Ditemukan 3028 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kenegaraan
Penelusuran terkait : Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 06-06-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 27-10-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb
Tanggal 6 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.PAHMI, S.H., M. H
2.Angger Pratomo, SH
Terdakwa:
1.ISKANDAR ZULKARNAEN Alias NANDAN Bin ZULKARNAINI
2.IMAN PURWANTORO Bin DOERAJAK
3.MUHAMMAD YUHENDI BUYUNG Bin AMINUDIN
231 — 0
  • Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi Tahap II Tahun 2020;
  • 1 (satu) rangkap surat nomor : 800/045/KP/DISPERKIM/2019 tentang Permohonan Baseline Survey Program Hibah sAIIg II;
  • 1 (satu) rangkap Spesifikasi Teknis Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terspusat (SPALD-T);
  • 1 (satu) rangkap Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bidang Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019;
  • 1 (satu) berkas Nomor : 3840/DISPERKIM/2019 tentang Pernyataan Komitmen Kesetaraan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 02-04-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
PT. Abadi Adimulia
Tergugat:
1.PT. Unilever Indonesia, Tbk
2.Unilever Asia Private Limited
434 — 107
  • Kewajaran dan Kesetaraan (Fairnes and Equality), dimanaperusahaan harus selalu. memperhatikan kepentinganpemegang saham dan pemangku kepentingan lainnyaberdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.Bahwa lebih lanjut KNKG secara lebih khusus mengeluarkan pedomanperilaku. bagi perusahaan khususnya organ perusahaan dalammenerapkan etika bisnis, dimana pedoman etika bisnis tersebut akanmenjadi acuan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan usahatermasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan.29.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 03-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ZULKIFLI EDDY Als PAK ITAM Bin M. YUNUS ALI. Alm
147 — 43
  • Peserta didik jalur non pormal atau in pormal dapat diterima di SMPsederajat pada awal kelas VII dengan memenuhi persyaratan lulusHalaman 45 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusTpk/2019/PN.Pbrujian kesetaraan paket A dan tes kelayakan dan penempatan yangdiselenggarakan oleh SMP sederajat bersangkutan.j.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-05-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 17/PID.SUS/2013/PN.TIP.SMG
Tanggal 3 Mei 2013 — AGUNG ROFIANTO
60 — 20
  • Kriteria kelayakan KSM.1.KSM telah terbentuk dan anggotanya adalah wargamiskin yang tercantum dalam daftar PS2(Pemetaanswadaya)daftar warga miskin yang dipetakan sendirioleh BKM.KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluangusaha dan kesempatn kerja serta peningkatanpendapatan masyarakat miskin dan kekuatan modalsosial;KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggotaanggotanya sekara sukarela. demokratis.pertisipatif.transparan dan kesetaraan;Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin. sesuaikriteria
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 24-01-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ZAHRI AENIWATI , SH
Terdakwa:
Hj. WINDI HIQMA ARDANI,S.H., Mkn. BINTI SYAICHUDIN RASYID
671 — 244
  • bagaimana kemudian halhalyang bersifat administratif itu contohnya ketika usahaan ini akanmenjalankan proses administrasi ada perangkat yang perludipersiapkan oleh pemerintah sehingga ini menjadi suatu kendalaTenaga Kerja Indonesia tidak bisa menjalankan atau melaksanakanadministrasi ketika ada problem bagaimana posisi perusahaanyang sebagai pelaksana penyalur tenaga kerja, Dalam UU inipenempatan dan konversi calon TKI/ TKI harus berasaskanketerpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial,kesetaraan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-04-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
5.YASSER SAMAHATI, SH
6.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL GAFUR LAITUPA, S.SiT
198 — 132
  • NILA PENGGANTIAN WAJARNilai Penggantian Wajar adalah nilai untuk kepentingan pemilik yangdidasarkan kepada kesetaraan dengan Nilai Pasar atas suatu properti,dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non fisik yangdiakibatkan adanya pengambilalihan hak atas properti dimaksud." (SPI1023.10)Nilai Penggantian Wajar diartikan sama dengan Nilai Ganti Rugisebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 tahun 2012. Penilaian untukkeperluan Ganti Rugi meliputi:1.
    Dasar penilaian yang kami gunakan adalah NilaiPenggantian Wajar yang didasarkan pada kesetaraan dengan Nilai Pasardan kepentingan pemilik,kKepentingan pemilik (value to the owner) dapatdiartikan manfaat ekonomi yang berasal dari penugasan atau kepemilikandari suatu properti.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-03-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 2 Maret 2016 — Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM bin ARDIN
71 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 172 PK/Pid.Sus/2015e Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya ;Membebankan biaya perkara dalam semua tingkatan peradilankepada Negara ;Majelis Hakim Agung Yang MuliaBahwa saat ini Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatantentang adanya hukuman yang sangatlah diskriminasi terhadap Terdakwauntuk itu Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis HakimAgung Yang Mulia untuk memberikan kesetaraan hukuman kepadaTerdakwa Ir.
Pengadilan PN PALEMBANG
Putus : 16-07-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor Nomor : 188/ Pdt.G/ 2012.PN.PLG
Tanggal 16 Juli 2013 —
115 — 16
  • Dengan demikian Tergugat telah mengabaikan prinsip kesetaraan dalampenentuan harga lelang. Bahwa atas perbuatan secara sepihak yang dilakukan olehTergugat tersebut, adalah merupakan suatu tindakan yang dapat dikatagorikan sebagaiperbuatan melawan hokum ;5.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-01-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 188/ Pdt.G/ 2012 /PN.PLG
Tanggal 16 Juli 2013 — 1. Direktur CV Tanjung Jaya Lestari ; 2. Direktur PT Kharisma Buana Raya ; 3. Direktur PT. Karya Agro Lestari ; 4. Direktur PT Citra Agro Lestari. atau yang tergabung dalam CV. Tanjung Jaya Lestari (Group), yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan : PT. Bank BNI (Persero) Tbk, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat
106 — 19
  • Dengan demikian Tergugat telah mengabaikan prinsip kesetaraan dalampenentuan harga lelang. Bahwa atas perbuatan secara sepihak yang dilakukan olehTergugat tersebut, adalah merupakan suatu tindakan yang dapat dikatagorikan sebagaiperbuatan melawan hokum ;5.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-08-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 21-03-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 146/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
1.Hj. MASNIARI TAMBUNAN
2.KARISA PUTRI TAMBUNAN
3.ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si
4.H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAP
5.Dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD
6.Ir. Hj. ANITA LUBIS
7.H. SYAHRIAL TAMBUNAN
8.H. ASHARI TAMBUNAN
9.Dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
1.Hendri Saputra
2.Ridho Reza Vahlevy Siregar
3.Joe April Fernando
826 — 275
  • hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaianbanding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukangugatan ke Pengadilan.Halaman 127 Put.146/G/2020/PTUNMdn(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan denganatau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.Menimbang, bahwa salah satu nilai yang ditegakkan dalam rumusan normaPasal 76 tersebut diatas adalah nilai keseimbangan atau kesetaraan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-08-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 8 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DJONI SAMSURI, SH., MH.
Terdakwa:
1.ABDUL WAHID Bin ABD QODIR Alm
2.AKHMAD SUKAERI alias SUHER
262 — 59
  • SK/PK-PPS.RJ/121/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 tentang Pengangkatan Kepala Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pojentrek.
  • Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0022654.AH.01.04. Tahun 2015 tanggal 12 Nopember 2015 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Royadlul Jannah Pojentrek.
  • Foto copy lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0022654.AH.01.04.
Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus
Register : 03-09-2024 — Putus : 24-09-2024 — Upload : 24-09-2024
Putusan PT KENDARI Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI
Tanggal 24 September 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : ADITYA TODING BUA, S.H.
Terbanding/Terdakwa : ABDUL MUING, S.Pd.,M.Mp. ALIAS MUING BIN ALM. SADA
10 — 7
  • Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 224 / P / 2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021/2022;
  • 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 / P / 2022 Tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
    Tahun Anggaran 2022;
  • 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
  • 1 (satu) rangkap keputusan kepala SMK negeri 1 kolaka nomor: 034 / 512 / 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang pengangkatan guru dan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 18/Pid.Sus/2013/PN.TIP.SMG
Tanggal 29 April 2013 —
48 — 12
  • KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggotaanggotanya sekara sukarela. demokratis.pertisipatif.transparan dan kesetaraan;4. Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin.sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh BKMatau masyarakat;5. Jumlah anggota KSM minimal 5 orang.6. Jumlah anggota KSM minimal 30% perempuan;7. Mempunyai pembukuan yang memadahi sesuaikebutuhan;8.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 18-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 43/PID/2015/PT.BTN
Tanggal 18 Juni 2015 — MEIRIKA FRANOLLA als OLA als TANIA als FRANCISCA CUNBE als RIKA SAFITRI
269 — 228
  • Undang Nomor16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, menyatakan Demi keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukanpenuntutan dengan keyakinan berdasarkan alatalat bukti yang sahadalah menjadi tanggung jawab Penuntut Umum untuk menghindariadanya Kegagalan dalam menegakkan keadilan (miscarriage ofJustice); Azas menegakkan keadilan dalam ketentuan pasal 8 ayat (8) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 dalam melakukan penuniutan tidaksaja meliputi aspek hukum minimum pembuktian akan tetapi jugameliputi kesetaraan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 22-03-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 25 Juli 2018 — Penuntut Umum:
NURSIYAH WAHYUNI, SH
Terdakwa:
YETTY ROSILAWATY Binti MUHAMAD SALEH SOERYO ADI KUSUMO
96 — 49
  • Pasar Sukoharjo pada tahun 2014 adalah pemeriksaanumum, dengan Tim pemeriksa Terdakwa Edi Ganda Permana (Ketua)dengan cakupan tugas sesuai AWP yang telah disetujui, untukmengkoordinir tugas anggota Tim, melakukan pemeriksaan managemensecara menyeluruh (operasional) dan GCG, terkait dengan GCG apakahsudah menjalankan aspek dari GCG bank dengan baik, terutama dari sisiTranfaransi (keterbukaan), Akuntabilitas (Akuntabilitas), Resposibility(Pertanggungjawaban), Indepandency (kemandirian) dan Fairness(Kesetaraan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-04-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 26/G/LH/2020/PTUN.PLG
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN KOMERING ULU RAYA SUMATERA SELATAN OKU RAYA DIWAKILI OLEH SYAIFUL AMIN
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Intervensi:
PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA
663 — 411
  • Kesetaraan posisi diantara pihakpihak yang terlibat;c. Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan,;d.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 29 April 2013 — SUMIARNI AMd binti TUMINO
75 — 19
  • Kriteria kelayakan KSM.1.KSM telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskin yangtercantum dalam daftar PS2(Pemetaan swadaya)daftar warga miskinyang dipetakan sendiri oleh BKM.KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dankesempain kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dankekuatan modal sosial;KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggotaanggotanya sekarasukarela. demokratis.pertisipatif. tansparan dan kesetaraan;Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin. sesuai
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum
Putus : 26-07-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 6/Pra Pid/2017/PN Lbp
Tanggal 26 Juli 2017 — 1. AYU HERIYANI, Lahir di Desa Pon, Tanggal 28-01-1997, Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, beralamat di Dsn V Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara; 2. RIZKY ARDIAN, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal 14-06-1996, Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, beralamat di Jl. D. Singkarak Lk III Desa Padang Merbau, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara; 3. NURUL NURJANAH, Lahir di Firdaus Estate, Tanggal 08-05-1998, Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, beralamat di Dsn V Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara; 4. AGUS SUDARTOYO, Lahir di Penggalangan, Tanggal 14-08-1989, Laki- laki, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, beralamat di Dsn II Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara; 5. MHD. EKO WARDANA, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal 12-11-1990, Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, beralamat di BTN Griya Bulian Permai Blok D No. 26 Lk. III Kelurahan Pinang MancungTinggi Provinsi Sumatera Utara; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KARLISTON HORAS SITOMPUL,SH,HARAFUDDIN SIHOMBING,SH, FIFI WIJAYA,SE,SH dan FRANSISCO NAINGGOLAN,SH, MH, Para Advokat /Penasehat Hukum dari “Law Office KARLISTON HORAS SITOMPUL,SH & ASSOCIATES“ beralamat di Jalan Ir.H Juanda No.65 Medan,selaku Kuasa Hukum dari MHD.EKO WARDANA,dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2017,selanjutnya disebut sebagai : Pemohon; M E L A W A N KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 60 Tanjung Morawa Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : KOMBES POL ERY SUSANTO, SH / KABIDKUM POLDA SUMUT AKBP DADI PURBA, SH/KASUBBID BANKUM POLDA SUMUT, AKBP Drs. SOEPRIATMONO P SH., MH., MSi. / ADVOKAT MADYA 1 BIDKUM POLDA SUMUT,KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, SH / KAUR HAM BIDKUM POLDA SUMUT, KOMPOL SYAIFUL BAHRI, SH / ADVOKAT MUDA 1 BIDKUM POLDA SUMUT,AKP MILA MUFIDA, SH / PAUR LUHKUM BIDKUM POLDA SUMUT,berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tertanggal 17 Juli 2017 berdomisili hukum di Kantor Bidang Hukum Polda Sumatera Utara di JalanSisingamangaraja KM 10,5 No.60 Medan, selanjutnya disebut sebagai : Termohon;
385 — 108
  • Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapanhukum;c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah,nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan;d. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwejibkandalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.e.
Pengadilan PN BENGKULU
Register : 20-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 11/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 25 Mei 2015 —
68 — 21
  • Kepahiang dengan Jabatan KepalaSeksi Kesetaraan sejak tahun 2013 sampai sekarang;e Bahwa saksi adalah Pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah kegiatanketenaga listrikan pada Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineraltahun 2012. Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pertambangan danSumber Daya Mineral Kab.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 16-12-2022 — Putus : 08-05-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN JAMBI Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb
Tanggal 8 Mei 2023 — Penuntut Umum:
PAHMI, S.H., M. H
Terdakwa:
LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR
103 — 29
  • Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi Tahap II Tahun 2020;
  • 1 (satu) rangkap surat nomor : 800/045/KP/DISPERKIM/2019 tentang Permohonan Baseline Survey Program Hibah sAIIg II;
  • 1 (satu) rangkap Spesifikasi Teknis Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terspusat (SPALD-T);
  • 1 (satu) rangkap Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bidang Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019;
  • 1 (satu) berkas Nomor : 3840/DISPERKIM/2019 tentang Pernyataan Komitmen Kesetaraan