Ditemukan 3070 data
154 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 ayat (2) Perda 6/2014 menegaskan bahwa: Penetapanjenis pekerjaan yang dapat diperjanjikan dengan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu dibuat dan ditetapkan oleh perusahaan dan SerikatPekerja/Wakil Pekerja untuk kemudian didaftarkan pada Dinas;Penyerahan penetapan jenis pekerjaan yang dapat diperjanjikandengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) kepada perusahaandan serikat pekerja/wakil pekerja, merupakan mekanisme pasarkerja secara bebas sebebasnya (flexible labour market);Dengan hilangnya nuansa
MOH. MUSTAQIM, SH.MH
Terdakwa:
1.ASEP SUNANDAR
2.TRI KURNIAWAN
105 — 37
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama OlehKetua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengantanggal 13 Desember 2020Terdakwa IlNama lengkap > Tri KurniawanHalaman 1 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN CkrTempat lahir : TegalUmur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Desember 1995Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Perum Tridaya Nuansa Indah Blok EA 526 Rt.003/Rw. 010, Kel. Sumberjaya, Kec. TambunSelatan, Kab. Bekasi, Pro.
12 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, putusanHakim dapat terasa nuansa subjektifnya;Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan Terdakwa sendiri puntidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadangkadang tidak menjamin Terdakwa benarbenar melakukan perbuatanyang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun jugakeyakinan Hakim sendiri.
Novita Beefong alias Novita Beefong Rumanto
Tergugat:
Hatta Wongso Djojo
Turut Tergugat:
Pimpinan PT. Warna Warni Investama
163 — 68
Janji untuk menceraikanbertentangan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan terkait denganalasan perkawinan, selain itu. jika berbicara) mengenai kepatutansebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH PERDATA janji yang demikiantidak patut, sehingga perjanjian batal demi hukum ;Bahwa dimensi perkawinan dalam UU Perkawinan bukan hanya mengaturmengenai hubungan perdata tetapi juga terdapat nuansa ibadahsebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU Perkawinan, yaitubahwa perkawinan harus sah secara agama
85 — 15
sehingga Pemohon menambahkeyakinan pemeriksaan perkara dugaan penipuan dan atau penggelapanini harus diusut dan perlu dilakukan pemeriksaan tambahan saksi atasnama seseorang yang muncul di dalam gelar perkara, termasuk juga jikaperlu memeriksa pihak kelurahan dan kecamatan tampan serta pihakBadan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru ;Bahwa akan tetapi fakta tersebut tidak ditindaklanjuti, sehingga Pemohonmelihat di dalam gelar perkara yang dipimpin pengawas penyidik PoldaRiau terasa sekali memiliki nuansa
38 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang No. 20Tahun 2001, tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun1999, adalah jelas memikirkan nuansa penerapan hukum yang tidakbersifat kaku dan fleksibel, dengan tidak mengurangi makna dan hakikatpemidanaan, sehingga penambahan dan mengubah pemidanaan yangdilakukan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku peradilan bandingNo. 25/PID/TPK/ 2011/PT.DKI, tanggal 10 Agustus 2011, tidak sesuaidengan penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI danhakikat penggarisan UndangUndang Korupsi
62 — 22
Bahwa dalam proses hukum mulai penyidikan sampaipersidangan tampak sudah diatur termasuk pemeriksaanurine Terdakwa, mengindikasikan ada ketidakjujurandalam penegakan hukum, nuansa Kriminalisasi.2.
RACHMAT SUMADIHARDJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
281 — 223
NUANSA NIAGA PERMATA adalahsebagai salah satu pemegang saham di PT. BPR Karyajatnika Sadaya;5. Bahwa atas pemberian hipotik tersebut diatas, telah dialihkan terakhirkalinya kepada PT. MILLENIUM ATLANTIC SECURITIES selaku krediturbaru penerima pengalihan piutang dari PT. BANK NEGARA INDONESIA(penerima pengalihan piutang dari CITY BANK, PT. BANK UMUMNASIONAL dan PT.
45 — 3
Rekonvensidan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)setiap bulan terhitung sejak perkara ini diputus sampai dengan anaktersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah).Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliktertulis tanggal 01 Oktober 2014 sekaligus jawaban terhadap gugatan rekonvensiyang pokokpokoknya disimpulkan sebagai berikut:Bahwa sebelum memasuki pokok perkara maupun gugatan rekonvensi,Pemohon akan mengetengahkan nuansa
HANIFAH KHOMAIR
Tergugat:
KEPALA DESA NGUJUNGREJO KECAMATAN TURI, KABUPATEN LAMONGAN
105 — 59
Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa, ada pelampauan kewenangan, karenaCamat diberi kKewenangan memberikan rekomendasi pemberhentian.Pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1999, Camat sebagai KepalaWilayah Kecamatan namun sejak adanya otonomi daerah, Camat tidaklagi sebagai Kepala Wilayah Kecamatan, tetapi Camat hanya sebagaikoordinator, tangan panjang dari Pemerintah Kabupaten atau Bupati,untuk mengkoordinasikan struktur dan jajaranjajaran yang ada di Desa.Kalau ada Perda seperti itu artinya masih nuansa
84 — 23
berusaha menasehati tetapi Termohon marahmarahtidak bisa diatur; Termohon dalam keuangan untuk kebutuhan keluarga selalukekurangan dan boros dalam mengatur ekonomi keluarga; Termohon sebelum pernikah melakukan hubungan sex bebas danberakibat adanya penyakit dalam;Bahwadalildalil Pemohon angka 3 (tiga) in) BOHONG BESAR,ngawur dan mengadaada, YANG BENAR adalah:Pertama, setelah anakkedua lahir sama sekali tidak pernah terjadi perselisinan dan pertengkaran,bahkan kondisi ekonomi keluarga semakin membaik, nuansa
60 — 37
Oleh karena itu, orang tua semestinya memiliki kepribadian yangbaik dan mantap dalam nuansa moralitasnya. Artinya, apa pun yang dipikirkandan akan dilakukan oleh orang tua dirumah dalam berinteraksi dankomunikasinya harus dapat dikembalikan padanilainilai kemerdekaan,kesamaan, dan saling terima.
101 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sertipikat Hak Milik Nomor 199 tersebut diserahkan dariKantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ke Kantor Pertanahan Jakarta Timursesuai dengan bukti tanda terima tertanggal 7 Juni 1978 (Bukti P6 danP7);Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah tepat dan benarmenurut hukum tidak mempertimbangkan dalil Jawaban Termohon KasasiIll, IV, V;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempelajari denganteliti dan seksama pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri JakartaTimur yang penuh nuansa
68 — 20
Dalam hal penukaran mata uang asing, Tergugat merekomendasikanPenggugat agar melakukan penukaran mata uang asing untukkeperluan operasional Penggugat pada PT Mega Nuansa Cemerlang(PT MNC).
147 — 18
Meliala, 2016,Pengangkatan Anak Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan PeraturanPerundangan di Indonesia, Nuansa Aulia Bandung, hal. 11).
1.ABBAS MUSTARI ,Sos.,M.SI
2.MUHAMMAD NAJIB Bin JASSI
3.MUHAMMAD USMAN S.Pd
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA
41 — 23
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PUUIV/2006 tanggal25 Juli 2006 meniadakan nuansa perbuatan melawan hukummateriil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.
ANES JAMIL PASARIBU
Tergugat:
JAENAL ARIFIN
57 — 21
Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT telah menjaminkan BukuSertipikat tanah aquo tersebut terhadap PT Bank Rakyat Indonesia(Perseroan) Tbk Unit Pintu Ledeng Cabang Bogor Dewi SartikaJalan RayaCiomas Ruko Nuansa Hijau Bogor No.3 Ciomas Bogor berupa pinjamanHalaman 31 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.CbiForm02/SOP/06.3/2018sebesar Rp.75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 36(tiga puluh enam) bulan /3 (tiga) tahun pada tanggal 23 September 2009dengan angsuran pokok sebesar Rp.2.083.300
Nyonya ANAJANTI TRI UTAMI
Tergugat:
1.PT.DPARAGON LABBAIKA UTAMA
2.Notaris PPAT TINI PRIHATINI SRIWIDIYOKO,SH.,M.Kn.,MH
128 — 38
,M.H sebagaimana buku : " HUKUMPERDATA DALAM PERSPEKTIF BW " yang diterbitkan oleh: NUANSA AULIAcetakan pertama September 2014, halaman 174 alenia 1 dan 2 yang berbunyisebagai berikut :Ad.4 Unsur keempat ialah " sebab yang halal " .pengertian " sebab yang halal " ialahbukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri isiperjanjian tidak boleh bertentangan dengan undangundang, kesusilaan,maupun ketertiban umum ( pasal 1337 KUH Perdata ).Dalam hal suatu perjanjian dibuat tidak
54 — 9
Pasal 3 KompilasiHukum Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmahtelah tidak terwujud;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UndangundangNomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga ( Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, dan terkait dengan perkara a quo, terungkapfakta dipersidangan bahwa nuansa kebahagiaan yang dimaksud ayat 1tersebut
Terbanding/Tergugat I : PT. PESONA BELANTARA PERSADA
Terbanding/Tergugat II : PT. PUTRADUTA INDAH WOOD
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH RI CQ KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH RI CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR PROVINSI JAMBI
733 — 436
Perubahan Iklim;6.3.1.6.3.2.6.3.3.6.3.4.Bahwa lingkungan hidup dan hak asasi manusia merupakandua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satusama lainnya;Bahwa Pasal 28H ayat (1) UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengatur,Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempattinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dansehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;Bahwa menurut Jimly Ashiddigie dalam buku GreenConstitution: Nuansa