Penggugat Ill (Aidi) mendapat SPI pada bulan Januari 2015, SPlIl padabulan, SPIll pada bulan Pebruari 2015.Bahwa jika dilihat dan diteliti masa kerja para pengguat sudah lebih dari 20an lamanta, tapi mengapa baru sekarang (ic. ditahun 2014) mendapat suratperingatan dan selanjutnya di PHK ; 200 see nne noe noneBahwa dengan masa kerja para Penggugat yang telah begitu lama dan telahteruji loyalitas dan kepatuhannya kepada Tergugat, mengapa ketikadimutasikan pada bagian sampah (bagian yang sangat ringan

deg ill ae olill GA Leyes cat Ibasl aalb Kalb Lg ced OF grlillpres Leghliel Gy Spill algo deeArtinya: Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkanketerangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan darisuami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sangguplagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanyasudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannyadengan talak bain.

Alasanhukumnya sebagai berikut :18.1.Penggugat melakukan PHK karena permintaan Tergugat;18.2.Sebelum melakukan PHK, Penggugat justru menerbitkan SuratPeningkatan SP Ill agar Tergugat tidak mengalami PHK meskipunyang bersangkutan melakukan pelanggaran pada masa berlaku SPIll yang sedang dijalaninya;18.3.Tergugat dengan sengaja dan atas kehendaknya sendiri tidakmemiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan kerja;18.4.

Faktanya, berdasarkan Surat Peringatan I No. 001/SP/2784/0214 tertanggal 20 Februari 2014; Surat Peringatan II No. 002/SP/2784/0414 tertanggal O01 April 2014; dan Surat Peringatan III No. 009/SPIll/2784/0514 tertanggal 09 Mei 2014 yang disampaikan oleh Tergugat I kepadaPara Penggugat, senyatanya Para Penggugat telah mengetahui secara pasti berapakewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh Para Penggugat kepadaTergugat I, namun tidak ada itikad baik dari Para Penggugat untuk melaksanakankewajibannya

Bahwa didalam17lahan, yang menjadi objek tidak ada lahan/tanah yang digambarkan olehPenggugat.Bahwa Tergugat Il bukan merupakan pihak dalam Perjanjian PerjanjianKerjasama Pengolahan lahan pertanian didesa suka agung mesuji D SPIll D yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Haryantodan kawankawan.Hal yang dikemukakandalampoin 3diatasdapatmenjawabbeberapahalterhadappositaPenggugat, yaitu :4. Bahwa subjek dari perkara aquo adalah warga masyarakat.

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Kepala Desa Mesuji D SPIll Kecamatan Way Serdang Kabupaten Lampung Utara periode1988 1996 dan periode kedua tahun 1999 2008 setelahpemekaran wilayah menjadi Desa Suka Agung Kecamatan WaySerdang Kabupaten Mesuji akan tetapi dalam surat kuasanyabertindak atas nama diri sendiri dan apa yang menjadi dasar ataulegitimasi Penggugat serta dalam kapasitas apa menanda tangaiperjanjian kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa SukaAgung Mesuji antara masyarakat desa dangan

., tertanggal 1 Mei 2008 (bukti P7 = T13) yang menyatakan bahwapegaval yang terputus hubungan kernanya oleh karena dikenakan sanksiperusahaan atau mengundaurkan diri dalam periode sanksi SP II,SPIll, skorsing ataudalam proses PHK , dapat dipertimbangkan untuk membeli kendaraan COP apabilamasa COP sudah berjalan minimal 2 (dua) tahun dan dengan harga sebesar nilaipasar/nilai appraisal kendaraan COP tersebut.

Hasibuan selaku PengurusSerikat Pekerja DAMIRA datang memenuhi panggilan Tergugat tersebutnamun kehadiran Penggugat memenuhi panggilan Tergugat bukandipekerjakan seperti isi surat tersebut melainkan diminta untukmenandatangani Surat Peringatan Ill (SP m) Nomor 008/SgeDMS/III/2016tanggai 8 Maret 2016 akan tetapi Penggugat dan Penggugat II menolakmenandatangani SPIII tersebut;Bahwa setelah Penggugat mendapat Surat SPIll dari Tergugat padatanggal 10 Maret 2016, kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusanberakhirnya

Putusan Nomor 560 K/TUN/201722.23.24.Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012,Perpres Nomor 71/2012, Perguob DKI Nomor 163 Tahun 2012,Kepgub DKI Nomor 2181 Tahun 2014, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (yaitu asas kepastian hukum, asasketerbukaan, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas);Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (SPIll) untuk melaksanakan Program Normalisasi Kali Ciliwung.

Bahwa mengingat lokasi Objek Sengketa Tata Usaha Negara (SPIll) sama dengan lokasi yang ditentukan dalam peta bidang ProyekNormalisasi Sungai Ciliwung berdasarkan Pergub DKI Nomor 163Tahun 2012 jo. Kepgub DKI Nomor 2181 Tahun 2014 yang telahdaluarsa. Namun Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalammenerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (SP il)Halaman 70 dari 149 halaman.

Putusan Nomor 560 K/TUN/2017dan melindungi hak asasi Para Pemohon Kasasi/ParaTerbanding/Para Penggugat;Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak terbukadalam menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (SPIll). Adapun alasan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugatadalah Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ParaPenggugat diduga telah melanggar Perda Tibum.

Dalam hal ini Termohon Kasasi/Pembanding/T ergugatdalam mengeluarkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (SPIll) telah membedakan Para Pemohon Kasasi/ParaTerbanding/Para Penggugat berdasarkan golongan denganwarga negara lainnya. Termohon Kasasi/Pembanding/T ergugattelah melakukan diskriminasi terhadap Para PemohonKasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dengan tidakmemperhatikan aspirasi Para Pemohon Kasasi/ParaTerbanding/Para Penggugat.

anakdikarenakan ikatan batin antara anak dengan ibu lebih kuat dan sentuhan tangankeibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhanmentalitas anak secara lebih baik bila dibandingkan anak diasuh oleh ayah.Bahwa ketentuan tersebut berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmaddan Abu Daud, sebagal berikut:wl QE Ausll Ws SooLtul IS 23 35. d55 Wisaul SE ma oy 9 58E sitd5 5 2061589 SR, 9 OEJgty Li 2IL5 81581 Sl 1 8E yf abl a2 05s bEEli J wiis dey I wiki o call 5 val4 i Sl sisls spill

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 68mempertimbangkan "berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur ketentuan mengenai masaberlaku setiap Surat Peringatan adalah paling lama 6 (enam) bulan,Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat setelah mendapat SPIll, jika dalam tenggang wakitu 6 (enam) bulan tidak membuatkesalahan,maka tidak dapat dikenai sanksi Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Para Tergugat;Bahwa apabila melihat pertimbangan di

Penggugat akan membicarakan permintaan Tergugat di tingkatmanajemen dan keputusannya akan diberitahukan kepada Tergugatsegera;Halaman 4 dari 29 halaman Putusan No 1/Pdt.susPHI/2020/PN Jap14.15.16.17.18.Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (5) huruf(a) dan (f) Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIll tahun20182020, sebagai bagian dari pembinaan, pada tanggal 26 Maret 2019Tergugat dikenai sanksi surat peringatan ketiga (SPIll);Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 Penggugat

Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diberikankepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbarengandengan SuratPeringatan Ill (SPIll). Jelas halinibertentangan denganUndangUndang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 161 ayat (1) dan (2)Tentang Ketenagakerjaan.

Nomor 34/Pdt.SusPHI/2019/PN Sby> Surat skorsing tersebut dibuat dan diberikan bersamaan dengan SPIll, dibuat tanpa ada klarifikasi dan dasar hukum, serta alasannyahanya sepihak dan terkesan mengaadaada;> Alasan surat skorsing tersebut karena penggugatdianggap telahmenerima surat peringatan (SP III), tidak disiplin, absensi, padahalsudah jelas SP Ill tersebut dibuat bersamaan dengan surat skorsing,padahal di dalam surat peringatan (SP) III tersebut menyebutkan :*setelah saudara diberikan peringatan

Surat Peringatan Ill tanggal 11 Maret 2014, kepada PENGGUGAT (SPIll) yang berdasarkan tanda terima SP III diterima oleh PENGGUGAT ;c. Pengumuman Pertama Lelang Hak Tanggungan Nomor : 318/BTPNMUR/SBW/0714 tertanggal 22 Juli 2014 (Pengumuman PertamaLelang Hak Tanggungan) ; d. Pengumuman Kedua Lelang Hak Tanggungan Nomor : 319/BTPNMUR/7302/VIII/2014 tertanggal 6 Agustus 2014 (PengumumanKedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan) ; e.

tidak pernah mencapai Target di Deli Tuadan pada tanggal 5 Januari 2016 Penggugat dikenai Sanksi Surat Peringatan II(SP II) (vide bukti T13);Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T9 mengenai lembar kehadiranPenggugat jarang mengisi absensi sehingga pimpinan menilai kinerjanya tidaktercapai disebabkan oleh disiplin kerja yang rendah dan karena Penggugat tidakdapat memperbaiki dan memenuhi pecapaian kinerja sesuai target yangditetapkan oleh tergugat maka Penggugat dikenai sanksi Surat Peringatan Ill (SPIll

VII/2018 tanggal 13Juli 2018 menindaklanjuti SP dan SPIl terdahulu ditemukan kembali pada tanggal10 Juli 2018 di Blok C2A yaitu memanen buah mentah sebanyak 29 tandan danHalaman 23 dari 31 hal Putusan Nomor 23/Padt.SusPHI/2019/PN Pbrdisebutkan namanama anggota Penggugat yang memanen buah mentah yaitu :ANDI delapan tandan, RIDHO AFRIZA delapan tandan, SUNAR tiga tandan,DARWIN LUBIS dua tandan, RUDIANTO satu tandan dan MUKHLIS Suhendratujuh tandan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti SPIl, SPIl dan SPIll

MamujuJalan Baras SPIll yang dilaksanakan oleh CV. Buana Raya dengannilai kontrak Rp. 725.000.000,tambahan berupa Sertifikat SHM No.dengan jaminan260 SU 305/1996Pemilik Amran seluas 10.000 WM? terletak di DesaPedanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara,Sertifikat SHM No. 499 SU 544/1996 Pemilik AmaqMawardi, Sertifikat SHM No. 366 SU 411/1996Pemilik Suryadi seluas 10.000 M? terletak di DesaPedanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;38) CV.

MamujuUtara Nomor : 0140/SK/III/DPU/2007 tanggal 29 Maret2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Baras SPIll yang dilaksanakan oleh CV. Buana Raya dengannilai kontrak Rp. 725.000.000, dengan jaminantambahan berupa Sertifikat SHMNo. 260 SU 305/1996Pemilik Amran seluas 10.000 M? terletak di DesaPedanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara,Sertifikat SHM No. 499 SU 544/1996 Pemilik AmaqMawardi, Sertifikat SHM No. 366 SU 411/1996Pemilik Suryadi seluas 10.000 M? terletak di DesaPedanda II, Kec.

dibayar, kamu harus mau~ membuat surat pernyataandahulu ;Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016, Penggugat datang kembali untukbekerja seperti biasanya, namun Penggugat sudah tidakdiperkenankan bekerja lagi karena Bapak Julkhairi sebagai HRD,memberikan surat kepada Penggugat dengan nomor: 035/KL.CL.MDN/HRD/S.Pemb/II/2016 tertanggal 10 Maret 2016 perihal :surat pemberitahuan habis kontrak ;Bahwa sampai saat ini Penggugat belum pernah melakukankesalahan dalam bentuk apapun (peringatan lisan, SP , SP Il, dan SPIll

(1) dan Ayat (2)UU No. 13 Tahun 2003 dan bertentangan dengan peraturanperundangundangan tentang ketenagakerjaan RI iainnyasebagaimana yang disebutkan pada angka 1 (satu) mulai darihalaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 11 (sebelas) tersebut diatas, sehingga secara hukum Judex Facti Tingkat Pertama haruslahdinyatakan batal Demi Hukum;Terbukti bahwa Majelis Hakim tidak menghadirkan bukti tentangPelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi yang berdampakkepada dikenakan sanksi berupa SPI, SP Il, SPIll

Lalu Tergugat II jugaberpikir, bila dilakukan eksisi untuk frozen section, itu juga dapatberisiko terjadi spill, Karena dinding kista yang tampak rapuh, danakan memperburuk staging tumor.Bahwa Tergugat II sempat mempertimbangkan apakah mau menutupkembali sajaperut Penggugat.Bahwa Tergugat II memutuskan untuk menggangkat kedua kista danovarium, yang berhasil diangkat utuh in toto, omentektomi danappendektomi, dengan pertimbangan apabila tidak diangkat akanmembahayakan keselamatan jiwa Penggugat dan

Lalu TergugatI juga berpikir, bila dilakukan eksisi untuk frozen section, itu jugadapat berisiko terjadi spill, karena dinding kista yang tampakrapuh, dan akan memperburuk staging tumor. Bahwa Tergugat Il sempat mempertimbangkan apakah maumenutup kembali sajaperut Penggugat."

Lalu TergugatIl juga berpikir, bila dilakukan eksisi untuk frozen section, itu jugadapat berisiko terjadi spill, Karena dinding kista yang tampakrapuh, dan akan memperburuk staging tumor. Bahwa Tergugat II memutuskan untuk menggangkat kedua kistadan ovarium, yang berhasil diangkat utuh in toto, omentektomidan appendektomi, dengan pertimbangan apabila tidakdiangkat akan membahayakan keselamatan jiwa Penggugatatau berpotensi' terjadinya kecacatan dalam tubuhPenggugat.