Ditemukan 2970 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-01-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 7 Januari 2015 — JOHANNIS R. DETHAN VS PT. VICO INDONESIA, DKK
82 — 540 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 540 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti tidak cukup mempertimbangkan peristiwaperistiwa dan fakta yangditunjukkan melalui bukti dan keterangan sebagaimana dimuat dalam SuratBukti Awal sebanyak 33 halaman dari Pemohon Kasasi/Penggugat yaitukhususnya pada bukti P5, bukti P6 dan bukti P11 yang isinya juga telahdiuraikan dengan baik dan jelas dalam surat gugatan, yaitu pada butir 3, 4,5, 6,7, 8,9, 10, 11 dan yang telah dibacakan dimuka sidang dan didengar baik olehJudex Facti maupun para peserta/hadirin dari sidang yang dipimpin
Putus : 07-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
91 — 326 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 326 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukHalaman 69 dari 98 halaman Putusan Nomor 1017 B/PK/PJK/2016mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Putus : 07-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1763/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
62 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 642/B/PK/PJK/2016umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atassuratdakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan di sidang;Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kataharus pada kalimat Musyawarah Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan di sidang.
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 79/ B /PK/PJK/2016umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atassuratdakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan di sidang,Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kataharus pada kalimat Musyawarah Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan di sidang.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasitersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukumacara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3)dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang. 4) Musyawarah tersebut pada ayat
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
86 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruanatas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Putus : 18-08-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1388 K/Pid/.Sus/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 —
78 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi hal itu tidak dilakukan dalam mengambilputusan a quo sehingga putusan harus dinyatakan telah diambildengan tidak memenuhi penerapan hukum pembuktian yang berlaku ;Bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP menyatakanbahwa:Ayat (3) : Sesudah Hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah Terdakwa, Saksi, Penasihat Hukum,Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang ;Ayat (4): Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 278/B/PK/PJK/2016pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Putus : 17-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acara pidanasebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAPsebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambilkeputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa,saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangsidang.4.
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruanatas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 766/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
102 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1026/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA, vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu. musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruanatas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu. musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang siding;4.
Upload : 17-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/PID.SUS/2010 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Drs. H. Agus Muharam
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambilkeputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa,saksi, Penasehat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkanruangan sidang ;2. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaandan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang ;Alasanalasan Terdakwa :A.
Putus : 29-04-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013 Tanggal 29 April 2014 — FACHRUDIN YASIN, DK
480 — 892 — Berkekuatan Hukum Tetap
480 — 892 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambilkeputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa,saksi, penasihat hukum,penutut umum dan hadirin meninggalkan ruangsiding.4.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2016pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 643 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
41 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruanatas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Putus : 30-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Maret 2016 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
38 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 156 B/PK/PJK/2016Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.