Lokasi Area Pondok;e. 7 Titik Koordinat adalah Lokasi Titik Area GarapanBahwa pada saat Saksi melakukan pengambilan titik koordinat di lokasitersebut tidak ditemukan kegiatan penambangan yang sedang beroperasi,Saksi hanya melihat terdapat 2 (dua) alat berat ekskavator dan di sekitarpenambangan tersebut terdapat beberapa kolong bekas penambanganserta beberapa pohon akasia;Bahwa setelah Saksi melakukan pengambilan titik koordinat di lokasitersebut, Saksi memberikan datadata titik koordinat kepada BPKH

dengan peraturanMenteri kehutanan;Bahwa di dalam kawasan hutan tidak diperbolehkan menggunakan alatberat atau alat lainnya atau patut diduga akan digunakan untuk melakukankegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang tanpa izinMenteri, kecuali kawasan hutan produksi menggunakan jenis perizinanlainnya sesuai dengan peraturan Menteri kehutanan;Bahwa berdasarkan peta telaah lokasi kegiatan penambangan pasir timahKabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lampiranSurat Kepala BPKH

(BalaiPemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIII Pangkalpinang untuk ditelaahhingga akhirnya pihak BPKH mengeluarkan hasil Telaah LokasiPenambangan Pasir Timah nomor S.186/BPKH.XIII1/2020 beserta petaoverlay atau tumpang tindih tempat kejadian perkara dan Kawasan HutanLindung Lubuk Besar tanggal tanggal 27 April 2020;Bahwa Saksi Johanes Alias Ahap anak dari Petrus hanya datang 1 (Satu) kalike lokasi penambangan milik Terdakwa tersebut;Bahwa sampai dengan Terdakwa ditahan, Terdakwa belum pernahmembayarkan

atau sistem untuk menentukan letak di permukaanbumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit dengan merek GARMINMONTANA 680 yang biasa digunakan untuk pengambilan titik koordinat yangdalam hal ini digunakan pula terhadap lokasi kejadian;Menimbang, bahwa setelah Saksi Putra Kurniawan Bin Totok Sugiartomelakukan pengambilan titik koordinat di lokasi tersebut, Saksi Putra KurniawanHalaman 41 dari 50 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN KbaBin Totok Sugiarto memberikan datadata titik koordinat kepada BPKH

(BalaiPemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIII Pangkalpinang untuk ditelaah hinggaakhirnya pihak BPKH mengeluarkan hasil Telaah Lokasi Penambangan PasirTimah nomor S.186/BPKH.XIII1/2020 beserta peta overlay atau tumpang tindihtempat kejadian perkara dan Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar tanggaltanggal 27 April 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Telaah Lokasi PenambanganPasir Timah nomor S.186/BPKH.XIII1/2020 beserta peta overlay atau tumpangtindih tempat kejadian perkara dan Kawasan Hutan Lindung

Sesuai dengan peta yang dibuat oleh ahli dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH) .Wilayah Medan tentang tempat / lokasi penebangan pohonkayu bahwa tidak ada perseorangan atau badan usaha mengajukanpermohonan Pemanfaatan Hasil Hutan ke Dinas Kehutanan Propinsi Sumut.c.

No. 336 K/PID.SUS/201 1a) Pada lokasi sebagaimana pada titiktitik koordinat tersebut tidak adaditerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHkK) atau IzinPemanfaatan Kayu (IPK) dari Dinas Kehutanan.b) Sesuai dengan peta yang dibuat oleh ahli dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH) Wilayah Medan tentang tempat /lokasi penebangan pohonkayu bahwa tidak ada Perseorangan atau badan usaha mengajukanpermohonan Pemanfaatan Hasil Hutan ke Dinas Kehutanan Propinsi Sumut.c) Bahwa perseorangan atau

penebangan kayu di areal Lau Gambirberada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) denganfungsi Konservasi.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MERRY CAROLINA,S.Hut menjelaskanbahwa:a) Pada lokasi sebagaimana pada titiktitik koordinat tersebut tidak adaditerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau IzinPemanfaatan Kayu (IPK) dari Dinas Kehutanan.b) Sesuai dengan peta yang dibuat oleh ahli dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH) Wilayah Medan tentang tempat /lokasi

penebangan kayu di areal Lau Gambirberada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) denganfungsi Konservasi.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MERRY CAROLINA,S.Hut menjelaskanbahwa:a) Pada lokasi sebagaimana pada titiktitik koordinat tersebut tidak adaditerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHkK) atau IzinPemanfaatan Kayu (IPK) dari Dinas Kehutanan.b) Sesuai dengan peta yang dibuat oleh ahli dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH) Wilayah Medan tentang tempat /lokasi

Sesuai dengan peta yang dibuat oleh ahli dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH) Wilayah Medan tentang tempat /lokasi penebangan pohonkayu bahwa tidak ada Perseorangan atau badan usaha mengajukanpermohonan Pemanfaatan Hasil Hutan ke Dinas Kehutanan Propinsi Sumut.c. Bahwa perseorangan atau badan usaha dilarang mengambil hasil hutankayu tanpa mendapatizin dari pejabat yang berwenang.Hal. 24 dari 40 hal. Put.

., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) - MKGR Jawa Tengah, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 23 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 072/Suku/BPKH/JT/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 10/KUASA/6/2017/PA.Smg tanggal 7 Juni 2017, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

., Advokat dan Konsultan Hukum padaHal. 1 dari 24 hal Nomor 145/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH) MKGR Jawa Tengah, beralamat di Jalan HOSCokroaminoto No. 23 Semarang, berdasarkan surat kuasakhusus Nomor 072/Suku/BPKH/JT/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama SemarangNomor 10/KUASA/6/2017/PA.Smg tanggal 7 Juni 2017, dahulusebagai Penggugat sekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca putusan Pengadilan

Chalid Djamil, umur 30 tahun, agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH), tempat kediaman di Kelurahan Ipilo(Kompleks Masjid Al Anshor), Kecamatan Kota Timur, KotaGorontalo, stag Penggugat; melawanFebriyanto Rivandy Ishak bin Syarifudin Ishak, umur 30 tahun, agamaIslam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta PT.

Banyuasin ;Bahwa Ahli melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinatberdasarkan surat tugas Nomor PT.143/BPKH Il.2/2015 ;Bahwa Ahli sebagai ahli dari BPKH Il Sumatera Selatan;Bahwa setlah dilakukan pengukuran lahan yang terbakar seluas 85(delapan puluh lima) hektar;Bahwa hutan kawasan Suaka Marga Satwa Padang Sugian Kec. MuaraPadang Kab.

Nomor 311 PK/Pdt/2017 Pungutan simpanan wajib (SWP) nasabah/peminjam; Tindakan Pengurus Koperasi Lombok Sejati dalam menanganikredit macet lebih mengutamakan proses hukum (pidana danperdata) dari pada proses musyawarah/kekeluargaan.Laporan Ketua Badan Pelayanan dan Konsultasi Hukum (BPKH)Dekopin Wil.

., tanggal 20Desember 2015 mengenai tindakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)Lombok Sejati NTB terhadap nasabah/anggota peminjam (lampiran 3);Laporan BPKH a quo antara lain: Ada beberapa anggota Koperasi Lombok Sejati yang macetkreditnya disebabkan karena bunga dan denda yang sangat tinggi(laporan lembaran 1, 2 dan 3 ); Adanya caracara menyiasati syarat hukum formil dalam menerimakeanggotaan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 25Tahun 1992 Bab II Pasal 3, bab V Pasal 17 (1) dan (2), Pasal 18

wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebihdahulu (u/tvoerbaar bij voorraad) meskipun adanya pemeriksaan verzet,banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagaimana termuatdalam suratnya tertanggal 21 april 2012 yaitu:1.Pada halaman 1 alinea pertama:Tertulis:becteee Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Special Power of Attorney) Nomor003/Suku/BPKH

Perbaikan:ecceeees Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Special Power of Attorney) Nomor002/Suku/BPKH/JT/V/2012, tertanggal 10 Januari 2012 ........ . Pada posita poin 8,10,11 serta petitum poin 6 dan 7Tertulis:... Perjanjian Kredit Nomor 13/10//BPR/SKA/IX/2010 pada September2010... ;Perbaikan:...Perjaniian Kredit Nomor 13/10/PK/BPR/SKA/IX/2010 pada September2010...

Lutfiyatul Hidayah, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta,Tempat Tinggal : Dempet RT 002 RW 005 Kelurahan Dempet,Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/Suku/BPKH/JT/X/2020tertanggal 5 Oktober 2020, telah memberikan kuasa kepada : 1. MuharsukoWirono, S.H, M.H, 2. Sarkono, S.H, 3. Ahmad Muthohar, S.H, 4. AhmadRudy Firdaus, S.H, 5. Suharyoso, S.H, 6.

Istiyani Mardhaningrum, S.H.Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum yang berkantor pada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan KonsultasiHukum (BPKH) MKGR Jawa Tengah, beralamat di Jalan HOS.

Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atasdilakukannya pemeriksaan setempat pada hari itu juga,namun Penuntut Umum tetap menyerahkan sepenuhnya jikaMajelis Hakim akan tetap melaksanakan pemeriksaansetempat dengan catatan agar dihadirkan pihakpihak terkaityakni ahli independen yakni Ahli Mandailing, S.Hut dariKantor BPKH Wil. VIl Makassar, termasuk penyidik dansaksisaksi yang terlibat dalam lacak balak;4.

I/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutandan Konservasi Perairan Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan), lokasi dimaksudseluas + 167,23 Ha, terdiri dari: Berada di Hutan Produksi Tetap (HP) seluas +143,04 Ha, Berada di Areal Penggunaan Lain (APL) seluas + 52,08 Hasebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) Wilayah VII Makassar tanggal 3 Juli 2015 Nomor S.125/BPKH 2/2015perihal Telaah Lokasi Desa Mappetajang;Bahwa letak objek terjadinya penebangan

Panply berada di lokasi Hutan Produksi Tetap (HPT) atau di lokasi APL (AreaPenggunaan Lain), karena berdasarkan hasil penelitian Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIIl Makassar Desa Mappetajang hutannyasebagian berada di lokasi HPT, sebagian lagi di APL karena memangberdasarkan bukti tidak dapat dipastikan sebagian besar kayu yang ditebangberada di kawasan HPT atau APL dan Terdakwa sebagai Kepala Desa telahmenempuh prosedur resmi sejauh yang ia ketahui, serta kebijakan pengelolaanhutan

Sumatera Utara melakukanpemeriksaan terhadap Lokasi IPHTM atas nama Swanto Banjarnahor diLiang ni Guru Desa Parsingguran kecamatan Pollung Kabupaten HumbangHasundutan, dan dari hasil pemeriksaan Saksi Amir Sinaga, Saksi E.Harahapdan Saksi Fandi A.Daulay adalah ternyata lokasi yang dikerjakan, digunakandan diduduki Saksi Swanto Banjarnahor adalah areal berbukitbukit, pohonkayu pinus tebang habis (/and clearing) dan ada pembukaan jalan ;Kemudian Paruhum selaku Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

Utara melakukanpemeriksaan terhadap Lokasi IPHTM atas nama Swanto Banjarnanor diLiang ni Guru, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten HumbangHasundutan, dan dari hasil pemeriksaan Saksi Amir Sinaga, Saksi E.Harahapdan Saksi Fandi A.Daulay adalah ternyata lokasi yang dikerjakan, digunakandan diduduki Saksi Swanto Banjarnahor adalah areal berbukitbukit, pohonkayu pinus tebang habis (land clearing) dan ada pembukaan jalan ;Kemudian Paruhum selaku Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

Utara melakukanpemeriksaan terhadap Lokasi IPHTM atas nama Swanto Banjarnanor diLiang ni Guru, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten HumbangHasundutan, dan dari hasil pemeriksaan Saksi Amir Sinaga, Saksi E.Harahapdan Saksi Fandi A.Daulay adalah ternyata lokasi yang dikerjakan, digunakandan diduduki Saksi Swanto Banjarnahor adalah areal berbukitbukit, pohonkayu pinus tebang habis (/and clearing) dan ada pembukaan jalan ;Kemudian Paruhum selaku Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

sehinggaNota Dinas Nomor 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuatdan ditandatangani Terdakwa tersebut adalah Palsu karena kenyataannyalokasi IPHTM yang dimohonkan saksi Swanto Banjarnahor masuk ke dalamKawasan Hutan Lindung (HL) berdasarkan lampiran Surat KeputusanMenteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut11/2005 tanggal 16 Pebruari2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi SumateraUtara, sesuai degan Pemeriksaan PARUHUM selaku ahli dari BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH

Ternyata isi nota dinas yang dibuat Terdakwa tidak benar, karena sesuaiketerangan Paruhum selaku ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) bahwa areal penebangan pohon kayu yang dilakukan SwantoBanjarnahor berada di Kawasan Hutan Lindung (HL). Sehingga perbuatanTerdakwa melanggar Pasal 50 Ayat (3) Huruf a juncto Pasal 78 Ayat (2)UndangUndang Nomor 41 tahun 1999 juncto Pasal 56 Ayat (2) KUHP.4.

Menetapkan barang bukti berupa:- 4 (empat) unit mesin singso;- 2 (dua) unit sepeda motor;Dirampas untuk Negara;- 2 (dua) lembar papan yang disisihkan dari barang bukti 3 (tiga) kubik kayu jenis Sonokeling dan jenis Medang;Dikembalikan kepada BPKH XX Balam melalui Ahli Amad Bastari bin H.

Menyatakan barang bukti berupa:> 4 (empat) unit mesin singso;> 2 (dua) unit sepeda motor;Di rampas untuk Negara> 2 (dua) lembar papan yang disisihkan dari barang bukti 3 kubik kayudengan jenis Sonokeling dan jenis Medang;Barang bukti dikembalikan kepada BPKH XX Balam melalui AHL AMADBASTARI bin H.

sebagai alat yang dipergunakan olehpara terdakwa dalam melakukan perbuatannya, namun oleh karena barangbukti tersebut bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkansupaya dirampas untuk Negara, barang bukti berupa 2 (dua) lembar papan yangdisisinkan dari barang bukti 3 (tiga) kubik kayu jenis Sonokeling dan jenisMedang, yang telah disita dari para terdakwa dan diketahui berasal darikawasan hutan lindung maka barang bukti tersebut haruslah ditetapbkan supayadikembalikan kepada BPKH

Menetapkan barang bukti berupa: 4(empat) unit mesin singso; 2(dua) unit sepeda motor;Dirampas untuk Negara; 2(dua) lembar papan yang disisihkan dari barang bukti 3 (tiga) kubik kayujenis Sonokeling dan jenis Medang;Dikembalikan kepada BPKH XX Balam melalui Ahli Amad Bastari bin H.Ayub selaku Kepala UPTD KPH Pematang Neba Kabupaten Tanggamus; 5 (lima) buah jerigen; 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisikan suku cadang mesin singso; 1 (satu) buah karung yang di dalamnya berisikan peralatan masak

., M.S.c dibawah sumpah dipersidangan menerangkansebagai berikutBahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Bahwa adapun jabatan Ahli pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) Wilayah Medan saat ini yang dimana saat ini Ahli memiliki kualifikasisebagai kepala seksi pengelolan kawasan hutan;Bahwa sesuai hasil peninjauan dan pengambilan ttitik koordinat dilokasi yangdilakukan staf Unit Pelaksana Tugas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)wilayah VII Gunungtua di perkebunan kelapa sawit yang

dimiliki dan dikelolaTerdakwa Bindu Siahaan tidak diperbolehkan karena lokasi perkebunan kelapasawit tersebut berada dalam kawasan hutan dan hal tersebut bertentangandengan Pasal 94 Ayat (2) huruf (a) UU RI No. 18 tahun 2013 tanggal 16Agustus 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;Bahwa setahu Ahli semenjak Ahli bertugas pada tahun 2016 sampai dengansekarang Terdakwa Bindu Siahaan tidak ada mengajukan permohonan ke BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah Medan untuk melakukanpengukuran

dan pengecekan serta pengambilan titik koordinat dilokasi lahanTerdakwa tersebut;Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Psp Bahwa adapun hasil pengambilan titik koordinat dikirim ke kantor BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah Medan untuk diploting kedalamPeta lampiran SK menteri kKehutanan RI No.

KecamatanSimangambat; Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Jabijabi namenek; Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Aek Napanas;> Bahwa Terdakwa memperoleh lahan di Desa Sihopuk Baru, KecamatanHaholongan Timur Kabubapaten Paluta Provinsi Sumatera Utara dengan luas +172 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh dua) hektar pada tahun 1996 dengancara membelinya dari masyarakat dan pada tahun 2000 Terdakwa mulamenanam Sawit;> Bahwa hasil pengambilan titik koordinat dikirim ke kantor Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH

MusiBanyuasin, yang telah dijadikan kebun dan didirikan pondok dari tiang kayu gelam ,dindingkulit kayu,atap nipah dan lantai papan dengan ukuran 4 meter x 3 meter sejak tahun2013,yang mana lahan tersebut terdakwa dapatkan sebagai pembagian dari jabatanterdakwa sebagai Sekretaris Dewan Petani Sumatera Selatan (DPSS) dan atas jabatannyatersebut, terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.1.250.000,(satu juta dua ratuslima puluh ribu rupiah) ,padahal sebelumnya petugas dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH

Taman BuruDalam Bab II Pasal 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 68 Tahun 1998 tentangKawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam disebutkan bahwa KawasanSuaka Alam terdiri dari Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa.Bahwa kasus yang terjadi pada terdakwa dan kawankawan adalahmelakukan perubahan kelestarian alam dengan cara melakukan perusakansuaka margasatwa.Bahwa kegiatan tata batas masuk ke dalam bagian penyuluhan.Bahwa peta dibuat oleh BPKH, saat dilakukan pemeriksaan, saksiditunjukkan

Dari Balai Konservasi Sumber DayaAlam bagian urusan perlindungan dan pengamanan Hutan Sumatera Selatan, setelahdilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temantemannya kemudian dilakukanpengukuran dan pemetaan ulang oleh BPKH terhadap kawasan Hutan Konservasi SM.Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, ternyata titiktitik koordinattempat terdakwa dan temantemanya berkebun dihutan tersebut masuk dalam kawasanHutan Suaka Marga Satwa Dangku, yang telah ditetapkan berdasarkan SK.MenteriKehutanan

Taman BuruDalam Bab II Pasal 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 68 Tahun 1998 tentang KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam disebutkan bahwa Kawasan Suaka Alamterdiri dari Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa.Bahwa kasus yang terjadi pada terdakwa dan kawankawan adalah melakukanperubahan kelestarian alam dengan cara melakukan perusakan suaka margasatwa.Bahwa kegiatan tata batas masuk ke dalam bagian penyuluhan.Bahwa peta dibuat oleh BPKH, saat dilakukan pemeriksaan, saksi ditunjukkanpeta

yangmenurut terdakwa ia dapatkan dari masyarakat adat setempat, kemudian diatas lahan tersebutterdakwa juga mendirikan pondok dan juga bercocok tanam dan berkebun yang baru digarapsekita 0,25 ha. sedangkan sisanya seluas 2 ha belum digarap karena masih bermasalah denganpihak kehutanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap setelah dilakukan penangkapanterhadap terdakwa dan temantemannya, termasuk juga Zulkifli yang merupakan sekretaris dariDewan Petani Sumatera Selatan (DPSS), kemudian oleh BPKH

dilakukan pengukuran danpemetaan ulang terhadap hutan Konservasi Suaka Margasatwa Dangku tersebut untukmenentukan apakah lokasi tempat terdakwa dan temantemannya tersebut masuk ke dalam lokasiHutan Konservasi Suaka Margasatwa Dangku.Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli dari hasil pengukuran ulang dan pemetaanyang dilakukan oleh BPKH, ternyata titiktitik koordinat lokasi tempat terdakwa , Sutisna, Dedy,Samingan dan Zulkifli mendirikan pondok serta lahan untuk berkebun tersebut masuk dalamkawasan

Dari BalaiKonservasi Sumber Daya Alam bagian urusan perlindungan dan pengamanan Hutan SumateraSelatan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temantemannya kemudiandilakukan pengukuran dan pemetaan ulang oleh BPKH terhadap kawasan Hutan KonservasiSM.Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, ternyata titiktitik koordinattempat terdakwa dan temantemannya berkebun dihutan tersebut masuk dalam kawasan HutanKonservasi Suaka Marga Satwa Dangku, yang telah ditetapkan berdasarkan

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 kantor BPKH Wilayah V Banjarbarumelakukan overlay di lokasi terdakwa melakukan kegiatan perkebunan dandiambil titik koordinat sebanyak 35 (tiga puluh lima) titik dimana yangmenunjukan areal yang diambil titik koordinat adalan Sdr. ANANGDERMAWAN, sdr.HAMSAR Als UNCAI, sdr.JUMANANG dan Sdr. SUPIANIdengan luasan sebagai berikut :1) Lokasi tanah Sdr. ANANG DERMAWAN / KURDI : 1,49 Ha.2) Lokasi tanah Sdr. HAMSAR Alias UNCAI / KURDI: 2,19 Ha.3) Lokasi tanah Sdr.

Bahwa dari peta hasil pengambilan titik Koordinat di Desa Sembanban Baru,Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi KalimantanSelatan yang di buat oleh Rahmad Efendi, PEH BPKH Wil V dan telahdiperiksa oleh La Taati,S.Hut,M.P.W. Kepalas Seksi Pengelolaan Hutan,dan diketahui Ir Heryadi,MM.

Kepala BPKH Wil V, bahwa tanah yang dikuasai oleh Terdakwa masuk dalam IUPHHKHT PT Hutan Rindang Banua(SK .352/MenhutII/2014 tanggal 11 April 2014)Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan lokasitanah yang di klaim milik Terdakwa masuk dalam dalam IUPHHKHT PT HutanRindang Banua (SK .352/MenhutII/2014 tanggal 11 April 2014);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TinggiBanjarmasin memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara besertaTurunan Resmi Putusan Pengadilan

Fikana Laia alias Fikana dibawa ke Polres Labuhanbatu gunaproses hukum lebih lanjut; Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala BPKH Wilayah Medan dengan Nomor PT.186/III/BPKH II/6/2016 tanggal 16 Juni 2016 untukmelaksanakan Tugas Pengambilan Titik Koordinat pada Areal Konsesi HutanTanaman Industri PT. Sinar Belantara Indah di Desa Sei Meranti KecamatanTorgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, yangdibuat dan ditandatangani oleh M.

Irpan Lubis dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medan melakukan pengecekan lokasi tempat terdakwa . Hasan Gea danterdakwa II. Josua Siregar menebang 1 (satu) batang pohong dan mengambiltitik koordinat lokasi penebangan dengan menggunakan alat Global PositionSystem (GPS) Merk Garmin Met 76 C Xx dan mendapatkan hasil titikkoordinat yakni N.03 0833,5, E98 0447,5. Selanjutnya Ahli M.

BpkH. Taufik Hambali;5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada talian nasab, pertaliankerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidakada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuanhukum islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku.6.

Chalid Djamil, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan$1, pekerjaan Honorer pada Dinas BPKH Propinsi Gorontalo,tempat kediaman di Jalan Bandeng (Kompleks Masjid Al Anzhor),Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo,selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22Februari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama