Ditemukan 2775 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ataupun apapun atasan atabui atamuan atapen adapun atapin atahun atupun
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 10-12-2014 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 258/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 2 Juli 2015 — LUCKY HADE LOKAPALA;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, 2.HERRY HANAFI,
92 — 36
  • , sebagaimana ternyata dalam Surat UkurNo. 00043/Penjaringan /2013 tanggal 03092013 atapun kedalam bagian Sertifikat Hak Guna BangunanNo.6287/Penjaringan tanggal 20 Desember 2013, Surat UkurNo. 00044/ Penjaringan 2013 tanggal 03092013 atas namaHerry Hanafi, (Vide Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);PENGAJUAN GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.Bahwa Penggugat pertama kali mengetahui adanya KeputusanTergugat
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 02-03-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 2/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat:
1.MOH HASAN SUATRAT, SP
2.Abdulah Halil Suatrat,SH
Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Selatan
Intervensi:
Ramly Hi. Adam
316 — 121
  • Pendaftaran Tanah, yang berbunyi: Dalam hal atassuatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orangatau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dansecara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hakatas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabiladalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukankeberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala KantorPertanahan yang bersangkutan atapun
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 22/Pid.B/2019/PN Sim
Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AUGUS VERNANDO SINAGA,SH
Terdakwa:
ELPERIANSAH NASUTION
106 — 19
  • Bahwa sistem atau mekanisme penggunaan uang iuran dimaksudapabila akan digunakan pengurus Paguyuban Pegaradja adalahdengan cara setiap kebutuhan atas persetujuan lisan dari Ketua / WakilKetua atau Sekretaris / Pembina, maka uang dikeluarkan olehBendahara dan setelah digunakan oleh pengguna, maka buktipenggunaanya diserahkan kepada Bendahara, untuk keadaan yangisidentil atapun darurat persetujuannya dapat diperoleh kemudian.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 69/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
SUMIYATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
44 — 24
  • Bahwa saksi menyatakan Tim verifikasi terdiri dari karena pengalaman dari K1maka Pemerintah Daerah menunjuk Tim yang terdiri dari Pemerintah Daerahsendiri termasuk di dalamnya ada unsure kepolisian dan ada unsur KejaksaanHalaman 67 dari 91 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRdan kami minta kepada Pemerintah Daerah supaya dari K2 atapun masyarakatlainnya bisa menjadi bukan sebagai anggota tim verifikasi untuk memantau,maka dibuatlah waktu itu kesepakatan dengan Pemerintah Daerah ada TimPemantau
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 77/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MUSLIM FATAHILLAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 15
  • di daerah maupunsesama anggota K2 ingin komplen hasil kelulusannya maka surat edaranKemenpan RB waktu itu dipakai oleh Pemerintah Daerah untuk membuattim verifikasi.Halaman 68 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRBahwa saksi menyatakan Tim verifikasi terdiri dari karena pengalaman dari K1maka Pemerintah Daerah menunjuk Tim yang terdiri dari Pemerintah Daerahsendiri termasuk di dalamnya ada unsure kepolisian dan ada unsur Kejaksaandan kami minta kepada Pemerintah Daerah supaya dari K2 atapun
Pengadilan PA TENGGARONG Perdata Agama Perceraian
Register : 28-01-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PA TENGGARONG Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Tgr
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 14
  • Bahwa Tegugat rekonvensi memahami apa yang menjadi tuntutan dariPenggugat Rekonvensi, sebab itu merupakan hak yang memang diaturdalam undangundang, dan hak tersebut dapat digunakan atapun tidak,namun ada halhal yang harus diketahui oleh Penggugat Rekonvensi yangakan Termohon Rekonvensi sampaikan dalam Replik ini dan guna sebagaipertimbangan bagi majelis hakim untuk memutus dengan keadilan sesuaidengan kemampuan Termohon Rekonvensi;2.
Pengadilan PN PAMEKASAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2010 — Putus : 25-08-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 111/Pid.B/2010/PN.Pks
Tanggal 25 Agustus 2010 — ABDILLAH NADJI KUDDAH
133 — 37
  • Jasa Pemerintah, PP No.37tahun 2006, PP No.21 tahun 2007).Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur dakwaan Subsidair inisudah tercakup dalam dakwaan Primair yang mempunyai ruanglingkup yang lebih luas dari dakwaan Subsidair hanya saja dalamdakwaan Subsidair terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, halini merupakan bagian dari unsur melawan hukum, hanya. sajamempunyai cakupan yang lebih sempit karena hanya berkaitandengan kewenangan, jabatan atapun
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 13-03-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 21-08-2013
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 71/PID.B/2013/PN-GST
Tanggal 31 Juli 2013 — BEZIDUHU GULO Alias AMA LESTARI Alias AMA LESTA
67 — 27
  • Dan berdasarkan atas kesimpulan tersebut66maka nyatalah bahwa lukaluka yang diderita korban tersebut adalah lukalukayang mengakibatkan korban Yusyukur Gulo Alias Ama Putri meninggale Bahwa meninggalnya korban Yusyukur Gulo Alias Ama Putri tersebut bukanlahdisebabkan oleh factor/variable lainnya atapun akibat perbuatan orang lain, akantetapi adalah akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Marlius Lase Alias Bahwa karena ternyata korban Yusyukur Gulo Alias Ama Putri meninggal dunia(mati) diakibatkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 13-03-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
Nyonya Hazra
Tergugat:
2.PT Bank CIMB Niaga Tbk
3.PT. Kalpataru Investama
4.PT. Prima Cable Indo
5.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.
6.Martinus Arief Dharma Moeliana
7.Margarita Nursiani Moeliana
8.Marcellianus Budi Dharma
188 — 82
  • Bahkan PENGGUGAT sama sekalitidak mampu mengajukan atapun menujukkan bukti apapun yangdapat mendukung dalildalinya sendiri;b.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 67/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MULIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
44 — 27
  • publik 14 hari,Kalau ada komplen dari masyarakat umum yang ada di daerah maupunsesama anggota K2 ingin komplen hasil kelulusannya maka surat edaranKemenpan RB waktu itu dipakai oleh Pemerintah Daerah untuk membuattim verifikasi.Bahwa saksi menyatakan Tim verifikasi terdiri dari karena pengalaman dari K1maka Pemerintah Daerah menunjuk Tim yang terdiri dari Pemerintah Daerahsendiri termasuk di dalamnya ada unsure kepolisian dan ada unsur Kejaksaandan kami minta kepada Pemerintah Daerah supaya dari K2 atapun
Pengadilan PN MAJENE Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PN MAJENE Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
H. ANDI BASO .T
Tergugat:
1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Cq. Bupati Kabupaten Majene, Cq. Kepala Pemerintahan Kecamatan Pamboang
2.SAPARUDDIN ATJO Alias Uanna Ani
3.Hj. HADIRAH Alias NADIRA Alias Ibunna Rezky
4.SULAEMAN Alias Sule
5.AMRAN
6.ROHANA
7.SAHIRAH Alias Ibunna Fajrin
Turut Tergugat:
DJUWAENI ACO
185 — 85
  • Penguasaan tersebut dilakukandengan I'tikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutansebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksianorang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelummaupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat ataudesa/kelurahan yang bersangkutan atapun pihak lainnya;Bahwa objek sengketa merupakan salah satu bagian di dalam bidangtanah di GalungGalung yang memiliki luas secara keseluruhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-09-2013 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1524 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 September 2013 — JUNI JUNAIDI, S.Ag., M.Pd.I bin DALIRAN
74 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LILIK KARNAEN, M.T. melalui fastek kepada Dukuh atapun Pokmas yangseluruhnya sebesar Rp.84.500.000,00 sedangkan sisa uang sebesarRp.372.250.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ir. LILIKKARNAEN;Bahwa dari potongan tahap I sebesar Rp.454.550.000,00 telah dikembalikan olehIr.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 72/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
FITRIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 29
  • publik 14 hari,Kalau ada komplen dari masyarakat umum yang ada di daerah maupunsesama anggota K2 ingin komplen hasil kelulusannya maka surat edaranKemenpan RB waktu itu dipakai oleh Pemerintah Daerah untuk membuattim verifikasi.Bahwa saksi menyatakan Tim verifikasi terdiri dari karena pengalaman dari K1maka Pemerintah Daerah menunjuk Tim yang terdiri dari Pemerintan Daerahsendiri termasuk di dalamnya ada unsure kepolisian dan ada unsur Kejaksaandan kami minta kepada Pemerintah Daerah supaya dari K2 atapun
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-06-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 235/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat I : Hermansyah
Pembanding/Penggugat II : Iskandar Zulkarnain
Pembanding/Penggugat III : Rusli Halil Siregar
Terbanding/Tergugat I : Lukman Hakim
Terbanding/Tergugat II : Muhammad Safaat
Terbanding/Tergugat III : Abdullah Wali
91 — 41
  • oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan denganPutusan Nomor: 32/Pdt.G/1998/PN.Psp.Gnt tanggal 22 Desember1998yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIDALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi dari Tergugat II;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan demi hukum bahwa tanah perkara adalah hak milikPenggugat; Menyatakan batal demi hukum segala suratsurat yang ada ditanganpihak Tergugat yang berhubungan dengan tanah perkara; Menghukum TergugatTergugat atapun
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 22-04-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN SINGARAJA Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Sgr
Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat:
1.Iffatul Intan
2.Vina Khoirunnisa
Tergugat:
1.Setyo Irianto
2.Palgunadi
3.Adriana Else Meoko, SH
62 — 38
  • Sehingga padaHalaman 57 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Padt.G/2019/PN Sgrtanggal 8 Oktober 2012 atapun tangggal 15 Oktober 2012 dimana perjanjiandan akta jual beli tersebut ditandatangani yang bersangkutan sebenarnya masihberusia 16 tahun, maka usia Vina Khoirunnisa (Penggugat II) yang tercantumpada bukti P2 dan T.31 yaitu 21 tahun adalah tidak benar;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut kemudiandikaitkan dengan Pasal 330 Kitab UndangUndang Hukum Perdata di atas makabaik Iffatul
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 71/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
KASRI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 21
  • Bahwa saksi menyatakan Tim verifikasi terdiri dari kareena pengalaman dari K1maka Pemerintah Daerah menunjuk Tim yang terdiri dari Pemerintan Daerahsendiri termasuk di dalamnya ada unsure kepolisian dan ada unsur KejaksaanHalaman 68 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRdan kami minta kepada Pemerintah Daerah supaya dari K2 atapun masyarakatlainnya bisa menjadi bukan sebagai anggota tim verifikasi untuk memantau,maka dibuatlah waktu itu kesepakatan dengan Pemerintan Daerah ada TimPemantau
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 74/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
40 — 23
  • Bahwa saksi menyatakan Tim verifikasi terdiri dari kareena pengalaman dari K1maka Pemerintah Daerah menunjuk Tim yang terdiri dari Pemerintan Daerahsendiri termasuk di dalamnya ada unsure kepolisian dan ada unsur KejaksaanHalaman 68 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRdan kami minta kepada Pemerintah Daerah supaya dari K2 atapun masyarakatlainnya bisa menjadi bukan sebagai anggota tim verifikasi untuk memantau,maka dibuatlah waktu itu kesepakatan dengan Pemerintan Daerah ada TimPemantau
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 45 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 10 Agustus 2016 — -BAYU SADEWA bin PEPEN EPENDI -BUCHORI als. BORI bin ARSYAD
54 — 28
  • wawancara, fakta dan menghitungkerugian negara ;Bahwa dalam mengaudit metode yang Ahli pakai yaitu Investigasi dan setelahdiaudit benar telah terjadi kerugian dan dari perhitungan Ahli bersama timkerugian sebesar Rp.48.715.920, ;Bahwa rincian alokasi Raskin April 2013 sebanyak 7.920 kg x Rp. 6.151 = Rp.48.715.920, ;Bahwa yang dikatakan kerugian adalah Kerugian Negara/Daerah adalahberkurang uang, barang surat berharga yang nyata dan pasti jumlahnya akibatdari Perbuatan melawan hukum baik sengaja atapun
Pengadilan PN TOBELO Perdata Tanah
Register : 28-01-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN TOBELO Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.TBL
Tanggal 23 Januari 2014 — PERDATA - NIKA KAHE, DKK MELAWAN - Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cq Bupati Halmahera Utara, DKK
86 — 24
  • tidak sah ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsieksepsi tersebut karena saling terkait, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut :74Menimbang, bahwa pertamatama Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsiterkait surat keberatan / pembatalan yang diajukan Penggugat atas nama Dahlan Kore,dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan merasa pencantuman namanya sebagaisalah satu pihak dalam surat gugatan merupakan hal yang tidak benar atau rekayasa karenamerasa tidak pernah mengetahui atapun
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 76/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
IRA SUSANTI, A. MA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
38 — 23
  • di daerah maupunsesama anggota K2 ingin komplen hasil kelulusannya maka surat edaranHalaman 67 dari 91 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRKemenpan RB waktu itu dipakai oleh Pemerintah Daerah untuk membuattim verifikasi.Bahwa saksi menyatakan Tim verifikasi terdiri dari karena pengalaman dari K1maka Pemerintah Daerah menunjuk Tim yang terdiri dari Pemerintah Daerahsendiri termasuk di dalamnya ada unsure kepolisian dan ada unsur Kejaksaandan kami minta kepada Pemerintah Daerah supaya dari K2 atapun