Ditemukan 1270 data
Christopher LG Rompis
Termohon:
Kepala Polsek Tambun
68 — 29
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangHalaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Ckr Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka dan penahanan yang dilakukan, dan ditetapkan oleh proseduryang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Cikarang yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusanbahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka danpenahanan terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusanyang
NURCAHAYA BINTI HASANG
Tergugat:
HATTA BIN P.NGANRO
62 — 23
Dan karenanya gugatanpenggugat selayaknya kiranya Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatanpenggugat tidak dapat diterima.Berdasarkan ulasan hukum terurai diatas disepanjang eksepsi ini, makagugatan penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (nieton vankelijk ver laard).B. DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa sepanjang ada hubungan mutatis mutandis dengan pokokperkara apa yang diuraikan dalam eksepsi tergugat .
Ataukah sertifikat tersebut bukan atas tanah sengketamelainkan obyek lokasi lain, atau sertifikat terbit atas adanya keteranganHalaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2021/PN Snjpalsu, dan bisa jadi sertifikat tersebut palsu oleh karena nama tidak sesuaiseharusnya Hasang tapi yang tertulis Haseng.Berdasarkan fakta hukum tersebut oleh karena dalildalil penggugattidak benar dan mengadaada maka secara hukum gugatan penggugatharuslah ditolak.Berdasarkan uraian ulasan Hukum pada eksepsi
11 — 1
Apabila tidak merasa mencukupi, sebagai istri (Penggugat) seharusnya berusahameringankan beban suami (Tergugat), bukan malah menuruti kemauan orang tua dan keluarganya yaitu dibuat alasan minta cerai;a.Dari ulasan Penggugat, Tergugat tidak setuju karena:a.2.
Saya /tergugat akan menanggapi alasan/perkara baru yang diajukan oleh penggugatsecara tertulis panjang lebar setelah perkara nomor:0223/pdt.G/2009/PA.Mn diselesaikan;Demikian atas uraian dan ulasan yang perlu diketahui oleh Majelis Hakim untukpertimbangan dan dibuat sebagai bahan pertimbangan atas perkara gugatan cerai demikian terima kasih;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatan Penggugat, didalampersidangan Penggugat telah mengajukan buktibukti surat sebagai berikut:1.
33 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari nilai Ro 44.892.000, menjadi sebesar Rp 44.292.000,sehingga dari nilai jumlah hutang keseluruhan dari Tergugat terdapatpengurangan sebesar Rp 600.000, tanoa adanya pertimbangan hukumsama sekali yang memberikan ulasan maupun uraian mengenai adanyaperbaikan dan pengurangan dari jumlah nilai hutang keseluruhan dariTergugat yang ada dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, sehinggajelas Majelis Hakim dalam hal ini telah memperbaiki sendiri tanopa adanyaalasan dan dasar hukum sama sekali, sehingga
102 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasasi inisudah di TO (target operasi) sudah diincar terlebin dahulu setelah masukperangkap baru kemudian diolah untuk dikenakan Pasalnya;Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa ini hidupnya terpasung, terkekangatau tersandera atau dengan kata lain dalam keadaan tidak bebasdengan adanya Laporan Polisi tersebut;Atau mungkin juga pemahaman hukum dari Penasihat Hukum PemohonKasasi/Terdakwa yang kurang, jadi tidak memahami konteks PenegakanHukum atau penghukuman pada perkara a quo untuk itu mohontanggapan atau ulasan
MUHAMMAD MARZUQI alias MARZUQ bin MAHFUDZ
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT BANJAR
2.KEPALA KEJAKSAAN AGUNG RI Cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALSEL Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR
83 — 16
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Martapura yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusanbahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadapPemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dandapat dibatalkan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RAHADIAN ARIF WIBOWO, S.H.
72 — 24
.*1 Vide:https:/www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5523b57c3cd31/memukulhingga memarbirutermasukpenganiayaanberatatauringan/, diakses pada 19 Februari 2021.
IKA NUR AIDA tujuannya adalahmencegah potensi bahaya yang lebih besar dari akibat cara Saksi korbanmenyetir mobilnya dengan kecepataan tinggi hingga berada di Jalur2 Vide:https:/www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5523b57c3cd31/memukulhinggamemarbirutermasukpenganiayaanberatatauringan/, diakses pada 19 Februari 2021.Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 72/PID/2021/PT SMRberlawanan.
Pembanding/Tergugat II : Bermawi Diwakili Oleh : SOPIAN SITEPU, S.H.,M.H, M.Kn., dkk
Pembanding/Tergugat III : Dahri Diwakili Oleh : SOPIAN SITEPU, S.H.,M.H, M.Kn., dkk
Pembanding/Tergugat IV : Raja Buay Ratu atau Ahli warisnya Diwakili Oleh : SOPIAN SITEPU, S.H.,M.H, M.Kn., dkk
Pembanding/Tergugat V : Sobirin Diwakili Oleh : SOPIAN SITEPU, S.H.,M.H, M.Kn., dkk
Pembanding/Tergugat VI : Sukri atau Ahli Warisnya Diwakili Oleh : SOPIAN SITEPU, S.H.,M.H, M.Kn., dkk
Pembanding/Tergugat VII : Bahri atau Ahli Warisnya Diwakili Oleh : SOPIAN SITEPU, S.H.,M.H, M.Kn., dkk
Terbanding/Penggugat : PT. PEMUKASAKTI MANISINDAH
86 — 50
dengan dibuktikan adanyakesepakatan antara Pelawan dengan Para Terlawan yang dimediasi olehPemerintah Daerah, maka secara fakta Pelawan mengakui adanya tanah hakmilik Para Terlawan yang dikuasai oleh Pelawan.Bahwa alasan dan dasar hukum Pelawan pada posita angka 11 seharusnyamerupakan jawaban Pelawan pada pengajuan gugatan Perkara Nomor8/Pdt.G/2004/Pn.KB tanggal 09 Nopember 2004, karena alasan tersebut bukanalasan pengajuan perlawanan maka haruslah ditolak dan sebagaimana telahkami uraikan dalam ulasan
Nomor: 08/Pdt G/2004 tanggal 25 April 2018,adalah tidak berdasar dan beralasan karena secara hukum pelawanan eksekusitidak menghalangi eksekusi Pengosongan sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 207 (3) HIR atau 227 RBg.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sudah sepatutnya kepada Majelis Hakimuntuk menolak permohonan provisi dari Pelawan karena tidak berdasar danberalasan hukum.Bahwa berdasarkan ulasan dan alasan serta dasar hukum yang Para Terlawansampaikan, perlawanan yang diajukan oleh Pelawan
A. Johansyah
Termohon:
Kepolisian Resor Bontang
122 — 43
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN BonUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak =memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeuputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan NegeriBontang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatunkan putusan bahwa segala yang berhubungan denganpenetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakanKeputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan
MOCH. FACHRUROZI
Termohon:
1.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
2.Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo cq Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kasipidum
86 — 13
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkantentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanHalaman 7 dari 29 Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2020/PN SDA2.5.2.6.2.7.Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwaPenetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidakterpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan
Praperadilan ini dilakukan tidak menurutketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :O Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sah0 Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkanBerdasarkan ulasan
29 — 5
untukgabungan 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp.1.000,(seribu rupiah), untuk colok bebas hadiahnya Rp.24.000,(dua puluh empat ribu rupiah) dengan uang taruhanRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan untuk pakethadiahnya Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) denganuang taruhan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah), dalam melakukan perjudian jenis tolam tersebut bersifat untung untungan dan tidak perlu keahlian khusus untuk meraihkemenangan, sehingga pemain membeli nomor toto malamberdasarkan tafsiran mimpi atau ulasan
352 — 10
Putusan Nomor : 68/PID.SUSLH/2017/PT .PLKsebagaimana diatur dalam pasal 158 UndangUndang Republik Indonesianomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.Bahwa hukuman yang dijatuhi terhadap terdakwa / terbanding selama 8(Delapan) bulan sudah cukup memberi efek jera agar terdakwa tidak lagimengulangi perbuatan (RECIDIVIST).Bahwa berdasarkan uraian dan ulasan hukum tersebut diatas mohonkiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksadan mengadili perkara ini
41 — 4
gabungan 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp.1.000, (seribu rupiah), juntuk colok bebas hadiahnya Rp.24.000, (dua puluh empat ribu rupiah) dengan uangtaruhan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan untuk pakethadiahnya Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) dengan uangtaruhan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah), dalam melakukanperjudian jenis tolam tersebut bersifat untunguntungan dantidak perlu keahlian khusus untuk meraih kemenangan,sehingga pemain membeli nomor toto malam berdasarkantafsiran mimpi atau ulasan
14 — 1
Karena saya merasa proses mediasi yang telahdilakukan kemarin sangat belum cukup.Berdasarkan ulasan saya di atas, saya mohon agar Yang Mulia KetuaPengadilan Agama Sleman memeriksa clan mengadili perkara ini, danmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :Primair :1. Menolak gugatan istri saya2. Merujukan dengan menempuh mediasi psikolog & mediasi agama.3.
94 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata;(3) Atas dasar ulasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2)terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalamputusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti,akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan;Hal. 3 dari 12 Hal.
38 — 11
pemeliharaan kepada orang itu maka kewajiban tersebut harusmelihat pada hak dan kewajiban suami, istri, anak dan orang yang ada didalamnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangandiantaranya UU No. 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan UUNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (c) Atau karena persetujuanatau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaankepada orang itu, apabila ada perjanjian atau persetujuan yang harusdipenuhinya; (d) Berdasarkan ulasan
51 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalil yang merupakan gambaran adanya hubungan hukum yangmerupakan dasar serta alasanalasan dari tuntutan yang dikenal dengannama fundamentum petendi (posita) adalah dalil yang menggambarkanadanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan dari tuntutan.Fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian yang merupakanpenjelasan duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan hukumyang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.
55 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusanadalah putusan a quo telah bertentangan dengan ketentuan hukum tentangkekuasaan kehakiman dan maupun bertentangan dengan sumber hukumtertulis yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimanaterurai di bawah ini:il; Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman pada Pasal 25 ayat (1)mensyaratkan putusan Pengadilan harus memuatalasan dan dasar putusan, sehingga jika mencermatiputusan Judex Facti pengadilan Tinggi Makassarputusan a quo hanya singkat semata tanpa ada ulasan
cukupdipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan danMahkamah Agung perlu meninjau kembali;c) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, yang berbunyi: putusan yang kurang cukupdipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan danMahkamah Agung perlu meninjau kembali;Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar haruslah dinilai kurangcukup pertimbangannya karena hanya mengambil alin putusan JudexFacti Pengadilan Negeri Makale tanoa memberikan ulasan
18 — 9
Nailul Authar 6/246)Bahwa dari ulasan tersebut diatas, maka dalil Tergugat Rekonpensi sangatberalasan hukum untuk DITOLAK oleh Mejelis Hakim dan MenerimaGugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi yaitumeminta agar mahar berupa 2 (dua) buah Gelang mas Arab seberat 23 gramuntuk dikembalikan separuh (11 % (sebelas setengah) gram kepadaPenggugat Rekonpensi.Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak secara tegas seluruh dalil Poin 2pada Jawaban dalam Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensidalam
dibayarnya Uang Depan (DP) atau panjarserta juga telah dibiayainya revovasi bangunan oleh Penggugat Rekonpensiterhadap Los Blok G No. 12 dan Los Blok G No. 04 atas nama TergugatRekonpensi yang berada di Pasar Baru Karang Ampel (Penggugat ikut andilatas los), maka secara hukum Los Blok G No. 12 dan Los Blok G No. 04 atasNama Tergugat Rekonpensi yang terletak di Pasar Baru Karang Ampelmerupakan harta bersama dan 2 (setengah) dari harta bersama adalah hakdari pada Penggugat Rekonpensi.Bahwa berdasarkan ulasan
6 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena ituMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, keadaan tersebutmerupakan bentuk konkrit adanya perselisihan dan pertengkaran danmenunjukkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak tidak harmonis lagi";Bahwa, pertimbangan Hakim tingkat banding tersebut adalah merupakanpertimbangan yang kurang lengkap (Onvoeldoende Gemotivierd), karenatanoa suatu alasan dan ulasan, langsung menganggap pertimbanganhakin tingkat pertama sudah tetap dan benar dan langsung diambil alihsebagai pertimbangan