- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;- Menetapkan bahwa Pemohon I GERSON (suami) dan Pemohon II MARTHA DASY (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 30 Oktober 1999, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Tanga Padang, Tana Toraja;- Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk

Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohonagar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan:Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh ParaPemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadifakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristenpada tanggal 0 (ktober 1994 bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan

tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sematamata untuk kepentingan ParaPemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;MENETAPKAN, Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya:2, Menetapkan bahwa Pemohon GERSON (suami) dan Pemohon ll MARTHA DASY (istri) telahmelangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal Sl) (ktober (999 bertempat dibereja Kibaid (Gereja Kerapatan

ALI ADNAN) untuk dikuasai dan dari tanah yang 6.000 ha itu,ternyata 150 Ha diserahkan berdasarkan Hibah kepada Majelis Kerapatan SukuMelayu Hamba Raja dengan rincian sebagai yang tercantum di dalam akteNotaris Rita Tiomerti Tampubolon,SH Nomor: 122 tanggal 28 Juli 2009, sehinggatanah seluas 150 Ha tersebut pengelolaan atau kuasa hak baik itu hak milikmaupun penggunaan tanah kepada Majelis Kerapatan Suku Melayu HambaRaja, kemudian atas tanah di blok 3 dan 4 sesuai dengan surat perjanjianPenyerahan

KHAIDIR M.WAFA, maka apakah kemudian lahan tersebut akan dikelola sendiri atau dijualkembali hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Kerapatan SukuMelayu Hamba Raja; Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah lahanseluas 50 Ha yang termasuk dalam Dusun Kencana, Kep.

Pasir Putih (Blok 3 dan Blok 4);Bahwa kronologis saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG memperoleh lahan dariMajelis Kerapatan Tinggi Suku Melayu Hamba Raja adalah pada tahun yangtidak saksi ingat, Sdr. H. KHAIDIR M.

LAILATUL KAFTIAH CS)dan dari yang 6.000 ha itu diserahkan 150 ha ke Majelis Kerapatan Suku MelayuHamba Raja;Bahwa jadi bukan tanah atau alas hak SUKARNO CS yang diserahkan, tapi alashak dari sebagian tanah milik Hj. LAILATUF KAFTIAH CS tersebut, oleh karenaitu Majelis Kerapatan mengajukan gugatan sebagai Penggugat karena tanahyang telah diserahkan diambil alin oleh SUKARNO CS.

Majelis Kerapatan berdasarkan gugat perdata daritanah yang 50 ha tersebut;Bahwa menurut pendapat Ahli, sejaun pengurusan atau wewenang yangdiberikan berdasarkan surat kuasa itu atas lahan miliknya SUKARNO CS adalahsah menurut hukum.

atemon Kesc,telah menjatuhkan talak atas isterinya:21 t...huntan/.Pikt01101)ut.'1.7,ahne.NamaTgl. lahix/Umur Pekerjaan AlamatbintiSURAT KETERANGAN TENTANG TERJADINYA TALAKNoe 48 ZIKT. 3 1979di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Sparliyah/Kerapatan Qadi'latr.".AUOVA .....sesseseeeeesSeNE Ee Er EEE pada hari errtanggal 29 Januari 1979 Talak yang dijatuhkan :1. Talak yang keberapa2 Qabladdukhul atau Ba'daddukhul3.

;Bahwa sebelum dikeluarkannya namanama yang berhak untuk menerimaganti rugi oleh Tergugat Il, Penggugat telah mengajukan keberatan kepadaTergugat Il selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah PembangunanSarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Anai untuk kepentinganumum dan bahkan Kerapatan adat Nagari Sungai Buluh meminta kepadaTergugat Il untuk melakukan tunjuk batas atas Sertifikat Hak Milik (SHM)No.1158/Nagari Sungai Buluh, namun tidak diindahkan oleh Tergugat II, danTergugat serta Tergugat

Menyatakan tindakan Tergugat II yang tidak mengindahkan keberatan danpermohonan Penggugat maupun Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluhuntuk melakukan tunjuk batas atas tanahn SHM No.1158/Nagari SungaiBuluh milik Tergugat yang berakibat seluruh tanah yang penggugat milikidan garap diluar pancang atau batas tanah SHM No.1158/Nagari SungaiBuluh dimasukan dalam tanah SHM No.1158/Nagari Sungai Buluh,sehingganya Tergugat II menjadikan Joesno Syarif (alm) ayah Tergugat sebagai penerima ganti rugi tanah objek

Joesno Syarief, BA.11.Bahwa diterima surat dari Kerapatan Adat Kanagarian (KAN) Sungai BuluhNomor : 27/G/KANSB/VIII2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihalpenangguhan ganti rugi Proyek Irigasi Batang Anai.12.Bahwa terhadap keberatan pada point 10 (Ssepuluh) telah Tergugat Iltanggapi melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. PadangPariaman Nomor : 75/PPT/IX/2020 tanggal 01 September 2020perihal : penangguhan ganti rugi proyek irigasi Batang Anai An.

Fotocopy surat keterangan Kerapatan Adat Kanagarian (KAN) sungai buluhno : 30/kan/VIII/SB2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang telah dibubuhimaterai dan sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai surat buktiP.2 ;3. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor : 63/PPT/VIII/2020, Kantor PertanahanKabupaten Padang Pariaman, Perihal : Undangan Atas Nama Mansyar,tertanggal 04 Agustus 2020, yang telah dibubuhi materai dan tidak dapatmemperlihatkan aslinya, selanjutnya disebut sebagai surat bukti P.3 ;4.

Fotocopy dari fotocopy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai BuluhKecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman No.27/G/KANSB/VIII2020, tertanggal 10 Agustus 2020, yang telah dibubuhi materai dantidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya disebut sebagai surat buktiP.4 ;5.

Nomor 644/19/BP2TPMPP/2015 (surat terlampir) 5Tanggal 7 Februari Kerapatan Adar Nagari ( KAN) Kota Selayan KotaBukittinggi melayangkan surat kepada Kantor BP2TPM untuk menundaatau membatalkan SK Nomor 644/19/BP2TPMPP/2015 supaya dipelajarikembali untuk disesuaikan dengan aturan yang berlaku;Dari semua sanggahan yang dilayangkan kepada Tergugat baik secaralisan dan tulisan oleh kaum penggugat dan juga oleh Kerapatan AdatNagari ( KAN) Koto Selayan, tidak ada mendapat tanggapan atau jawabandari Tergugat

KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KASANGKECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANGPARIAMAN, berkedudukan di Jalan Raya PadangBukittinggiNagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten PadangPariaman;D. 1. Tuan HASRIL/Lk, bertempat tinggal di Korong CaniagoNagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, KabupatenPadang Pariaman;2.

B (BPN) akhirnya diselesaikan di lembaga Kerapatan AdatNagari Kasang, namun objek yang dipersoalkan tanah samping SD 04Kasang dirubah objeknya menjadi 8 (delapan) bidang, padahal semulaobjek cuma 1 (satu) bidang, diperiksa 8 (delapan) bidang dan HartaPusaka Tinggi Kaum orang dibagi dua, tanpa melibatkan atau memanggilMamak Kepala Waris dalam Kaum, orang yang berselisih (Syamsuir Chandengan Amdasni alias Supik Gaek, Cs), putusan Kerapatan Adat NagariKasang Nomor 01/KPTS/KANKS/2010, tanggal 18 Mei

A (Syamsuir Chan) selaku kemenakan orangperbuatannya sudah keluar dari adat Minangkabau, begitu juga halnyadengan KAN Kasang tidak berpedoman kepada pepatah Minangkabau,selaku Pemangku Adat di Nagari Kasang, hal ini terjadi dalam perbuatanatau kerja di Lembaga Kerapatan Adat Nagari Kasang (vide keputusannyayang diuraikan diatas). Kenapa demikian?

Kesalahan objek, lain yang di suruh selesaikan lain pula yang diputuskan(Baca Surat BPN Nomor 570//2010, tanggal Maret 2010 perihal:Keberatan atas nama Syamsuir Chan, Cs yang ditujukan atau dialamatkankepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Kasang (Batuka Baruak Jo Cigak);2. Yang berselisih anggota dalam satu kaum/samasama kemenakan orang,harusnya oleh KAN Kasang dipanggil Mamak Kepala Waris Kaum, yaituHalaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 1990 K/Padt./201621.22.Penggugat (Tasar Gir.

AdatNagari, sebab kata mufakat itu sesuai akan adat dan perikemanusian dantidak melanggar hukum, yang masuk ke dalam keadilan sosial;Bahwa pembahagian atau putusan (KAN) Kerapatan Adat Nagari Kasang yangmembagi Harta Pusaka Tinggi Kaum orang lain "sudah jauh menyimpang daritugas KAN itu sendiri", oleh karena tugas KAN bukan untuk membagi HartaPusaka Tinggi Kaum orang dalam Nagari, melainkan mendamaikan dari kaumHalaman 24 dari 31 hal.

BAGINDOAMIR, yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari II Koto danCamat Perwakilan Kecamatan Lubuk Basung, dimana RATNA NILAJUWITA SYAHRUL adalah anak dari Alm.

Bawan membuat Surat Pernyataan, pada tanggal 9 Agustus1988, yang menyetujui untuk dimintakan Hak Milik atas tanah tersebut keKantor Agraria, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Alung; (BuktiP7);Surat Pernyataan Ninik Mamak Bawan, tanggal 22 Agustus 1988, yangisinya menyetujui usaha perkebunan diteruskan, dan juga menyetujuidimintakan Hak Milik kepada instansi yang berwenang, yang diketahui olehKepala Desa Bawan I, Kepala Desa Lubuk Alung Bawan, Camat PerwakilanKecamatan Lubuk Basung, dan Ketua Kerapatan

Kharisma BawanIndonesia), tanggal 22 Agustus 1988, seluas lebih kurang 900Ha (sembilanratus hektar), didalamnya termasuk seluas 200Ha tersebut di atas, yangdiketahui oleh Kepala Desa Bawan I, Kepala D Lubuk Alung B n,Kerapatan Adat Nagari II Koto, Camat Perwakilan Kecamatan LubukBasung Bawan, dan Camat Lubuk Basung (Bukti P9), Ny. RATNA NILAJUWITA SYAHRUL adalah Presiden Direktris PT. KHARISMA BAWANINDONESIA;PetaPeta Tanah Penyerahan Ninik Mamak Desa Bawan untuk perkebunanPENGGUGAT (PT.

KHARISMA BAWAN INDONESIA), tanggal 22Agustus 1988, yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari Tigo Koto Bt.Kambing; (Bukti P10 s/dSurat Keputusan Ninik Mamak Bawan, dan Alim Ulama beserta CadiakPandai dalam Desa Bawan I Kerapatan Adat Nagari III Koto Batu Kambing,Halaman 13 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUNPDGKecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, tanggal 25Nopember 1990, yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari III Koto BatuKambing, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kepala

I Agam,Camat Lubuk Basung dan Camat Perwakilan Lubuk Basung, pada lembar I,bagian menimbang, poin 2, yang pada pokoknya menyatakan:bees tanah yang terletak di atas, antara Masang Kiri dan Masang Kanansebagiannya telah disetujui Ninik Mamak Desa Bawan pengarapannya PT.KHARISMA BAWAN ; (Bukti P12);Surat Ninik Mamak Bawan dan Kerapatan Adat Nagari I Koto PWK.Kec.

;Bahwa sejak tahun 1982 sampai saat sekarang (Selama lebih kurang tigapuluh delapan tahun) objek perkara digarap dan dikuasai oleh ParaPenggugat dengan menanam pisang, tebu, kelapa dan mendirikan pondokdiatasnya tanpa ada ganguan dari pihak manapun juga termasuk Tergugat ,dan bahkan Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh selaku pemilik ulayat telahmengakui bahwa objek perkara merupakan ulayat Nagari Sungai Buluhyang sudah diberikan kepada Para Penggugat selaku anak kemenakandalam susunan adat di Kanagarian

;Bahwa sekira tahun 2018, objek perkara terkena dampak PembangunanSarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Anai, dan pada saatTergugat Il selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah PembangunanSarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Anai melakukan Survei,untuk pematokan objek perkara, Pengugat telah menjelaskan kepadaTergugat II bahwa objek perkara adalah milik Para Penggugat dan bukanmilik Tergugat I, termasuk Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh ikutmenjelaskan.

Bahkan pada tanggal 25 Maret 2019, Kerapatan Adat NagariSungai Buluh sebagai pemilik ulayat juga telah mengajukan keberatanmelalui gugatan No. 10/Sp/KANSB/III2019 kepada Tergugat II denganmenjelaskan bahwa Tergugat bukanlah nama yang berhak atas objekperkara.

Bahwa diterima surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Buluhmelalui suratnya tanggal 25 Maret 2019 Nomor: 10/Sp/KANSB/III2019Perihal: Gugatan.5.

Foto copy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Buluh KecamatanBatang Anai Kab. Padang pariaman No. 27/G/KANSB/VIII2020,tertanggal 10 Agustus 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnyadan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebutsebagai bukti surat P.6B;7.

Atasperbuatan Maidin, Nao, Nawar dan Kani mamak ( Tergugat B ) tersebutdikadukan kepada KAN Pauh IX oleh Riah ( saudara Mande dan Nenek daripenggugat yang dikenal dengan perkara No. 09/PRDT/KANPIX/1989;Bahwa melalui keputusan perdata No. 09/PRDT/KANP.IX/1989tertanggal 7 Oktober 1989 tersebut, kerapatan Adat Nagari ( KAN ) telahmemberikan kesimpulannya yang pada pokoknya : Rabiah( penggugat sekarang ini ) tidak sekaum dengan Maidin, Mao,Nawar dan Kani ( Tergugat B sekarang ini ) : Menyatakan Maidin

tingkat pertama tersebut tidakHal.21 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDGberdasarkan hukum adat Minang kabau, karena dalam hukum adat Minangkabautidak ada/tidak dikenal Ninik mamak nan berjenis adat, yang ada hanyalembaga/orang IV ( Empat JINIH), oleh karena itu pertimbangan hakim tingkatpertama yang menyebutkan Ninik Mamak Nan Berjenis Adat dalam sukuSikumbang tersebut membingungkan sebab tidak dikenal dalam adatMinangkabau ;Menimbang, bahwa bukti produk P.V berupa surat keputusan/kesimpulandari kerapatan

dengan Maidin, Nao, Nawar danKani dipihak lain, oleh karena itu jelas bahwa bukti produk p.V yang dikeluarkanKerapatan Adat Nagari Pauh IX tersebut hanyalah merupakan kesimpulanmengenai penguasaan tanah yang dipersengketakan antara Rabiah disatu pihakdengan Maidin, Nao, Nawar dan kani dipihak lain pihak tanpa melibatkan sikunmaupun anakanak dari Sikun yang semula menguasai tanah tersebut maupunpihak orang tua (pihak bapak SI KUN ) yang semula memberi izin untukmenguasai tanah tersebut, dan juga Kerapatan

Adat Nagari (KAN) yangberusaha menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak sebagaimana buktiproduk P.V tersebut ternyata kurang meyakini dengan kesimpulan yangdiambilnya, dimana kepada pihakpihak yang tidak merasa senang terhadapkesimpulan yang diambil KAN tersebut, maka kepada pihak tersebut dipersilahkanmengajukan kepada Pengadilan Negeri Padang Untuk dicari keadilan nya yanglebih cermat dan ternyata pula tidak satupun pihak pihak tersangkut yangmenuruti saran dari Kerapatan Nagari tersebut

PDGmenuruti saran kerapatan adat Nagari ( KAN ) kenapa para penggugat tidakmempunyai kemauan menuruti saran Kerapatan Adat Nagari agar mengajukanperkaranya ke Pengadilan Negeri Padang untuk mendapatkan kepastian hukum,segera setelah penyelesaian oleh KAN tahun 1989 yang lalu tersebut, keraguraguan para penggugat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri sesuaisaran Kerapatan Adat Nagari tahun 1989 tersebut bisa jadi disebabkan parapenggugat menyadari betul masih ada orangorang ( saksi hidu

Syar'iyah/Kerapatan QachNikah mereka terdaftar pada Kantor Urusan Agama dipada tanggal tanggal .......ccsssceseseeeeeeeen eee dengan Akte Nikah No .........sssseeeeSurat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutarr guna mendapatkanKutipan Buku Pendaftaran Talak pada KUA Kecamatan Kutipan Akte/Surat Nikah dari Suami/Isteridisimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam map berkaspPperkara NO. ...cccssseeeeeeeee eens tiA,tanggalKeterangan:BONDOWOSO 08 FEBRUARI 1979KETUATIDDRS.MUCHSINUN

iyall/Kerapatan. Qadii ....2..:::s:csssssseseeeeeeeeeeeseeeeseeespada hari ........ 4abta tanggal Talak wana diiatuhkan1. Talak yang keberapa2. Qabladdukhul atau Ba'daddukhul3. Isteri dalam keadaan : Suci, hamil atauhaidh4.

Berdasarkan rekomendasi dari kerapatan Adat Nagari (KAN) Alam pauh duoKecamatan Pauh Duo penggugat melapor ke Bupati Solok Selatan dengantujuan meminta petunjuk atau saran, dan di dalam disposisi surat penggugat diarahkan menghadap Sekda Solok Selatan dan setelah Pengugat menghadapSekda Solok Selatan, Sekda Solok Selatan mengatakan pada Pengugatajukan ke perdata permasalah tersebut;Bahwa secara hidup berkorong dan berkampung, masalah ini telah kamicoba mencari /menyelesaikannya secara baikbaik melalui

Rajo Nan Baso dengan berdasarkan kepadaRekomendasi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Alam Pauh Duo nomor: 5 / KAN APD / IX 2017 tertanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh Najmi DTBando Labiah selaku Ketua KAN, karena :Sebelumnya pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)yang dibuat oleh Agustina Pada Tanggal 21 Oktober 2015 lahanlokasiPembangunan Jembatan Batu Bajarang merupakan Hak Milik Kaum Agustina danjuga di tanda tangani oleh Najmi DT Bando Labiah selaku ketua

Kerapatan AdatNagari (KAN) Alam Pauh Duo;Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.PDGBerdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya agar Majelis HakimPengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili ini berkenanmemberikan keputusan dengan amar sebagai berikut :DALAM EKSEPSI Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.

Rajo Nan Baso dengan berdasarkan kepadaRekomendasi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Alam Pauh Duo nomor: 5 / KAN APD / IX 2017 tertanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh Najmi DTBando Labiah selaku Ketua KAN, karena:Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.PDGSebelumnya pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)yang dibuat oleh Agustina Pada Tanggal 21 Oktober 2015 lahanlokasiPembangunan Jembatan Batu Bajarang merupakan Hak Milik Kaum Agustina danjuga di tanda

tangani oleh Najmi DT Bando Labiah selaku ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Alam Pauh Duo;5.

tanah ObjekPerkara Kedua tidak ikut digugat dalam perkara ini, demikian juga 4(empat) rumah yang berada diatas tanah objek perkara keempat jugatidak ikut dijadikan objek perkara dalam gugatan ini, yang digugathanyalah berupa tanah kosong dan sawah saja; Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn Halaman 3 dari 19Bahwa pada pertengahan tahun 2016 atau tepatnya pada tanggal 25 Mei2016, TERGUGAT berkaum telah melakukan gugatan terhadapPENGGUGAT berkaum menyangkut Objek perkara melalui Kerapatan

AdatNagari (KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan,kemudian dalam perkara di Kerapatan adat Nagari (KAN) Pasar Barutersebut Penggugat melakukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugatberkaum, sehingga terbitlah putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) PasarBaru No. 04/Pdt.adat/2016/KAN/PS.BR dengan amar putusannya sebagaiberikut :DALAM REKONVENSI:Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;Menyatakan Penggugat Rekonvensi (MAWIR) adalah sebagai MamakKepala Waris Dalalam Kaum

Menyatakan sah dan kuat secara hukumputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir SelatanNo.04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR ;7. Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan tanah Objek perkarapertama, kedua,ketiga dan keempatdari segala hakhaknya atau darisegala hakhak orang lain yang diperoleh dari TERGUGAT danmeyerahkan secara baikbaik kepada PENGGUGAT, jika engkar denganbantuan KEPOLISIAN Republik Indonesia atau pihak keamanan lainnya ;8.

Foto kopi Putusan/Penetapan Kerapatan Adat Nagari Pasar Baru tanggal 4 Juni2016 Nomor 04/Pdt. Adat/2016/KAN/PS.BR, sesuai dengan aslinya, diberitanda P2;3. Foto kopi Surat Hibah dari H. M. Lahir kepada Nurlis pr tanggal 6 Februari 1972,sesuai dengan aslinya, diberi tanda P3;4. Foto kopi Surat Hibah dari H. M.

PISNAWATI melawanMAWIR CS yang pihak yang menggugat kepada Kerapatan Adat Nagari PasarBaru) bukan hanya SYAMSIR CHAN DT. PANDUKO SATI namun ada 8 orangyaitu 2. JOHN KENEDI, 3. NOFRIADI, 4. DARMALIS, 5. SAHAR, 6. ASRIZAL, 7.SABRI, 8.

Inal)

• 1 (satu) lembar Surat Penunjukan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut tertanggal 24 Februari 2015;
• 4 (empat) lembar Kwitansi dari Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul yang diterima oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).

(Disita dari Terdakwa Sdri. Yulia Novita Pgl.

Inal) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silaut tertanggal 24 Februari 2015; 4(empat) lembar Kwitansi dari Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul yang diterimaoleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).(Disita dari Terdakwa Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul)(Semua Barang Bukti tersebut dipergunakan dalam Berkas Perkaraan. SUTAMSIR Pgl. TAMSIR dan SYAFRINAL Pgl. INAL).4.

terdakwa dengan carasebagai berikut: Bahwa pada Tahun 2015 terdapat program Redist Tanah pada NagariSungai Sirah Kabupaten Pesisir Selatan tetapi karena dari hasilpemetaan yang dilakukan oleh pihak BPN dengan menggunakan GPSterdapat sengketa batas antara Nagari Sungai Sirah dengan NagariSilaut dan perbedaan antara objek tanah dengan alas hak sehinggaprogram redist di Nagari Sungai Sirah tersebut dibatalkan oleh pihakBadan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat.Bahwa pada Tahun 2015, Ketua Kerapatan

Inal) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silaut tertanggal 24 Februari 2015; 4(empat) lembar Kwitansi dari Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul yang diterimaoleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).(Disita dari Terdakwa Sdri. Yulia Novita Pgl.

Inal) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silaut tertanggal 24 Februari 2015; 4(empat) lembar Kwitansi dari Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul yang diterimaoleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).(Disita dari Terdakwa Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul)yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor53/Pid.B/2018/PN.Pnn atas nama Terdakwa SUTAMSIR Pgl. TAMSIR danSYAFRINAL Pgl.

Inal)1 (satu) lembar Surat Penunjukan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silaut tertanggal 24 Februari 2015;Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Pnn. 4(empat) lembar Kwitansi dari Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul yang diterimaoleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).(Disita dari Terdakwa Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul)Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara pidana Nomor 53/Pid.B/2018/PN.Pnn atas nama TerdakwaSUTAMSIR Pgl. TAMSIR dan SYAFRINAL Pgl. INAL, dkk.6.