disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tetappada dalildalil Tergugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan dimediasi karenaTergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut;Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksuddan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pengggugat dengan prubahan

telah mohon penetapan dan tidak menambahketerangan lain, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan iniditunjuk berita acara perkara ini .TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon padapokoknya sebagaimana yang tersebut diatas ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisansebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan prubahan

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2008, pihak Penggugattelah mengajukan permohonan kasasi (copy bukti kuitansi dan Aktapernyataan permohonan kasasi terlampir).Maka dengan demikian ketentuan di dalam Pasal 46 ayat (1) dari UndangUndang Nomor 14 tahun 1985 yang diubah dengan UndangUndang Nomor5tahun 2004 Tentang Prubahan Atas UndangUndang Nomor 14 tahun 1985Tentang Mahkamah Agung, telah dipenuhi oleh pihak Pemohon Kasasi;.

., makaMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telahterbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimanadiatur dan diancam pidana pada Pasal 27 ayat (3) jo.Pasal 45 ayat (3) UndangHalaman 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PT MDNUndang Rwpublik Indonesua Nomor 19 Tahun 2016, tentang Prubahan atasUndangUndang Nomor 11 Tahun 2008, etntang Informasi dan TransaksiEletronik dan UndangUndang

No. 3869/Pdt.G/2016/PA.SbyTergugat bertanyatanya apa yang menyebabkan prubahan prilakutersebut, hingga akhirnya Tergugat mengetahui bahwa penyebabperubahan prilaku Penggugat tersebut adalah karena Penggugatmenjalin hubungan dengan pria lain;17.Bahwa, walaupun begitu hingga saat ini Tergugat masih sangatmencintai Penggugat dengan tulus dan ikhlas.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Prubahan Keduaatas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 TentangPembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari PengalihanHak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan disebutkan sebagai berikut :Pasal 4 ayat (1)Halaman 7 dari 18 halaman.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi XXXX XXXXXXXXXXXXX hamil.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkanpasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1Tahun 2016 tentang prubahan keduaUndangundang nomor 23 tahun 2002tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.ATAUKETIGABahwa terdakwa XXXXXXX Xxx XXXXXX pada hari Rabu tanggal 27Desember Tahun 2017 sekitar jam 21.00 Wib

menyuruh saksi ERNI SEPTIANINGSIHmembuka celananya karena takut saksi XXXX XXXXXX XXXXXXXhanya diam saja dan terdakwa langsung memijat kaki dan tangan saksiserta perut saksi sampai kebagian selangkangan kemudian terdakwamembuka lebar kaki saksi dan menggeser celana dalam saksi.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkanpasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1Tahun 2016 tentang prubahan

dari proses pelaksanaanketentuan perpajakan yang sudah berjalan;Menurut ahli, Prof.DR.PHILIPUS M HADJON, SH. dijatunkannya lagisanksi administratif (administratieve sanctie) berupa membayar jumlahpajak yang kurang dibayar ditambah denda sebesar 48 % setelah kepadaWajib Pajak pelanggar peraturan perpajakan tersebut dijatunkan hukumandenda sebesar 200 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar,adalah bertentangan dengan ratio legis (the sprit of law) UndangundangNomor 28 Tahun 2007 tentang Prubahan

Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatanatas harta bersama sebagai mana tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulumengenai syarat formil gugatan rekonpensi tersebut sebagai berikut:Bahwa mengenai posita angka 2 a rekonpensi tidak disebutkan berapa ukuranrumah a quo, atas nama siapa, dan apakah beserta tanah tempat bersirinya rumahtersebut termasuk juga harta bersama (sekalipun dalam replik rekonpensinya telahdilakukan perubahan tetapi karena prubahan

Istbat Nikahyang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Tarakan juga telahmenerbitkan Surat Keterangan nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Trk. pada tanggal 23Oktober 2018;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPemohon dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telahmembacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon Il tentangpermohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon dan Pemohon II namun ada prubahan

Tahun 2006 daft prubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun.2009; tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikankesempatan secara cukup kepada Penggugat dan Tergugat untukmelakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi DiPengadilan, namun mediasi tersebut gagal karena masingmasing tetappada pendiriannya, sebagaimana laporan hasil mediasi yang dibuat danditandatangani oleh Muhamad Choirudin

Nomor 35Tahun 2014 Tentang Prubahan atas UndangUndang R.I.23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak, PasalPasal dalam UndangUndang nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UndangUndang nomor 8 Tahun 1981tentang kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan peraturanperaturan lainyang bersangkutan ;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum;Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pid.SusAnak/201 7/PT BGL Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 24/Pid.SusAnak

Menetapkan biaya sesuai aturan hukum yang berlaku.Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 JUli 2018,Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya hadir di persidangan, parapihak menyatakan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri sengketadi Pengadilan, karena telah terjadi perdamaian sebagimana tercantum dalamHal 14 dari 25 Putusan Nomor 427/Pdt.G/2018/PA.BmSurat perjanjian perdamaian tertanggal 25 April 2018 dan prubahan tanggal23 Juli 2018 yang berbunyi sebagai berikut :KESEPAKATAN PERDAMAIAN

sertameperhatikan barang bukti di persidangan;Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN SbgSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa BENRISTIAN SITINJAK, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda Kapal Perikanantidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalamPasal 42 ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 UUNomor 45 Tahun 2009 Tentang Prubahan

Majelis Hakimtelah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali danmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidakberhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadapdipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuanPERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimanamestinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat dengan prubahan

Larangan bertindak sewenangwenang;Dengan demikian Perbuatan Tergugat juga telan melanggar ketentuanPasal 53 ayat (2) huruf a, UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004Tentang Prubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 JoUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keda AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaHalaman 9 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN14.15.16.Negara.

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil;Bahwa dengan ditetapbkannya objek sengketa pada tanggal 17September 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yangbersangkutan (Penggugat) telah berkekuatan hukum tetap padatanggal 12 Oktober 2016, maka KTUN objek sengketa a quo telahbertentangan dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Menajemen PNS jo UndangUndang Nomor. 30tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 Tentang Prubahan

tabel jenis penyebaob Pemutusan Hubungan Kerja dankompensasinya: JENIS PENYEBAB No DASAR ATURAN UP UPMK UPHPHK1 Karyawan melakukan Pasal 158 (1,3) jo 0 0kesalahan berat KepMK 012 /03, jo(berdasar putusan SE 13/2005pengadilan)2 Karyawan melakukan Pasal 161 (3) 1 1 15%pelanggaran sesuaiketentuan kontrakkerja dan telahmendapat Surat Peringatan3 Karyawan berperkara Pasal 160 (8,6,7) jo 0 1pidana lebih dari 6 SE 13/2005bulan (kasusnyabukan pengaduan Pengusaha)4 Mengundurkan Pasal 162 (1,2) 0 0diri5 Prubahan

Kasasi pada RUPStanggal 24 Pebruari 2003 dan RUPS ini pengesahannya dituangkan dalamAkta Notaris No.389 Tanggal 8 April 2003 (lihat jawaban Termohon Kasasipada persidangan tingkat pertama) ; Oleh karena pengesahan RUPS penggantian susunan pengurus dilakukandengan Akta No.39 Tanggal 8 April 2003, maka pengesahan pergantiansusunan pengurus Termohon Kasasi harus dihitung sejak tanggal 8 April2003 ; Menurut Pasal 15 ayat UU No.1/1995, Jo Pasal 5 UU No.3/1982, Jo Pasal21 UU No.40/2007, dengan melakukan prubahan

boleh mengoperasikan kapal KM Mentarikarena masa berlaku SIPI telah habis;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat(1) Undangundang Nomor 45 tahun 2009 prubahan

UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Prubahan keduaatas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta RBG;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat ; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal tanggal 17 Mei 2017Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Ksn yang dimohonkan banding tersebut ;MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSIMenerima Eksepsi dari Pembanding/semula Tergugathalaman 20 dari 21 Putusan nomor 48/PDT/2017/PT PLKDALAM POKOK PERKARA Menyatakan gugatan