Dan setelah pengunjungtersebut membayar barulah para terdakwa mengijinkanmereka untuk masuk;Bahwa, saksi melihat uang yang terkumpul oleh laludihitung oleh para terdakwa kemudian dibagibagi, danTerdakwa Drajat menyerahkan uang hasil pungutan daripengunjung sebesar Rp.90.000.

(sembilan puluh ribu rupiah)tersebut adalah sebagian uang hasil pungutan daripengunjung setelah loket karcis ditutup pada hari Sabtutanggal 10 Agustus 2013 tersebut yang diserahkan olehDrajat Indra Tama kepada petugas/ Polisi...Polisi yaitu saksi Syahrial Suna yang sedang melakukan pengamanan di KebunBinatang tersebut;Terdakwa ZUL ASRI Pgl.

PAJOK;e Bahwa, terdakwa melakukan pungutan uang masuk keKebun Binatang dengan tidak menggunakan karcis padahari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 17.30Wib sampai pukul 19.00 wib di Pintu masuk taman MargaSatwa Budaya Kinantan ( TMSBK ) Bukittinggi;e Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersamaSapriwandi Pgl Sap dan Drajat Indra Tama dan yangmenyuruh untuk melakukan hal tersebut adalah saksi IbenAchsan Adnani yang merupakan Kasi Trantib TMSBK;e Bahwa, pengunjung masih ramai ingin

(sembilan puluh ribu rupiah) tersebutadalah sebagian uang hasil pungutan dari pengunjungsetelah loket karcis ditutup pada hari Sabtu tanggal 10Agustus 2013 tersebut yang diserahkan oleh Drajat IndraTama kepada petugas Polisi yaitu saksi Syahrial Sunayang sedang melakukan pengamanan di Kebun Binatang/ tersebut...Terdakwa DRAJAT INDRA TAMA Pgl.

(sembilan puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagianuang hasil pungutan dari pengunjung setelah loket karcisditutup pada/ hari...hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 tersebut yang terdakwa serahkan kepadapetugas Polisi yaitu saksi Syahrial Suna yang sedang melakukan pengamanan diKebun Binatang tersebut;19Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barangbukti berupa:e Uang sebanyak lebih kurang Rp. 90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah)e Uang sebanyak lebih kurang Rp. 991.000, (Sembilan ratus

Blondo adalah :e Melaksanakan pungutan pajak terhadap sopir yang mengangkutbahan MBLB yang melintasi pos penarikan pajak Pare Ds. BlondoKec. Mungkid.e Melakukan pemeriksaan surat keterangan / bukti pembayaran MBLByang dilakukan di pos pungutan pajak MBLB sebelumnya (pospungutan pajak Salam maupun pos pungutan pajak dari daerahYogyakarta).e Melakukan perekapan jumlah perolehan pungutan pajak selamamelaksanakan tugas jaga 12 jam.

Semarang.Bahwa sopir truk pembawabahan galian MBLB yang masuk ke pos pungutan pajak MBLB Pare Ds.Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang menunjukkan surat keterangandimaksud kepada petugas penarikan yang berada di pos pungutan pajakMBLB Pare Ds. Blondo yang kemudian oleh petugas penarikan tidakdilakukan penarikan retribusi Kembali.

Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusiMBLB di Pos/ Tol/ TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian dariperusahaan Koperasi Petruk yang diduga palsu kepada sopir trukpengangkut bahan galian MBLB yang melintas di pos pungutan pajakHal 36 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN MkdMBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang sehingga sopir yangmelintas di pos pungutan pajak Pare Ds.

Sleman yang berisi pembebasan biayaretribusi MBLB di Pos / Tol / TPR bagi angkutan yang membawa bahangalian dari perusahaan Koperasi Petruk yang diduga palsu kepada sopirtruk pengangkut bahan galian MBLB yang melintas di pos pungutan pajakMBLB Pare Ds. Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, sehingga sopiryang melintas di pos pungutan pajak Pare Ds.

Magelang, sehingga sopir yangmelintas di pos pungutan pajak Pare Ds.

Priodigdo Aulad 2 =ae3Coa Co>yySs Sty >=<2.9 TERJADI PRAKTEK TEBANG PILIH DALAM MENJATUHKAN* a)b)= SANKSI/HUKUMAN &SSBahwa perkara dugaan pungutany ar seleksi Calon PrajaIPDN tahun 2016 bermulay dar adanya laporan terkaitadanya praktek dugaan pungutan dalam seleksi Calon PrajaIPDN tahun 2016 yang dilakukan oleh Saudara/SaudariOktavina uiImAaL. yang dibuktikan dengan adanyabuktitransfer kepada.

Baharuddin Pabba, M.Siy hanya diperiksa sabagai sake saja dan masih terus bekerjaSs sebagai PNS bahkan in yeridapat kenaikan jabatan;Sy 1) Bahwa berdasarkah uraian tersebut diatas, jelas terbuktior telah terjadi Piaktok Tebang Pilin dalam menjatuhkan sanksiterkait degen pungutan liar dalam seleksi calon Praja IPDNtanUpyed 16, sehingga berdampak pada kesalahan Terqugatgaan penjatuhan sanksi kepada ssYY Him. 18 dari 59 Him. Put.

BaharuddinPabba, M.si tanggal 28 Maret 2019 secara garis besarmenerangkan ketidak tripatan Penggugat dalam6 praktek dugaan Pungutan Her terhadap CalonYS Praja IPDN Tahun 2016.aS g. Bahwa hal tersebutkemudian diperkuat dengan terbitnyaSs Surat dari Ispektorat Jenderal Kementerian Dalam >ie Negeri Re lik Indonesia Nomor 700/1753/15 tentang Ssaw Tanggapan Atas Banding Administratif Hukuman Disiplins Sdr.

Bahwa perkara dugaan pungutan liar seleksi Calon Praja< IPDN tahun 2016 bermula dari adanya laporain terkaitsv , y .> adanya praktek dugaan pungutan liardalam seleksiCalon Praja IPDN tahun 2016 yang dilakukan olehSaudara/Saudari Oktavina Jitmau yang dibuktikandengan adanya bukti transfer kepada Saudara YadiyY Jayadi sebesar Rp 390.027:000,00 (tiga ratus sembilan ouluh juta rupiah); Ss&Y b.

Bahwa prdesarka alan tersebut diatas, jelas terbuktiSe telah terjadi Pagktek Tebang Pilih dalam menjatuhkan4sanksi terkait dengan pungutan liar dalam seleksi calon iS%,= Praja .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HERMAN SETIAWAN Bin HADIYO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan pungutan terhadap pengendara R-2 dan R-4 dengan alasan Jasa Parkir melebihi Jasa Retribusi Daerah dan Tidak dilengkapi karcis parkir;

HERMAN SETIAWAN BinHADIYO yang telah melakukan perbuatan Melakukan pungutan terhadappengendara R2 dan R4 dengan alasan Jasa Parkir melebihi JasaRetribusi Daerah dan Tidak dilengkapi karcis parkir;Halaman 1 BANomor 218/Pid.B/2020/PN Bile Bahwa Sdr.

HERMAN SETIAWAN Bin HADIYO yang telahmelakukan perbuatan Melakukan pungutan terhadap pengendara R2 dan R4dengan alasan Jasa Parkir melebihi Jasa Retribusi Daerah dan Tidak dilengkapikarcis parkir;Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas ,maka Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat bahwa terdakwasecara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana Melakukan pungutan terhadap pengendara R2 dan R4 denganalasan Jasa Parkir melebihi Jasa Retribusi Daerah

Menyatakan terdakwa HERMAN SETIAWAN Bin HADIYO tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan= menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan pungutan terhadapHalaman 3 BANomor 75/Pid.C/2021/PN Bilpengendara R2 dan R4 dengan alasan Jasa Parkir melebihi JasaRetribusi Daerah dan Tidak dilengkapi karcis parkir;2. Menjatuhnkan pidana kepada terdakwa HERMAN SETIAWAN BinHADIYO tersebut oleh karena itu dengan penjara selama 1 (Satu)bulan;3.

pungutan tersebut karena atas ide atau gagasanterdakwa H.

Indramayu.Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tidak dimasukan ke Buku Kas Umum , APBDes TA. 2016 dan TA.2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan asli Desayang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikat tersebutdigunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa, denganpengelola terdakwa H.

Indramayu.Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tidak dimasukan ke Buku Kas Umum, APBDes TA. 2016 dan TA.2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan asli Desayang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikat tersebutdigunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa , denganpengelola terdakwa H.

Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tidak dimasukan ke Buku Kas Umum, APBDes TA. 2016 dan TA.2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan asli Desayang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikat tersebutdigunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa, denganpengelola terdakwa H.

Indramayu.Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tersebut tidak dimasukan ke Buku Kas Umum, APBDes TA. 2016 danTA. 2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan aslliDesa yang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikattersebut digunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa,dengan pengelola terdakwa H.

Purnomo tidak menyerahkan seluruhjumlah uang pungutan PPh 21 kepada Terdakwa tetapi terlebin dahuludipotong sebesar kurang lebih 20% dari jumlah yang akan disetorkan.Kemudian uang pungutan Pajak PPh 21 sebesar 80% beserta bukti SSPHal. 22 dari 71 hal. Put.

Penyerahan uang pungutan PPh 21dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkanBudi Sri Iriani ;Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri Irianiselanjutnya tidak disetorkan kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos akantetapi uang pungutan PPh 21 beserta bukti SSP tersebut diserahkan kepadaTerdakwa di Gudang Sudin Olahraga maupun di tempat parkir KantorWalikota Jakarta Selatan.

Kemudian Herlanalias Herlan Gani menyetujui dimana penyetoran pertama kali dilakukanBudi Sri lriani bersama kepada Purnomo dan waktu selanjutnya Budi Srilriani yang menyerahkan uang pungutan PPh 21 dimana sebelumnya uangpungutan PPh 21 telah dipotong sebesar 5% oleh Budi Sri Iriani sesuaikesepakatan dengan Purnomo, Penyerahan uang pungutan PPh 21dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkanBudi Sri Iriani ;Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri lrianiselanjutnya

Kemudian Herlanalias Herlan Gani menyetujui dimana penyetoran pertama kali dilakukanBudi Sri lriani bersama kepada Purnomo dan waktu selanjutnya Budi Srilriani yang menyerahkan uang pungutan PPh 21 dimana sebelumnya uangpungutan PPh 21 telah dipotong sebesar 5% oleh Budi Sri lriani sesuaikesepakatan dengan Purnomo, Penyerahan uang pungutan PPh 21dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkanBudi Sri Iriani ;Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri lrianiselanjutnya

danTerdakwa EDI YUSMIANTO menjawab : Ya sudah serahkan ke saya sini88kemudian sisa uang tersebut oleh LUTHFI AHMAD diserahkan kepada Terdakwa EDIYUSMIANTO dengan cara diletakan diatas meja ruang tamu dirumah Terdakwa EDIYUSMIANTO, sehingga dana hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa EDIYUSMIANTO total sebesar Rp. 625.000.000, (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)yaitu total dana hasil pungutan sebesar Rp. 659.000.000, (enam ratus lima puluhsembilan juta rupiah) dikurangi sebesar Rp. 34.000.000

Banjarnegara .Bahwa ketika dana pungutan Jitut Jides sudah terkunpul dari 8 kecamatan, saksidihubungi oleh AZIZ NURDIN yang menjelaskan meminta uang sebesar Rp.200.000.000, atas perintah Terdakwa EDI YUSMIANTO untuk pengadaan komputer.Bahwa saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO atas permintaanAZIZ tersebut dan memang benar Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta supaya saksimenyerahkan sebagian uang hasil pungutan Jitut Jides kepada AZIZ163Bahwa saksi mengajak PRIYO RAHARJO untuk menyerahkan

diminta untuk dibawa terlebih dahulu karena belum lengkap.Bahwa setelah dana pungutan Jitut Jides terkumpul sebagian besar dari 13 Kecamatandi Banjarnegara, namun ada beberapa kelompok tani yang belum menyerahkan, saksibersama PRIYO RAHARJO telah menyerahkan seluruh uang hasil pungutan darikelompok tani dengan cara dibungkus dalam kandi dirumah Terdakwa EDIYUSMIANTO.Bahwa ketika saksi menyerahkan uang tersebut sambil mengatakan kepada TerdakwaEDI YUSMIANTO: Pak ini dana potongan ucapan terima kasih

Rakit,Bahwa saksi tidak sempat menghitung berapa total dana pungutan yang saksi terimadan saksi serahkan kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO.Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat beberapa kelompok tani yang belum menyetorkepada saksi telah menyerahkan uang pungutan tersebut secara langsung kepadaTerdakwa EDI YUSMIANTO seperti Kepala Desa Rejasari Kecamatan Banjarmangudan sebagian lagi diwilayah Wanadadi yang akan diambil PPL Rakit.Bahwa atas pelaksanaan pemungutan tersebut saksi tidak menerima upah atau

Rakit,dengan cara dibungkus dalam plastik kandi diletakan diatas meja ruang tamu dirumahTerdakwa EDI YUSMIANTO, sedangkan sisa dana pungutan dari kelompok taniyang belum menyetorkan diterima langsung oleh Terdakwa EDI .YUSMIANTO,sehingga dana hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO totalsebesar Rp. 625.000.000, (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu total danahasil pungutan sebesar Rp. 659.000.000, (enam ratus lima puluh sembilan jutarupiah) dikurangi sebesar Rp. 34.000.000

diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak, masih memenuhijangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 001/SP/STJ/2013 tanggal 24 September 2013dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan

impor yang masihharus dibayar sebesar Rp110.582.000 dan SO%nya adalah sebesarRp55.291.000.bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya tidak melampirkanfotokopi bukti pelunasan tagihan pungutan impor berupa Surat SetoranPabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) yang menunjukkan pembayaran 50%jumlah tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar dan PemohonBanding tidak dapat menunjukkan asli Surat Setoran Pabean, Cukai, danPajak (SSPCP) tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat PemohonBanding tidak

dapat membuktikan bahwa 50% dari tagihan pungutan importelah dibayar oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 001/SP/STJ/2013 tanggal 24 September 2013ditandatangani oleh Sdr.

Desa, selanjutnya pada tanggal 6November 2014, Terdakwa SUKARDI Bin ARBAl menandatangani kembaliPeraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 02Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03Tahun 2012 tentang Pungutan Desa yang mana dalam Pasal 3 huruf bdisebutkan terdapat Penerimaan Desa berupa Pungutan Rutinitas UsahaPasir Kasar dan Pasir Halus yang diterima oleh Desa sesuai kesepakatankedua pihak; Bahwa Terdakwa SUKARDI Bin ARBA!

(sepuluh ribu rupiah per meterkubik) komoditas pasir bangunan, yang mana pembuatan pernyataankomitmen tersebut diarahkan oleh pihak Desa Air Seruk;Bahwa dengan dasar Peraturan Desa (PERDES) Nomor : 02 Tahun 2014tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012tentang Pungutan Desa, Peraturan Desa (PERDES) Nomor 03 Tahun 2012tentang Pungutan Desa dan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 01 Tahun2012 tentang Pungutan Desa, Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa AirSeruk berani melakukan penarikan

dalam Pasal 3 huruf bdisebutkan terdapat Penerimaan Desa berupa Pungutan Rutinitas UsahaPasir Kasar dan Pasir Halus yang diterima oleh Desa sesuai kesepakatankedua pihak;Bahwa Terdakwa SUKARDI Bin ARBA!

karena saksi DANIEL BUJURMIN SEMBIRING mengatakan bahwaASAN KABAN membacoki sepeda motor milik saksi DANIEL BUJURMINSEMBIRING sehingga saksi DANIEL BUJURMIN SEMBIRING tidak berani keluardari rumah kemudian terdakwa membawa senjata tajam jenis rencong tersebut keSimpang Pemda lalu diserahkan kepada saksi DANIEL BUJURMIN SEMBIRING,bahwa saksi Esron Hutagaol, Ferdinan Bukti dan Roger Siahaan yang mendapatinformasi dari masyarakat kalau terdakwa bersama saksi DANIEL BUJURMINSEMBIIRING sering melakukan pungutan

(seratusribu rupiah) perbulan terhadap cafe dan pantai pijat (oukup) adalah berdasarkankesepakatan dengan pemilik cafe dan pantai pijat (oukup) tanpa memberikankuitansi, saksi Esron Hutagaol, Ferdinan Bukti dan Roger Siahaan mendapatinformasi dari masyarakat kalau terdakwa bersama saksi DANIEL SEMBIRING(berkas terpisah) sering melakukan pungutan liar terhadap cafecafe dan pantai pijat(oukup) disekitar Jl.Ngumban Surbakti Kec.Medan Selayang yangmengatasnamakan pemuda setempat (PS) sehingga warga sekitar

Saksi DANIEL BUJURMIN SEMBIRING als DANIEL bin SALAM SEMBIRINGBahwa saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Mei2015 sekitar jam 22.00 Wib di Rumah Makan Asido Jl.Bunga TrompetKec.Medan Selayang Kota Medan karena telah memiliki 1 (satu) bilah senjatatajam jenis rencong kepada terdakwa.Bahwa saksi bersama terdakwa melakukan pungutan liar tersebut di daerahJIl.Ngumban Surbakti Kec.Medan Selayang, sebanyak 3 tempat dan panti pijatsebanyak 5 tempat.Bahwa uang pungli yang diminta

setempat (PS) yang biasanya apabila terdakwamasuk ke cafecafe atau panti pijat sudah mengerti dan langsung memberikanuang tersebut.Bahwa saksi Daniel Bujurmin mempunyai masalah dengan Hasan Kabandimana Hasan Kaban hendak membacoki sepeda motor saksi sehinggaterdakwa meminjamkan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk senjata tajamjenis rencong kepada saksi Daniel Bujurmin Sembiring.Bahwa terdakwa dan saksi Daniel Bujurmin Sembiring tidak ada memiliki ijindari pihak yang berwenang dalam melakukan pungutan

Bahwa terdakwa mengenali saksi Daniel Bujurmin Sembiring yang ikutmelakukan pungutan liar bersama terdakwa dicafe dan panti pijat (oukup) diJl.Ngumban Surbakti dan juga terdakwa mengenali senjata tajam jenisrencong yang ditemukan pada saat penangkapan dan juga kuintansipembayaran pemuda SPSISPTI jaga malam dipertokoan JI.Ngumban Surbaktiuntuk bulan Mei sebesar Rp. 100.000.Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam berupa rencong terbuat dari besi

untuk Kas Desa dandipergunakan untuk peningkatan pembangunan Desa Tegalglagah daribeberapa pungutan yang dilakukan oleh terdakwa didapat dana sebesarRp. 8.300.000, dari penjumlahan pungutan Listrik untuk tahun 2009sebesar Rp. 5.850.000, (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)ditambah pungutan Pasar untuk tahun 2009 sebesar Rp. 2.450.000,(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana penggunaan danatersebut menurut terdakwa telah digunakan sebagaimana mestinya untukpembangunan di Desa

pungutan lain berdasarkan PeraturanDesa Nomor : 145/01 tahun 2009 di mana dalam peraturan desa tersebutdijelaskan bahwa hasil pungutan desa dimasukkan untuk Kas Desa dandipergunakan untuk peningkatan pembangunan Desa Tegalglagah daribeberapa pungutan yang dilakukan oleh terdakwa didapat dana sebesarRp. 8.300.000, (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari penjumlahanpungutan Listrik untuk tahun 2009 sebesar Rp. 5.850.000, (lima jutadelapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah pungutan Pasar untuktahun

Listrik Tahun2009, dan Pungutan Pasar Tahun 2009 sudah ada personilnya sendiri,mengapa semuanya ditimpakan kepada Terdakwa?

(lima juta delapanratus lima puluh ribu rupiah), serta pungutan pasar berupa kontrakanpasar pada Tahun 2009 sebesar Rp.2.450.000,.

Negara yang ditimbulkan ,dalam pelaksananan pengelolaan Dana ADD Tahun 2009, kelebihan uangpenjualan RASKIN, pungutan uang listrik dan pungutan uang pasarseluruhnya berjumlah Rp.80.630.965,.

Pasal 16 ayat (2) Keputusan Presiden RInomor 17 Tahun 2000 Tentang PedomanPelaksanaan Anggaran dan BelanjaNegera ditentukan bahwa Departemen/lembaga tidak diperkenankanmengadakan pungutan dan atautambahan pungutan yang tidak tercantumdalam undangundang dan atau PeraturanPemerintah.Bahwa selama pemberlakuan biaya kawat padaperiode bulan Juni 2001 sampai dengan Oktober2004 terkumpul uang sebesar 9.088.165(Sembilan juta delapan puluh delapan ribuseratus enampuluh lima Yuan) denganperincian sebagai berikut

Pasal 16 ayat (2) Keputusan Presiden RI nomor 17 Tahun 2000Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negeraditentukan bahwa Departemen/lembaga tidak diperkenankanmengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidaktercantum dalam undangundang dan atau Peraturan Pemerintah.Bahwa selama pemberlakuan biaya kawat pada periode bulan Juni2001 sampai dengan Oktober 2004 terkumpul uang sebesar 9.088.165 (Sembilan juta delapan puluh delapan ribu seratusenampuluh lima Yuan ) dengan perincian sebagai

biaya kawat yang telah dilakukan oleh terdakwaadalah sebesar 9.088.165 Bahwa uang hasil pungutan biaya kawat tersebut oleh terdakwa tidakdilaporkan/disetorkan ke kas Negara dan dipergunakan antara lain untukmenjamu tamu dst .....

Bahwa setiap penggunaan biaya kawat tersebut atas sepengetahuandan atas persetujuan terdakwaBahwa fakta hukum tersebut diatas sebenarnya Judex Facti berpendapatbahwa uang hasil pungutan biaya kawat seluruhnya dikuasai oleh terdakwakarena Judex Facti menyatakan bahwa total pungutan yang dilakukan olehterdakwa adalah sebesar 9.088.165 artinya uang yang diperoleh dari hasilkejahatan adalah sebesar 9.088.165, sehingga adalah suatu kekeliruanyang nyata serta un konsistensi dari judex facti dalam menerapkan

uang biaya kawat tersebut sebagain juga dipergunakan olehterdakwa secara pribadi sebesar 594.794.00.... dst, sehingga dengan tidakdisetorkannya pungutan biaya kawat tersebut ke kas Negara berakibat Negara menjadi rugi.

Saiful Anwar Malang, selama Periode Agustus 2005 sampaidengan Mei 2008 terjadi selisih pungutan Jasa Sarana Pada Pelayanan Khusus/ODC diSMF Mata sebanyak 152 pasien atau selisih yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwasendiri sebanyak 21 pasien hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerahdalam hal ini Rumah Sakit Dr.

Bahwa dalam kurun waktu sejak Agustus 2005 hingga Mei 2008 atau setidaktidaknyadalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa tidakmembayarkan beberapa pungutan jasa sarana kepada sub bidang Mobilisasi Dana RumahSakit Dr. Saiful Anwar Malang, sehingga terjadi selisih penerimaan jasa saranapelayanan khusus ODC antara data pasien pada SMF Mata dan penerimaan jasa saranapelayanan medis pada bidang Mobilisasi dana. Pungutan Jasa sarana yang tidakdibayarkan oleh Terdakwa dr.

Saiful Anwar Malang, dan tidakmembayarkan sebagian pungutan jasa sarana ke sub bagian mobilisasi dana maka selamaPeriode Agustus 2005 sampai dengan Mei 2008, terjadi selisih pungutan Jasa Sarana PadaPelayanan Khusus/ODC di SMF Mata sebanyak 152 pasien atau selisih yang ditimbulkanoleh perbuatan terdakwa sendiri sebanyak 21 pasien hingga mengakibatkan kerugiankeuangan negara/daerah dalam hal ini Rumah Sakit Dr.

Bahwa dalam kurun waktu sejak Agustus 2005 hingga Mei 2008 atau setidaktidaknyadalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa tidakmembayarkan beberapa pungutan jasa sarana kepada sub bidang Mobilisasi Dana RumahSakit Dr.

Saiful Anwar Malang sebesarRp. 60.800.000, (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) akibat dari pungutan jasasarana yang tidak dibayarkan juga oleh terdakwa dan para dokter mata lainnya.5.

Pasal 13 angka XI : pungutan pungutan, pajakpajak, pembebananpembebanan dan beabea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah diIndonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat;Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.65/B/PK/PJK/20127.

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapikeabsahan pemungutan oleh Terbanding, sehingga Majelis tidak memeriksabesaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehberlentangan dengan UndangUndang;Hal. 11 dari 28 hal.

Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudahsesual dengan UndangUndang yang berlaku; Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan KembaliPemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelisdiatas dengan alasan sebagai berikut:A.

pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah ; Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah RI danPemohon Peninjauan Kembali, UndangUndang mengenai retribusidaerah No.34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atasUndang Undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah belum ada.

Sehingga,kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quodnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndangDarurat No. 11 tahun 1957 tersebut dan karenanya pula, secara LexSpesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidak bertentangandengan UndangUndang No.34 tahun 2000.

Putusan Nomor 68 P/HUM/201915:16.17.Ayat (1) : Harga Patokan Produk Hasil Perikanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 dipakai untuk perhitungan PenetapanBesaran Pungutan terhadap hasil perikanan yang dilelangsebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;Ayat (2) : Harga Patokan Produk Hasil Perikanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;Bahwa dalam Pasal 2

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 64 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah dijelaskan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebutRetribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasaatau pemberian izin tertentu vang khusus disediakan dan/ataudiberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadiatau badan.

Hasil Perikanan Nomor3.185/PBPHP/XI/18, tertanggal 15 November 2018 (Bukti T4.5);Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Hans W.G tanggal 7 Mei 2019,Surat Pernyataan atas nama Hans W.G tanggal 7 Mei 2019, RekapanPengecekan Komoditi yang diantarpulauakan tanggal 7 Mei 2019, SuratKeterangan Asal Ikan Nomor 523.2/884/V/19 tanggal 8 Mei 2019,Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 884/PBPHP/V/19,tertanggal 8 Mei 2019 (Bukti T4.6):Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Thomas Gaite tanggal 19 Mei2019

Pungutan Hasil Perikanan Nomor1.037/PBPHP/V/19, tertanggal 29 Mei 2019 (Bukti T4.9):Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Hans W.G tanggal 23 Mei 2019,Surat Pernyataan atas nama Hans W.G tanggal 23 Mei 2019, RekapanPengecekan Komoditi yang diantarpulauakan tanggal 23 Mei 2019, SuratKeterangan Asal Ikan Nomor 523.2/984/V/19 tanggal 23 Mei 2019,Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 984/PBPHP/V/19,tertanggal 29 Mei 2019 (Bukti T4.10);Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Thomas Gaite, Surat Pernyataanatas

2019,Surat Pernyataan atas nama Hans W.G tanggal 19 September 2019,Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/2.013/IX/19 tanggal 18September 2019, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor2.013/PBPHP/IX/19, tertanggal 18 September 2019 (Bukti T4.12):Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Thomas Gaite, RekapitulasiJenis Komoditi Hasil Lelang Ikan tanggal 23 September 2019, BeritaAcara Hasil Pelelangan Komuditi Perikanan, Permohonan SKAI atasHalaman 32 dari 44 halaman.

Bahwa kemudian uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpan sendirioleh terdakwa selama seminggu sampai dengan dua minggu sebelum diserahkan kepadaBendahara Penerimaan (saksi DUNDU).

Bea Masuk33kepada Bendahara Penerimaan sebanyak 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (limapuluh) dokumen PIB per bulan.Bahwa kemudian uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpan sendirioleh terdakwa selama seminggu sampai dengan dua minggu sebelum diserahkan kepadaBendahara Penerimaan (saksi DUNDU).Bahwa selanjutnya dengan rentang waktu 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas)hari uang pungutan Bea Masuk dan PDRI tersebut dipegang/dikuasai oleh terdakwasendiri, selanjutnya sebagian

uang hasil pungutan tersebut diberikan kepada BendaharaPenerimaan dan dimasukkan ke rekening penampung milik kantor Bea dan CukaiEntikong di Bank BRI kantor kas Balai Karangan dengan nomor rekening032201000608307 kemudian dengan rentang waktu 2 (dua) hari sampai 3 (tiga) harisebagian uang tersebut disetorkan ke rekening KPPN Sanggau dengan nomor rekening032201000214302 dan sebagian besar lagi uang pungutan tersebut digunakan untukkepentingan pribadi terdakwa sendiri hingga mencapai lebih kurang

Bea Masukkepada Bendahara Penerimaan sebanyak 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (limapuluh) dokumen PIB per bulan.Bahwa kemudian uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpan sendirioleh terdakwa selama seminggu sampai dengan dua minggu sebelum diserahkan kepadaBendahara Penerimaan (saksi DUNDU) .Bahwa selanjutnya dengan rentang waktu seminggu sampai dengan dua minggu uangpungutan Bea Masuk dan PDRI tersebut dipegang / dikuasai oleh terdakwa sendiri,selanjutnya sebagian uang hasil pungutan

Bea Masukkepada Bendahara Penerimaan sebanyak 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (limapuluh) dokumen PIB per bulan.Bahwa kemudian uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpan sendirioleh terdakwa selama seminggu sampai dengan dua minggu sebelum diserahkan kepadaBendahara Penerimaan (saksi DUNDU) .Bahwa selanjutnya dengan rentang waktu seminggu sampai dengan dua minggu uangpungutan Bea Masuk dan PDRI tersebut dipegang/dikuasai oleh terdakwa sendiri,selanjutnya sebagian uang hasil pungutan

Dan setelah pengunjung tersebut membayarbarulah petugas yang ada dipintu tersebut mengijinkanmereka untuk masuk;e Bahwa, saksi melihat uang yang terkumpul oleh petugasyang ada dipintu masuk tersebut dihitung kemudian dibagibagi, dan Drajat menyerahkan uang hasil pungutan daripengunjung sebesar Rp.90.000.(sembilan puluh riburupiah) kepada saksi sambil mengatakan bahwa uangtersebut untuk dua orang anggota/(saksi...

SAP ;Bahwa, saksi turut melakukan pungutan uang masuk keKebun Binatang dengan tidak menggunakan karcis padahari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 17.30wib sampai pukul 19.00 wib di Pintu masuk taman MargaSatwa/ Budaya...Budaya Kinantan ( TMSBK ) Bukittinggi;13Bahwa, saksi melakukan bersama saksi Zul Asri Pg Pajokdan saksi Drajat Indra Tama, sedangkan yang menyuruhsaksi untuk melakukan hal tersebut adalah atasan saksiyaitu terdakwa yang merupakan Kasi Trantib TMSBK;Bahwa, sesuai perintah

(sembilan puluh ribu rupiah)tersebut adalah sebagian uang hasil pungutan daripengunjung setelah loket karcis ditutup pada hari Sabtutanggal 10 Agustus 2013 tersebut yang diserahkan olehDrajat Indra Tama kepada petugas Polisi yaitu saksiSyahrial Suna yang sedang melakukan pengamanan diKebun Binatang tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dantidak berkeberatan ;6 Saksi ZUL ASRI Pgl.

PAJOK;e Bahwa, saksi turut melakukan pungutan uang masuk keKebun Binatang dengan/tidak...tidak menggunakan karcis pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekirapukul 17.30 Wib sampai pukul 19.00 wib di Pintu masuk taman Marga Satwabudaya Kinantan ( TMSBK ) Bukittinggi;e Bahwa, saksi melakukan perbuatan tersebut bersamaSapriwandi Pgl Sap dan Drajat Indra Tama yangmenyuruh untuk melakukan hal tersebut adalah terdakwayang merupakan Kasi Trantib TMSBK;e Bahwa, pengunjung masih ramai ingin masuk maka

(sembilan puluh ribu rupiah) tersebut adalahsebagian uang hasil pungutan dari pengunjung setelahloket karcis ditutup pada hari sabtu tanggal 10 Agustus2013 tersebut yang diserahkan oleh Drajat Indra Tamakepada petugas Polisi yaitu saksi Syahrial Suna yangsedang melakukan pengamanan di Kebun Binatangtersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dantidak berkeberatan;7SAKSI DRAJAT INDRA TAMA Pgl.

denda Administrasi sejumlahRp.3.334.000,00 kepada Pengadilan Pajak;bahwa Majelis selanjutnya memeriksa ketentuan yang berlaku dalam hal ekspor danpemungutan Bea Keluar atas ekspor 500 MT Crude Palm Oil (CPO) dimaksud;Dasar Hukumbahwa menurut Pasal 1 angka 14 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006, dinyatakan : Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerahpabean.bahwa menurut angka 15a dinyatakan : Bea keluar adalah pungutan

negaraberdasarkan undangundang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.bahwa mengenai pungutan bea keluar atas barang yang diekspor, Pasal 2A UndangUndang tersebut menyatakan : Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar.Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;melindungi kelestarian sumber daya alam;mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu dipasaran internasional; ataumenjaga Stabilitas

harga komoditi tertentu di dalam negeri.Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.bahwa UndangUndang tersebut mengatur pungutan bea keluar hanya dalam 1(satu) Pasal, yaitu Pasal 2A, yang dalam penjelasannya dinyatakan :Pengenaan bea keluar dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingannasional, bukan untuk membebani daya saing komoditi ekspor di pasarinternasional.bahwa selanjutnya, Pasal

ditetapbkan dalam Pasal 82ayat (6) yang menyatakan :(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atasbarang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.(2) dst. ...(3) dst. ...(4) Dihapus.(5) dst. ...(6) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalampemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinyapungutan negara di bidang ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda palingsedikit 100% (seratus persen) dari pungutan

negara di bidang ekspor yang kurangdibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidangekspor yang kurang dibayar.Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P40/BC/2008 tanggal 23Desember 2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimanatelah beberapa kali diubah, perubahan ketiga dengan Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor P 27/BC/2010 tanggal 21 Mei 2010, menyatakan :Pasal 10Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap Barang Ekspor yang:akan diimpor

(tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari saksi HERUKURNIAWAN Bin ZULFAN selaku stafNotaris RYAN OETARY, SH., M.Kn,uang tersebut ditransfer oleh saksi HERU KURNIAWAN Bin ZULFAN padatanggal 25 Juli 2018 untuk kepengurusan sertifikat tanah dan uang tersebutmerupakan pungutan yang diluar PNBP;Bahwa terdakwa melakukan pungutan liar (pungli) diluar PNBP ditanggal 25Juli 2018 sebesar Rp.2.900.000. (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) danRp.3.200.000.

(tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut karena saksi SILVIADIANITA selaku Kepala Sub Seksi Peralihan Hak/ Kepala Sub SeksiPemeliharaan Data dan Pembinaan PPAT pernah meminta kepada terdakwadengan mengatakan, "KAKAK AJA YANG KUMPUL UANG DARI NOTARISITU, YA, NANTI SUDAH RASANYA BANYAK BARU DIBAGIBAGI, atasdasar tersebut terdakwa mengumpulkan uang pungutan liar (pungli) diluarPNBP, selain itu terdakwa diminta saksi SILVIA DIANITA untuk melaporkanhasil dari uang pungutan liar (pungli) tersebut setiap

(tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari saksi HERUKURNIAWAN Bin ZULFAN selaku stafNotaris RYAN OETARY, SH., M.Kn,uang tersebut ditransfer oleh saksi HERU KURNIAWAN Bin ZULFAN padaHalaman 14 dari 27 Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2019/PT.PBRtanggal 25 Juli 2018 untuk kepengurusan sertifikat tanah dan uang tersebutmerupakan pungutan yang diluar PNBP;Bahwa terdakwa melakukan pungutan liar (pungli) diluar PNBP ditanggal 25Juli 2018 sebesar Rp.2.900.000.

Tidak berapalama kemudian datang pihak kepolisian dan langsung membawaTerdakwa ke Polres Pelalawan;e Bahwa sebelumnya para Terdakwa juga pernah menghentikan saksipada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 13.30 WIB, di lokasiyang sama, untuk meminta pungutan Rp 50.000,. Ketika itu saksijuga tidak mau membayar, kemudian saksi disuruh pergi.

Arara Abadi tersebut, apakah sudahdisampaikan kepada perusahaan atau belum;Bahwa Terdakwa lalu mengajak para supir truk ke rumah makan yangterletak di pinggir jalan untuk membahas mengenai pungutan tersebut.

Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan, untuk menanyakan mengenai pungutan Rp 50.000, per truktangki yang lewat di jalan tersebut untuk kepentingan Federasi SerikatBuruh Solidaritas Indonesia (FSBSI) dan IPK, yang disampaikan beberapawaktu lalu;11e Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Junaedimeminta para supir truk untuk membicarakan mengenai uang pungutantersebut di rumah makan di simpan jalan poros PT.

Terdakwa II Edison bersamadengan Terdakwa Ill Junaidi yang datang kemudian, lalu meminta para supir truktangki untuk membicarakan soal pungutan tersebut di rumah makan di simpangjalan poros PT. Arara Abadi.

Tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Demson Johanes Saragihh yang kemudian melarang supir truk tangki untukmelanjutkan perjalanan jika mereka tidak mau membayar pungutan sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) tersebut.Menimbang, bahwa ketika itu Terdakwa Demson juga ada mengatakankepada para supir truk tangki jika ada yang berani berangkat, maka mobilnya akandihancurkan.