Ditemukan 2853 data
177 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 21 P/HUM/201832.Fotokopi Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi NomorB4066/1015/04/2016 tanggal 29 April 2016 hal Tindak Lanjut Koordinasidan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T32);33.Fotokopi Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor201/04/DJB/2015 tanggal 10 Februari 2015 hal Laporan Koordinasi danSupervisi Pengawasan (Korsupwas) Pengelolaan Pertambangan Mineraldaan Batubara oleh KPK (Bukti T33);34.Fotokopi Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor112
YAYASAN FAJAR HIDAYAH
Tergugat:
ABDUL SYUKUR
55 — 30
perdata No.2145K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019, bermaterai selanjutnya diberi tanda buktiT27 ;Halaman 45 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN CbiFotocopy dari aslinya Salinan resmi penetapan perkara perdata No.584PK/Pdt/2020 tanggal 24 Agustus 2020, bermaterai selanjutnya diberi tanda buktiT28;Fotocopy dari aslinya Salinan resmi putusan parkara perdata No.390/Pdt.G/2019,bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T29;Fotocopy dari aslinya surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor112
203 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor112/P Tahun 2012 tentang: (i) pemberhentian anggota KPPU atas namaDr.Ir.H.Ahmad Ramadhan Siregar,M.S., dan kawankawan (11 orang) (ii)pengangkatan anggota KPPU yang baru atas nama Ir.Muhammad NawirMessi,M.Sc., dan kawankawan (9 orang);Berdasarkan FaktaFakta Dan UraianUraian Tersebut Di Atas Masa TransisiPergantian Keanggotaan Komisi Sudah Jelas Diatur Dalam Keputusan Presiden DanMasa Transisi Bukan Menjadi Alasan Untuk Menghentikan Sementara PenangananPerkara.Bahwa Majelis KPPU Dalam Perkara
777 — 355 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudibyo, masa bulan Agustus 2005.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Peneimaan Surat Nomor112/WPJ.22/KP.0206/MSP21/2005.jenis pajak Pasal 21 sebesarRp214.138.628,00.1 (satu) lembar fotokopi legalisir dai Bank Mandiri Advis Debet,tanggal 10 Oktober 2005 sebesar Rp214.138.628,00.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Setoran Pajak (SSP)Rp214.138.628,00 untuk PPh Pasal 21 gaji karyawan, tanpatanggal., bulan Oktober 2005.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pembeitahuan (SPT) MasaPPh Pasal 21 dan
88 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalamgugatan yang baru, tanah tersebut digugat lagi di Pengadilan Negeri Nomor112/1966/Pdt/PN Tjn, dengan dalil hukum bahwa tanah tersebut adalah hasiljual beli antara Penggugat dengan Tergugat I:Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari olehposita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karenaHalaman 52 dari 57 hal. Put.
Pembanding/Penggugat : Siti Rohana Diwakili Oleh : SITI MARYAM
Pembanding/Penggugat : Siti Mastani Diwakili Oleh : SITI MARYAM
Terbanding/Tergugat : NAHARUDDIN (Nahar Alias/ atau Nahar Aman Jalal)
Terbanding/Tergugat : JUBAIDAH
Terbanding/Tergugat : HARUN IDRUS (Aman Lisa)
Terbanding/Tergugat : SABDE (Sabde Aman Aini)
Terbanding/Tergugat : YUSI SARIMAN (Yusi Sariman aman Lia)
Terbanding/Tergugat : USMAN
63 — 100
Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh selaku Ketua Majelis dengan ADI DACHROWI.SA,SH.MH dan HJ.LELIWATY, SH.MH. masingmasing sebagai hakim anggota berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 26 Agustus 2015 Nomor112/Pen.Pdt/2015/PT BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 04 Nopember 2015 diucapkandalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim
SUROTO
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
248 — 123
paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima)orang calon;Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014Tentang Pemilinan Kepala Desa sebagaimana dirubah oleh PeraturanHalaman 14 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomon 53/G/2021/PTUN.SBYMenteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimanadirubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor112
RATMA INDRA SYAHPUTRA
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA KARANGMOJO KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN
171 — 1426
RATMAINDRA SYAHPUTRA (Penggugat) setelah ditelilti dan diklarifikasi dinyatakan tidakmemenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih karena Penggugattidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 21 huruf i Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor112 tahun 2014 tentang Pemilinan Kepala Desa (Permendagri No.65 Tahun 2017) joPasal 21 huruf h Perda 5 Tahun 2018 !
66 — 33
No.19/PDT.G/2016/PN.Gns Hal 54 dari 61dengan T.IV24, namun sebagian besar dari buktibukti surat yang diajukan olehTergugat III dan Tergugat IV hanya berupa fotocopy sedangkan aslinya tidak dapatditunjukkan di persidangan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 k/ Pdt/1985 dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor112 K/ Pdt/1996, menyatakan bahwa, surat buktifotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidakdapat dipergunakan
ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama PT. Nahda Mentari
Tergugat:
1.Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Persero, Tbk Kantor Cabang Pembantu Enggano
2.Yulius Lende Umbu Moto, SH
3.Frans Adu
4.Direktur CV. Nusa Pertiwi Abadi Muhamad Rizki
5.Irvan
6.Benny Darmawan
76 — 41
Nomor112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);Menimbang, bahwa bukti surat berupa printout atau tulisan elektroniksebagaimana diajukan oleh para pihak, tidak diatur dalam HIR danKUHPerdata, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang adadalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik, maka alat bukti berupa printout, atau tulisan elektroniktersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat
MAHMUD KALFIN
Tergugat:
BUPATI SAROLANGUN
Intervensi:
HENDRA
401 — 277
diberikan oleh orang yang tidak memiliki hak suara pada TPStersebut sehingga hasil pemungutan suara yang dilakukan di TPS O02 danTPS 04 haruslah dinyatakan tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdi atas dapat disimpulkan bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Bukit Tigoterdapat warga dari desa lain yaitu Desa Sungai Benteng yang masuk dalamDPT Pemilihan Kepala Desa Bukit Tigo yang melanggar ketentuan Pasal 10ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112
Terbanding/Tergugat I : TN. JOHANES IRAWAN PUTRO Diwakili Oleh : SENTOT PANCA WARDHANA,SH,Dkk
Terbanding/Tergugat II : SELVY PATRAS di KTP tertulis SELVIA PATRAS
Terbanding/Tergugat III : ELLEN PATRAS di KTP tertulis ELLEN LUISA
Terbanding/Tergugat IV : ANNA PATRAS di KTP tertulis ANNA LAURINA PATRAS
Terbanding/Tergugat V : JAN G. PATRAS di KTP tertulis JAN GERETH PATRAS
Terbanding/Tergugat VI : SHERLY ERNI PATRAS
Terbanding/Tergugat VII : JEFFRY PATRAS
Terbanding/Tergugat VIII : RONNI RAYU WILLEM Ahli Waris Alm. TELDA PATRAS
Terbanding/Tergugat IX : JEMMY KAMAL Ahli waris Alm. TELDA PATRAS
Terbanding/Tergugat X : YENNY PATRAS Alias FARIDA PATRAS
Terbanding/Tergugat XI : SAMMY TULSIDA
Terbanding/Tergugat XII : KISHOR SELVIANUS
Terbanding/Tergugat XIII : Ny. Janda MISIYEM PATRAS
Terbanding/Tergugat XIV : TEGUH SRI WALUYO PATRAS
Terbanding/Tergugat XV : FEBRIYANTI
Terbanding/Tergugat XV
170 — 185
Fuchs en Rensberkedudukan di Djakarta dengan surat ukur nomor 84 tanggal 11Agustus 1920.Sertipikat HGB No. 278/Jetis tanggal 27011971 atas nama NV.Fuchs en Rens berkedudukan di Djakarta dengan surat ukur nomor112 tanggal 14 Desember 1920.Sertipikat HGB No. 278/Jetis pada tanggal 27011971 berganti namamenjadi PT. Fuchs en Rens Indonesia berkedudukan di Djakartaberdasarkan Akta Notaris R. Soemadi, SH.
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
JOHANES
201 — 79
BankCentral Asia, Tok tidak akan menanda tangani Akta Jaminan Fidusia Nomor112 tertanggal 29 April 2014 terbitan Notaris SATRIAAMIPUTERA, A, S.E.,S.H., M.H., M.Kn. yang selanjutnya didaftarkan di Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia hingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W10.00378009.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2014 atas namapemberi Fidusia PT. Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica danpenerima Fidusia PT.
Gold Kirin sebagaimana disebutkan didalamAkta Jaminan Fidusia Nomor112 tertanggal 29 April 2014 terbitan Notaris SATRIAAMIPUTERA, A, S.E.,S.H., M.H., M.Kn. yang selanjutnya didaftarkan di Kementerian Hukum danHalaman 51 dari 262 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Utr.Hak Asasi Manusia hingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W10.00378009.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2014 atas namapemberi Fidusia PT. Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica danpenerima Fidusia PT.
Gold Kirin sebagaimana disebutkan didalam Akta Jaminan Fidusia Nomor112 tertanggal 29 April 2014 terbitan Notaris SATRIAAMIPUTERA, A, S.E.,S.H., M.H., M.Kn. yang selanjutnya didaftarkan di Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia hingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W10.00378009.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2014 atas namapemberi Fidusia PT. Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica danpenerima Fidusia PT.
137 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan atas perkara tersebut MahkamahAgung Republik Indonesia dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor112 PK/Pdt.Sus. tanggal 24 November 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap telah memberikan pertimbangan hukum yang sejalan denganketentuan pasal 1454 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan pendapatProf.
74 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112.K/Sip/1955, tanggal 11 April 1956 menyatakan sebagai berikut:Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya,terbukti telah menyalahi kewajiban hukumnya, berupa tidakmemperhatikan atau telah mengabaikan "Surat Keberatan yang diajukanoleh Pembanding Tergugat Asal (Penggugat Kasasi) sebagaimanadicantumkan dalam rekesnya;Berdasar atas kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, makaMahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan
58 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut , secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau2orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lainsebagai berikut:Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pemegang Kas/Bendaharawan Pengeluaran padaSekretariat Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor112
BAMBANG SUHARTONO
Tergugat:
BUPATI KEDIRI
Intervensi:
SUPADI
693 — 879
ancaman minimalnya, apalagi ancaman minimal 5 (lima) tahunsebagaimana dalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yangmempermasalahkan mengenai status Supadi (Tergugat II Intervensi) yangpernah menjadi Terdakwa dalam perkara pemalsuan surat, dan tindak pidanatersebut dikenai ancaman hukuman minimal 5 tahun menjadi tidak berdasar danberalasan hukum;Menimbang, bahwa terkait dengan ancaman sanksi pidana tersebutdihubungkan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112
160 — 80
., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KaryawanSwasta, Tempat Tinggal di Jalan Pala IV Nomor112, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Lubang Buaya,Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, ProvinsiDKI Jakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 April 2017, telah memberikanKuasa kepada :1. H. Feizal Syahmenan, S.H., M.H. ;2. H. Muhammad Andrian Kamil, S.H., M.H. ;3. wan Chandra Nugraha, S.H. ;4. Apit Agustine Widowati, S.H., M.H.5. Hj. Ratin Paramita, S.H.
Pembanding/Penggugat II : Tn.Haji Drs. Bagas Damar Nugroho Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat III : Ny. Dokter Dewi Diana Sari Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat IV : Ny.Ir.Endah Rumbiyanti Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat V : Ny.Kartika Febilina Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Terbanding/Tergugat I : Ny.Sunarti
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
86 — 102
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 27 Mei2020 Nomor112/PDT/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis HakimHal 2 dari 77 hal putusan Nomor 112/PDT/2020/PT PBRyang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihaktersebut diatas dalam tingkat banding;2.
Terbanding/Terdakwa : SIE LING
332 — 123
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan permintaan bandingsebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor112/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst ;Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut di atas telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa padatanggal 11 Desember 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta PemberitahuanPermintaan