Ditemukan 2769 data
DINO KRIESMIARDI, SH.
Terdakwa:
ANAK AGUNG RAKA KINASIH, SE
194 — 71
DIDIK di ruangan saksi tanpa ada slide atapun dokumen pendukungBahwa saksi selaku BAWAS, tidak pernah mengkonsultasikan kembali denganDPRD Kota Malang, karena anggaran APBD yang sudah disahkan oleh DPRDberlaku final.Bahwa sejauh ini sepengetahuan saksi, Kerjasama ini dilaksanakan tanpaadanya studi kelayakan terhadap usaha/perkumpulan yang dimiliki oleh SitiEndah Nugrohini (terkait kebenaran organisasinya/badan hukum/kepemilikanusaha peternakan dan kandang pemeliharaan.Bahwa benar kegiatan ini masuk
280 — 162
S27 Apartemen Robinson.e Bahwa data atau berkas yang disimpan oleh pengelola maupun pihakP3SRS yaitu berupa Surat CONFIRMATION ORDER (Penggantian Unit)No.0250/PMS/X/1998CO tanggal 05 Oktober 1998 atas nama YUDIHalaman 87 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt SelHARTONO alamat : Jalan Tanah Pasir Rt 02 Rw 011 Penjaringan JakartaBarat yang dikeluarkan oleh Devloper Apartemen Robinson yaitu PT.PUTERA MAS SIMPATI;Bahwa pengurus P3SRS atapun Pengelola Apartemen Robinson memintadata kepemilikan
158 — 103
Menyatakan putusan dalam gugatan rekonpensi dalam perkara ini dapat dijalankanterlebin dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi atapun perlawanan7. Menghukum Tergugat Rekonpensi Untuk Membayar Biaya PerkaraAtau,Apabila Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon untuk dapatdiberikan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang bahwa TERGUGT II atas gugatan PENGGUGAT mengajukanjawaban tanggal 18 November 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.
1.SUWITNO LUMBAN BATU
2.MARUBA LUMBAN RAJA
3.BONGSU SITUMEANG
4.MARDELINA SIAGIAN
5.Drs. JUNTER PANDIANGAN
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT di Jakarta Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROVINSI RIAU
2.GUBERNUR RIAU
3.BUPATI SIAK
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SIAK
5.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ABDULLAH FITRIANTORO REKAN
6.CAMAT KANDIS
81 — 37
tidaklah menjamin kepentingan hukum ParaPenggugat untuk mendapatkan nilai yang layak dan adil sebagai pihak yang berhakatas tanah dan tanaman Para Penggugat yang sudah dicabut haknya untukselamanya;Bahwa Tergugat V tidak berkompeten dan tidak profesional untukmelakukan penilaian, hal ini dapat dilihat dan diketahui dalam tindakan padasaat melakukan penilaian pengadaan tanah di objek tanah Penggugat I danPenggugat II, dimana Tergugat V pada waktu melakukan penaksiran tidak adamemperkenalkan diri atapun
85 — 31
padanya karena Jabatan atau Kedudukan sebagaimanadakwaan Subsidair ini sudah tercakup dalam unsur secara melawan hukum sebagaimanadalam dakwaan Primair yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari dakwaanSubsidair hanya saja dalam dakwaan Subsidair terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal ini merupakan bagian dariunsur melawan hukum, hanya saja mempunyai cakupan yang lebih sempit karena hanyaberkaitan dengan kewenangan, jabatan atapun
58 — 28
bersamasama dengan UDDY SAIFUDDIEN selakuKetua Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Batumenandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor : 180/01/MoU/422.206/ 2014 dan 02/MoU/BPCPHRI/BTU2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pameran Investasi(Shining Batu Investment Exhibition 2014) yang mencantumkan anggaran penunjangpelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 3.009.905.000,00 (tiga milyar Sembilan jutaSembilan ratus lima ribu rupiah) padahalseharusnyaterdapatkoreksihargapenawaran atapun
308 — 155
RAHLING atapun MURSALINmenggarap tanah di Buluminung;Bahwa setahu Saksi, perkebunan yang paling luas di Buluminung dikuasaioleh PT. Kebun Mandiri Sejahtera;Bahwa sepengetahuan Saksi, di Buluminung ada beberapa wargamenggarap lahan perkebunan dengan dasar Segel;Bahwa Segel adalah bukti hak pengelolaan atas tanah negara, sedangkantanah tersebut milik Negara;Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Segelbaik atas nama Sadr.RAHLING ataupun MURSALIN;Bahwa RAHLANG adalah kakak dari Sdr.
91 — 29
pemeliharaan data,pendaftaran tanah yang ada secara benar dalam memproses tanah KARYONO danjuga tanah Haryanto hingga terbit sertifikat HM No. 872 atas nama KARYONOdan No. 1055 atas nama Haryanto, sehingga diketahui overlaping diatas tanah HPNo. 5 milik Propinsi Jawa Tengah;Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi permasalahan adalahbenarkah Para Terdakwa telah melakukan proses penerbitan Sertifikat atas namaKaryono ataupun Haryanto dan dilakukan tanpa mengindahkan norma standart,prosedur atapun
sebagaimana ketentuanPasal 13 sampai dengan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 Jo, Pasal 73 sampaidengan Pasal 93 Peraturan Ka.BPN No. 3 Tahun 1997, dan oleh karena itu Majelisberpendapat proses penerbitan sertifikat HM No. 872 atas nama KARYONO dansertifikat HM No. 1055 atas nama HARYANTO sudah benar sesuai denganprosedur berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan sebelumnya, dalamkaitannya dengan permohonan sertifikat atas nama Karyono atapun
46 — 11
Lambung MangkuratBanjarmasin dengan sumber dana APBNP TA. 2011 dengan hasil perhitungansebagai berikut : Harga menurut kontrak atas 5 item Rp. 248.994.000,barang tidak sesuai spesifikasi PPN yang disetor Rp. 22.635.800,Rp. 226.358.200, Harga menurut bukti pembelian Rp. 184.250.000,Nilai kerugian Negara Rp. 42.108.200,dan dari faktafakta hukum diatas telah tergambar jelas adanya perbuatanmenguntungkan diri sendiri ataupun oranglain atau suatu koorporasi dalam halini baik yang dinikmati Terdakwa atapun
273 — 61
obyek jual belli4 bidang tanah (dua bidang tanah) untuk masingmasing Tergugat VII danTergugat VIII dilakukan berdasarkan surat kuasa Pemilik yang sebenarnyatercantum dalam SHM sebagai Bukti Autentik serta bukti sempurna diPengadilan dan tidak ada atas nama Para Penggugat ataupun Bambanglrawan yang dilakukan peralihan haknya, sehingga secara hukumPerjanjian jual beli ke 4 (empat) obyek bidang tanah dengan 4 (empat)SHM tersebut adalah sudah tepat dan tidak perlu meminta persetujuandari Bambang lrawan atapun
485 — 336 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pabrik Berdasarkan halhal yang telah diuraikan pada huruf C di atas, Majelis Hakim PeninjauanKembali dalam perkara aquo telah melakukan pelanggaran yang nyata terhadapketentuan atau Asas Manfaat yang sifatnya WAJIB DITAATI, karenanya sudah seharusnyaMahkamah Agung Republik Indonesia menerima Permohonan Peninjauan KembaliPemohon Peninjauan Kembali dan membatalkan Putusan Peninjauan Kembali No. 99PK/TUN/2016 Semen dimaksud, seperti misalnya usaha pemondokan (koskosan), warung makan, warung klontong atapun
90 — 41
padanya karena Jabatan atau Kedudukan sebagaimanadakwaan Subsidair ini sudah tercakup dalam unsur secara melawan hukum sebagaimanadalam dakwaan Primair yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari dakwaanSubsidair hanya saja dalam dakwaan Subsidair terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal ini merupakan bagian dariunsur melawan hukum, hanya saja mempunyai cakupan yang lebih sempit karena hanyaberkaitan dengan kewenangan, jabatan atapun
96 — 28
padanya karena Jabatan atau Kedudukan sebagaimanadakwaan Subsidair ini sudah tercakup dalam unsur secara melawan hukum sebagaimanadalam dakwaan Primair yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari dakwaanSubsidair hanya saja dalam dakwaan Subsidair terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal ini merupakan bagian dariunsur melawan hukum, hanya saja mempunyai cakupan yang lebih sempit karena hanyaberkaitan dengan kewenangan, jabatan atapun
69 — 16
Saksi Darman Harahap, (bersumpah) pada pokoknya menerangkan :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah tertangkap,tidak berhubungan keluarga sedarah ataupun semenda,tidak bekerja padanya atapun sebaliknya;Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di PolsekSungai Kanan Resor Labuhan Batu;Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekirapukul 10.00 Wib, saksi bersama 5 (lima) orang rekan saksidiperintahkan oleh Kapolsek Sungai Kanan untukmelakukan patroli disekitar PTMKS PT.
401 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama atausingkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem Negara ataulembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulisdari pihak yang berwenang;Bahwa, apabila ada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaranmerek, apabila merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai, lambangatau simbol atau emblem Negara atau Lembaga Nasional atapun Internasionalpihak Direktorat Merek harus menolak permohonan pendaftaran tersebut
78 — 35
padanya karena Jabatan atau Kedudukan sebagaimanadakwaan Subsidair ini sudah tercakup dalam unsur secara melawan hukum sebagaimanadalam dakwaan Primair yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari dakwaanSubsidair hanya saja dalam dakwaan Subsidair terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal ini merupakan bagian dariunsur melawan hukum, hanya saja mempunyai cakupan yang lebih sempit karena hanyaberkaitan dengan kewenangan, jabatan atapun
72 — 17
Saksi Darman Harahap, (bersumpah) pada pokoknya menerangkan :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah tertangkap,tidak berhubungan keluarga sedarah ataupun semenda,tidak bekerja padanya atapun sebaliknya;Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di PolsekSungai Kanan Resor Labuhan Batu;Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekirapukul 10.00 Wib, saksi bersama 5 (lima) orang rekan saksidiperintahkan oleh Kapolsek Sungai Kanan untukmelakukan patroli disekitar PTMKS PT.
76 — 15
Disamping itu, jika terdakwa merasa adabeberapa anggaran kegiatan yakni kegiatan Diklat TKSM, Kegiatan Syamsuri,dan Rudi, yang dicairkan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuannya (tandatangannya) artinya terdakwa tidak ada menandatangani SPMnya, namunterdakwa tidak ada melakukan upaya hukum atapun non hukum untuk itu.Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, mekanismepancairan dana (anggaran) kegiatan untuk GU dilakukan dari PPKD denganmelampirkan persyaratan yakni, adanya pertanggungjawaban
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
3.SUWANDI, SH
4.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA
398 — 177
Bahwa Saksi ke Belitung baru 2(dua) kali; Bahwa kalau untuk kegiatan reklamasi banyak seperti di kota Makasarnamun prosesnya sudah ada Perda RZEP3k; Bahwa terkait kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup kepada DinasLingkungan Hidup sosialisasi perorangan atau PT yang tinggal di pesisiruntuk melakukan kegiatan reklamasi itu Kewenangannya ada direktorat lain; Bahwa terkait pengurukan dan penimbunan yang dilakukan PT PancaAnugrah Nusantara diambil dari darat, untuk reklamasi itu bisa diambil daridarat atapun
1.PT. CAHAYA ANDHIKA PERDANA. DiwakilIMAM INDRAYADI, S.T. i oleh
2.PT. Cahaya Andhika Perdana
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
2.Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
Intervensi:
PT. Pondok Indah Land
622 — 897
Permohonan Klarifikasi SuratPemberitahuan Hasil Penelitian/Pengukuran di Lapangan terhadap TanahGirik C 2469 Blok Balongan Rt.001, Rt.003 dan Rt.004 Rw. 001 KembanganJakarta Barat tertanggal 27 Desember 2016.Bahwa oleh karena Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tidakmenjawab surat tersebut, permohonan KRK dari Penggugat tidak dilanjutkanprosesnya dan belum dikeluarkan KRK yang dimohonkan sampai dengansaat ini.Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak melanjutkan proses permohonan HakAtas Tanah atapun