Menurut pasal 913 KUH Perdata dikatakan bahwabagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagiandari harta peninggalan yang harus diberikan kepadapara waris dalam garis lurus menurut undangundang,terhadap bagian mana si yang meninggal takdiperbolehkan menetapkan sesuatu baik selakupemberian antara yang masih hidup, maupun selakuwasiat, lebih lanjut;b.

Nn.Lie Tjhioe Seen alias SriWidya Tuty tanoa mengindahkan ketentuan hukum warisyang berlaku khususnya yang menyangkut hak mutlakwaris/Legitime portie seorang anak tunggal, karena peralihanhak atas obyek gugatan sebesar %4 bagian telah melanggarhak mutlak waris anak tunggal yaitu sebesar % bagian.Sesuai dengan ketentuan pasal 45 huruf c dari PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah dikatakan, seharusnya Kepala Kantor Pertanahanmenolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atas

No. 790 K/Pdt/2007M2 secara penuh, sehingga penghibahannya kepada Tergugat Ill, IV,V, VI, VIl adalah cacat Hukum ;Bahwa oleh karena Tergugat Il dengan Almarhumah Dendeng beragama Hindu, maka ia tunduk pada HukumPerdata (BW), Pasal 914 BW tersebut mengatakan bahwaseorang Pewaris tidak diperkenankan mengalinkan harta bendanyamelebihi dari % (legitieme portie) ;Bahwa oleh karenaPenggugat sangat dirugikan tas penerbitanAkta Hibah tersebut, maka Penggugat menolak adanya Akta Hibahyang dimiliki oleh masingmasing

);Menyatakan perbuatan Tergugat Il yang mendirikan bangunan diatastanah objek perkara tanpa persetujuan dari para ahli waris yang belummendapat bagian, adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq).Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk menyerahkan objek perkaradalam keadaan kosong kepada para Penggugat, untuk selanjutnyadibagikan kepada para ahli waris yang belum mendapat bagian, yaituPenggugat , Penggugat Il, Penggugat Ill, Penggugat IV, dan Tergugat serta Tergugat Il, secara /egitime portie

No. 2153 K/Pdt/2013Penggugat , Penggugat Il, Penggugat Ill Penggugat IV, dan Tergugat serta Tergugat Il, secara /egitime portie;9.

dilakukanoleh WAYAN JUESNA/PAN PATRA kepada WAYAN WESTRA selakuanak (pertama) dari istri ke2 (dua) nya sama sekali tidak diketahui, tanpapersetujuandan tanpa adanya pembagian terhadap orang. tuaPembanding/Penggugat yang bernama WAYAN PATRA selakuabhliwaris;Bahwa proses hibah seperti itu. adalah sangat merugikanPembanding/Penggugat selaku ahli waris dari WAYAN PATRA (anakpertama dari pasangan WAYAN JUESNA/PAN PATRA bersama istripertamanya yang bernama NYOMAN SURAI) yang berhak atas bagianmutlak(legitieme portie

kekayaanHalaman 15 dari 20 Putusan Nomor 156/Pdt/2019/PT DPSTergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan selamaproses pemeriksaan pengadilan sampai dengan adanya putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tujuan utama agarharta kekayaan Tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jualbeli,hibah dan sebagainya.Petitum pada angka (7) :Menetapkan bagian/kadar masingmasing ahli waris dari WAYANJUESNA/PAN PATRA menurut ketentuan UndangUndang yang berlaku;Bahwa prinsif legitime portie

kecamatan sakra timur kabupaten Lomboktimur) dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara > parit; Sebelah Selatan : parit/telabah; Sebelah Timur > pecahan tanah Badri; Sebelah Barat : parit adalah tidak jelas dikarenakan Penggugatsedikitpun tidak menjelaskan/menguraikan tentang jumlahkeseluruhan harta kekayaan penghibah dan didalam perhitunganpemberian hibah yang maksimal 1/3 dari jumlah harta keseluruhanyang dimiliki penghibah, dan Penggugat juga tidak menjelaskan ataumemuculkan proses ligitieme portie

(hak mutlak yang dimiliki ahliwaris) dimana proses ligietime portie adalah merupakan kewenanganpengadilan agama dan bukan kewenangan pengadilan negeri,dikarenakan pihak yang berpekara atau pihak yang bersengketaadalah orang yang beragama islam dan masih mempunyai hubunganhukum kewarisan;Tentang kewenangan absolut mengadili perkara a quo;Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat disebutkandalam posita angka 4 (empat) Penggugat dan Tergugat adalah anakkandung dari almarhumah Inaq Serim, yang

Negaramemiliki bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% dari jumlah laba setelah dikurangidengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnya yang dikenakan ataspenghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

Bahwa tidak benar Termohon Kasasi dahulu Penggugatsebagai pemilik sah obyek sengketa sebab dasarperolehan Termohon Kasasi dahulu) Penggugat adalahmelalui alas hak/prosedur dan tata cara yang tidaksah, sebenarnya tidak pernah ada hibah dari Ny.Sulistiani kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugatkalaupun itu) pernah ada itu) adalah perbuatan melawanhukum sebab obyek hibah merupakan keseluruhan dariharta waris yang dimiliki oleh Penghibah' sehinggamelebihi legitim portie ahli waris lain yang berhak,sehingga

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

Menyatakan portie masingmasing pihal atas harta bersama HarminderSingh dengan Dalbir Kaur adalah sebagai berikut : Dalbir Kaur (Tergugat!) = 6/10 bagian Rita Harjit Jaur (PenggugatI) = 1/10 bagian Dr. Balbir Singh (PenggugatII) = 1/10 bagian Ir. Raj Kumar Singh (PenggugatIII) = 1/10 bagian Rahul (TergugatIT) = 1/10 bagianYakni terhadap hartaharta berupa : Kenderaan Bermotor :1 s/d 22 Tanah dan/atau beserta bangunan di atasnya :I.

Sedang ahli waris lain yang menurutmendapat Majelis Hakim mempunyai hak /egitim portie (mempunyai hakmutlak) atas objek sengketa yakni Nilawati binti Mahmud Husein danTrisnawati binti Mahmud Husein tidak dilibatkan dalam perjanjian jualbelitersebut, sedang jelasjelas almarhum ayah mereka, Mahmud Husein anakkandung dari Pemilik Objek Sengketa yakni, Almarhum MoehajangDg.Mangawing, disinilah bukti kesesatan pertimbangan Hakim TingkatPertama karena mengabaikan hakhak ahli waris lain yang oleh hukumdiakui

Minne (istri dari H.Abdul Malik/Terbanding ) otomotis secara Yuridis Akta jualbeli tersebutTIDAK SAH karena tidak melibatkan kedua ahli waris /egitim portie, Nilawatidan Trisnawati karena kedua ahli waris tersebut secara yuridis wajibbertandatangan sebagai penjual.Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mengakui keabsahanakta jualbeli tanpa ditandatangani oleh Nilawati dan Trisnawatimembuktikan Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang plinplanalias ABALABAL dan telah salah menerapkan hukum

TkIpembagian warisnya maka dengan sangat terpaksa penggugat selakusalah satu ahli waris dari Tallasa Dg Matu mengajukan dan membawapermasalahan ini ke Pengadilan Agama Takalar untuk diselesaikan dandiatur berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlakuberdasarkan kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang pembagianharta warisan berdasarkan hak mutlak ( ligitime portie) dari masing masing ahli waris dan ahli waris pengganti yang berkeadilan danberkepastian hukum.20.

Satu unit rumah kayu yang terletak di lingkungan Bontonompo,Kelurahan Canrego Kecamatan Polsel , Kabupaten Takalar.Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa TigaAdalah merupakan bagian dari sisa harta peninggalan Talalasa Dg MatuYang yang harus dibagi waris kepada ahli waris baik ahli waris langsungmaupun ahli waris pengganti berdasarkan hak Mutlak (Legitimie Portie ).5.

Syamsudin sebagaimanan tertuang dalamfatwa waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Garut denganNo. 003/Pdt.P/2017/PA.Grt, yang kemudian Penggugat merasamendapatkan bagian Legitime Portie (LP/Hak Mutlak) atas setengahdari harta peninggalannya;Namun faktanya, jauh sebelum penetapan fatwa waris yangdimintakan oleh Penggugat pada tahun 2017 kepada PengadilanAgama Garut dan 2 (dua) tahun sebelum H.

Syamsudinbersdasarkan fatwa waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan AgamaGarut dengan No. 003/Pdt.P/2017/PA.Grt, kemudian Penggugatdalam poin 16 gugatannya mempertegas dirinya sebagai anaktunggal sebagaimana disebutkan dalam pasal 914 KUHPerdata danmendapatkan bagian Legitime Portie (LP/Hak Mutlak) atas setengahdari harta peninggalannya adalah merupakan dalil yang keliru danterdapat informasi yang menyesatkan (vide : Gugatan Penggugatpoin 9, poin 15 dan poin 16).Pertama, seandainya benar (quad non

dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muslina Dewi, SH,36MKn hal mana diikuti pula dengan penyerahan suratsuratkepemilikan atas tanah yang menjadi objek penghibahan aquo(vide bukti P3) sehingga menurut Majelis formalitaspenghibahan berikut penyerahan (levering) telah dilakukanoleh penggugat kepada tergugat namun apakah penghibahantersebut telah sah menurut hukum, maka akan dipertimbangkanlebih lanjut 5777Menimbang, bahwa pasal 913 KUHPerdata menyebutkanBagian Mutlak atau legitime portie

terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dariharta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalampewarisan sedianya harus diperolehnya lalu berikutnya jugadisebutkan apabila dua oranglah anak yang ditinggalkannya,maka bagian mutlak itu adalah masingmasing dua pertigadari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masingmasing dalam pewarisan; 77 7777 FrMenimbang, bahwa dari ketentuan diatas diketahuibahwasanya pemberian antara yang masih hidup (hibah) tidakboleh mengurangi bagian mutlak (legitime portie

yangmenyebutkan adanya keinginan para Penggugat untukmembatalkan hibah yang sudah diberikan kepadaTergugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3,dengan bukti TT.21 sampai dengan bukti TT.27 sertadihubungkan dengan keterangan saksi Budianto Komala dansaksi Dody Rahmat maka diperoleh fakta bahwasanya Penggugattelah menghibahkan seluruh hartanya kepada Tergugat tanpameninggalkan harta yang lain untuk turut tergugat I sebagaianak kandungnya yang lain sehingga bila dihubungkan denganketentuan legitime portie

bagian mutlak pewaris lainya (legitime portie)Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugatmengajukan bukti Surat yaitu PI, PIl, PIIl ,PIV A ,PIV B dan PV, serta saksiJames Philan Thropy;Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut ternyata AnthonyWidono tertanggal 5 Oktober 2002 yang ditujukan kepada penggugat yangisinya menyerahkan seluruh hartanya kepada Penggugat;Menimbang bahwa menurut saksi James Philan Thropy dan Bukti PVternyata Anthony Widono meninggal dunia tanpa meninggalkan

berdasarkan bukti PI dan PII serta keterangan saksiternyata Anthony Widono tidak mempunyai ahli waris dan tidak ada yangmerasa keberatan atas keberadaan wasiat tersebut sehingga Penggugat cukupberalasan untuk dinyatakan sebagai penerima wasiat dari Almarhum AnthonyWidono ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1,P2 serta saksi James PhilanTropy, dimana tidak ada yang menyatakan keberatan atas dibuatnya wasiattersebut dan tidak ada pewaris dari Anthony Widono sehingga tidak ada aturanmengenai Legiteme portie

menurut ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa: Apabila semua ahli warisada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda; Menimbang, bahwa oleh karena terbukti para Pelawan adalah anak dari Ibrahim Sapiie, maka secara hukum berdasarPasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, para Pelawan berhak mendapat warisan peninggalan almarhum Ibrahim Sapiie; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 913 KUH Perdata, para Pelawan adalah ahli waris legitime Portie

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Ssesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

telah melebihilegitime portie dari pada ahli waris, maka para Tergugatmempunyai hak untuk menuntut agar hibah tersebut dibuka dandiberikan pada para Tergugat secara penuh dan apalagi dalampasal 1 Hibah yang telah dibuat itu) secara tegas tertulisbahwa :Terhitung mulai hari ini apa yang dihibahkan dengan akteinit menjadi kepunyaan dan sumber penghasilan penerimahibah, maka oleh karena itu terhitung mulai hari ini juga,segala untung/rugi, bahaya dan tanggungan dari pada apayang dihibahkan dengan akte

bellum pernah dibuka maka dalam hal inipara Tergugat menuntut hak J/egitime portie terhadap paraPenggugat dengan rincian setelah pemberian hibah atas usahatersebut per tahun para Penggugat mendapatkan keuntungansebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan biladihitung hingga saat ini maka terhitung 40 tahun yang totalnilai keuntungan sebesar Rp 4.000.000.000, (empat milyarrupiah) dan dengan ditambah nilai asset dari pada hartakekayaan hibah selama 40 tahun sebesar Rp. 2. 500.000.000,(dua milyar

diperhatikan, sehingga seharusnyasecara exofficio Hakim memperlajari gugatan;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaansetempat diketahui bahwa masih diadakan pertemuan sebelum perkara ini di daftarkanke Pengadilan Negeri Pelaihari antara Tergugat dengan ahli warisnya di Desa UjungBatu;Menimbang, dalam perkara Aquo Majelis Hakim menemukan bahwaseharusnya saudara seibu dari Tergugat juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini,mengingat suatu bagian mutlak (legitimate portie

mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa pertimbangan hukum judex factie yang mengutif beberapa pasal KitabUndangundaang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang merumuskanpembenaran tentang hibah namun tidak merumuskan fakta hukum kaitannyadengan pasalpasal lain serta tidak mengaitkan dengan perbuatanTerbanding/Tergugat yang membiarkan/menelantarkan si Penghibah dalamkeadaan sakit keras sampai meninggal dunia; Bahwa penghibahan selain harus memenuhi syaratsyarat hibah dan tidakmelanggar hak mutlak (legitene Portie