Tiap tahun pengguna narkotika di Indonesia menghabiskanuang sebesar 72 triliun rupiah.Menurut United Nation Office On Drugs Crime (UNODC), Indonesiatermasuk dalam jajaran segitiga emas perdagangan narkotika ic. Metafetaminebersama dengan Jepang, Australia, New Zeland dan Malaysia. Terdapat 72Jaringan internasional yang beroperasi di Indonesia. Sehingga Indonesiadiberikan lampu kuning agar serius melakukan pemberantasan narkotika.

berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwapembayaran ke HIC bukanlah dividen terselubung karena merupakan transaksiyang nyata, wajar dan memenuhi kelaziman dunia usaha dimana PemohonBanding telah melakukan pembebanan biaya sesuai dengan panduanpenanganan transfer pricing yang dikeluarkan oleh OECD Transfer PricingGuidelines, maka pendapat Terbanding mengenai duplikasi dan stewardhipactivity menurut Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Pasal 10 ayat (3) Tax TreatyIndonesiaAmerika Serikat dan United Nation

Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015rangka pembelian tersebut tidak diakui, sehingga atas biaya bunga pinjamantersebut juga tidak diakul:Bahwa karena seluruh transaksi pembelian tersebut tidak wajar dan tidakmemiliki manfaat ekonomis maka transaksi pembayaran bunga yang terkaitdengan pembelian tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UndangUndangPajak Penghasilan, Pasal 10 ayat (3) Tax Treaty IndonesiaAmerika Serikat danUnited Nation Convention on Income Tax dikategorikan sebagai dividenterselubung (disguised

Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015konversi hutang menjadi mopdal saham menurut Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan, Pasal 10 ayat (3) Tax Treaty IndonesiaAmerikaSerikat dan United Nation Convention on Income Tax dikategorikan sebagaidividen terselubung (disguised dividend);Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi dasar pengenaanpajak PPh Pasal 26 sebesar Rp 127.859.407.640,00 yang dipertahankan olehTerbanding yang menganggap konversi hutang menjadi modal saham

KejahatanNarkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimanatercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against TransnasionalOrganized Crime).

Menurut United Nation Childrens Fund (UNICEF), ibu muda ituberesiko melahirkan bayi prematur dengan berat badan di bawah ratarata.Hal ini sangat berbahaya bagi bayi tersebut, karena meningkatkan risikokerusakan otak dan organorgan tubuh lainnya. Bayi lahir dengan kurangberat kurang dari normal mempunyai risiko kematian 20 kali lebih besarpada tahun pertamanya dibanding bayi normal;Il.Kematian Ibu (maternal Mortality).

Menurut United Nation Childrens Fund (UNICEF), tou muda ituberesiko melahirkan bayi prematur dengan berat badan di bawah ratarata.Hal ini sangat berbahaya bagi bayi tersebut, karena meningkatkan risikokerusakan otak dan organorgan tubuh lainnya. Bayi lahir dengan kurangberat kurang dari normal mempunyai risiko kKematian 20 kali lebin besarpada tahun pertamanya dibanding bayi normal;ll.Kematian Ibu (maternal Mortality).

CNOOC SES Ltd, (China Nation Oil Offshore Coorporation South East SumateraLimited), diwakili oleh Liu Song, Warga Negara Tiongkok, selaku President CNOOCSES Ltd, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Darmanto, S.H, M.Hum, DianDwiprasetyo, S.H, M.H, Willy Farianto, S.H, M.H, Lorita Fadianty, S.H., para Advokat& Konsultan Hukum Pada Kantor Farianto & Darmanto Law Firm, berkantor diGedung LINA 2 Floor, Suite 205 A, JI. HR. Rasunasaid Kav.

Sedangkan kedudukan CNOOC SES Lid (China Nation Oil OffshoreCorporation South East Sumatera Limited), baik dalam perkara ini, maupun dalamperkara nomor 288/Pdt.SusPHI.G/2015/ PN.JKT.PST, tetap sama, yaitu sebagaiTergugat II3.

Penyebutan PT Geoservices sebagai Tergugat tidak relevan dan tidak sesuaidengan posita dan petitum Para Penggugat, karena dalam kenyataannya posita danpetitum gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Tergugat II yaitu CNOOC SES Ltd(China Nation Oil Offshore Corporation South East Sumatera Limited).Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi mengenai surat kuasa, ternyataTergugat Il dan Turut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang sama dengan haltersebut.

Selanjutnya hubungan kerja yang telah batal tersebut, beserta akibathukumnya, demi hukum beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)kepada perusahaan pemberi kerja, yaitu Tergugat Il CNOOC SES Ltd (China Nation OilOffshore Corporation South East Sumatera Limited), yakni sebuah perusahaan swasta asingyang bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.Menimbang, bahwa akibat hukum atau konsekwensi juridis yang dituntut ParaPenggugat kepada Tergugat II apabila

Dalam hubungan kerja tersebut, Tergugat mempekerjakan para Penggugat untukbekerja pada perusahaan Tergugat Il CNOOC SES Ltd (China Nation Oil OffshoreCorporation South East Sumatera Limited), yakni sebuah perusahaan swasta asing yangbergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (Bukti P133).Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada tanggal 01 Juli 2013 terjadipengalihan hubungan kerja Para Penggugat, yakni dari Tergugat PT Geoservices kepadaTurut Tergugat PT Mesco Sarana

Bahwa, dengan demikian sangat jelaslah bahwa satusatunya alasanHakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana melebihi tuntutanPenuntut Umum hanyalah sematamata berdasarkan PEMBALASANDENDAM sebagaimana diajarkan oleh Teori Pembalasan (vergeldingtheory) yang teori ini sudah sangat lama ditinggalkanolehnegaranegara beradab (civilized nation) dan tidak mengandungsedikitopun teori Tujuan dalam menjatuhkan sebuah pemidanaan;8.

perjanjian tersebut adalah kesepakatanpenambahan modal usaha untuk jual beli getah karet bukan sebagaimanayang dimaksud oleh Tergugat (maksudnya oleh Penggugat) untuk transaksijual beli lahan perkebunan sawit;bahwa saya (Tergugat) tidak pernah ingkar janji sebagaimana yangdimaksud oleh Tergugat (maksudnya Penggugat) sebab berdasarkanundangundang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik pasal 4 ayat (1) dan (2) maka program pelepasan pembebasanbeban hutang dari Un Swissindo (United Nation

bukan merupakan modalbarang atau barang modal, karena tanah atau lahanmerupakan Faktor Produksi Alam dan bukan FaktorProduksi Modal;4) Artinya, secara umum dalam ilmu ekonomi tanah ataulahan tidak termasuk dalam pengertian barang modal;5) Dan artinya, ketentuan yang tersebut dalam memoripenjelasan Pasal 16 ayat (2) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 selarasdengan definisi unum dalam ilmu ekonomi;6) Terkait modal barang atau barang modal, Adam Smithdalam bukunya The Wealth of Nation

kontekstual;Bahwa terkait postingan di akun Gusti Sikumbang tanggal 30 Agustus 2017tidak dibenarkan dengan menggunakan katakata tidak dengan bahasayang santun, walaupun ada sebab akibat bukan jadi pembenar kitaberbicara apa saja, apalagi daya luka dari bahasa itu tidak ada bekasnya,tetapi tidak bisa dilupakan;Bahwa terkait postingan di akun Gusti Sikumbang tanggal 5 Nopember2017, menurut Ahli tidak ada masalah;Bahwa terkait kata Cina dan Tionghoa, ada rujukan China itu Slate,sedangkan Tionghoa itu Nation

, dimana State itu Negara dan Nation ituBangsa;Bahwa terkait Pasal 4 UURI Nomor 40 tahun 2008, dan ada perbedaanantara Ras dan Etnis, kata China jelas etnis, karena Ras bangsa China itusumbernya dari Yunan, sehingga disini jelas menunjuk etnis tertentu;Bahwa saat Ahli memberikan pendapat di Penyidik, waktu itu Ahli harusyakinkan bahwa itu sudah teruji labkrim, artinya data yang ditampilkankepada Ahli sama persis yang ada di server;Bahwa kata adalah satuan leksikal terkecil yang mempunyai makna,sedangkan

Tpg2010 materinya hanya memuat kerangka kerja sama (frame work) dan masihmemerlukan tindak lanjut untuk diwujudkan dalam bentuk perjanjianperjanjianyang salah satunya untuk mengatur penanganan IUU Fishing ;Menimbang, bahwa pasal 73 ayat (2) United Nation Convention on theLaw Of the Sea (UNCLOS) yang telah diratifikasi melalui Undang UndangNomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS meniadakan pidanapenjara (imprisonment) dan segala bentuk hukuman badan lainya, hal manasejalan dengan ketentuan dalam

Kejahatannarkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimanatercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against TransnasionalOrganized Crime) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindakpidana terorganisasi;Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ samenspanning merupakansuatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindakpidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan;Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapaiimuan hukum

Terdakwa pernah tugas operasi di Irian Jaya pada tahun 1990,United Nation Medal tahun 19921993, di Aceh tahun 1994, Acehtahun 20012002 dan terakhir di Ambon dan Irian tahun 2005.13. Setiap Sdr. Slamet memberi uang kepada Terdakwa tidak pernahada tanda kwitansinya atau tanda buktinya sedangkan uang yangdiberikan kepada Tim Jas dan Panitia Ajen semua tidak ada tandabuktinya.14.

infinix note dengan nomor Imei 1 :354196230476126 dan Imei 2 :354196230486134;

PemerintahIndonesia dengan Pemerintah negara pelaku pelanggaran hukum;wonnn Menimbang, bahwa dari hasil penelitian Majelis Hakim hanyamenemukan Memorandum of Understanding (MOU) antar Pemerintah Indonesia danPemerintah Vietnam yang ditandatangani tanggal 27 Oktober 2010 materinya hanyamemuat kerangka kerja sama (frame work) dan masih memerlukan tindak lanjutuntuk diwujudkan dalam bentuk perjanjianperjanjian yang salah satunya untukmengatur penanganan IUU Fishing;wonn Menimbang, bahwa pasal 73 ayat (2) United Nation

Menurut Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999,Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luarpengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian yang dibuat secaratertulis oleh para pihak yang bersengketa;Bahwa Standar Klausul Arbitrase UNCITRAL (United Nation Comission ofInternational Trade Law, yaitu: Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutanyang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wanprestasi,Hal. 6 dari 20 hal. Put.

bersamasamamelakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan yang dilakukannyaitu menyebabkan sesuatu luka, 20020Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selamapersidangan, Hakim tidak menemukan adanya halhal yang dapatmelepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baiksebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan atau membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya para terdakwa haruS mempertanggung jawabkanDerbUataNNy ay ==Hnaassesn neers terete meee nation

Putusan Nomor 280/B/PK/PJK/2017Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 selaras dengan definisiumum dalam ilmu ekonomi;Terkait modal barang atau barang modal, Adam Smith dalambukunya The Wealth of Nation menggunakan istilah capitaldan circulating capital. Pembedaan ini didasarkan ataskriteria sejauh mana suatu unsur modal itu terkonsumsidalam jangka waktu tertentu (misal satu tahun).

kwitansi senilai Rp. 9.500.000,- tertanggal 23 Mei 2014 ;----- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 9.500.000,- tertanggal 26 Mei 2014 ;----- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 9.500.000,- tertanggal 28 Mei 2014 ;----- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 30 Mei 2014 ;-- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 03 Juni 2014 ;-- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 135.600.000,- tertanggal 06 Juni 2014 ;- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan United Nation

perjanjian tersebut adalah kesepakatanpenambahan modal usaha untuk jual beli getah karet bukan sebagaimanayang dimaksud oleh Tergugat (maksudnya oleh Penggugat) untuk transaksijual beli lahan perkebunan sawit;bahwa saya (Tergugat) tidak pernah ingkar janji sebagaimana yangdimaksud oleh Tergugat (maksudnya Penggugat) sebab berdasarkanundangundang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik pasal 4 ayat (1) dan (2) maka program pelepasan pembebasanbeban hutang dari Un Swissindo (United Nation