berikut;Bahwa Saksi bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di Kapal KMSehat GT.30 No. 1811/Ssd;Bahwa Terdakwa adalah nahkoda Kapal KM Sehat GT.30 No.1811/Ssd;Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 15.40 wibposisi + 200 Meter arah timur labuhan Kapal Pulau Mursala PerairanKabupaten Tapanuli Tengah kapal KM Sehat GT.30 No. 1811/Ssdyang dinahkodai oleh Terdakwa ditangkap oleh Petugas KepolisianSat Pol.Air Kota Sibolga;Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPl

berupa Kartu tanda penduduk Nik:1208076009890002 atas nama Renni Asmi marpaung menerangkan bahwa Renni AsmiMarpaung beralamat di Sindara raya Kel/Desa Sindar Raya Kec raya Kahean;Menimbang bahwa dari bukti P3 berupa Pencatatan Sipil Kutipan AktaPerkawinan Nomor 477.2/855/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Catatan Sipil kabupaten Simalungun menerangkan bahwa perkawinan antara ljonniAlofdin saragih dengan Renni Asmi Marpaung telah dicatatkan pada dinasKependudukan dan Catatan Sipl

7 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb.Menimbang, bahwa walaupun telah dipertimbangkan bahwa perkara inidilanjutkan dan diperiksa secara verstek/di luar hadirnya Tergugat, namunPenggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan poin 2 memohonagar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di GerejaJemaat Amahusu pada tanggal 19 September 2005 dan dicatatkan pada DinasKependudukan dan Catatan Sipl

telah menasihati Penggugat agarberfikir untuk tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapatdilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimukasiding;Menimbang, bahwa sehubungan dengan pekerjaan Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang terikat dengan ketentuan dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan pemerintah Nomir 45 Tahun1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipl

masih tertulisnama Nora dan untuk itu berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, bahwapermohonan dari Pemohon tersebut untuk merubah nama Pemohon dari nama Noramenjadi Rahmi menurut Hakim beralasan dan patut untukdikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan makasesuai dengan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,maka untuk perubahan nama tersebut Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksanayang menerbitkan akta Pencatatan Sipl

Nopember 2008 sampaidengan tanggal 22 Nopember 2008 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa Mumu Hermawan bin Achmad Hidayat pada bulanFebruari 2006 s/d bulan Juni 2006 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu laindidalam tahun 2006, bertempat di Kantor Kecamatan Cidaun, KabupatenCianjur atau setidaktidaknya pada tempattempat lain di dalam daerah hukumPengadilan Negeri Cianjur, sebagai Pegawai Negeri Sipil atau orang selainPegawai Negeri Sipl

Bahwa terkait dengan biaya anak Tergugat Rekonvensi/PemohonKonpensi sepakat merupakan tanggung TergugatRekonvensi/Pemohon Konpensi terhadap anak yang sudah ada dalampernikahan namun tentu sesuai dengan KEMAMPUAN TergugatRekonvensi/Pemohon Konpensi dan Kemampuan TergugatRekonvensi/Pemohon Konpensi adalah sebesar 500.000(lima ratusribu rupiah) mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konpensihanyalah PNS Pegawai Negeri Sipl) yang mana gajinya hanya Rp.1.100.000(satu juta seratus ribu rupiah) yang mana

pemeriksaan yang Saksi lakukan, diatas kapalperikanan SURIA TIMUR tidak terdapat alat penangkapan ikan jenis pairtrawl, yang ada adalah alat bantu penangkapan ikan berupa gardan.Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, di atas kapal dandalam palka kapal perikanan SURIA TIMUR tidak terdapat ikan hasiltangkapan.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan pelanggaran yangdilakukan oleh awak kapal perikanan SURIA TIMUR yaitu tidak terdapatsuratsurat/ dokumen perizinan perikanan seperti SIUP, SIPl

pemeriksaan yang Saksi lakukan, diatas kapal perikananSURIA TIMUR tidak terdapat alat penangkapan ikan jenis pair trawl, yangada adalah alat bantu penangkapan ikan yaitu gardan.Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, di atas kapal dandalam palka kapal perikanan SURIA TIMUR tidak terdapat ikan hasiltangkapan.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan pelanggaran yangdilakukan oleh awak kapal perikanan SURIA TIMUR yaitu tidak terdapatsuratsurat/ dokumen perizinan perikanan seperti SIUP, SIPl

SIPL MANGERA.;No. Urut 768, Tidak Bertandatangan;22)...22)23)24)25)26)27)28)29)30)31)32)33)34)35)36)37)38)39)40)41)42)43)44)45)46)47)48)Dra.Hj. MANSENG NURDWN, No. Urut 774,Guru Sertifikasi 2009;DEBORA RIFKA, SE., No.Urut 793; Staf TU SMAN 1 Walenrang;Drs. SUDIRMAN No. Urut 800, Guru Sertifikasi 2007;FATIMAH HAMMA;No. Urut 815, Pegawai SMAN 2 Wlirg;HERMAN KONTA T, No. Urut 816,Staf TU SMAN 2 Wirg;ANDAYA, S.Pd., No. Urut 823, Guru Sertifikasi 2008;NURMI No.

SIPL MANGERA.;No. Urut 768, Tidak Bertandatangan;Dra.Hj.MANSENG NURDWNN, No.Urut774,GuruSertifikasi 2009;DEBORA RIFKA,SE.No.Urut793;Staf TU SMAN 1 Walenrang;Drs. SUDIRMAN No. Urut 800, Guru Sertifikasi 2007;FATIMAH HAMMA;No. Urut 815, Pegawai SMAN 2 Wirg;HERMAN KONTA TALESAN, No.Urut 816,Staf TU SMAN 2 Wirg;ANDAYA, S.Pd., No. Urut 823, Guru Sertifikasi 2008;NURMI No. Urut 877,Guru Sertifikasi 2008;MUSTADIR, S.Pd.,No. Urut 1.064, Guru Sertifikasi 2008;ENDANG ERAWATI, No.

Berita Acara Sidang, TurunanPutusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon No:05/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Amb, tanggal 19 Mei 2015, Memori Banding dariPenuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapatbahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai telah salah menilai fakta danmenerapkan hukumnya karena para terdakwa masih melakukan penangkapanikan di perairan teritorial negara Republik Indonesia dan saat ditangkap tanggal08 Desember 2014 ternyata Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPl

telah mencoba memiliki dan / atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikandiwilayah pengeloloaan perikanan Negara Republik Indonesia dan / ataudilaut lepas yang tidak memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam pasal27 ayat 1 (setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera indonesia yang digunakan untuk melakukanpenangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan negara republikindonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki SIPl

Halteng seharusnya KM CANCER 08 yang dinahkodai olehterdakwa WINDEL SUBU menggunakan SIPl yang diterbitkan oleh DinasPenanaman Modal dana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ProvinsiMalut dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan RI Nomor 71/PERMENKP/2016 Tahun 2016 tentang jalurPenangkapan Ikan dan Penempatan alat Penagkapan ikan di WPPNRI,Bahwa KM CANCER 08 yang di nahkodai oleh terdakwa dalammelakukan kegiatan penangkapan ikan berada dalam daerahpenangkapan tidak sesuain

T3 benar adanya, danberdasarkan Pasal 311 R.bg mengatakan bahwa pengakuan yang disampaikandi depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap orang yangmengemungkakannya secara pribadi maupun lewat kuasa hukum;Menimbang, bahwa bukti T4 dan T5 surat diterbitkan oleh pejabat yangberwenang isinya dimaksudkan sebagai bukti identitas diri, maka secara formildan materil memiliki nilai pembuktian yang sempurna, oleh karenanya secarahukum dinyatakan telah terbukti Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipl

posisi titik koordinat itu atausetidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Timur,Namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP/KITABUNDANGUNDANG HUKUM ACARA PIDANA, Pengadilan NegeriSerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkapikanberbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan / atau di lautlepas, yang tidak memiliki SIPl

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipl (Gol/ II/c) dengangaji yang diterima Rp. 3.684.200,. (tiga juta enam ratus delapan puluhempat ribu dua ratus rupiah), dengan ptongan sebaai berikut : potongan BRI sebesar Rp. 1.914.900 sampai dengan tahun2019 ; potongan koperasi antor setiap bulan Rp. 1.062.500 ; potongan KSD dan KORPRI sebesar Rp. 10.200,. Jadi sisa gaji yang diterima Rp. 646.600,.2.

DARSANI M,Siselaku KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPL;(2) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulanAgustus 2015 disebuah saung di pinggir Sungai Cipeujeun Desa MuaraSanding Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut terdakwa melihat anakDisamarkanyang sedang buang air besar kemudian terdakwamenghampiri anak Disamarkan dan mengajak anak Disamarkanke saungdi pinggir sawah kemudian terdakwa membujuk anak dan menawarkanrokok suapaya anak Disamarkan mau dikulum penisnya

Fotokopi Kartu Keluarga I, tanggal 27Maret 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipl (iMM telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran MM, tanggal 17Maret 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sip QM telahdinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;6.

Keluarga atas Nama NURDIN dengan Nomor731132202060045, tidak terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipl Kota Makassar, yang terdattar dt DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah NURDIN DgMANYE dengan Nomor 731132202060045 dan yang dapat mencetakdan mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untukwarga Kota Makassar adalah hanya Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Makassar dan KTP dan Kartu keluarga tersebut bukan DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota

Haji Hajer;Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana foto dalamberkas berupa 1 (satu) unit KMN Cintah Bahari GT 6 dan 1 (satu) set PukatPurse Seine yang telah dititipbkan di Pos Mobile Polair Polda NTT di WuringMaumere. 3 (tiga) kantong plastik berwarna biru ikan campuran yang telahdimusnahkan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1(satu) lembar Foto copy Pas Kecil Nomor : HUBKOMINFO.551.3.3/252/vi/2012 Tanggal 02 Juni 2012 dan 1 (satu) Surat Ijin Penangkapan ikan(SIPl

eksplorasiperikanan;Bahwa, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiawajib memiliki SIUP, sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU RI No. 31Tahun 2004, dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikankapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapanikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan /atau laut lepas wajib memiliki SIPl