Ditemukan 6350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : wakaf wakil wakir waris waktu wakid wakit wakik wakim
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 03-01-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PA Soreang Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Sor
Tanggal 18 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
18 — 5
  • SALINANPENETAPANNomor 0003/Pdt.P/2019/PA.SorZN .SNF) reDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanPenetapan dalam perkara Isbat Wakif yang diajukan oleh:PEMOHON I, Tempat Tanggal Lahir, Bandung 13 Maret 1961, Agama Islam,Pekerjaan Dosen Yayasan Dikti Pasundan, BertempatKediaman di Kabupaten Bandung, Selanjutnya disebutsebagai Pemohon I;PEMOHON Il, Tempat Tgl
    tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara MajelisHakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan PengadilanAgama Soreang dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon pada pokoknyaadalah Itsbat Wakif
Pengadilan PN BIREUEN Perdata
Register : 26-08-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PN BIREUEN Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bir
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat:
1.M. YUSUF Bin M. TAEB
2.AIYUB Bin ISMAIL
3.IBRAHIM Bin M. TAEB
4.H. MUHAMMAD Bin H. SU'UD
5.SUKIMAN Bin PUTEH
6.NAWAWI Bin NUR
Tergugat:
6.SABARLIYAH Binti H. NAJI
7.FARMIADI Bin ZULKIFLI
8.ZULBAIDI Bin ZULKIFLI
9.Kementerian Agama Pusat C.q Kementerian Agama Provinsi Aceh C.q Kementerian Agama Kabupaten Bireuen C.q Kementerian Agama Kecamatan Peusangan (KUA)
10.Pemerintah Kabupaten Bireuen C.q Bupati Bireuen C.q Camat Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen C.q Keuchiek Pulo Pineung Meunasah Dua Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen
96 — 22
  • Bila kita hubungkan antara Gugatan a quo sebagai gugatan Perdata(Privat) dengan Para Penggugat yang bertindak sebagai KepalaDesa/Geuchik dan Perangkat Gampong, maka dapat dikatagorikan jikalauPara Penggugat tidak memiliki kKewenangan menggugat, yang berhakmenggugat adalah sipemilik asal atau wakif dan atau ahli warisnya darisebidang tanah yang telah diwakafkan untuk tanah kuburan, karena telahHalaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Padt.G/2020/PN Birdikuasai oleh Gampong Pulo Pineung Meunasah
    Zulkifli Bin Ismail yangmembuat Ikrar Wakaf sebagaimana dalil Para Penggugat adalah karenakedudukannya sebagai Nadzir dan bukan Wakif dari objek tanah kuburantersebut;3.3.
    Bahwa tanah yang sudah diwakafkan oleh Wakif kepada GampongPulo Pineung Meunasah Dua sudah semestinya tanah tersebut haruslahdibuat akta wakafnya, Alm. Tgk. Zulkifli Bin Ismail pada saat itu menjabatsebagai Imam Gampong Pulo Pineung Meunasah Dua Kecamatan Jangkamaka secara ex oficio dapat bertindak sebagai Nadzir, karena jabatan itulaholehnya membuat Akta Ikrar Wakaf No. W.2/5/140 tahun 1993 tanggal 19September 1992;4.3.
    Bahwa objek terperkara, bila kita hubungkan antara wakif/ahliwarisnya dengan Nadzir tidak terdapat perbedaan pandangan darimaksud dan tujuan wakaf sehingga Perbuatan Melawan Hukum yangdisebutkan oleh Para Penggugat tidak terbukti secara menyakinkan, halini terlihat belum ada sanggahan dari keluarga pemberi wakaf/ahliwarisnya terhadap tanah wakaf. Namun bila kita hubungkan dengangugatan a quo maka dapat diambil kesimpulan jikalau Akta Ikrar WakafNo.
    StandingBahwa antara Gugatan a quo sebagai gugatan Perdata (Privat) dengan ParaPenggugat yang bertindak sebagai Kepala Desa/Geuchik dan PerangkatGampong, maka dapat dikatagorikan Para Penggugat tidak memilikikewenangan menggugat, yang berhak menggugat adalah si pemilik asal atauwakif dan atau ahli warisnya dari sebidang tanah yang telah diwakafkan untuktanah kuburan, karena telah dikuasai oleh Gampong Pulo Pineung MeunasahDua dan bukan dikuasai oleh Gampong Pante Sukon sebagaimana maksud darikeinginan wakif
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016
3040 — 1695
  • Tentang : Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syriah
  • Syaratsyarat obyek wakaf menurut pendapat ulama, antara lainadalah:1) harta yang diwakafkan harus harta yang berharga/bernilaisecara syariah (mal mutaqgawwam);2) harta yang diwakafkan harus harta yang sudah jelas danterukur (ma Tum); dan3) harta yang diwakafkan harus harta yang sudah menjadimilik penuh (milk tam) bagi wakif pada saat akad wakafdilakukan.2. Suratsurat terkait, yaitu :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-02-2008 — Upload : 14-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 K/Pdt/2007
Tanggal 6 Februari 2008 — SABARUDDIN, SE, DKK. VS. YAYASAN PERGURUAN ISLAMIYAH NURUL HUDA
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan perkembangan Yayasan PINH, tidak hanyawawasan yang luas dan komiten yang tinggi ( lumrahnya hanyaperyataan muluk dan kosong alias janji tinggal janji belaka sebelumdiangkat) sebagaimana didalihnkan dalam hukti P2, T2) namun yanglebih dibutuhkan adalah kepemimpinan yang religiuslslami, amanah,taathukum ( Lawabiding) dan aturan, bukan kepemimpinan yang trictrecord dan integriteitnya masih patut dipertanyakan), agar pengelolanlembaga keagamaan in casu, berjalan sesuai dengan amanah dankehendak Wakif
    Mansyur S, selaku Wakif /Pendiri /Bendahara Badan Pengurus PINH, tanggal 04022001,pengelolaan keuangan langsung dipegang oleh H. Husin / KetuaYayasan PINH yang operasionalnya dipegang oleh Ahda Lubis(yang juga sebagai menantu kepada H.
    No. 1279K/Pdt/2007062001 dengan serah terima jabatan tanggal 01072002, selamalebih kurang setahun, yang mana jelas diluar jangka waktukepatutan;Bahwa oleh karena Penggugat Kasasi berkenan menerimapengangkatan jabatan sebagai Bendahara Yayasan PINH, denganmaksud dan tujuan untuk menjaga mengawal kemurnian niat baikatau amanah dari orang tua Penggugat selaku Wakif/ Pendiri(oprichter ) / Bendahara Yayasan PINH in casu, agar tidakmenyimpang dari ketentuanketentuan yang tertuang di dalamStatuten Yayasan
    Mansyur S, selaku Wakif/Pendiridan juga Bendahara dari Badan Pengurus Yayasan PINH, padatanggal 04022001, sehingga perlu dilakukan penggantian pengurusantar waktu, dan hal itu telah dipenuhi sesuai dengan bukti P.1, 4 danoFBahwa terhadap anggota pengurus yang baru di angkat sebagaipengganti antar waktu tersebut, masa kepengurusannaya berlakusampai dengan tanggal 05062001, bukti P.3, P.4 dan P.5, terhadapmana in casu tidak ada dibantah oleh kedua belah pihak;Bahwa butir angka ( 3), halaman 23, awal
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 17-09-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 27-12-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5458/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg
Tanggal 4 Nopember 2014 — PENGGUGAT lawan TERGUGAT
25 — 12
  • Selaku ahliwaris dari almarhumah Saminten dalam perkawinannya denganAlm.Tarbin telah mewakafkan untuk dan atas nama Alm.SAMINTEN(wakif) atas sebidang tanah Letter C No.F.952, Persil No.141, Klas D ,Luas kurang lebih 1247 M2, terletak di kabupaten Malang, denganbatasbatas :Utara : Tanah milik Antini B.RawiSelatan : Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-08-2010 — Upload : 16-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 729 PK/Pdt/2010
Tanggal 23 Agustus 2010 — SADJURI,NH DKK ; YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SUBULUS SALAM
23 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NADHIR adalah pihak yang menerima hartabenda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkansesuai dengan peruntukannya. Sedangkan pengertianwakaf itu sendiri adalah perbuatan hukum wakif untukmemisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta bendamiliknya untuk dimanfaatkan selamanya sesuai dengankepentingannya guna keperluan ibadah dan/ataukesejahteraan umum menurut syariah.
Pengadilan PA DEPOK
Register : 16-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 14-05-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 2471/Pdt.G/2019/PA.Dpk
Tanggal 17 Desember 2019 —
267 — 229
  • Penggugat sebelumnya tidak mengetahui kalau Tergugat telah menjualtanah wakaf tersebut, baru mengetahui melalui ALAMAT dan telahdiadakan mediasi antara BPN, Penggugat dan Tergugat, namun tidakada titik temu;Penggugat menjelaskan anak NAMA sangat banyak dari ke5 isitriberjumlah lebih dari 30 orang, seharusnya Tergugat menjadikanseluruh ahli waris menyatakan setuju untuk dijual walaupun tanahsudah mejadi tanah wakaf tidak ada hubungan kepemilikan lagidengan ahli waris maupun kepada yang mewakafkan (wakif
    Sabenih sangatbanyak dari ke5 istri berjumlah lebih dari 30 orang, seharusnyaTergugat menjadikan seluruh ahli waris menyatakan setuju untuk dijualwalaupun tanah sudah mejadi tanah wakaf tidak ada hubungankepemilikan lagi dengan ahli waris maupun kepada yang mewakafkan(wakif) pada tanah a quo;Him. 8 dari 16 hlm. Put. No. 2471/Pdt.G/2019/PA.Dpk6.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 21-03-2017 — Putus : 05-05-2017 — Upload : 04-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 93/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 5 Mei 2017 — Pembanding/Tergugat : IRFAN DG. TUTU
Terbanding/Penggugat : Drs. H. MUH. NASIR WAHAB, MH
42 — 28
  • .; Bahwa Achmad Bella yang bertindak sebagai wakif dalam aktatersebut, bukanlah pemilik tanah ataupun orang yang pertamamembuka lahan dan membangun' sekolan yang kemudianpengelolaannya diambil alin oleh MI hammadiyah Tamalalang menjadisekolah Madrasah Ibtidaiyah tersebut, melainkan berdasar keterangansaksi BAKKARA DG.
    (vide Bukti T2).; Bahwa kemudian Achmad Bella yang bertindak sebagai wakif dalamAkta Wakaf, dan sesuai dengan akta wakaf tersebut (vide Bukti P4)maka tanah yang diwakafkannya adalah pada Persil 302 Cl, BUKANtanah Persil 18 DIl Kohir 55 Cl, dengan demikian jika Terbanding /Penggugat menunjuk tanah obyek sengketa sebagai obyek tanah yangdimaksud oleh Akta Pengganti Ikrar Wakaf, maka hal tersebut TIDAKBENAR, oleh karena tanah obyek sengketa berada atau terletak diatas tanah Persil 18 DIII Kohir 55 C1
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama Wakaf
Register : 25-03-2011 — Putus : 27-12-2010 — Upload : 25-03-2011
Putusan PA BOGOR Nomor PERDATA : 246/Pdt.G/2010/PA.Bgr
Tanggal 27 Desember 2010 — H. Ijudin Taufikillah selaku Ketua DKM Masjid Al Munawaroh , H. Komarudin, H. Maesaroh, H. Habibah, Hj. Diah, H, Zaeni
336 — 329
  • menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 14gugatan perkara ini, karena tidak berdasarkan hukum, salah subyek dan salah obyekhukum, sehingga menjadikan dalildalil yang tidak benar dan menyesatkan sertacenderung hanya merupakan rangkaian katakata bohong yang tidak sesuai denganfakta di lapangan, selain itu justru menunjukkan fakta di lapangan bahwa tanah yangdimaksud oleh Penggugat tersebut adalah Tanah Wakaf Mesjid Jami AlMunawaroh yang berasal dari tanah milik Hj.Arnas Binti H.Thoyib (wakif
    Jjudin selakuKetua DKM (ada hubungan saudara sepupu), demikian halnya dengan OrangTua Para Tergugat (H.Anwar) juga merupakan saudara sepupu saksi ;Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkaraini berada di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor,dengan luas 5666 M2, namun sekarang hanya tersisa 2810 M2, tercatat dalampersil 72 ;Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut diwakafkan pada tahun1938 oleh Hj.Arnas (Wakif) yang dalam hal ini adalah
    Dalamacara Wakif menyerahkan tanah wakaf kepada Penerima Wakaf ada tyab qobulantara Wakif dan Penerima Wakaf ;Bahwa setelah terjadinya penyerahan tanah wakaf tersebut ditunjuk seorangbernama Ardai untuk mengelola tanah wakaf itu dan hasilnya diberikan ke3839Masjid Parung Banteng, dan sebagian lagi untuk pengelola ;Bahwa saksi mengetahui tanah yang diwakafkan tersebut diperoleh Hj.Arnas dariwarisan kedua orang tua Hj.Arnas ;Bahwa pada waktu itu yang hadir selain Hy.Arnas dan orang tua saksidiantaranya
    Sirodj bin H.Abdullohyang mengetahui langsung proses terjadinya wakaf atas tanah tersebut, yaitu pada tahun1938 telah terjadi ikrar wakaf dari Hy.Arnas (wakif) kepada Penerima Wakaf(H.Tamim), dan mendengar langsung dari Hj.Arnas, yang mana tanah yang diwakafkanadalah milik pribadi Hj.Arnas, keterangan tersebut sesuai dengan saksi Sali bin Sairinyang mendengar langsung dari Hj.Arnas tentang wakaf tanah tersebut, diperkuat denganH.Ahmad Rivai bin H.Marjan dan Dadat Muhamad Hadiatullah bin H.M.Sirodj
    Armas pada tahun 1938 telah sesuai menurutsyariah, yaitu telah memenuhi rukun Wakaf, ada Wakif (Hj.Arnas), Penerima Wakaf(H.Tamim), Pengelola Wakaf (H.Ardai), Benda Wakaf (Sebidang tanah seluas 5.666m2), jab Kabul antara Wakif dan Penerima Wakaf, dengan demikian Wakaf yang9495dilaksanakan oleh Hj.Arnas pada tahun 1938 tersebut telah sah menurut ketentuanhukum Islam dan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P4a, P4b, P4c, P5, P6, P9,P10, P15 dan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 08-07-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 03-02-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 119/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 7 Januari 2014 — YAYASAN TA’MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA melawan KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN KREMBANGAN, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
124 — 58
  • H Harmani (sekretaris), dan3 HM Chamim Madjid (bendahara).Padahal, sebagaimana tercantum jelas dalam Ikrar Wakaf dan Surat PengesahanNadzir Nomor KM.11.03/BA.03.2 Tahun 1999 tertanggal 15 Pebruari 1999,NADZIR adalah BADAN HUKUM YAYASAN dan terdiri dari 5 dima) orangNadzir dengan argumentasi hukum sebagai berikut :a Wakif (HM Chamim Madjid) dan Nadzir (Drs. HM Sururi Murtadho)selaku Bendahara dan Ketua Yayasan.1010b Nadzir tidak hanya 3 orang, tetapi 5 orang yaitu :1 Drs.
    selanjutnya disebutObyek Sengketa I.1111810Bahwa setelah diterbitkan Obyek Sengketa I oleh Tergugat I, Tergugat IT kemudianmengeluarkan Peralihan Sertifikat Tanah Wakaf No.4 / Kelurahan KrembanganSelatan, GS tanggal 13 April 1992, selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II.Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 6 jo PeraturanPemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 5 ayat 1 untuk sahnya suatu perbuatanhukum berupa pengesahan nadzir setidaktidaknya diperlukan adanya 3 (tiga) unsuryaitu wakif
    Bahwa.......Bahwa baik wakif maupun nadzir harus pula memenuhi ketentuan hukum yangberlaku.
    HHarmani yang tidak mempunyai alas hak yang sah menurut hukum, makaPenggugat mempunyai alasan hukum yang sangat kuat untuk menyatakan bahwaunsur adanya wakif dan/ atau nadzir yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yangberlaku tidak terpenuhi dalam Obyek Sengketa I.
    Nama Wakif H.M Chamim Madjid Salinan GambarSituasi Tgl 1341992 No.302/U/1992 Luas 8.900 M2,. Nama Nadzir1. Drs. H.M. Sururi Murtadho (Ketua) 12081950. 2. Drs. H.Harmani (Sekretaris) 21081948 3. H.M. Chamin Madjid(Bendahara) 30061926 tanggal 01 Jun 1999. (photokopi dariphotokopi pengesahan tanda tangan kepala pertanahan asli);Bukti TI3: Photokopi Surat dari Drs. H. Harmani MM.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Wakaf
Putus : 30-04-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 337 K/Ag/2019
Tanggal 30 April 2019 — 1. SABTIAH BINTI SAMAN;, DKK VS 1. IBRAHIM HASYIM BIN SYECH MUHAMMAD HASYIM, DKK
382 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • alihpertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama jika pertimbangan tersebutdipandang telah tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan TinggiAgama telah cukup memberikan pertimbangan secara tepat dan benar;Bahwa alasan Pengadilan Tinggi Agama telah salah dalammenerapkan hukum pembuktian juga tidak dapat dibenarkan karenaberdasarkan bukti P.2 (wasiat) dan bukti P.13 (sertifikat wakaf) paraPenggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah tanah wakafuntuk dipergunakan sebagai tanah pekuburan ahli waris wakif
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata Tanah
Register : 28-04-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 20/PDT/2015/PT JAP
Tanggal 7 Juli 2015 — H. Nanggong, dkk. vs Hj. Rohana.
71 — 10
  • Pembanding I, maupun Saksi PETRUSPALALANGAN ;Menimbang, bahwa tanahtanah obyek HM tersebut semuanya merupakan Ex/bekastanahtanah Transmigrasi yang disediakan oleh Pemerintah sewaktu masih berada dibawahPemerintahan wilayah Kabupaten Fakfak dahulu,sedangkan Tergugat2/Pembanding 2adalah Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) membangun Masjid AL AKBAR atas Ijin dariNazhir ANDI NAJAMUDDIN (Ketua Tergugat2 BKM) berdasarkan adanya Wakaf (Videbuktisurat T.la dan TIb) tertanggal 23 Januari 2009 yang diterima dari Wakif
    Pembanding II ) ;Menimbang, bahwa bahwa selain itu dari fakta persidangan diketahui ternyata, bahwadisaat terjadinya pemberian/penyerahan Wakaf oleh Tergugat I /Pembanding I kepada Nazhirternyata Sang Nazhir ANDI NAJAMUDDIN pada saat itu sedang bertindak sebagai KetuaBadan Kesejahteraan Masjid (BKM) AlAkbar (Tergugat I/Pembanding I ), ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf menegaskan, Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dandikuasai oleh Wakif
    secara sah ;Menimbang,bahwa selain itu menurut Pasal 19 UndangUndang Nomor 41 Tahun2004 tentang wakaf tersebut menegaskan bahwa, untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf,Wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakafkepada PPAIW ;Menimbang, bahwa dengan demikian, dari pertimbangan atas dasar ketentuan pasalpasal diatas menurut Majelis Hakim di Tingkat Banding tidaklah tepat dan beralasan apabilaserahterima wakaf yang dilakukan antara TergugatI /Pembanding I dan
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-10-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sak
Tanggal 23 Januari 2020 — PERDATA SUPARDI DKK LAWAN SUWARNI DKK
153 — 58
  • Perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadagah; dani. ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf e UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan wakafadalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkandan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkanselamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya
    31 halamanmasalahmasalah lainnya yang secara nyata menyangkut Hukum Perdata danHukum Pidana diselesaikan melalui hukum acara dalam Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa wewenang Peradilan Agama yang mewilayahi tanahwakaf berkewajiban menerima dan menyelesaikan perkara tentang perwakafantanah menurut syariat Islam sebagaimana Pasal 17 Peraturan Menteri AgamaNomor 11 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik antara lain mengenai :a. wakaf, wakif
    , ikrar, nadzirdan saksi.Bahwa, kewenangan dibidang ini menyangkut sah tidaknyaperbuatan mewakafkan, yaitu yang menyangkut benda yangdiwakafkan, wakif, ikrar, saksi dan nadzir;b.
Pengadilan PA PEMALANG Perdata Agama
Register : 05-03-2018 — Putus : 23-03-2018 — Upload : 07-02-2020
Putusan PA PEMALANG Nomor 0079/Pdt.P/2018/PA.PML
Tanggal 23 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
7 — 0
  • Wakif Nur Azizah Binti Priyanto ( Pemalang,01-02-2003)

    adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

    5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91000,- ( sembilan puluh satu ribu ) ;

Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 08-07-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 377/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 25 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : ADE YOYOP Bin H. MOH. RUSDI Diwakili Oleh : BILHUDA, S.H.
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN AL MUTTAQIN BINONG
Terbanding/Tergugat II : KANTOR URUSAN AGAMA BINONG
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUBANG
133 — 113
  • Pasal 17 yaitu :Peradilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajibanmenerima dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanahmenurut syariat Islam yang antara lain mengenai : Wakaf, Wakif, NaaZzir, Ikrar dan Saksi ; Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf ); Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Penggugat melanggarKompetensi Absolut, maka Gugatan ini harus ditolak atau setidak tidaknyadinyatakan tidak dapat diterima ;Gugatan Penggugat Obscur
    No28 Tahun 1977 ;Pasal 17 yaitu :Peradilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajibanmenerima dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanahmenurut syariat Islam yang antara lain mengenai : Wakaf, Wakif, Nadzir, Ikrar dan Saksi ; Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf ); Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.Bahwa terdapat beberapa peraturan lain yang mengatur tentangperwakafan baik berbentuk peraturan perundangundangan ataupun diluarperundangundangan (ayat suci Al Quran dan fatwa
    Dan apa saja yang kamu nafkahkan, makasesungguhnya Allah mengetahuinya ;Bahwa di dalam Fatwa alLajnah No. 18494 disebutkan : tidak dapatdiperbolehkannya membatalkan wakaf ini apabila telah ditetapkansebagai wakaf pada saat hidupnya si wakif. Jika si wakif menetapkanberlakunya wakaf tersebut setelah wafatnya, hal itu dihukumi sebagaiwasiat. Dengan demikian, selama orang tersebut masih hidup, diamasih bisa mengubah wasiatnya.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 11-12-2007 — Putus : 09-04-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 65/G.TUN/2007/P.TUN.Mks
Tanggal 9 April 2008 — YAYASAN NURUL ISLAM AT-TAQWA Melawan 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR (Tergugat) 2.YAYASAN MASJID BAITURRAHMAN (Tergugat II Intervensi)
62 — 29
  • Penyerahanmesjid baru (MasjidBaiturrahman) dan lokasinyasebagai pengganti masjidlama (Masjid Babunnajah)secara formal tanggal 20Mei 1978 oleh PimpinanProyek Air Minum SulawesiSelatan, status tanahmasjid baru masihsepenuhnya milik Maddo Dg.Tutu dan belum menjadiwakaf Masjid Baiturrahman(lokasi masjid lama hanyadipindahkan ke bagian tanahbarat)~ eee eee eee eee Oleh karenaitu untuk mempertegas10kembali komitmen pemberianlokasi tanah sekolah(TK/M1) yang sekarangdikuasal oleh Yayasan NurulIslam oleh Wakif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 522 K/AG/2008
SUKKU TANDJONG; SYAHRIR bin H. MUHAMMAD DAHLAN, dkk
57 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Muhammad Dahlan dan Wakif sendiri bernama M. Said Kamaruddinmerasa tergiur dan faktor desakan ekonomi keluarga, maka tahun 2000 paraTergugat dan Il menyatakan wakaf batal artinya pemberian tanah wakafdianulir kembali, alasannya sederhana menfitnah penerima wakaf bahwawakaf tersebut berkehendak untuk dijadikan milik pribadi (H.
    hukum yangberlaku, karenanya putusannya berdasar hukum untuk dibatalkan di tingkatKasasi.Bahwa judex facti salah menerapkan ketentuan Pasal 12 dan PenjelasanPeraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, sebab perkara ini dalil danpetitumnya adalah sah atau tidak sah perbuatan pemberian wakaf berupatanah yang kini terbangun gedung SD, SMP dan SMA Datuk Ribandang,sehingga secara hukum judex facti berkompoten secara absolut memeriksadan memutuskan perkara ini.Bahwa adapun caranya Tergugat selaku ahli waris Wakif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Putus : 24-04-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 PK/Ag/2019
Tanggal 24 April 2019 — 1. H. NUR HIDAYATULLAH vs 2. PENGURUS MASJID DARUSSALAM TAMBAK OSOWILANGUN, dkk
65 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 30 PK/Ag/201910.11.12.Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat tidak pernahmenandatangani Akta Ikrar Wakaf tanah sengketa di hadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf;Menyatakan sebagai hukum Sjadili Arsyad bukan pemilik tanah sengketasehingga tidak berwenang sebagai wakif untuk mewakafkan tanah sengketakepada Tergugat II;Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat tidak sah bertindak sebagaiNazir untuk mengurus dan mengawasi tanah sengketa sebagai objek wakafdi hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 07-01-2002 — Upload : 12-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31PK/N/2001
Tanggal 7 Januari 2002 — PT. Gemawidia Statindo Komputer
60 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Muhammad Dahlan dan Wakif sendiri bernama M. Said Kamaruddinmerasa tergiur dan faktor desakan ekonomi keluarga, maka tahun 2000 paraTergugat dan Il menyatakan wakaf batal artinya pemberian tanah wakafdianulir kembali, alasannya sederhana menfitnah penerima wakaf bahwawakaf tersebut berkehendak untuk dijadikan milik pribadi (H.
    hukum yangberlaku, karenanya putusannya berdasar hukum untuk dibatalkan di tingkatKasasi.Bahwa judex facti salah menerapkan ketentuan Pasal 12 dan PenjelasanPeraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, sebab perkara ini dalil danpetitumnya adalah sah atau tidak sah perbuatan pemberian wakaf berupatanah yang kini terbangun gedung SD, SMP dan SMA Datuk Ribandang,sehingga secara hukum judex facti berkompoten secara absolut memeriksadan memutuskan perkara ini.Bahwa adapun caranya Tergugat selaku ahli waris Wakif
Pengadilan MS PROP NAD Perdata Agama Wakaf
Register : 23-11-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 10-01-2013
Putusan MS PROP NAD Nomor 101/Pdt.G/2012/MS-Aceh
Tanggal 19 Desember 2012 — PARA PEMBANDING VS TERBANDING
100 — 40
  • Pasal 17 : Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajibanmenerima dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurutSyariat Islam yang antara lain mengenai: wakaf, wakif, nadzir, ikrar dan saksi;Menimbang, bahwa sesuai dengan beberapa ketentuan diatas dapat disimpulkan beberapa hal yang antara lain:1. Pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf di tangani oleh Nadzir;2. Nadzir terdiri dari kelompok orang atau badan hukum;3.