Ditemukan 609 data
1.RYAN ARDIANSYAH, SH
2.HUSNUN ARIF, SH
Terdakwa:
TAKBIR BIN H. MIDDING
266 — 33
SIPB diberikan untuk pengusahaan pertambangan batuan jenistertentu atau untuk keperluan tertentu;2. SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkankepada:a. badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa;b. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalamnegeri;c. koperasi; atau;d. perusahaan perseorangan;3. Ketentuan lebih lanjut mengenai batuan jenis tertentu atauuntuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;4.
SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan olehMenteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badanusaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanamanmodal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan, yangtelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, danfinansial;5.
SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapkegiatan perencanaan, Penambangan, Pengolahan, sertaPengangkutan dan Penjualan;7: Pemegang SIPB dapat langsung melakukan Penambangansetelah memilikidokumen perencanaan Penambangan;8. Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)terdiri atas:a. Dokumen teknis yang memuat paling sedikit informasicadangan dan rencana Penambangan; danb.
); Bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilakukan tanpadilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, kegiatanHalaman 17 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Barpenambangan dapat dilaksanakan setelan memperoleh Surat IzinPenambangan Batuan (SIPB); Bahwa pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi (IUPOP)dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) tidak dapat melakukanpenambangan diluar jenis komoditas yang tercantum didalam izin,co0.olntoh dalam izin disebutkan pasir Sungai
Surat Izin Penambangan Batuan(SIPB) jikaakan dilakukan penambangan; Bahwa yang dimaksud dengan TANPA IZIN adalah: Tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan atau Surat IzinPenambangan Batuan (SIPB) yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;atau Melakukan usaha pertambangandengan menggunakan Izin UsahaPertambangan yang telah daluarsa / tidak berlaku; atau Melakukan usaha pertambangan (melakukan eksplorasi atau OperasiProduksi) di luar
RENOL WEDI, SH
Terdakwa:
SYAFRINALDI Pgl. ERI Bin UMAR
168 — 39
Eri Bin Umar telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usahapenambangan tanpa IUP, IUPK, IPR, SIPB, UP Penjualan sebagaimanadakwaan Pasal 158 Undangundang Nomor 3 Tahun 2020 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafrinaldi Pgl.
Eri Bin Umar pada hari Rabutanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021bertempat di kelok bukit tanah klai Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan KuranjKota Padang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan usaha penambangantanpa IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUP untuk Penjualan,
Surat Izin Penambangan Batuan yang disebut SIPB adalah izin yangdiberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenistertentu atau untuk keperluan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 13 huruf a Undangundang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahanatas Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara;j.
SIPB. Izin Penugasan. Izin Pengangkutan dan Penjualan. Izin Usaha Jasa Pertambangan.
Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IUPK, IPR, SIPB,IUP untuk penjualan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangSiapa yang didalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyekhukum, dan yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yaitu SyafrinaldiPgl.
MUH. ISMET KARNAWAN, SH. MH.
Terdakwa:
MARGIONO alias ONDOL bin MARJUNET
121 — 19
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa MARGIONO Alias ONDOL Bin MARJUNET tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 (IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR,SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP, Penjualan);
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
Menyatakan Terdakwa MARGIONO Als ONDOL Bin MARJUNET terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa Izin sebagaimanadimaksud dalam pasal 35 (IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasikontrak/peryanjian, IPR,SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan,Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN ClpIUJP, IUP, Penjualan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral
Menyatakan terdakwa Margiono tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa Izin sebagaimanadimaksud dalam pasal 35 (IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasikontrak/peryanjian, IPR,SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan,IUJP, IUP, Penjualan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 35 Ayat (2) huruf c dan Ayat
sebagai berikut ;Bahwa terdakwa Margono alias Ondol bin Marjunet pada hari Selasa tanggal 19Januari 2021 pada jam 14.15 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanJanuari 2021, bertempat di bukit Dusun Ciloning Desa Karanganyar KecamatanGandrungmangu Kabupaten Cilacap atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, melakukan penambangan tanpa Izinsebagaimana dimaksud dalam pasal 35 (IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasikontrak/perjanjian, IPR,SIPB
Unsur melakukan penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35(UP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjaniian, IPR,SIPB, Izin Penugasan,Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP, Penjualan) :Menimbang, bahwa yang dimaksud penambangan adalah sebagian atau seluruhtahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yangmeliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan
Menyatakan Terdakwa MARGIONO Alias ONDOL Bin MARJUNET iersebut diatas,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukanpenambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 (IUP, IUPK, IUPKsebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR,SIPB, Izin Penugasan, IzinPengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP, Penjualan);.
41 — 356 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya Novum vide Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP ;PK 1 berupa lampiran IV Surat Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor : 0170 Tahun 2000 ;PK 1 adalah contoh Surat Izin Pengiriman Batubara (SIPB) ;SIPB ini berbeda dengan Izin Dispensasi Pengiriman Batubara (DGPB) ;Dalam Perkara ini Pemohon hanya pernah menandatangani 12 (dua belas)lembar IDPB (ada dalam berkas perkara).
Pemohon tidak pernahmenandatangani SIPB ;Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 0170 Tahun 2000,hanya mengatur pengiriman batubara legal dengan prosedur ; Pengusaha yang akan mengirim batubara telah terdaftar dan dilengkapiSKAB (Surat Keterangan Asal Batubara) yan dikeluarkan oleh KepalaKanwil Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan ;Hal. 7 dari 12 hal. Put.
yang akan mengirim batubara mengajukan permohonankepada Tim Koordinasi dengan menyebutkan jumlah ton batubara yangakan dikirim ; Tim Koordinasi menerbitkan IDPB sebagai pengganti SKAB ; Pengusaha membayar sumbangan pihak ketiga melalui BPD KalimantanSelatan dengan mendapat SBPS ; Dengan kelengkapan IDPB, SBPS, baru Tim Korrdinasi menerbitkanSIPB ;Jadi adanya IDPB belum bisa dijadikan dasar oleh pengusaha untukmengirim batubara keluar daerah Kalimantan Selatan, melainkan harusdilengkapi SBPS dan SIPB
Sedangkan kenyataannya dalam kasus iniPemohon tidak pernah menerbitkan SIPB ;Dalam putusannya Majelis Hakim Agung telah keliru dan rancu, tidak dapatmembedakan antara SIPB dengan IDPB. Dalam berkas perkara, barangbuktinya hanya 12 lembar IDPB tidak ada SIPB ;Kerancuan Mahkamah Agung tersebut terlinat dari pertimbangan hukumhalaman 10 yang berbunyi : oahwa keberatankeberatan tersebut dapatdibenarkan karena judex facti telah salah menerapkan hukum, karenaTerdakwa Drs. Firdaus Mansyori bin H.
1.NURROCHMAD ARDHIANTO, S.H
2.RASMUDASATI DAMSJIK, S.H., M.H.
3.ARIFUDIN, S.H.
4.RESKY ANDRI ANANDA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSRIN M GAPA
101 — 54
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa YUSRIN M GAPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana
Arman Lepong Bulan menanyakan kepada TerdakwaYusrin M Gapa mengenai pasir reff mengandung emas tersebut Terdakwadapat dari mana lalu saksi juga menanyakan kepada Terdakwa Yusrin MGapa apakah Terdakwa memiliki Izin dalam melakukan kegiatanpertambangan atau tidak, baik itu berupa IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izinberupa material pasir reff mengandung emas, namun saat itu Terdakwa tidakdapat menunjukkan satu pun izin yang dimaksud oleh saksi Arman LepongBulan, maka untuk itu saksi mengamankan Terdakwa yang
, maka untuk itu saksi mengamankan Terdakwa yang kemudiandiserahkan kepada Tim Penyidik Polda Sulawesi Tengah untuk di tindaklanjuti; Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Sulwaesi tengah dandiepriksa lebih lanjut yang mana saampai saat ini Terdakwa Yusrin M Gapatidak bisa menunjukkan satupun izin yang dimaksud baik berupa IUP, IUPK,IPR, SIPB atau Izin berupa material pasir reff mengandung emas, untuk ituterhadap material tambang berupa 25 (dua puluh lima) karung pasir reffmengandung emas yang
Setiap orang;2. yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atauPemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1.
Pemurnian, Pengembangan~ dan/atau Pemanfaatan,Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasaldari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salahsatu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa menampung adalah proses untuk membuattertampung Suatu barang yang mulanya terpencar.
Menyatakan Terdakwa YUSRIN M GAPA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan Mineral yangtidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, sebagaimanadalam dakwaan alternatif kesatu;2.
19 — 11
SYIFA QOLBY HIDAYAH, merupakan anak ketiga, jenis kelaminperempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 03 November 2010 sesuai denganKeterangan Kelahiran Nomor : BPT/441/SIPB/TV/2010/46 oleh bidan Efrinatanggal 04 November 2010;Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II atau ketidaktahuanPemohon I dan Pemohon II selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkankelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Kantor Dinas PencatatanSipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon
SYIFA QOLBY HIDAYAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbarutanggal 03 November 2010 sesuai dengan Keterangan Kelahiran Nomor :BPT/441/SIPB/TV/2010/46 oleh bidan Efrina tanggal 04 November 2010,adalah anak kandung ketiga dari suami istri bernama OLPI HIDAYATdengan ERNI YANTI,3.
SYIFA QOLBY HIDAYAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbarutanggal 03 November 2010 sesuai dengan Keterangan Kelahiran Nomor :BPT/441/SIPB/TV/2010/46 oleh bidan Efrina tanggal 04 November 2010,adalah anak kandung ketiga dari suami istri bernama OLPI HIDAYATdengan ERNI YANTI,4.
Foto copy Keterangan Kelahiran Nomor : BPT/441/SIPB/TV/2010/46 tanggal 04November 2010, diberi tanda P.5;6.
Fadillah Mahraini, S.H.
Terdakwa:
RONI SIANTURI alias CES bin DIDI RIDUAN
101 — 39
Menyatakan Terdakwa Roni Sianturi alias Ces bin Didi Riduan telahterbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana menampung,memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan = atau Pemurnian,Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineralyang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin yangdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa PenuntutUmum
Riduan pada hariRabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di belakang GORSahabudin Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten BangkaTengah atau setidaktidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Koba, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahandan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan,penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB
Didi Riduan membeli pasirtimah dari penambang timah yang tidak memiliki izin melakukanpenambangan mineral pasir timah dimana kegiatan penambangantersebut dilakukan diatas lahan milik Pemerintah provinsi Bangka belitungyang bukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yaitu di belakangGOR Sahabudin Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan BaruKabupaten Bangka Tengah;Bahwa kegiatan Terdakwa membeli, menampung, memanfaatkan danmengangkut mineral pasir timah yang bukan berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB
tersebut dikeluarkan (diterbitkan) dari Pemerintan Pusat dandapat didelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Provinsisesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa sesuai ketentuan undangundang a quo, perizinan yang harusdimiliki adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;Bahwa Kegiatan Usaha Pertambangan menampung, memanfaatkan,melakukan pengelolaan dan atau pemurnian, pengembangan dan ataupemanfaatan, pengangkutan, penjualan pasir timah tanpa mempunyai IUP,IPR, IUPK, IPR, SIPB
Dengan sengaja menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahandan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau izin;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
1.Selvia. G.A.Hattu, SH,MH
2.ROZALI AFIFUDIN, SH
Terdakwa:
HANDRY JUNOT TUAHATU alias GERY
208 — 52
Gudang Arang Kel.Benteng Kec.Nusaniwe Kota Ambon atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Ambon, menampung, memanfaatkan, melakukanpengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan,pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal daripemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105, perbuatan manadilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UndangUndangRI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara,menyebutkan: (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinanberusaha dari Pemerintah Pusat; (2) Perizinan berusaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian : Nomor indukberusaha, Sertifikat Standar; dan / atau Izin. (3) Izin sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf c terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasikontrak Perjanjian, IPR, SIPB
Yang Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan /atau. pemurian, pengembangan dan / atau pemanfaatan,pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidakberasal dari Pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104atau pasal 105;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Yang Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan /atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan,penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari PemegangIUP,IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau pasal 105;Menimbang, bahwa adapun sub unsur dalam unsur kedua ini bersifatalternatif yang menggambarkan tentang kualifikasi perbuatan/peran dan jenisizin yang dimiliki, sehingga apabila terpenuhi salah
atau Izinlainnya seperti Izin penugasan, Izin Pengangkutan dan penjualan, IUJP danIUP untuk penjualan bahan mineral logam jenis merkuri ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menampung,memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangandan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubarayang tidak berasal dari Pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau pasal 105telah terpenuhi pada
1.HERI SUSANTO, S.H.,M.H.
2.ANDI AMIN SYUKUR,SH.
Terdakwa:
SUPRIDENI Alias BULANG Alias PAK NENCY Anak Alm BERENG.
87 — 42
Menyatakan Terdakwa Suprideni alias Bulang alias Pak Nencyanak (Alm) Bereng, bersalah melakukan melakukan tindak pidana"Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukanPengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atauPemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubarayang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g,Pasal 104, atau Pasal 105, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 161 UndangUndang
menimbang emas yang dijual kepada Terdakwa;o 1 (satu) buah tabung gas kecil (alat membakar) yangdipergunakan Terdakwa untuk melakukan Pengolahan dan/atauPemurnian, Pengembangan mineral logam berupa emas;o Uang tunai sebesar Rp6.775.000,00 (enam juta tujuh ratustujun puluh lima ribu rupiah, yang merupakan uanghasilpenjualan emas sebelumnya; Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telahmembeli dari Saksi Oktapianus Tatang penambang tradisional yangtidak mempunyai ijin berupa : IUP, IUPK, IPR, SIPB
Bertempat diwarung milik Terdakwa yang berada di depan rumah Terdakwanamun belum sempat dilakukan penimbangan oleh Terdakwadilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, yang Harga jualemas pada saat itu sebesar Rp660.000,00 per/gram; Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 13 mei tahun2021, terdakwa telah menjual emas yang diperoleh denganmembeli dari penambang tradisional yang tidak mempunyai jinberupa : IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak Perjanjian, Izin Pengangkutan
dan Penjualan kepadaseseorang yang tidak dikenal seharga Rp700.000.00 (tujuh ratusribu rupiah) per/gram di daerah Sungai Pinyuh, KabupatenMempawah; Bahwa terdakwa melakukan Pengolahan dan/atauPemurnian,Pengembangan mineral logam berupa emas yangdiperoleh dengan cara membeli dari penambang tradisional yangtidak mempunyai IUP, IUPK, IPR, SIPB,IUPK sebagai KelanjutanOperasi Kontrak Perjanjian, Izin Pengangkutan dan Penjualandengan cara Emas yang dibeli dilakukan penimbangan kemudian dibakar dengan
Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahandan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan,Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidakberasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Fitrian Yuristiawan
Terdakwa:
MARSELINUS ASEN Alias ASEN Anak dari ATIMIN
166 — 48
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Marselinus Asen Alias Asen Anak Dari Atimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan pengolahan, pengangkutan dan penjualan Mineral yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Penambangan Batuan (SIPB) ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marselinus
Menyatakan Terdakwa MARSELINUS ASEN Als ASEN Anak dariATIMIN (Alm), telah terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana yang menampung, memanfaatkan, melakukan,pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan,pengangkutan, penjualan, mineral dan/atau batu bara yang tidak berasaldari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 161 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UURI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Capkala Kabupaten Bengkayang Kalimantan Baratatau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Bengkayang, yang menampung, memanfaatkan, melakukan,pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan,pengangkutan, penjualan, mineral dan / atau batubara yang tidak berasal daripemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin.
Dasarnya pasal 1 UndangUndang Nomor 3 tahun 2020perubahan atas UndangUndang nomor 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara ayat 1, 17 dan 19; Bahwa ahli menerangkan bahwa perbuatan seseoarang yangmenampung, memanfaatkan, melakukan, pengolahan dan/ataupemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan,penjualan, mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegangIUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin adalah sudah termasuk dalam kategorimelakukan kegiatan pertambangan, sebagaimana
Menampung, memanfaatkan, melakukan, pengolahan dan/ataupemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan,penjualan, mineral dan / atau batubara yang tidak berasal dari pemegangIUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
Menyatakan Terdakwa Marselinus Asen Alias Asen Anak Dari Atimintelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan pengolahan, pengangkutan dan penjualan Mineral yang tidakberasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin UsahaPertambangan Rakyat (IUPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)atau Izin Penambangan Batuan (SIPB) ;2.
DHANITYA PUTRA P.,S.H.
Terdakwa:
AMIRUDDIN Alias AMIR
147 — 60
Menyatakan Terdakwa Amiruddin alias Amir bersalah melakukan tindakpidana "menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atauPemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegangIUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat(3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 161 UndangUndang RI Nomor 3 Tahun 2020tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor
RPP.01.01.119.1192.01.21.100 tanggal 29 Januari2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap cairan kental, perak, normal,dengan kesimpulan yaitu parameter uji identifikasi raksa (Hg) dan hasil ujipositif; Bahwa perbuatan Terdakwa Amiruddin alias Amir mengangkut 668 kgair perak (mercury) yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IUPK,IPR, SIPB atau tanpa adanya izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 ayat (3) huruf g UndangUndang RI Nomor 3 Tahun 2020tentang Perubahan Atas UndangUndang
2021, bertempat di Pasar Baru, Dusun Rete, DesaNamlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriNamlea yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengajamemberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, menampung,memanfaatkan, melakukan Pengolahan, dan/atau Pemurnian, Pengembangandan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubarayang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IUPK, IPR, SIPB
Menampung, Memanfaatkan, Melakukan pengolahan, dan/atauPemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegangIUP, IUPK, IUPK, IPR, SIPB atau izin;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Menampung, Memanfaatkan, Melakukan pengolahan, dan/atauPemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegangIUP, IUPK, IUPK, IPR, SIPB atau izin;Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN NlaMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbermula pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITTerdakwa diminta oleh Sdr.
INDRA SEMBIRING SH
Terdakwa:
TIOPAN SIAHAAN
99 — 58
Menyatakan terdakwa TIOPAN SIAHAAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang menampung,memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan = atau Pemunrnian,Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, PenjualanMineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK,IPR, SIPB atau izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal161 dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun2009 tentang Pemberantasan Mineral dan Batubara dalam DakwaanTunggal
wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan April 2021 bertempat di Tangkahan Batu milik terdakwa yang berada diPardede Pasir, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobaatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang menampung, memanfaatkan,melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atauPemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yangtidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB
Bahwa saksi ABDI RIZKI BUTARBUTAR, saksi HENOK SIAHAAN dansaksi DONAL SUGIANTO BUTARBUTAR dalam melakukan kegiatanpertambangan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR,SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang, sehinggaterdakwa TIOPAN SIAHAAN telah menampung atau membeli batu jenispadas dari yang bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK,IPR, SIPB atau izin lainnya dari pihak yang berwenang.Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN BIgPerbuatan
Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahandan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan,pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidakberasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c danhuruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
SIPB;f. izin penugasan;g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;h. IUJP; dani.
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
HARDIZONA Bin HERMAN
132 — 32
IPR, SIPB, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikutPada hari Kamis sekira pukul 18.30 WIB terdakwa HARDIZONA BinHERMAN menghubungi saksi RIKI KURNIAWAN Bin A. TALIB denganmengatakan Ki, kalo mau jual emas ikut aku payo, kalo ikut aku tunggudijalan lalu saksi RIKI KURNIAWAN menjawab berapo hargo disitu?
IPR, SIPB atau ijin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atauPasal 105 tentang Minerba sesuai dengan keterangan MUHAMMAD NUH,ST Bin Bin H.
IPR,SIPB atau ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c danhuruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 tentang Minerba sesuai denganketerangan MUHAMMAD NUH, ST Bin Bin H.
Merangin terdakwa tidakmemiliki/dilengkapi dengan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa tidak diperbolehkan melakukankegiatan dulang dan menjual emas penambangan tanpa izin.
IPR, SIPB;3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan,dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkankarena kehendaknya sendiri;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
182 — 76
dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Basrunsyah alias Alen anak dari Kamidi terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SetiapOrang Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atauPemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara Yang tidak berasal dari pemegangIUP, IUPK, IPR, SIPB
lain yang terjadi dalam tahun 2021 bertempat di Desa Cuhai,Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengahatau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, Setiap orang yang menampung, memanfaatkan,melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atauPemanftaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara Yang tidakberasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB
Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atauPemurnian, Pegembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegangIUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat(3) huruf cdan hurufg, Pasal 104, atau Pasal 105;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untukmelaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangankhusus;IPR atau Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 10 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untukmelaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas;SIPB
SIPB;f. Izin penugasan;Izin Pengangkutan dan Penjualan;. IUJP; dani.
BAYU SETIAWAN M,SH
Terdakwa:
Renan Alias Renan Bin Hasan Alm
108 — 33
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa RENAN ALIAS RENAN BIN HASAN (alm) terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Menampung Mineral dan/atau Batubara Yang Tidak Berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB
Kapuas Hulu Prov.Kalimantan Barat, atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenangmengadilinya, yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahandanatau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau izin, perbuatan tersebut anak lakukan dengan caracarasebagai berikut :Bahwa Pada hari jumat sekira jam 06.00 wib, terdakwa berangkat
SIPB atau Izin:Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yangnampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan katahubung atau. Oleh karena bersifat alternatif, maka sudah terbukti apabilaterpenuhi salah satu alternatifnya.
Lalu apakah terdakwa menampung,memanfaatkan, melakukan Pengolahan danf atau Pemurnian, PengembanganHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ptsdan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubarayang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin?
bentuk pasir yangterdakwa bungkus dengan plastik warna putih dan terdakwa simpan didalam tasmilik terdakwa yang berwarna coklat dan terdakwa melakukan menampung(membeli) emas, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, kami berpendapatunsur menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan danf atauPemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegangIUP, IUPK, IPR, SIPB
Menyatakan Terdakwa RENAN ALIAS RENAN BIN HASAN (alm) terbuktisecara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana MenampungMineral dan/atau Batubara Yang Tidak Berasal dari Pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau Izin, sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum ;2.
YOPPY GUMALA, S.H.
Terdakwa:
ATET Anak LICUP
118 — 45
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa ATET Anak LICUP tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, melakukan pemurnian, dan penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB
Gaizka Candra di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa yang Saksi ketahui adalah telah terjadi penangkapan terhadapTerdakwa terkait Terdakwa telah menampung, memanfaatkan, melakukanpengolahan, dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau, pemanfaatan.pengangkutan, penjualan emas yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPR,IPR, SIPB atau jin;Bahwa Saksi dan rekanrekan melakukan penangkapan dan pengeledahanterhadap Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitarpukul
Herry Setia Wahyudi, S.T., M.T di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini guna menerangkansebagai Ahli di bidang pertambangan yakni tentang dugaan tindak pidanasetiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahandan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan,penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RINomor 03
Undangundang Nomor 03 Tahun 2020 tentangPerubahan atas Undang undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentangpertambangan mineral dan batu bara pada pasal 35 ayat 1, 2 dan 3, UsahaPertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha melaluipemberian Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar dan/atau izin yang terdiridari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IzinPertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB
Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atauizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g,Pasal 104, atau Pasal 105;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Menyatakan Terdakwa ATET Anak LICUP tersebut di atas telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung,melakukan pemurnian, dan penjualan mineral yang tidak berasal daripemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin PenambanganBatuan (SIPB) atau izin lainnya, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.
1.M. Agung Kurniawan, S.H., M.H.
2.Muhammad Iqbal, SH
Terdakwa:
1.Mustakim A Bin Alm. Abdullah Karim
2.Ridwan Bin Alm. Abdullah Karim
226 — 65
A Bin Alm.Abdullah Karim dan terdakwa II Ridwan Bin Alm Abdullah Karim terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baiksebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutserta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi Komoditas Mineral dan/atau batubara atauSurat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebagaimana dalam dakwaantunggal Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atasUU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan
Bahwa apabila orang / perseorangan / badan usaha melakukan kegiatanpertambangan, maka orang perseorangan / badan usaha tersebut wajibmemiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi komuditasmineral dan / atau batubara atau Surat Izin Penambangan Batuan(SIPB) sesuai dengan UndangUndang RI Nomor 03 tahun 2020 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara;3.
) sesuai dengan Undangundang RI No. 03tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara;Bahwa ahli menerangkan Apabila orang perseorangan / badan usahamelakukan kegiatan usaha pertambangan namun tidak memiliki Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi komoditas mineral dan/atau batubaraatau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang diterbitkan olehPemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi sesuai kKewenangannya dalamhal ini Gubernur Aceh melalui!
SIPB;f. izin penugasan;Izin Pengangkutan dan Penjualan;IUJP; dani.
SIPB (Surat izin penambangan batuan), adalah izin yang diberikanuntuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenistertentu atau untuk keperluan tertentu;6. izin penugasan;7. Izin Pengangkutan dan Penjualan, adalah izin usaha yang diberikankepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjualkomoditas tambang Mineral atau Batubara8.
MIRWAN DLY
18 — 8
yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor : 1221-CLT-0607201004854 tertulisGONGMA RIZKI DLYlahir pada tanggal 07 September 1996 yang di keluarkan di Padang Lawas tertanggal 07 Juli 2010 dan pada kartu keluarga Nomor : 1221042301090006 tertulisGONGMA RIZKI DLYlahir pada tanggal 07 September 1996 yang dikeluarkan di Padang Lawas pada tanggal 07 Juli 2010 diubah sesuai yang sebenarnya yaitu Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 503/0337/SIPB
Hal 1 dari 6 halaman,dikeluarkan di Padang Lawas pada tanggal 30 Desember 2016 : diubahsesuai yang sebenarnya yaitu) Surat Keterangan Kelahiran Nomor503/0337/SIPB/2019 tertulis GONGMA RIZKI DLY lahir pada tanggal 03Januari 2003 yang dikeluarkan di Desa Pagaran Mompang Kecamatan LubukBarumun pada tanggal 22 November 2019.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Sibuhuan kiranya berkenan mengeluarkan penetapansebagai berikut:1.2.3.Mengabulkan Permohonan
memperbaiki penulisantanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon yang tercantum pada AktaKelahiran Nomor : 1221CLT0607201004854 tertulis GONGMA RIZKI DLYlahir pada tanggal 07 September 1996 yang di keluarkan di Padang Lawastertanggal 07 Juli 2010 dan pada kartu keluarga Nomor : 1221042301090006tertulis GONGMA RIZKI DLY lahir pada tanggal 07 September 1996 yangdikeluarkan di Padang Lawas pada tanggal 07 Juli 2010 diubah sesuai yangsebenarnya yaitu Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 503/0337/SIPB
18 — 3
Foto copi surat ketererangan Kelahiran No.06/SIPB/YKM/2009 yangdikeluarkan oleh Bidan NURHAYATI tertanggal 08 Maret 2012 diberitanda P4 ;5. Foto copi surat ketererangan Kelahiran No.06/SIPB/YKM/2009 yangdikeluarkan oleh Bidan NURHAYATI tertanggal 23 November 2012diberi tanda P6;6.
Foto copi surat ketererangan Kelahiran No.06/SIPB/YKM/2009 yangdikeluarkan oleh Bidan NURHAYATI tertanggal 23 November 2012diberi tanda P4 ;Setelah foto copy suratsurat bukti tersebut diteliti dan dicocokkan dengan aslinya olehHakim dipersidangan serta dibubuhi materai yang cukup sehingga telah memenuhi syaratsebagai alat bukti, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini ;Menimbang, Bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas pemohon jugamengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masingmasing
1.DICKY WIRA BUANA
2.ABRINALDY ANWAR. SH.MH
Terdakwa:
LALU ROPII Als PII Bin H. LALU JALALUDIN Alm
226 — 58
Bin H.LALU JALALUDIN(Alm) bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atauPemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegangIUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, jika niat untuk itutelah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainyapelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan karena
Alm),pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 19.00 WIB atau padawaktu lain dalam tahun 2020, bertempat di bengkel terdakwa di Desa KetapingJaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lainyang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, setiaporang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atauPemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, PenjualanMineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR,SIPB
IPR, SIPB;3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaanpelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Lalu Jalaludin Alm,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPercobaan Melakukan Penjualan Mineral Yang Dilakukan Bukan DariPemegang Ijin IUP, IUPK, IPR, SIPB sebagaimana diatur dan diancamHalaman 31 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2020/PN TIkpidana dalam pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atasUU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba Jo pasal 53 KUHP, dalamDakwaan Kedua;.