Ditemukan 1439 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 28-08-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan PA BREBES Nomor 2574/Pdt.G/2014/PA.Bbs.
Tanggal 28 Agustus 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
80
  • Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namunsejak bulan Agustus 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secaralayak kepada Penggugat karna Tergugat malas bekerja tanpamemperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama , dan Tergugat tidakmempunyai penghasil tetap, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari hari Terpaksa Penggugat berusaha memenuhinya dengan bekerja sendiri,yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HARI SAWIT JAYA
3716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban Pajakppppm DPPPK PPN ppppm DPPPK PPNPupuk 4100 10 10TBS 400 Dibebaskan 400 Teas raneDikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2) diatas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO merupakanbagian dari unit usaha dalam 1 badan usaha seperti yangterjadi pada Termohon
    Y Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakppPpm DPPPK PPN DPPpM DPPPK PPNTidak Dapat Tidak Dapatas ba Dikreditkan DikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 Tidak DapatDikreditkan CPO 900 90 90 Netto go 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 3) diatas terlihat jelas ada keadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perusahaan perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usaha terpisah,dengan apabila perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam
Putus : 19-02-2010 — Upload : 09-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 B/PK/PJK/2006
Tanggal 19 Februari 2010 — PT. POLYTAMA PROPINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4634 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kan tagihan Pajak Penghasil an 26, j adijika royalti tersebut telah diakui tidak terjadi denganhapusnya kewaji ban Pajak Penghasilan 26 maka sewaj arnya haltersebut juga menjadi dasar penghapusan kewajiban PajakPertambahan Nilai ;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang Pemohon Bandingkemukakan diatas maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilaiatas Pemanfaatan Jasa Luar Negeri sesuai Surat KetetapanPajak Pajak Pertambahan Nilai tersebut adalah sebagaiberikut Uraian Pajak yang Bunga Kenaikan Jumlah yangKurang
Register : 28-12-2012 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.53160/PP/M.XVIII.A/16/2014
Tanggal 17 Juni 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13324
  • Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industri penghasil minyak kelapasawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahanbaku dari hasil kebun sendiri menjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi,. TBS dari hasil kebun sendiri tidak ada yang dijual kepada pihak manapun, semuanya diolahlebih lanjut untuk menghasilkan CPO yang merupakan Barang Kena Pajak yang pada saatpenyerahannya kepada pihak pembeli dikenakan PPN,.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1102 B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAUDARA SEJATI LUHUR
3110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga Faktur Pajak masukan tersebutmerupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil CPO yangmerupakan BKP dan obyek Pajak Pertambahan Nilai;Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tersebut tidak tepatditerapkan pada kegiatan usaha terpadu (integrated) yang telah mendapatizin atau otomatis diberikan sentralisasi PPN (pemusatan tempat pajakterutang, yang artinya penyerahan antar cabang pusat (bila perkebunandan pabrik beda wilayah KPP) tidak termasuk dalam pengertian penyerahanBKP
    Y Pengeaian Hohe Sawit HED BR HL be BEM DBE LEE Neve BH BBY Prot s10 oO ToSTidak Diese:400 Tipegeske4 430 Cie ese 1 ongS20 =o 3 fel baBahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 2) di atas terlinat jelas ada ketidakadilandalam beban pajak yang ditanggung antaraperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada 2(dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam 1 badanusaha seperti yang terjadi pada TermohonPeninjauan Kembali (semula
    perolehan TBS)tidak dapat dikreditkan sebagaimana pendapatPemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) maka penghitungan PPN adalahsebagai berikut:Tabel 3: Lira Beban lapik= URUE,lS Pierkehe nan Kelapes Saat LY Denrihan Bebys SaatDFP PM DPF FR PPH CRF PM DPF PR PPTies Dene; Tides Denek109 TWkrart tra Fikracdics TRSTides De 87AO PlPa hank scotke aca eo eo Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 3) di atas terlihat jelas ada keadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perusahaanperkebunan penghasil
    TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, denganapabila perkebunan penghasil TBS dan pabrikCPO merupakan bagian dari unit usaha dalam 1(satu) badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding).Bahwa dengan demikian jelas bahwa tidak dapatdikreditkannya Pajak Masukan yang terkaitkegiatan perkebunan menimbulkan keadilandalam pembebanan pajak.Bahwa apabila pada perusahaan yang integrated antaraunit kebun dan unit pabrik, Pajak Masukan kebun dapatdikreditkan
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1906 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HARI SAWIT JAYA;
289 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengolahan Kelapa Sawit DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pupuk100 10 10 TBSTidak Dapat400 Dibebaskan 400 Dikreditkan CPO900 90 90 Netto 90 90 Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 1906 B/PK/PJK/2017Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 2) di atas terlihat jelas ada ketidakadilandalam beban pajak yang ditanggung antaraperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada 2(dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam 1 badanusaha
    Pengolahan Kelapa Sawit Uraian Beban PajakDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pupuk 400Tidak Dapat Tidak DapatDikreditkan Dikreditkan TBSTidak Dapat40 DikreditkanaDibebaskan 400 CPO900 90 90 Netto90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 3) di atas terlihat jelas ada keadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perusahaanperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, denganapabila perkebunan penghasil TBS dan pabrikCPO merupakan bagian dari unit usaha dalam 1
Register : 13-12-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 306/PID/2019/PT BDG
Tanggal 15 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. Misda Alias Misda Bin Matalui Diwakili Oleh : H. Misda Alias Misda Bin Matalui
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BUDI SETIA MULYA. SH
7940
  • Bahwa Fakta Sidang menyatakan Bahwa Obyek Perkara dalam perkaraPenggelapan adalah Limbah KIRIKO dan Scrap Besi yang dari pemilik(Penghasil Limbah) PT.
    SGI sebagai penghasil Limbah,maupun dari Saksi Pelapor ADRIAN HARTANTO dengan CV. ADR sebagaipengelola dan Angkutan Limba KIRIKO dan Scrap Besi:; Bahwa Faktanya Limbah KIRIKO dan Scrap besi tersebut sama sekali tidakberada dalam PENGUASAAN Terdakwa, oleh karena Limbah KIRIKO danScrap Besi tersebut BENARBENAR DIDALAM Penguasaan yangEmpunya, yakni PT.
Register : 05-02-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PT SMG
Tanggal 8 Maret 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : MOHAMMAD MAHDY, SH
Terbanding/Terdakwa : WIJI SUSANTO., S,Sos
Terbanding/Terdakwa : PT SINAR AGUNG SELALU SUKSES
529190
  • SASS denganmenggunakan mobil bak grandmax yang lalu meletakkannya di area terbukayang berada di belakang pabrik, dilakukan sejak awal Tahun 2019 yangdigunakan untuk pengurugan tanah untuk pembuatan jalan dan bangunanyangmana Pengelolaan Limbah B3 pada lampiran 1 tabel 3 tentang daftarlimbah B3 dari sumber Spesifik Umum dapat dilakukan melalui kegiatanpengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,pengolahan, dan/ atau penimbunan, dalam hal penghasil limbah tidakmampu, dalam hal
Register : 28-03-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 04-11-2013
Putusan PN AMBON Nomor 243/Pid.B/2013/PN.AB
Tanggal 28 Agustus 2013 — WEHELMINA de WANNA
3713
  • dismpulkan sebagaiberikut :e Bahwa Terdakwa telah menjual kupon putih togel di rumah tinggalnyadibelakang Soya tepatnya disamping SMP Negeri 1 Ambon SoyaKecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;e Bahwa setelah pemesan angka ditulis oleh Terdakwa pada bukukupon putih selanjutnya Terdakwa pada malam harinya menyetorkanbuku kupon putih togel tersebut dan uangnya kepada Su Agen yaituFrangklyn Alexander Kayadoe alias Buken ;e Bahwa dari hasil penjualan togel kupon putin tersebut Terdakwamendapat hasil 20 % dari penghasil
Putus : 31-08-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2738 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 31 Agustus 2010 — NURIL SUNARTO Bin SUNARTO
40221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti telah salah dalarn penerapan hukum terkait denganpenerapan UndangUndang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi sebab hasil penambangan minyak tidak termasuk dalarn kualifikasiyang diatur dalam UndangUndang minyak dan gas bumi, sehinggasiapapun yang memanfaatkannya tidak memerlukan ijin dari Pertaminaataupun Pemerintah karena pemanfaatan atas penambangan minyaktradisional di Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegorotelah diserahkan kepada Koperasi di Desa setempat penghasil
Register : 06-01-2010 — Putus : 28-01-2010 — Upload : 26-02-2015
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 06/Pdt. P/2010/PA-Bkt
Tanggal 28 Januari 2010 — Pemohon
15731
  • Bahwa Pemohon telah punya penghasil untuk biaya rumah tangga danDiana binti Ferdinal telah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga.4.
Register : 05-09-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 24-02-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 548.Pid. Sus.2014.PN.Bls.
Tanggal 22 Januari 2015 — I. Ir. E R W I N II. NOWO DWI PRIYONO, ST. Alias NOWO
269145
  • lampiran daftarlimbah B3 dari sumber yang spesifik.29Bahwa oli bekas atau pelumas pada lampiran 1 tabel dari sumber yangtidak spesifik, bahan pencemar yaitu pelumas bekas masuk kategorilimbah B3.Bahwa terhadap Limbah B3 tersebut wajib dikelola pelaku usaha dalamkegiatan usahanya.Bahwa mengenai Pengelolaan limbah B3 dilihat pada pasal 1 angka 23UU No. 32 Tahun 2009 kegiatan yang meliputi pengurangan,penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahandan / atau penimbunan.Bahwa setiap penghasil
    NSP telah memenuhi syaratdalam proses pengesahan, dan perihal pengajuan izin menyimpan olibekas melebihi dari 90 hari dalam PP No 18 tahun 1999 pada bab 3 pasal10 penghasil limbah B3 dibawah 50 kg/hari dapat menyimpan limbah B3lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari.Bahwa dari kunjungan BLH Propinsi maupun BLH Kabupaten Merantipada tanggal 04 November 2013, yang mana BLH menyatakan dokumenlingkungan pabrik PT NSP telah memenuhi PP No. 27 Tahun 2012.Bahwa terdakwa II didalam menjalankan usaha industri
    NSP kepada BLH Kabupaten Merantiperihal penyimpanan B3 yang mana surat tersebut dibalas oleh BLH, PTNSP mengajukan permohonan meminta izin penyimpan limbah B3 yaitu olibekas lebih dari 90 hari yang permohonan tersebut dikabulkan sesuaipasal 10 Bab 3 dalam PP No. 18 tahun 1999, bahwa penghasil oli bekasdibawah 50kg/hari dapat menyimpan lebih 90 hari, yang keduamenyatakan pada tanggal 12 dan 13 Mei 2014 tim BLH meranti telahmelakukan verifikasi lapangan yang pertama menyatakan oli yangdihasilkan telah
    NSP bersesuaian pula dengan bukti surat Berita Acarapengawasan penataan AMDALRKL/RPL serta laporan hasil pengawasanpenataan lingkungan hidup dan Amdal, UKL, UPL tertanggal 27 Agustus2014.Menimbang, bahwa berdasarkan PP No 18 Tahun 1999 pada BabIll pasal 10 ayat (2) bila limbah B3 yang dihasilkan kurang 50 (Lima puluh)kg/ hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yangdihasilkannya lebih dari Sembilan puluh hari sebelum diserahkan kepadapemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, dengan
    Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah BahanBerbahaya dan beracun bahwa penghasil limbah B3 dapat menyimpanlimbah B3 yang dihasilkannya lebih dari 90 hari.Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Penasihat hukumpara terdakwa pada halaman 75 menyatakan bahwa PT.
Register : 01-10-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PA BADUNG Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Bdg
Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11137
  • selalu berdalin buku nikah akan dikirimkan kembalikepada Pemohon supaya Pemohon dapat mengurus perceraian antaraPemohon dan Termohon asalkan Pemohon mengirim uang sejumlah yangdiminta Termohon dengan berbagai alasan mengatasnamakan untukkepentingan anak;Bahwa Pemohon tidak pernah lalai dalam kewajiban mengirim uang untukkebutuhan anak sesuai dengan kKemampuan Pemohon,namun hal tersebuttidak menjadikan Termohon paham dan sadar dengan sikapnya, olehkarena itu Pemohon merasa hanya dijadikan sebagai penghasil
Register : 01-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO;
2716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1698/B/PK/PJK/20163)Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 2) di atas terlinat jelas ada ketidakadilandalam beban pajak yang ditanggung antaraperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada 2(dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam 1 badanusaha seperti yang terjadi pada TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding);Bahwa dalam hal peran unit perkebunan danperan unit pengolahan dilakukan oleh perusahaanyang
    Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPN PupukTidak Dapat Tidak Dapataus Dikreditkan Dikreditkan TBSTidak Dapata DikreditkanoDibebaskan 400 CPO900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 3) di atas terlinat jelas ada keadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perusahaanperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, denganapabila perkebunan penghasil TBS dan pabrikCPO merupakan bagian dari unit usaha dalam
Register : 30-11-2010 — Putus : 23-05-2011 — Upload : 08-11-2011
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 5063/Pdt.G/2010/PA.Bwi
Tanggal 23 Mei 2011 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
171
  • PUTUSANNomor : 5063/Pdt.G/2010/PA.BwiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugatantara :PENGGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempattinggal di Kabupaten Banyuwangi selanjutnya disebutsebagai "Penggugat" ;MELAWANTERGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan penghasil perak, dahulu bertempattinggal di Kabupaten Badung
Putus : 11-12-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 C/PK/PJK/2012
Tanggal 11 Desember 2012 — PD PERKEBUNAN BANONGAN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
235 Berkekuatan Hukum Tetap
  • : 134/KB.120/SK/Dj Bun/12.97 tentang Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan PerusahaanDaerah Situbondo Perkebunan Banongan disebutkan bahwa PerusahaanPerkebunan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan diberikan izintetap usaha budidaya perkebunan dengan Jenis Tanaman Tebu dan Kelapa;Berdasarkan Keputusan Kantor Wilayah Nomor PEM00734/WPJ.12/KP.0903/2008 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha, Perusahaan DaerahSitubondo Perkebunan Banongan masuk dalam klasifikasi jenis usaha sebagaiperusahaan penghasil
Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2028 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MITRA UNGGUL PUSAKA
15643 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemeriksa atas pajakmasukan sebesar Rp304.875.637,00 yang dipertahankan oleh Terbandingdengan penjelasan sebagai berikut:1.Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industripenghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolahTandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasil kebun sendirimenjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi;TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkan seluruhnyakemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan CPO;Hasil produksi dari industri penghasil
    Hal ini berartibahwa Faktur Pajak Masukan atas aktivitas kebun Pemohon Bandingsebagai contoh, atas pembelian pupuk untuk kebun merupakan PajakMasukan yang terkait dengan industri penghasil CPO yang merupakanBKP dan objek PPN. Perlu Pemohon Banding tegaskan bahwa PemohonHalaman 5 dari 40 halaman. Putusan Nomor 2028/B/PK/PJK/2017Banding tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak/PPNnyadibebaskan;.
    Putusan Nomor 2028/B/PK/PJK/2017Kembali (semula Pemohon Banding) hasilkan seluruhnyakemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan CPO;* Bahwa hasil produksi dari industri penghasil CPO ini merupakanBarang Kena Pajak (BKP) yang pada saat penyerahannyakepada pihak pembeli dikenakan PPN;* Bahwa semua Faktur Pajak (FP) yang Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) kreditkan sangat jelasterkait erat dengan kegiatan usaha Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) sebagai penghasil
Register : 28-12-2012 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.53166/PP/M.XVIII.A/16/2014
Tanggal 17 Juni 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
16032
  • Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industri penghasil minyak kelapasawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahanbaku dari hasil kebun sendiri menjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi,. TBS dari hasil kebun sendiri tidak ada yang dijual kepada pihak manapun, semuanya diolahlebih lanjut untuk menghasilkan CPO yang merupakan Barang Kena Pajak yang pada saatpenyerahannya kepada pihak pembeli dikenakan PPN,.
Register : 28-12-2012 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.53162/PP/M.XVIII.A/16/2014
Tanggal 17 Juni 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
18036
  • Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industri penghasil minyak kelapasawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahanbaku dari hasil kebun sendiri menjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi,. TBS dari hasil kebun sendiri tidak ada yang dijual kepada pihak manapun, semuanya diolahlebih lanjut untuk menghasilkan CPO yang merupakan Barang Kena Pajak yang pada saatpenyerahannya kepada pihak pembeli dikenakan PPN,.
Register : 20-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.MS
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5125
  • Pemohonmenikah dengan Rapiah binti Suhaimi; Bahwa keluarga keluarga Rapiah binti Suhaimi tidak keberatan Rapiahbinti Sunaimi menikah dengan Termohon; Bahwa Rapiah binti Suhaimi berstatus gadis/perawan dan tidakkeberatan menikah dengan Pemohon; Bahwa antara Rapiah binti Suhaimi dengan Pemohon maupunTermohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan; Bahwa Pemohon insya Allah mampu untuk membiayai kedua istrinyakelak karena Pemohon bekerja sebagai nelayan dan juga mempunyaiusaha tenda dan menjual pinang dengan penghasil
    tidak keberatan Pemohonmenikah dengan Rapiah binti Suhaimi;Bahwa orang tua dan keluarga Rapiah binti Suhaimi tidak keberatanRapiah binti Suhaimi menikah dengan Termohon;Bahwa Rapiah binti Suhaimi juga bersedia menikah dengan Pemohonbukan karena paksaan;Bahwa Rapiah binti Suhaimi berstatus gadis/perawan;Bahwa antara Rapiah binti Suhaimi dengan Pemohon maupunTermohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dan juga mempunyai usahatenda dan menjual pinang dengan penghasil