Ditemukan 3025 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kenegaraan
Penelusuran terkait : Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-02-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 43/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 30 Agustus 2016 — Princess JANF ; REKTOR UNIVERSITAS YARSI, dkk
242 — 151
  • Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUNJKT.lbunda PENGGUGAT menyampaikan kepada Prodi/ Rektorat jika adapermasalahan agar menghubungi orang tua, untuk menghindari perasaan tidaknyaman pada diri anaknya akibat ketidakpastian masa depan studinya, sehinggamulai akhir Desember 2013 permintaan ijazah atau kesetaraan Aleveldisampaikan kepada orang tua.
Pengadilan PTUN SERANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 05-04-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 19/G/LH/2017/PTUN-SRG
Tanggal 10 Oktober 2017 — REZA GANNY, DKK MELAWAN: 1. WALIKOTA TANGERANG SELATAN 2. PT. PP PROPERTI, Tbk(Perseroan)
561 — 287
  • Jadi dalam hal ini dengandilibatkannya masyarakat dalam komisi penilai Amdal, maka keterlibatan masyarakat,pemberian informasi (transparansi) dan kesetaraan pihakpihak, koordinasi dankomunikasi sebagaimana dimaksud pasal 25, pasal 26 dan pasal 30 UU No.32 tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 12-10-2018 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 801/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Nopember 2019 — Julintari Indriyani lawan 1.HYMNE NEFOLINA seorang Agen Asuransi dari PT. Sun Life 2.PT. SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA 3.OTORITAS JASA KEUANGAN
297 — 207
  • Juga Agen harus melindungi informasi tentangdata nasabah dan bertanggung jawab sepenuhnya bahwa informasitersebut tidak disalahgunakan dan hanya untuk keperluan yangrelevan.Menggunakan Teknologi yang tepat;(10) Kesetaraan di tempat kerja;(11) Penanganan Komplain dan Penyelesaian Perselisihan;Hal. 64 dari 93 hal, Putusan Nomor : 801/PDT.G/201 8/PN.JKT.SEL,3)4)Bahwa Agen harus menghadapi secara langsung setiap kompalinatau perselisihan resmi atau tidak resmi, dan apabila terdapatmasalah masalah yang
Pengadilan PA Gedong Tataan Perdata Agama
Register : 03-01-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA Gedong Tataan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Gdt
Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 35
  • Perma tersebut menetapkan bahwa dalammengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asasasasyang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) nondiskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5)keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;Bahwa Perma tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapatkamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 05-01-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Januari 2017 — Hj. ROSNA binti SYAHIDAN
1185 — 568 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perakara ini merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Dalam putusannya, judex factie membebaskan ... [Selengkapnya]
  • Dalam Negeri Nomor 1 Tahun2013 tentang Pemberdayaan Masyarakan Melalui GerakanPemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, menyatakan sebagaiberikut:Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnyadisingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalampembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yangpengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menujuterwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada TuhanYang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehatsejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan
    Bahwa demikian, jelas bahwa unsur yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara di dalam Dakwaan Kesatu Subsidairtidak terpenuhi.Bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakangerakan nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesiayang bertujuan untuk membangun masyarakat sehingga terwujudnyakeluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri,kesetaraan dan keadilan gender serta
    Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakan MelaluiGerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,menyatakan sebagai berikut:Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasionaldalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yangpengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menujuterwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur,sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 03-02-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 699 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 3 Februari 2012 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) vs PT Karya Murni Anugerah, dkk.
114 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, keberadaan PT KaryaMurni Anugerah dan PT Karya KasihAnugerah sebagai peserta tender padapaket tender yang sama jelas bertentangandengan prinsip dasar tersebut karena telahmengurangi tingkat persaingan dalamtender dan melanggar prinsip kesetaraandalam tender;Bahwa hubungan antara peserta tender dapat menimbulkan konflikkepentingan dan melanggar prinsip kesetaraan dalam tender.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 14-10-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
2.DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H
Terdakwa:
11.H. AA Surawan Bin H. Juanedi
12.Muhammad Sofwan, SHI bin KH. abu Bakar
13.Abuy Hasbullah, S.PSI bin H. Sukardi Wijaya
14.Supendi Bin Tinggul
15.Indra Jaya, S.Pd.I Bin Muhammad Yahya
248 — 151
  • Karena kesetaraan kedudukansetiap sebab, teori ini dinamakan juga dengan teori ekuivalen. Dengandemikian, setiap sebab adalah syarat dan setiap syarat adalah sebab;Bahwa Von Buri menjelaskan bahwa serangkaian faktor, diterimasebagai causa, diambil satu faktor yang dianggap menjadi causa. Faktoritu dijadikan causa, karena faktor itu dianggap paling berpengaruh atasterjadinya akibat (terjadinya delik).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 09-08-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 908/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Nopember 2018 — IDI ERIK EDIANTO
250 — 97
  • keduanya berdiri sejajar, namum didalam berbagaiketentuan yang lain kedua unsur tersebut dipisahkan, sedangkan di dalampenjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasaannya ;Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksionaldalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna danmaksud tertentu, karena pembuat Undangundang telah dengan sengajaHalaman 78 dari 92 Putusan Nomor 908 /Pid.B/2018/PN.Jkt.Pstmenggunakan kata sambung dan, untuk menegaskan ada kesetaraan
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama
Register : 12-07-2017 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PA MATARAM Nomor 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat:
Tergugat
98 — 49
  • Bahwa dalam kenyataannya, sekarang ini perempuan bukan hanyamenjadi penjaga rumah, tetapi sudah banyak yang bekerja dan hasilpekerjaannya itu mempunyai nilai tersendiri dalam pembinaan rumahtangga, oleh karena itu, tergugat mengharapkan bahkan kalau bolehdikatakan meminta tolong agar majelis hakim mempertimbangkan hakhak perempuan (istri) yang bekerja secara produktif sementara suamtidak bekerja, dalam kaitannya dengan kesetaraan gender.Hal. 87 dari 112 hal. Put.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 10-07-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn
Tanggal 9 Januari 2019 — Penggugat:
1.JOSEP GULTOM
2.BAIJO GULTOM
3.PARGAULAN SINAGA
4.DASLON SAMOSIR
5.JOHANNES SAMOSIR
Tergugat:
1.YAYASAN PERGURUAN KATOLIK SANTO YOSEPH MEDAN
2.YAYASAN PUTRI HATI KUDUS
54 — 17
  • . : 171/PdtSusPHI/2018/PN.MdnMenimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) UU No. 14Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditegaskan :Perjanjian kerja atau kesepakatankerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru dengan penyelenggaranpendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syaratsyarat kerja serta hak dankewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kersejawatan berdasarkanperaturan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P1A, bahwa Penggugat telah
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 01-12-2020 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 136/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 31 Maret 2021 — Penggugat:
PT. KRAKATAU SANDANG UTAMA REKSA
Tergugat:
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA BARAT
349 — 364
  • Kondisi seperti itu, Semakin mempertegas sifatotoritarianisme kekuasaan yang sangat bertentangan dengan hakikatutama upaya administratif yaitu perlindungan hukum kepadamasyarakat, karena tidak diberikan ruang untuk menempuh upayapenyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan prinsip kesetaraan;8.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Masri Mansoer, M. Ag.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
640 — 984
  • Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRGWakil Rektor Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dandiberhentikan oleh Rektor.Serta dengan pertimbangan Pasal 2 UU 5/2014, yang berbunyi:Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan padaasas:a. kepastian hukum;b. profesionalitas;Cc. proporsioanalitas;d. keterpaduan;e. delegasi;f. netralitas;g. akuntabilitas;h. efektif dan efsisien;~~,keterbukaan;J nondiskriminatif;k. persatuan dan kesatuan;. keadilan dan kesetaraan; danm. kesejahteraan.Tergugat mengeluarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 P/HUM/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — 1. PT. MADA WIKRI TUNGGAL., 2. PT. FUTABA INDUSTRIAL INDONESIA., 3. PT. KYODO YUSHI LUBRICANTS TP INDONESIA., 4. PT. JX NIPPON OIL & ENERGY LUBRICANTS INDONESIA., 5. PT. MMC METAL FABRICATION., 6. PT. SARNAGRIYA LESTARI KERAMIK., 7. PT. SHEI TAI INDONESIA., 8. PT. KAWASHIMA ENGINEERING PLASTIC INDONESIA VS BUPATI BEKASI;
340 — 2420 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon berwenang upaya pengawasan dan pendataansebagai upaya menjalankan kewenangan Termohon agarmemberikan hasilguna dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016merupakan pelaksanaan pemerintahan konkuren dari KabupatenBekasi yang mana sesuai Prinsip PenyelenggaraanKetenagakerjaan dengan menjunjung tinggi norma sosial dan nilalbudaya sebagai pengejewantahan dari konsep hidup dalamkesimbangan hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh,prinsip menunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya,kesetaraan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-06-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN YYK
Tanggal 12 Oktober 2016 —
152 — 175
  • KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggotaanggotanya secarasukarela, demokratis,partisipatif, transparan dan kesetaraan; aN. Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yangditetapkan sendiri oleh LKM/Masyarakat; o1 . Jumlah anggota KSM minimal 5 orang;Oo. Jumlah anggota KSM minimal 30% perempuan; 7. .... OSt. Kriteria Kelayakan Anggota KSM :1. Anggota KSM adalah warga masyarakat dan memiliki kartutandapenduduk (KTP) setempat; 2.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN
Register : 03-06-2010 — Putus : 30-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 23/G/2010/PTUNBJM
Tanggal 30 Nopember 2010 —
216 — 95
  • kontraktordengan surat tanggal 20 Juni 2000 dimana 2 = tahunkemudian tahun 2001 kontraktor tersebut mengirimkansurat yang membatalkan suratnya tahun 2000 tentangpenciutan wilayahnya, maka pendapat ahli tentang kapanberlaku efektif pelepasan hak tersebut adalah sebagaiberikut* Harus dipahami dulu bahwa siapapun yangberkompetensi menjadi pihak dalam perjanjiantersebut yang terdiri dari perorangan / badan hukumswasta dari satu pihak dan dipihak lain adalah BadanHukum maka harus diperhatikan adanya kesetaraan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
249 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • enforcedsebuah. sistem hukum = yang jelas (kecil kemungkinan untukdisalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan.Kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of law, yang di dalamnyamengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;Bahwa kepastian hukum atau /ega/ certainty dalam tradisi klasik the rule oflaw menurut pendapat dari Friedrrich von Hayek adalah salah satu atribututama dari the rule of law, selain dua atribut lainnya, yakni atribut berlakuumum (generality), dan atribut kesetaraan
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 27-03-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
1.RINAN bin GANENG
2.RIMAN
3.RIMAH binti GANENG
4.MARTAN
5.MARDIAH binti GANENG
6.NENGSIH
Tergugat:
1.PT. Pembangkitan Jawa Bali di Kabupaten Bekasi
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
3.PT. Perusahaan Listrik Negara
Turut Tergugat:
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
117 — 86
  • Berdasarkan Pasal 1 angka 10 PeraturanPresiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanKepentingan Umum yang dimaksud dengan Musyawarah adalah kegiatan yangmengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerimapendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk danbesarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatanpengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yangmempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan bendabenda
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2013 — Putus : 15-11-2013 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 34/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 15 Nopember 2013 — Pembanding/Terdakwa : Dra. Hj. NYIMAS SUKAESIH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Rinaldi Umar, SH
77 — 25
  • (Fairness)Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hakhak stekeholder yang timbulberdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa terdakwa Dra. Hj.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2011 — Putus : 10-11-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 4/PID.SUS/2011/PN.MTR
Tanggal 10 Nopember 2011 — - ABDUL KADIR
68 — 22
  • Lombok Utara sejak Kabupaten Lombok utara dimekarkansampai dengan tanggal 12 Pebruari 2011 yang kemudian saksi dilantik menjadiSekertaris DIKBUDPORA Kabupaten Lombok Utara ;37PUTUSAN : ABDUL KADIRBahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan luar sekolahPemuda dan Olahraga, terdakwa menjabat sebagai bendahara umum pengeluaran;Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Bidang Pendidikan luar sekolah Pemuda danOlahraga adalah memantau dan mengawasi PKBM dan PAUD serta melaksanakanujian kesetaraan
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 01-10-2020 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 4 Oktober 2019 — - Pengugat PT Freeport Indonesia - Tergugat Kuwat Nurcahyo Hindro Wibowo, Dkk
379 — 1466
  • atas;Bahwa perouatan Penggugat yang meniadakan hakhak dan pekerja yangterkena kebijakan furlough atau berstatus dibebaskan dari kewajlban kerjanyamenunjukkan adanya keputusan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dalamPasal 2, Konvensi mengenai diskriminasi pekerjaan dan jabatan tahun 1958;setiap anggota yang melaksanakan konvensi ini peru berupaya untukmenetapkan dan mencan suatu kebijakan nasional yang bertujuan untukmempromosikan, melalui cara yang sesuai dengan keadaan dan kebiasannasional, kesetaraan