Il, dan Kadis Keuangan; Bahwa selaku anggota TAPD seharusnya saya tahu tentang adanyapergeseran anggaran, tetapi yang terjadi saya tidak pernah dilibatkandalam proses pergeseran anggaran tersebut; Bahwa saksi mengetahui adanya pergeseran anggaran saat di panggiloleh

Penyidik ; Bahwa saksi tidak tahu pergeseran anggaran itu diambil dari anggaranmana, karena pada saat pembahasan saya tidak pernah dilibatkan;Halaman 78 dari 199 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2017/PN.TteBahwa dalam proses pergeseran itu awalnya harus dibahas di Satker,kemudian TAPD dipanggil baru dibahas bersama, kemudian di ajukan keDPRD;Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan sebagai saksi;Bahwa tugas TAPD adalah membahas semua anggaran yang di ajukanoleh masingmasing SKPD;Bahwa

pergesaran anggaran alurnya adalah permohonan dari SKPDkemudian TAPD diminta membahasnya dan kemudian di usulkan keDPRD;Bahwa keputusan TAPD di tandatangani oleh semua tim TAPD;Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen pergeserananggaran tersebut;Bahwa saksi tidak pernah di undang rapat oleh Sekda untuk membahaspergeseran anggaran dengan Banggar DPRD;Bahwa setahu saksi jumlah total anggaran dalam kegiatan bantuan hukumtersebut adalah sebesar Rp 12.000.000.000, (dua milyar rupiah) danjumlah

AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364DPRD/2011 tanggal 11Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP TahunAnggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Pandeglang An.

AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395DPRD/2011 tanggal 23September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD dengan AgendaEvaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBD TahunAnggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Pandeglang An.

AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395DPRD/2011 tanggal 23September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD denganAgenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBDTahun Anggaran 2011 yang ditandatangani olen Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Pandeglang An.

Kelua Kota Samarinda, bahwa proposal dana hibahyang pernah diajukan pengurus UKM Band Unmul tahun 2012 telahdisetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ProvinsiKaltim sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah).

Kota Banjar.Bahwa mekanisme penganggaran dan pencairan dana hibah pemerintah Kota Banjarpada Tahun 2014 dimulai pada tahap pengajuan proposal permohonan oleh calonPenerima Hibah kepada Walikota Banjar, kemudian Walikota akan mendisposisiproposal permohonan tersebut kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)terkait diamana SKPD terkait akan melakukan verifikasi kelengkapan dan kelayakanproposal permohonan hibah tersebut yang hasil verifikasinya akan disampaikan keTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

) sehingga TAPD dapat memberipertimbangan kepada Walikota tentang calon penerima hibah, kemudian daripertimbangan TAPD tersebut Walikota membuat dan menetapkan daftar penerimahibah sebagai lampiran pada APBD kota Banjar.Kemudian calon penerima hibahmengajukan proposal pencairan yang dilampiri antara lain surat pernyataan untuk diproses oleh SKPD terkait untuk pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)dan disampaikan kepada Asisten Bidang Sosial,Ekonomi,Pembangunan danAdministrasi selaku Penandatangan

Bahwa mekanisme penganggaran dan pencairan dana hibah pemerintah Kota Banjarpada Tahun 2014 dimulai pada tahap pengajuan proposal permohonan oleh calonPenerima Hibah kepada Walikota Banjar, kemudian Walikota akan mendisposisiproposal permohonan tersebut kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)terkait diamana SKPD terkait akan melakukan verifikasi kelengkapan dan kelayakanproposal permohonan hibah tersebut yang hasil verifikasinya akan disampaikan keTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga

TAPD dapat memberipertimbangan kepada Walikota tentang calon penerima hibah, kemudian daripertimbangan TAPD tersebut Walikota membuat dan menetapkan daftar penerimahibah sebagai lampiran pada APBD kota Banjar.Kemudian calon penerima hibahPutusan Tipikor Nomor 149/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, halaman Vmengajukan proposal pencairan yang dilampiri antara lain surat pernyataan untukdiproses oleh SKPD terkait untuk pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD) dan disampaikan kepada Asisten Bidang Sosial

Saksi menerangkan pejabat yang berwenang untuk menentukan setiapusul rencana kegiatan dari seluruh SKPD yang ada di lingkungan PemprovKalsel yang dibahas di Bappeda dan Biro Keuangan Provinsi kalseltersebut layak atau tidak layak untuk disetujui dan dilaksanakan adalahketua Tim TAPD (sekda) yang dibuat dalam bentuk rancangan KUA PPASuntuk selanjutnya diteruskan ke dewan.

Saksi menerangkan Pada saat dilakukan rapat pembahasan di Bappedadan TAPD Prov.Kalsel hanya akan mereferensi usul program dan kegiatandengan HSPK, dengan demikian kegiatan pengadaan dan pemasanganpaku jalan solar cell pada SKPD Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.9dari.111lalu tegas saya sampaikan bahwa ini tidak pernah dibahas di Bappeda danTAPD Prov.

Kalsel terlebih jika melihat sumber pembiayaan kegiatan yangbersumber dari DAK APBD karena yang dibahas perencanaannya diBappeda dan TAPD hanya APBD yang bersumber dari : Pendapatan asli daerah (PAD). Dana alokasi unum (DAU). Dana bagi hasil (DBF).

Saksi menerangkan Rangkaian pembahasan sebagaimana saya jelaskandiatas memerlukan waktu + 5 bulan tetapi yang masuk dalam pembahasanhanya untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBD diluar DAK,dengan demikian kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalan solarcell pada SKPD Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014 lalu tegas sayasampaikan bahwa hal ini tidak pernah dibahas di Bappeda dan TAPD Prov.Kalsel.

Saksi menerangkan pada dasarnya semua usul rencana kegiatan danprogram yang pembiayaan berasal dari APBD baik murni maupunperubahan pembahasannya dilakukan di Bappeda dan TAPD kecuali untukkegiatan yang bersumber dari dana DAK karena pembahasan rencanaPutusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.10dari.111penggunaan dana DAK oleh SKPD dilakukan langsung dengan kementrianbukan dengan Bappeda dan TAPD.3.

Bahanbahan kebersihan 25.500.000,lingkungan dan gedungIMACOJumlah 444.000.000, = Bahwa atas Proposal yang diajukan oleh Otorita Pengelola Obyek DayaTarik Wisata Eks Pelabuhan Buleleng yang ditandatangani terdakwatersebut selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukanevaluasi /verifikasi terhadap proposal tersebut dan kemudian dinyatakan= Bahwa kemudian dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh DinasKebudayaan dan Pariwisata, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)melakukan evaluasi terhadap

Pemeliharaan Taman 28.300.000, 12 5, Bahanbahan kebersihan 25.500.000,lingkungan dan gedungIMACOJumlah 444.000.000, = Bahwa atas Proposal yang diajukan oleh Otorita Pengelola Obyek DayaTarik Wisata Eks Pelabuhan Buleleng yang ditandatangani terdakwatersebut selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukanevaluasi /verifikasi terhadap proposal tersebut dan kemudian dinyatakanBahwa kemudian dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh DinasKebudayaan dan Pariwisata, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD