Ditemukan 251 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-02-2018 — Putus : 18-05-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Mei 2018 — HERY SUSANTO GUN
4251205
  • menerangkan = sebagaiberikut:Bahwa keterangan dan tandatangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan(BAP) benar.Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai Pemilik PT SGP, namun tidak adahubungan keluarga.Bahwa saksi juga kenal Rita Widyasari sebagai Bupati Kutai Kartanegara.Bahwa pekerjaan saksi PNS pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2008jabatan saksi Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai KartanegaraBahwa tugas teknis saksi memberi advis apakah tanah yang dimohon,cocok untuk kebun sawit.Bahwa tim teknis terkiat
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. TRIYANTO S. BIALANGI, M.Kes
10225
  • Disamping itu kami juga mengacu kepada Buku Pedoman dariKementrian Kesehatan terkiat dengan Alatalat rumah sakit Type C;Bahwa terdakwa pada awalnya merasa ragu untuk melakukan pengadaan alatkesehatan rumah sakit karena pembangunan phisik rumah sakitnya saja baru akanditenderkan, oleh karenanya terdakwa melakukan koordinasi dengan pihak BagianPerencanaan Kementerian Kesehatan di Jakarta, dan mendapat penjelasan bahwapengadaan alkes boleh dilakukan secara bersamaan dengan pengadaan fisik RumahSakit
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. RONO ADAM, M.Kes
12718
  • Disamping itu kami juga mengacukepada Buku Pedoman Kementrian Kesehatan terkiat dengan alatalat rumah sakit tipe C;Bahwa saksi pada awalnya merasa ragu untuk melakukan pengadaan alat kesehatan rumahsakit karena pembangunan phisik rumah sakitnya saja baru akan ditenderkan, oleh karenanyasaksi melakukan koordinasi dengan pihak Bagian Perencanaan Kementerian Kesehatan diJakarta, dan mendapat penjelasan bahwa pengadaan alkes boleh dilakukan secara bersamaandengan pengadaan fisik Rumah Sakit asal ada
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
25075
  • PengadaanKontrak Tahun Jamak adalah terkait dengan pengadaan.Pengadaan adalah hubungan antara Kementrian terkiat (Kemenpora) yang akan melakukan perjanjian dengan pemberi barang / pemberijasa untuk perikatan yang lebih dari satu tahun dan untuk proyekyang tidak bisa dipisahpisahkan;Bahwa jika Kementerian terkait ingin melakukan perikatanyang lebih dari satu tahun dan untuk proyek yang tidakbisa dipisahpisahkan maka dapat dilakukan Multi yearsKontrak;Bahwa pelaksanaan multi years kontrak kementrian
    KeputusanPresiden terkiat pengadaan mengharapkan pengadaan perencanaandilakukan terlebih dahulu, apalagi jika kemudian dikaitkan denganpermintaan untuk multiyears;e Bahwa Ahli menegaskan kontrak perencanaan yangdilakukan tahun 2010 dan dilanjutkan lagi kontrak padatahun 2011 itu perbuatan keliru, menurut Ahli seharusnyaperencanaan sudah harus selesai dulu sebelum dilakukanlelang Jasa Konstruksi;e Bahwa Ahli membenarkan keterangannya dalam BAPKontrak Pekerjaan Konstruksi tahun 2010 sangat sulitdilaksanakan
Register : 23-03-2014 — Putus : 14-08-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN.AB.
Tanggal 14 Agustus 2015 — Dr. LATIF KHARIE, S.E., M.Si
95250
  • saat ada keperluanmeminta bahan sudah tidak ada lagi, biasanya kalau ada mau diadakan rapat selalumendapat informasi dari Pembantu Dekan IV untuk unit unit membuat rencanakerja untuk diajukan dalam rapat kerja tersebut diusulkan dan dimasukan dalamRKAKL ;Bahwa saksi tahu dari Komisi Internal Fakultas, bahwa pada mulanya kamisebagai dosen merasa resah, mula mula tidak tahu setelah hasil dari Inspektoratyang datang dai Pusat pada saat itu ada keluhan keluhan yang kami sampaikankepada Inspektorat terkiat
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2016 — DIDI SURYADI, S.Pd., MM
10831
  • serta tidak mempunyai bukti bahwa uang tersebut untukkeperluan atau diserahkan kepada Pejabat Dinas Pendidikan KotaDepok, namun saksi pernah mendapatkan keterangan dari sdrDEDEN bahwa uang tersebut untuk sdr HERRI PANSILA (KepalaDinas Pendidikan Kota Depok) kurang lebih Rp.500.000.000, danuntuk sdr DIDI SURYADI (Kabid Pendas) kurang lebihRp.290.000.000, sedangkan' sisanya untuk keamanan danpengamanan.Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan atau memberikan uangkepada Pejabat Dinas Pendidikan Kota Depok terkiat
Register : 25-10-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN
17962
  • Saksi Marzukimenerangkan menerima beberapa kali (kurang lebiah 10 kali) amplop coklatbesar dari Sari Pitaloka, lalu diserahkan ke Devita, namun kemudian oleh Devitadiserahkan kepada siapa saja tidak jelas, berapa yang diterima terdakwa jugatidak jelas, sehingga Majelis mempertimbangkan terkait perimaan uang tersebuttidak cukup bukti yang sempurna sehingga terkiat pengembalian uang negarajuga tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 23 Nopember 2016 — DEDEN ERWIN FATH HERMAWAN, ST
11128
  • tidak mempunyai bukti bahwa uang tersebut untuk keperluan ataudiserahkan kepada Pejabat Dinas Pendidikan Kota Depok, namun saksipernah mendapatkan keterangan dari sdr DEDEN bahwa uang tersebut untuksdr HERRI PANSILA (Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok) kurang lebihRp.500.000.000, dan untuk sdr DIDI SURYADI (Kabid Pendas) kurang lebihRp.290.000.000, sedangkan sisanya untuk keamanan dan pengamanan.Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan atau memberikan uang kepadaPejabat Dinas Pendidikan Kota Depok terkiat
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2016 — AGUS SULAEMAN
11930
  • tidak mempunyai bukti bahwa uang tersebut untukkeperluan atau diserahkan kepada Pejabat Dinas Pendidikan KotaDepok, namun Terdakwa pernah mendapatkan keterangan dari sdrDEDEN bahwa uang tersebut untuk sdr HERRI PANSILA (Kepala DinasPendidikan Kota Depok) kurang lebih Rp.500.000.000, dan untuk sdrDIDI SURYADI (Kabid Pendas) kurang lebih Rp.290.000.000,sedangkan sisanya untuk keamanan dan pengamanan.Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan atau memberikan uangkepada Pejabat Dinas Pendidikan Kota Depok terkiat
Register : 08-06-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 26 Nopember 2015 — Pidana - dr. MULYA A. HASJMY
19282
  • bolehintervensi dan mencampuri/ mengarahkan/ memerintahkan PPK/Panitia/ Pejabat Pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 c,edan g Keppres No.80 tahun 2003 yang menentukan Penggunabarang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkaitdalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi (c),Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsunguntuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidaksehat, (e), Menghidari dan mencegah terjadinya pertentangankepentingan para pihak yang terkiat
Register : 20-02-2024 — Putus : 11-07-2024 — Upload : 22-07-2024
Putusan PN SELONG Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sel
Tanggal 11 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.IDA MADE OKA WIJAYA,S.H.
2.LALU MOHAMMAD RASYIDI,S.H.
3.I GUSTI NGURAH AGUNG KIWERDIGUNA, S.H.
4.RADEN RIO RIANSYAH HENDRAWAN,S.H.
Terdakwa:
1.PANJUWINATA, ST. SIP. Alias PANJU
2.MARTINI, M.pd.
390
  • Koperasi Konsumen Lombok Sinergi, tanggal terdaftar 14 Desember 2022;
  • 1 (satu) bendel Data Mitra INOX Admin MARTINI;
  • 1 (satu) bendel dokumen terkiat dengan Losinta Entertainment;
  • 1 (satu) bendel dokumen absensi Losinta Entertainment;
  • 5 (lima) lembar brosur SAHAM Losinta Group;
  • 5 (lima) lembar brosur PMB (Penyertaan Modal Berkembang) Losinta Group;
  • 5 (lima) lembar brosur Haji dan Umroh Losinta Group;
  • 2 (dua) lembar brosur Hunian