lalu saksi ADI menjawab mau berasan barang (maumembeli sabu) dan saksi ADI langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000, kepada terdakwa setelah itu terdakwa pun menerima uang sebesarRp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri SHQ 969763, lalu terdakwamengambil (satu) paket Narkotika jenis sabu dan memberikan kepada saksi ADIsetelah itu saksi ADI langsung memasukkan (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebutke dalam kotak rokok sampoerna mild lalu saksi ADI simpan kotak rokok yang berisi1

:Keterangan saksi fakta tersebut merupakan bentuk pengakuan secaradiamdiam yang menegaskan bahwa KTUN objek gugatan memang tidakHalaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 253 K/TUN/LH/2017pernah diumumkan oleh pihak Termohon Kasasi semula TerbandingI/Tergugat sehingga sangat berasan hukum jika Pemohon Kasasi semulaPenggugat mempersoalkan terkait pertimbangan hukum Majelis HakimJudex Facti terkait siapa yang membuat dan sejak kapan papanpengumuman tersebut teroampang di depan gerbang lokasi reklamasiCPI

tidak dapat dihukum untuk itu oleh karena dalam perkara inimenyangkut jualbeli dan pembayaran yang menyangkut sejumlah uang,dengan pertimbangan tersebut petitum ini haruslah ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka /7.Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat untuk tunduk dantaat terhadap putusan perkara ini, Majelis Hakim mengabulkan hanya untuktergugat Il dan Turut Tergugat oleh karena Tergugat telah dihukum dalampetitum angka 5 diatas dan untuk memenuhi isi putusan berasan

Dudung Sudarya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti alasan tersebut,serta memperhtikan tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut, menurutMajelis Hakim alasan tersebut tidak cukup berasan hukum, karena apabilamemperhatikan bukti P12 berupa Bagan Silsilah Akhli Waris H. DudungSudarya, tanggal 17 Oktober 2002 yang dibuat oleh Tergugat, Tergugat telahHalaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.G/2014/PN.BIb.mengakui/membenarkan tentang kedudukan D.

Bahwa pada replik Pemohon poin 5 pada pokoknya tidak benar,karena pertengkaran dan perselisihan terjadi hanya disebabkan satu titikpermasalah yaitu Pemohon yang telah berselingkuh dengan wanita lainyang bernama WIL, punya 3 orang anak yang berasan dari Bangil;Menimbang, bahwa dalam jawaban tersebut Termohon secara tegasmengakui dan membenarkan bahwa telah terjadi perselisihan danpertengkaran, sehingga hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidakharmonis lagi, yang mengakibatkan pecahnya hati Pemohon

.2017 tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial, karena itupelaksanaan eksekusi tidak dapat dilaksanakan, itulah sebabnya PenetapanPengadilann Negeri Makale Penetapan No.7/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2018/PN.Mak tanggal 21 Mei 2018 patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum, tidakmengikat dan batal demi hukum, itu pula sebabnya permohonan eksekusi olehTerlawan (Yohanis Liong) demi hukum patut dikesampingkan;Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pelawan didukung dengan bukti kuatdan akurat, maka tepat dan berasan

mengenai luasnyawalaupun belum diadakan pengukuran oleh Pemerintah Desasetempat tetapi batasbatasnya ada, sedangkan tanahtanah yangtelah dialinkan, adalah tidak Penggugat permasalahkan ataudijadikan objek lagi dalam perkara ini.16.Bahwa mengenai dalildalil Gugatan yang lain dalam perkaratersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada perkaratersebut yaitu dari halaman 26 sampai dengan halaman 40.17.Bahwa Penggugat mengkhawatirkan akan adanya pengalihan hakatas tanah objek sengketa, maka adalah berasan

bagi Majelis Hakim untuk mengabulkanpetitum ini dengan menyatakan menghukum para Tergugat untuk memenuhikewajiban dengan memberikan ganti rugi yang nilainya sesuai petitum 4gugatan para Penggugat; Putusan Nomor 20/PDT.G/2018/PN PSO Page 44Tentang Petitum KelimaMenimbang, bahwa sebagai bentuk pertanggung jawaban Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat IIl dan Tergugat IV, atas perbuatannya maka kiranyasebagai bentuk kesungguhan dan niat baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IIIdan Tergugat IV, kiranya berasan

gugatan penggugat yang mengatakan tanahtersebut belum pernah dibagi waris dan dibiarkan kosong, yang benar adalahtanah objek sengketa tersebut dari awal sudah disepakati dan diketahui bersamaoleh semua ahli waris Ibu tarkamah dan Bpk Sarda untuk di jual karena denganjumlah ahli waris yang banyak, akan sulit apabila tanah objek sengketa dibagisecara natura, sehingga tanah objek sengketa dibiarkan begitu saja kosong danhasil dari penjualan tanah objek sengketa yang dibagi kepada semua ahli waris,maka berasan

Nomor. 14 Tahun 2008, tentangKeterbukaan Informasi Publik vide Pasal 22 ayat (7), paling lambat 10 (Sepuluh)hari kerja sejak diterima surat dari Penggugat semestinya sudah di jawab.Bahwa oleh karenaperbuatan Tergugat , telah terbukti melakukan PerbuatanMelawan Hukum maka Penggugatdirugikan secara baik materil maupuninmaterial maka berasan hukum penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar : Kerugian material uang Pokok ganti rugi pada saat menerima cessiesebesar Rp. 5.575.000.000, (lima

Dengan cara Para Penggugatmendalilkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap (TurutTergugat IV/Turut Terbanding IV) bahwa sertifikat yang dimohonkan olehPara Penggugat/Para Pembanding belum bersertifikat hak milik , sehingga terbit sertifikat ganda .Bahwa Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembandingtidak berasan, karena terhadap Objek Perkara sudah bersertifikat hak miliksejak tahun 1980 sedangkan Para Penggugat/Para Pembanding membuatjualbeli di hadapan kepala desa Widarapayung

, II, II danIV baik secara bersamasama maupun sendirisendiri, denganmaksud agar Penggugat bisa diberhentikan tetap/dipecat, sebagai12Anggota PAN, hal ini jelas berfentangan dengan hukum/melawanhukum, maka semua surat/keterangan dalam bentuk apapun yangtelah dibuat oleh para tergugat yang telah merugikan Penggugat,patutlah untuk dinyatakan tidak berlaku atas tidak sah,dibatalkan/batal demi hukum, sehingga semua perbuatan hukumyang dilakukan atas dasar keterangan/suratsurat tersebut dianggaptidak berasan

keputusan atas upayaadministratif diterima oleh Badan dan/atau pejabat administrasipemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif; 7.Bahwa Objek Sengketa aquo dikeluarkan pada tanggal 29 April 2021,Para Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 11 Mei 2021,Upaya administrasi keberatan pada tanggal 28 Mei 2021 selanjutnyaupaya banding pada tanggal 17 Juni 2021, jikalau dihitung dari tanggal28 Mei 2021 sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalamtenggang waktu 90 hari, maka sangat berasan

danPenggugat yang perlu penyelesaian melalui jalur pengadilan, alasanalasan gugatan Penggugat murni rekayasa dan cenderung mendramatisirkeadaan rumah tangga yang rumit padahal kenyatannya rumah tanggaTergugat dan Penggugat masih aman dan terkendali, berdasarkan haltersebut alasan perceraian yang diuraikan Penggugat belum memenuhikulifikasi hukum sebagai alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal166 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 1, Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 joPasal 19 PP No 9 Tahun 19975, untuk itu berasan

TITI LINDRIATI.Adalah berasan menurut hukum sehinggga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanPetitum gugatan Penggugat angka 13 yaitu Menetapkan ahli waris dari TITILINDRIATI yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 1987 dan BERNADUSGUNAWAN TANUWARDAJA yang telan meninggal dunia pada tanggal 8 September2000 dan menyatakan yang berhak atas harta warisan a quo milik Almh. TITILINDRIATI adalah:LL ANTONIUS PURNAWARMAN TANUWARDAJA/TERGUGAT,; dan2.

Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalamRekonvensi sesungguhnya diakibatkan oelh tindakan tergugat dalamrekonvensi, maka cukup berasan hukum bila Majelis Hakim menghukumTergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yangditimbulkan akibat perkara ini.Berdasarkan dalildalil yang diuraikan diatas, sudah tepat kiranya jika MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhnkan putusansebagai berikut :Dalam EksepsiMenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterimaDalam

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 58/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 5 Juni 2017 yangmembatalkan begitu saja Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 97/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016tanpa menyertakan alasanalasan yang cukup dalam pertimbanganhukum pada putusannya adalah pertimbangan yang salah, keliru dantidak berasan hukum bahkan nilai hukumnya berkonotasi kurangcukup dipertimbangkan (ontvoldoende gemotiveerd) dan sepatutnyaharuslah dibatalkan

Ilham Alim Bachrie selanjutnya atasnama MukaddamMS.DJ dan saat ini atasnama Darmawan Wijaya.16.Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti kuat danakurat, maka tepat dan berasan hukum apabila gugatan ini diputus terlebihdahulu meskipun ada banding , kasasi ; Putusan No. 202/Pdt.G/2013/PN.Mks Halaman 7Berdasarkan hal hal tersebut di atas, kiranya ibu Ketua Pengadilan NegeriMakassar, cq.

2016 ini diterbitkan Tergugat XIberdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 37/2006/09/SKT/2016Tanggal 25 Maret 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik BidangHalaman 24 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN BIg66.63.Tanah (sporadic) tertanggal 28 Juni 2016, yang kesemuanya memuatketerangan palsu dan bohong yang mengakibatkan semuanya cacat hukum,oleh karena itu maka Akta Jual Beli (AJB) no 17 tanggal 14 Juli 2016 iniberalasan hukum untuk dinyatakan cacat hukum sehingga berasan

dijelaskan di atas, tidak terbantahkan lagi bahwa semuadokumen dokumen milik Tergugat sd VII yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT)No.: 37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 dan Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) tanggal 28 Juni 2016, Akte JualBeli No 17 tanggal 14 Juli 2016, dan 7 (tujuh) buku tanah dan 7 (tujuh)sertipikat tanah yang diterbitkan Tergugat XVI (BPN Balige) sudah terbuktidengan alat alat bukti yang sah dibuat dan diterbitkan dengan cara melawanhukum sehingga berasan

IAgustus 1998, dan pada saat hibah dilakukan saudara kandung seayah denganpenggugat (Yahya) sedang sakit parah dan pada saat itu tanpa persetujuan dariPenggugat selaku ahli waris Yahya tersebut oleh karena itu cacat hukum (tidaksesuai syariat Islam) sehingga hibah tersebut bertentangan dengan hukummengigat hibah dapat dibenarkan maksimal 1/3 (Seper tiga) harta sipemberihibah, untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan pembatalanhibah ini ke Mahkamah Syariyah Banda Aceh, serta cukup berasan