Ditemukan 555872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2008 2009 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Umum
Register : 26-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Tjs
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ANDITA RIZKIANTO, SH.MH
Terdakwa:
IRFAN BIN YAKUB
20 — 27
  • Menyatakan TerdakwalIRFAN Bin YAKUBterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana perikanan yaitumelakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajibHalaman 1dari 13Putusan Nomor 59/Pid.Sus/201 9/PNTjsmematuhi ketentuan mengenai jenis ikan yang dilarang untukdiperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayahRepublik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m UndangUndang RepublikIndonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang
    Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan(Portunus spp.) dari wilayah negara republik Indonesia;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m UndangUndang Republik Indonesia No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,Terdakwamenyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidakakan mengajukan keberatan;Halaman 3dari 13Putusan Nomor 59/Pid.Sus/201 9/PNTjsMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
    Berita Acara Persidangan dianggap telahtermasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkanapakah berdasarkan alatalat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf mUndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004
    Kepiting (Scylla spp.) danRajungan (Portunus spp.) dari wilayah negara republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut ternyataunsur ini telahterpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yangdidakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf mUndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanantelah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan
    dan terus terang sehingga memperlancar jalannyapersidangan ; Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perouatannya,dan berjanjjitidak akan mengulangi perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayarbiaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat PasalPasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m UndangUndangRepublik Indonesia No. 31 Tahun 2004
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Umum
Register : 27-03-2023 — Putus : 11-05-2023 — Upload : 15-05-2023
Putusan PN SITUBONDO Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Sit
Tanggal 11 Mei 2023 — Penuntut Umum:
AGUS WIDIYONO, S.H, M.H.
Terdakwa:
RAMLI bin SUDIRMAN alm.
48 — 1
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Umum
Register : 14-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN BUNTOK Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Bnt
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
RUDI ISKONJAYA, S.H.
Terdakwa:
JIDIN bin MUNI Alm
102 — 12
  • sebesar Rp. 150.000..Akibat kejadian tersebut, saksi Nanang Santoso bin Mustam (Alm) dan timmengamankan dan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Karau Kualauntuk diproses lebih lanjut.Bahwa perbuatan terdakwa yang menangkap ikan dengan menggunakanalat setrum mengakibatkan keberlanjutan sumber daya ikan di Das Baritoterganggu dan rusak.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No. 31 tahun 2004
    memiliki saja, Menguasai Saja, atau Membawa Saja, dan/atau dapatpula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salahsatu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti makaunsur ini telah terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa pengertian ikan adalah segala jenis organisme yangseluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan(vide Pasal 1 angka 4 Undang undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahanatas Undang undang nomor 31 tahun 2004
    tentang Perikanan;Menimbang, bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperolehikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau caraapapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,mendinginkan, menangani, mengolah dan / mengawetkannya (vide Pasal 1 angka5 Undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan);Bahwa dalam persidangan, berdasarkan Keterangan Saksisaksi,Keterangan Terdakwa, Petunjuk, serta Barang Bukti, terungkap bahwa pada hariKamis
    Unsur "Di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia;Menurut ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang PerikananJo UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN BntTentang Perikanan yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia adalah:1. Perairan Indonesia2. ZEEI, dan3.
    di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito SelatanProvinsi Kalimantan Tengah;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan; Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanjitidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN BntMemperhatikan Pasal 85 jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentangPerubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum
Register : 05-02-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 23-03-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kpg
Tanggal 26 Februari 2018 — Penuntut Umum:
Umarul Faruq SH
Terdakwa:
LI ZHAOFENG
48 — 23
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum
Register : 28-11-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 17-01-2024
Putusan PN Oelamasi Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Olm
Tanggal 19 Desember 2023 — Penuntut Umum:
2.Andres Syaputra, SH
3.Rizky Chaniago SH
4.Lintang Agustina Roesadi, SH
5.Pethres Mandala, SH
6.M. NOVRIAN, S.H.
Terdakwa:
Supardi
37 — 31
Pengadilan PN SELONG Pidana Umum
Register : 21-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 24-11-2023
Putusan PN SELONG Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sel
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
SRI HARYATI, SH.
Terdakwa:
SUDIRMONO
58 — 49
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum
Register : 17-03-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PN PRAYA Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pya
Tanggal 9 April 2020 — Penuntut Umum:
DIAN MARIO, S.H.
Terdakwa:
SUHERJAN Alias BAPAK NISA
29 — 23
  • NO. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UURI NO.45 tahun 2009 tentang perikanan dalam dakwaan tunggal PenuntutUmum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERJAN alias BAPAK NISAdengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dendasebesar Rp.2.000.000, (Dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulanPenjara;3.
    NO. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubahdengan UU RI NO.45 tahun 2009 tentang perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukanperbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimukapersidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidakditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehinggaterdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atautindak pidana yang telah dilakukannya;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut ketentuan pasal 1angka 14 Undangundang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 2004
    RI.NO. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO.45 tahun2009 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukanbaik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahananrumah maka masa terdakwa menjalani tahanan rumah dikurangkan dari pidanayang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan
Pengadilan PN Bintuhan Pidana Umum
Register : 28-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PN Bintuhan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Bhn
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DEISI MAGDALENA GULTOM, SH
2.A.GHUFRONI, SH
Terdakwa:
SUROTO Bin HADI PURNOMO
50 — 24
  • Perikanan RepublikIndonesia Nomor 56/PERMENKP/2016 tentang larangan Penangkapandan/atau Pengeluaran Lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah NegaraRepublik Indonesia;Bahwa terhadap kegiatan dan/atau usaha yang dilakuakn olehTerdakwa tersebut termasuk dalam katergori Pemasaran Ikan yang dapatmerusak Plasma Nutfah dan melanggar aturan hukum dan tidak diperbolehkansecara aturan hukum;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 92 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Penangkapandan/atau Pengeluaran Lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah NegaraRepublik Indonesia;Halaman 4 dari 16 HalamanPutusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Bhn.Bahwa terhadap kegiatan dan/atau usaha yang dilakuakn olehTerdakwa tersebut termasuk dalam katergori Pemasaran Ikan yang dapatmerusak Plasma Nutfah dan melanggar aturan hukum dan tidak diperbolehkansecara aturan hukum;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 87 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga; Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik; Bahwa Ahli bertugas pada Dinas Perikanan KabupatenKaur menjabat sebagai fungsional umum yang bertugas membantukelancaran kegiatan teknik perikanan; Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihandan memiliki sertifikat keahlian; Bahwa anak udang lobster/ benur sesuai denganudangundang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 2004
    Unsur Yang dengan sengaja diwilayah pengelolaanperikananRepublik Indonesia melakukanusahaperikanan dibidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan danPemasaran Ikan yang tidak memiliki SIUP;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananadalah:a. Perairan Indonesia;b. ZEEI; danc.
    bahwa kegiatan jual beli anak udang lobster yangdilakukan oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan aturan undangundangmenyalahi aturan yang berlaku dan kegiatan yang dilakukan terdakwa yaknimembeli dan menjual anak udang lobster yang tanpa izin adalah perbuatanillegal;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 92 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Umum
Register : 10-05-2023 — Putus : 24-05-2023 — Upload : 26-05-2023
Putusan PN AMUNTAI Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Amt
Tanggal 24 Mei 2023 — Penuntut Umum:
1.SUMANTRI AJI SURYA IRAWAN, SH
2.Mustika Arin Rakhmawati, S.H.
3.FELISYA RISKA IMAMA SH
Terdakwa:
AHMAD RIYADI Bin Alm EDY MURIYANTO
67 — 22
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum
Register : 06-03-2024 — Putus : 22-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN GORONTALO Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Gto
Tanggal 22 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Sumarni Larape, S.H., M.H.
2.Samba Sadikin, SH
3.Fatmawaty S. Khali, SH., MH.
4.Nanang Ibrahim, SH.
Terdakwa:
JUSUF ANUNE ALIAS ABA YUSUF
16 — 12
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Umum
Register : 16-08-2023 — Putus : 12-10-2023 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Jap
Tanggal 12 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
Marlini Adtri
Terdakwa:
ALFIUS ARONGGEAR
21 — 0
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 22-08-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 963/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
Putu Agus Adnyana Putra, SH
Terdakwa:
1.Akmal Rani Alias Akmal
2.Hajar Aswad Alias Hajar
38 — 18
  • Pasal 16 ayat (1) UU RI No.45Tahun 2009 UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan No.56/PERMENKP/2016 tentang LaranganPenangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (Panulirus spp), Kepiting(Scylla spp) dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dari wilayah RI JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sesuaiDakwaan Kedua Penuntut Umum.2.
    Hal ini dapatberarti membawa benih lobster harus sampai ketempat tujuan/pembelilobster sebagai unsur mengedarkan ikan (benih lobster) yang dilarangkeluar dari wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia(WPPRI 573) dari Bali tujuan Singapura. sebagai mana dimaksud dalampasal 16 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan.Bahwa selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan atas dasar Pasal 7 ayat(1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, menetapkanPeraturan Menteri
    Perbuatan secara sendirisendiri atau secara bersamasamatersebut telah melanggar pasal 16 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan, perbuatan tersebut diancam dengan pasal88 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan denganancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda palingbanyak Rp. 1.500.000.000.
    Pasal 16 ayat (1) Undangundang RI Nomor45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 KUHP., serta pasalpasallain dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa I. AKMAL RANI ALIAS AKMAL, terdakwa II.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Umum
Register : 19-10-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 05-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 75/PID.SUS/2016/PT MTR
Tanggal 25 Oktober 2016 — Pembanding/Penuntut Umum I : BAIQ NURUL HIDAYATI,SH.
Terbanding/Terdakwa I : DAVID TAN, DKK
Terbanding/Terdakwa II : VITA NOVIJANA
27 — 27
  • /PP.520/ V /2015tanggal 28 Mei 2015 ( BA pemusnahan/kematian dari satuan kerjapengawasan sumber daya kelautan dan perikanan labuhan lombok)wanna nanan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 88 jo Pasal 16 (1) UU Nomor : 31 Tahun 2004 TentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 45 Tahun2009 Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHPSUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa DAVIT TAN dan terdakwa VITA NOVIJANA, pada hariSelasa tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaktidaknyapada
    /PP.520/ V /2015 tanggal 28Mei 2015 ( BA pemusnahan/kematian dari satuan kerja pengawasansumber daya kelautan dan perikanan labuhan lombok) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m dan n UU Nomor : 31Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UUNomor : 45 Tahun 2009 Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHPMenimbang bahwa Setelah mendengar pembacaan surat dakwaanPenuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagaiberikut
    pertimbanganpertimbangan di atas,maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 545/PID.Sus/2016/PN.Mtr /tanggal 29 September 2016, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yangdijatunkan kepada kedua Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyasebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PT MATARAM Pidana Umum
Register : 27-07-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 04-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 59/PID.SUS/2016/PT MTR
Tanggal 2 Agustus 2016 — Pembanding/Terdakwa : AGUS SAPUTRA Diwakili Oleh : AGUS SAPUTRA
Terbanding/Penuntut Umum : LALU JULIANTO, S H.
29 — 20
  • Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil PerikananKelas Il Mataram tanggal 24 Mei 2016 sesuai Identifikasi benih/baby lobsterdari Hasil Penyisihan diperoleh hasil bahwa benih/baby lobster yang dibawaoleh terdakwa adalah benar benih/baby lobster dengan ratarata panjangkarapasnya antara 1,2 cm s/d 2,5 cm atau yang termasuk dalam ukuranpanjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004
    SAPUTRA telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan segaja memberi bantuan padawaktu kejahatan dilakukan yaitu yang dengan sengaja memasukan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yangmerugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, Sumber daya ikan, dan /ataulingkungan sumberdaya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal88 Jo pasal 16 Ayat (1) Undangundang No. 31 tahun 2004
Pengadilan PT PADANG Pidana Umum
Register : 11-06-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 107/PID/2013/PT PDG
Tanggal 23 Juli 2013 — Pembanding/Terdakwa : HORAS NAINGGOLAN Pgl. HORAS
Terbanding/Jaksa Penuntut : TEUKU ISMAIL, SH.
19 — 5
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum
Register : 12-07-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 27-04-2024
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Idm
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
HADI PRAYITNO Bin H. KODORI
11 — 19
  • strong>Dengan sengaja memberikan bantuan dan menyuruh melakukan Nahkoda Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 29-03-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 14 April 2021 — Penuntut Umum:
TAJUDDIN, SH.
Terdakwa:
MUDDING
62 — 31
  • Pasal 8 Ayat (1) UU RI No.No.31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.
    Pasal 8Ayat (1) UU RI No.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubahdengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Atau Kedua Pasal 100 BJo.
    Pasal 8 Ayat (1) UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UUNo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No.11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternative makadenhan memperhatikan faktafakta hukum dipersidangan, majelis memilih langsungdakwaan Alternative Kedua Pasal 100 B Jo.
    Pasal 8 Ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaiamana diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1. Setiap orang2.
    Pasal 8 Ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaiamana diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 13-12-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 485/PID/2021/PT BNA
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ERNING KOSASIH, S.H
Terbanding/Terdakwa : KARIMUDDIN RASYIDIN Alias PUDIN Bin RASYIDIN
77 — 38
  • Ikan kurang lebih 30 kg.Perbuatan Terdakwa dilarang sebagaimana diatur dan diancam pidanadalamPasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa KARIMUDDIN RASYIDIN Alias PUDIN BinRASYIDINpada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 01.17 Wibatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam
    sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidanaDengan sengaja memiliki, menguasai, membawa,dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantupenangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutansumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaanperikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamDakwaan Kesatu : Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia No. 31 Tahun 2004
    dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesias sebagaimana diaturdalam Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    proses penyelesaian perkarainiTterdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan danpenahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam tingkat banding;Mengingat, Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1)UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN SELAYAR Pidana Umum
Register : 21-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 05-09-2022
Putusan PN SELAYAR Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Slr
Tanggal 10 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
EDY DJUEBANG, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ASDAR Bin PA A
47 — 9
Pengadilan PN SELAYAR Pidana Umum
Register : 21-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 05-09-2022
Putusan PN SELAYAR Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Slr
Tanggal 10 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
EDY DJUEBANG, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SAMSUL Bin SALAMUDDIN
50 — 13