Bahwa yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon bernama SUKRI dankakek Pemohon bernama SALIM, sebagaimana Surat Keterangan nomor21/435.406.101/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Guluk Manjungtanggal 18 April 2016 dan Surat Keterangan nomor 121/435.406.101/2016yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Guluk Manjung ; DsBahwa, pada tanggal 24 Pebruari 2016 Pemohon pernah mengambilPaspor di Kantor Imigrasi Pamekasan untuk kepentingan menjadi TenagaKerja Indonesia (TKI), dan pada saat itu telah terbit paspor

benar adalah FAUZAH SUKRI SALIM (harus terdiri dari namapemohon FAUZAH nama ayah SUKRI dan nama kakek SALIM)sebagaimana Surat Keterangan nomor 21/435.406.101/2016 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Guluk Manjung tanggal 18 April 2016 danSurat Keterangan nomor 121/435.406.101/2016 yang dikeluarkan olehKepala Desa Guluk Manjung Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang nama pemohonFAUZAH SUKRI SALIM dengan alamat Dusun Buraja, Desa GulukManjung, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Surat Keterangan nomor21

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 31 Maret2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sulaiman Mansur, SHberalamat di Jalan Tamalanrea Raya Blok M, No. 5 Bumi Tamalanrea PermaiKota Makassar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor21/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Pkj tanggal 8 Maret 2017;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN.

PkjSetelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor21/Pid.Sus/2017/PN.Pkj tanggal 1 Maret 2017 tentang penunjukan MajelisHakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN.Pkj tanggal 1 Maret2017 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada

Menetapkan untuk membebani Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor21/PID/2018/PT.MTR., tanggal 6 Maret 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Hal. 2 dari 7 hal. Put.

YASIN tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor303/Pid.B/2017/PN.Sbw., tanggal 15 Maret 2018 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor21/Pid/2018/PT.MTR., tanggal 6 Maret 2018 tersebut mengenaipidana penjara yang dijatunkan kepada Terdakwa, sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;2.

hubungan badan jikadibooking out tidak dalam keadaan terpaksa, karena sudah kesepakatanantara pemandu lagu dengan tamu yang membooking out;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, baik dari alat buktimaupun barang bukti, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor21

Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari UndangUndang Nomor21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,pemahaman akan adanya perbuatan perdagangan orang dalam UndangUndang tersebut harus memenuhi 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinyatindak pidana Perdagangan Orang, yaitu:1) Unsur PROSES (Pergerakan), yang meliputi perekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman

kedua dalamdakwaan ini termasuk dalam pengertian Proses (pergerakan) dalam halterjadinya tindak pidana perdagangan orang, arti mana proses tindak pidanaperdagangan orang tersebut dapat berupa perbuatan perekrutan,pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaanseseorang;Menimbang, bahwa perbuatanperbuatan tersebut bersifat alternatifsehingga jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini dapat dikatakantelah terpenuhi;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor21

lagu yang dibooking tersebut;Menimbang, bahwa pekerjaan saksi Sri Wulandari, Santi alias Berlian,dan Saksi Okta Avriliani binti Samsudin jika dibooking out adalah untukmelayani tamu melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suamiisteri;Menimbang, bahwa perbuatan melakukan hubungan seksual tersebutdilakukan atas kehendak atau persetujuan Saksi Saksi Sri Wulandari, Santi aliasBerlian, dan Saksi Okta Avriliani binti Samsudin sebagai korban;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor21

Hukum Terdakwa berpendapat bahwaunsur perobuatan memperdagangkan orang sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang, seperti perouatan perekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman dan pemindahan dan perbuatan penipuan, dan tidakdidapatnya hak seseorang, serta saksi Santi alias Berlian bukanlah korban;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud dan pengertianperbuatan pidana perdagangan orang menurut UndangUndang Nomor Nomor21

1976,Jenis Kelamin Lakilaki, alamat Blok Talen Mundu RT. 002 / RW. 003 Desa Lemah Ayu,Kecamatan Kertasemaya, Kabupatenindramayu, pekerjaan Wiraswasta,selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor:21/Pdt.P/2018/PN.Idm tanggal 17 Januari 2018 tentang Penunjukkan Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor21

/Pdt.P/2018/PN.Idm tanggal 17 Januari 2018 tentang hari sidang;Telah membaca suratsurat dalam permohonan ini ;Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti buktibukti Surat yangdiajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu padatanggal 17 Januari 2018 tercatat dibawah Register Perkara Nomor21/Pdt.P/2018/PN.Idm telah mengajukan

Risalah pernyataan permohonan banding Online Nomor21/Pdt.G/2021/PN Bit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitarmenyatakan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 Kuasa HukumPembanding mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri BlitarHalaman 2 Putusan Nomor 638/PDT/2021/PT.SBY.tanggal 21 Juli 2021 Nomor 21/Pdt.G/2021/PN BIt, tersebut;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar menerangkan bahwapada tanggal 9 Agustus 2021

PengadilanTingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benarmenurut hukum, yaitu bahwa perkara Pengadilan Negeri Blitar tanggal21 Juli 2021 Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN Blt adalah nebis in idem sehinggapertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbanganhukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkaraini di tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 21 Juli 2021 Nomor21

Jalan Gatot SubrotoNomor 31, Jakarta Pusat, selaku Pihak Ketiga yangberkepentingan dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor21/G/2020/PTUNJKT. Dalam hal ini memilih tempatkediaman hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini.Dengan ini memberi Kuasa kepada pegawaipegawai padapelaksana BPK R.I. sebagai berikut :1. Dr.Blucer W.Rajagukguk, S.E.,S.H.,M.Sc, Ak.,CFrA.,CA. CFE.2. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si.3. Dherys Virgantara, S.H.4. Deddy Ardianto, S.H., M.H.5. Erwin Wahyutrianto, S.H., CLA.6.

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor21/G/2020/PTUNJKT tanggal 2 Juli 2020 ;4. Berkas perkara Nomor 21/G/2020/PTUNJKT beserta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUNJKT tanggal 2 Juli2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Halaman 5 dari 14 halaman Put.

ditetapkan dalam amar putusan;Mengingat, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta perundangundanganlain yang terkait dengan perkaranya;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor21

KPG. berserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;Bundel B Perkara Nomor : 2/1G/2019/PTUN.KPG. berserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/B/2020/PT.TUN.SBY.tanggal 13 Februari 2020 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadianmengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam PutusanPengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor21/G/2019/PTUN.KPG.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp. 914.500, (Sembilan Ratus EmpatBelas.Ribu Lima Rattus: Ruppia ) 5 =e eens irene eecceneMenimbang, bahwa Penggugat menyatakan banding terhadapPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor21/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 24 Juli 2019 pada tanggal 7 Agustus 2019sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 21/G/2019/PTUN.KPG.Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat padatanggal 7 Agustus 2019 sesuai

;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMembaca, mengutip serta memperhatikan tentang halhal yang tercantum dalam turunan resmi putusanPengadilan Negeri BauBau tanggal 26 Maret 2013 Nomor21/Pdt.G/2012/PN.BB, yang amar selengkapnya berbunyisebagai berikut:i DALAM EKSEPSI:e Menyatakan menolak seluruh Eksepsi PARATERGUGAT;II. DALAM POKOK PERKARA:1. MenolakGugatanPARAPENGGUGATuntukseluruhnya2.

Menguatkan putusan Pengadilan NegeriBauBau tanggal 26 Maret 2013 Nomor21/Pdt.G/2012/PN.BB, yang dimohonkanbanding tersebut baik dalam eksepsimaupun dalam pokok perkara;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor21/21/1/2008 tanggal 07 Januari 2008 yang dikeluarkan dan ditandatanganioleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SrengatKabupaten Blitar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);4.

keotentikan isi Akta Nikah;Menimbang, bahwa kesulitan Pemohon dalam mengurus Akta Kelahirananak kedua akibat nama Pemohon tidak sama antara yang terdapat dalam AktaNikah Pemohon dengan akta otentik lain milik Pemohon adalah akibatperbedaan penulisan nama Pemohon dalam Akta Nikah dengan akta lain milikPemohon dan hal tersebut harus segera dihilangkan dengan cara membetulkannama Pemohon dalam Akta Nikah Pemohon yaitu Akta Nikah Nomor21/21/l/2008, tanggal 07 Januari 2008, yang ditanda tangani oleh KepalaKantor

Bandingnya menurut Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat halhal baruyang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim. tingkatpertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/PenggugatHalaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 165/B/2021/PTTUN Mks.tersebut haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapatPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor21

pengadilan yang untuk pengadilan tingkat bandingbesarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang R I Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundangundanganlainnya yang terkait;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor21

III;DALAM POKOK PERKARA Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( NietOnvankelijke Verklaard ); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.496.000,00 ;Hal. 2 Putusan Nomor 87/PDT/2020/PT JAPMenimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor21/Pdt G/2020/PN Mrk, tersebut dibacakan dimuka persidangan pada tanggal16 Oktober 2020, dihadiri oleh pihak Penggugat dan Kuasanya sekarangPembanding; Kuasa Tergugat.

Tinggi Jayapuradapat menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Merauke tersebut , oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat danbenar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalamputusannya , sehingga akan diambil alin sebagai petimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutusperkara ini, oleh karena itu terhadap putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor21

(seratus enam puluh tiga meter persegi), Surat Ukur Nomor21/2001 tanggal 20112001 tercatat atas nama Purwadi;3. Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding untukmencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 147 / Desa Lojajar, KecamatanTenggarang, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur, seluas163 m? (seratus enam puluh tiga meter persegi), Surat Ukur Nomor21/2001 tanggal 20112001 tercatat atas nama Purwadi;4.

;Menyatakan batasbatas tanah dalam objek perkara dalam Putusan PengadilanNegeri Takengon Nomor 21/Pdt.G/2007/PNTKN jo Putusan Pengadilan TinggiBanda Aceh Nomor 28/PDT/2009/PTBNA jo Putusan Kasasi MahkamahAgung Nomor 486 K /PDT/2010 berbeda atau tidak sama dengan fakta hukumtanah objek perkara;Menyatakan Permohonan eksekusi Nomor 04/PDT.EKS/2012/PNTKN tanggal2 Oktober 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor21/Pdt.G/2007/PNTKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh NomorHalaman 83 dari

dan batasbatas yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 41 a.n Zulpiana, S.Pd; Menyatakan batasbatas tanah dalam obejek perkara Putusan PengadilanNegeri Takengon Nomor 21/Pdt.G/2007/PNTkn jo Putusan Pengadilan TinggiBanda Aceh Nomor 28/PDT/2009/PTBNA jo Putusan Kasasi Mahkamah AgungNomor 486 K/PDT/2010 berbeda atau tidak sama dengan fakta hukum tanahobjek perkara; Menyatakan Permohonan Eksekusi Nomor 04/PDT.EKS/2012/PNTKN tanggal02 Oktober 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor21

tanggal 08 Oktober 2021 tentang: Penunjukan Majelis Hakimyang mengadili perkara ini;Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 438/Pdt/2021/PT MDNtanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Penggantidalam perkara ini;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 438/Pdt/2021/PT MDN tanggal11 Oktober 2021 tentang Hari Sidang perkara ini;Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam NomorW2.U4/20428/HK.02/IX/2021 tanggal 15 September 2021 Perihal:Pemeriksaan tingkat banding Register Perkara Perdata Nomor21

diubah oleh Majelis Hakim dalam berita acara maupunputusan, karena yang dimaksud oleh TERBANDING semula PENGGUGATdan yang hadir dipersidangan adalah benar orang yang dimaksud olehTERBANDING semula PENGGUGAT, dan tidak menjadikan perubahanidentitas dari PEMBANDING III Semula TERGUGAT V juga tidak melanggarsyarat formil, sehingga tidak menjadikan gugatan menjadi cacat formil, olehkarena itu nama CANTIK MANULLANG yang tertulis didalam berita acarapersidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor21

masingmasing pihak, yang satu dan lainnyasudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat danbenar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum danamar Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, olen karenanya MemoriBanding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membacadan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, besertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor21

TingkatBanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatHalaman 21dari 23 halaman Putusan Nomor438/Pdt/2021/PT MDNPertama dalam putusannya, yang telah mempertimbangkan secara tepat danbenar menurut hukum, dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dandijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri, oleh Majelis Tingkat Bandingdalam memutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor21

,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman ,UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semulaTergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor21/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2021 yang dimintakanbanding tersebut; Menghukum Para Pembanding semula Tergugat , Tergugat II danTergugat V untuk membayar

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribuRupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor 60/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 27 April 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILI Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor21/G/2016/PTUNPDG, tertanggal 12 Januari 2017, yang dimohonkanbanding

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor 60/B/2017/PT.TUN.MDN., tanggal 27 April 2017, diberitahukankepada Pembanding/Tergugat pada tanggal O09 Mei 2016, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/17/HUK2017, tanggal 5 Juni2017, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 09 Juni 2017sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor21

/G/PK/2016/PTUNPDG juncto Nomor 60/B/2017/PT.TUNMDN juncto Nomor21/G/2016/PTUNPDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Padang, permohonan tersebut diikuti dengan alasanalasannya diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggalitu juga;Halaman 12 dari 21 halaman.

Adapun amar putusan sebagai berikut:Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan:MENGADILI Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor21/G/2016/PTUNPDG tertanggal 12 Januari 2017 yang dimohonkanbanding; Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesarRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang:MENGADILIDALAM

memiliki daya ikat atau mengikat ke dalam.Bahwa dalil hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan disiniialah adanya Peraturan yang lebih tinggi dari Surat Edaran namun padasaat persidangan perkara in casu tidak terungkap karena Majelis Hakimtidak dengan sempurna menggunakan asas Dominus Litis, di mana asastersebut menuntut hakim untuk mencari kebenaran materil di luar jawabjinawab dan alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak dalam persidangan(vide Pertimbangan Majelis Hakim Putusan perkara Nomor21

Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor21/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana termuat di dalamberkas Perkara Nomor : 156/B/2017/PT. TUN. SBY. (Bundel B);5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 156/PEN/2017/PT. TUN. SBY.

Kontra) Memori Banding Nomor21/G/2017/PTUN. SBY.11. Pengiriman berkas perkara Nomor : Surat tangga 04 September 2017 Nomor : Tanggal 04 September21/G/2017/PTUN. SBY. ke Pengadilan W3TUN1/2164/K. Per. 02.04/IX/2017. 2017.Tinggi Tata Usaha Negara. 12. Penerimaan......... 5 12. Penerimaan berkas perkara Nomor : Lembar Disposisi Tanggal 6 September21/G/2017/PTUN. SBY. oleh 2017.Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya. 13 Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Penetapatan Nomor : 156/PEN/2017/PT.

Tanggal 4 Juli masa banding..Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menghubungkan tanggalpembacaan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor21/G/2017/PTUN.

objeksengketa bukti P 6 mutlak dilakukan oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris WilayahJawa Timur kecuali ada pendelegasian dan/atau mandat,untuk itu harus dibuktikanadanya delegasi dan/atau mandat dalam persidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebutdi atas, terdapat adanya pelanggaran peraturan perundangundangan dari aspekprosedural dan wewenang di dalam penerbitan objek sengketa bukti P 6, dengandemikian terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor21

,selanjutnya disebut Penggugat;melawan,TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanSablon, tempat kediaman di Kabupaten Majene, selanjutnyadisebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene padahari Senin tanggal 14 Januari 2019 dengan register perkara Nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.G/2019/PA.Mj dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

SIMAREMARE membayar biayaperkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor21/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 11 Juli 2019 tersebut amarnya adalah sebagaiberikut :Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1010/Pid/2019/PT MDNMENGADILI:1. Menyatakan terdakwa Tiara Simaremare telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa selama 2(dua) bulan ;3.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor21/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 11 Juli 2019 yang dimintakan bandingtersebut;3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetanbkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 23 September 2019 oleh kami, LINTON SIRAIT, S.H.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampaihari ini ditetaobkan sejumlah Rp5.356.000,00 (lima juta tiga ratus limapuluh enam ribu rupiah);Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupangdengan Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT KPG tanggal 20 Maret 2019, yangamarnya sebagai berikut:1.2.Mengadili:Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor21/Pdt.G/2018/PN Olm., tanggal 4 September 2018, yang dimohonkanbanding

Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 18 April 2019 kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2019sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor21/Pdt.G/2018/PN Olm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriOelamasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan