Ditemukan 23750 data
15 — 5
U,cra cigle sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum
15 — 7
kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbuny/i:pts SalArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:vlliead) le fe V5i aulaall 2Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Hal. 7 dari 10 hal Pen149/Pdt.P.2019/PA.Kab.Mn .Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya
sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalled bi gis Ade 4I le ale) CaiArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 1151/10/XI/2008 tanggal 02November 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanTanjunganom Kabupaten Nganjuk, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum
13 — 3
44 Kompilasi Hukum Islam,sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pulamenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbunyi :Wlacdl w> ule eric rwleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;iuoyc8 IVolo Clin U casa cigle sVosolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya
sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan8dalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum
15 — 15
L> ule rte rawleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;uo yc9 Volo clin U cra cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai
13 — 6
:ohWae oa rnd iTO35: 5 peelArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Hal. 7 dari 10 hal Pen147Pdt.P.2019/PA.Kab.Mn .Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:mle lS Yea TY aati 2%Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut
SahnArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 033/33/1/2006 tanggal 20 Januari2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan DaganganKabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa nama yang tercantum dalam Kutipan AktaNikah tersebut, yaitu nama Pemohon : Gito alias Gito Rolis bin Rajiman,tidak sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya
11 — 3
PENETAPANNomor 0285/Pdt.P/2019/PA.Lmgaan am zartinya: menolak kerusakan lebih = didahulukan = daripadakemaslahatan,Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :Halaman 10 dari 12 halaman penetapan nomor 0285/Pdt.P/2019/PA.Lmgarbacl byio ae JI We eLbYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.6 dan 2 orangsaksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai
20 — 20
olArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatirteryjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan; Kaidah Fightyah sebagai berikut;Wheaol ul> isle fo X20 sw laoJls 50Artinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarikkemashlahatan; Kaidah Fightyah sebagai berikut :aarbaoll beic at Jl le elo 8 paiArtinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya,harsulah dihubungkan dengan kemashlahatan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat
12 — 7
Gila gS athe wuildall 2Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;jlawalad igh Wes ol, Male tua udArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai
15 — 13
Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pulamenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbunyi :Wlacdl w> ule rte rwleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc8 IVolo Clin U,c1a cigl sVosolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya
sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum
Dwi Retnowati Binti Pangat
14 — 7
sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:JI 55aArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlashl ls yo Jl awlaall 55Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya
:asliall bots afc 5 le playil ZafarArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai:Hal. 7 dari 9 hal Pen.0012 /Pdt.P.2018/PA.Kab.Mn . bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 137/20/VIII/1994 Tanggal 19 Juli1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo,Kabupaten Madiun, adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa nama yang tercantum dalam Kutipan AktaNikah tersebut, yaitu nama Pemohon, DWI
14 — 7
U cra cigl sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut
15 — 9
U cra cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan8dalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum
13 — 6
U cra cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum
19 — 5
kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:Sli jlArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlaall ols jo gl awlall 235Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Hal. 7 dari 11 hal Pen.0025 /Pdt.P.2018/PA.Kab.Mn .Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya
:aaloal bois atc Ul ole ployl 28 $05Artinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 58/29/V/1979, tanggal 19 Mel1979 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang,Kabupaten Madiun, adalah milik Para Pemohon; bahwa biodata Pemohon II berupa nama yang tercantum dalam KutipanAkta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon Il, SUTINI binti SAIMUN, tidaksesuai dengan nama
11 — 5
:Whaodl w> ule rte rwleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc9 IVolo Clin Uj cra cigl sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka
12 — 7
Agama IslamPendidikan Terakhir SMPPekerjaan: Tidak adaTempat tinggal Kampung Gellenge, RT/002, RW/002,Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene danKepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan seorang lakilaki yangbernama :Nama :Sudirman bin BasriTempat, tanggal lahir :Buriko, 18 Desember 1998 (22 Tahun)Agama IslamPendidikan terakhir We prio awlaoll 55>Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Soy Nola cloud aigh MaolndArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya
10 — 4
U,c1a cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974:Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum
10 — 3
U cra cigl sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut
10 — 5
U,cra cighle sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum
16 — 9
:Whacd ule Ge prio swlaoll 555Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Lap 9 IVo Lo Elis Ujcia nigh NoolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang