karena saksi DANIEL BUJURMIN SEMBIRING mengatakan bahwaASAN KABAN membacoki sepeda motor milik saksi DANIEL BUJURMINSEMBIRING sehingga saksi DANIEL BUJURMIN SEMBIRING tidak berani keluardari rumah kemudian terdakwa membawa senjata tajam jenis rencong tersebut keSimpang Pemda lalu diserahkan kepada saksi DANIEL BUJURMIN SEMBIRING,bahwa saksi Esron Hutagaol, Ferdinan Bukti dan Roger Siahaan yang mendapatinformasi dari masyarakat kalau terdakwa bersama saksi DANIEL BUJURMINSEMBIIRING sering melakukan pungutan

(seratusribu rupiah) perbulan terhadap cafe dan pantai pijat (oukup) adalah berdasarkankesepakatan dengan pemilik cafe dan pantai pijat (oukup) tanpa memberikankuitansi, saksi Esron Hutagaol, Ferdinan Bukti dan Roger Siahaan mendapatinformasi dari masyarakat kalau terdakwa bersama saksi DANIEL SEMBIRING(berkas terpisah) sering melakukan pungutan liar terhadap cafecafe dan pantai pijat(oukup) disekitar Jl.Ngumban Surbakti Kec.Medan Selayang yangmengatasnamakan pemuda setempat (PS) sehingga warga sekitar

Saksi DANIEL BUJURMIN SEMBIRING als DANIEL bin SALAM SEMBIRINGBahwa saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Mei2015 sekitar jam 22.00 Wib di Rumah Makan Asido Jl.Bunga TrompetKec.Medan Selayang Kota Medan karena telah memiliki 1 (satu) bilah senjatatajam jenis rencong kepada terdakwa.Bahwa saksi bersama terdakwa melakukan pungutan liar tersebut di daerahJIl.Ngumban Surbakti Kec.Medan Selayang, sebanyak 3 tempat dan panti pijatsebanyak 5 tempat.Bahwa uang pungli yang diminta

setempat (PS) yang biasanya apabila terdakwamasuk ke cafecafe atau panti pijat sudah mengerti dan langsung memberikanuang tersebut.Bahwa saksi Daniel Bujurmin mempunyai masalah dengan Hasan Kabandimana Hasan Kaban hendak membacoki sepeda motor saksi sehinggaterdakwa meminjamkan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk senjata tajamjenis rencong kepada saksi Daniel Bujurmin Sembiring.Bahwa terdakwa dan saksi Daniel Bujurmin Sembiring tidak ada memiliki ijindari pihak yang berwenang dalam melakukan pungutan

Bahwa terdakwa mengenali saksi Daniel Bujurmin Sembiring yang ikutmelakukan pungutan liar bersama terdakwa dicafe dan panti pijat (oukup) diJl.Ngumban Surbakti dan juga terdakwa mengenali senjata tajam jenisrencong yang ditemukan pada saat penangkapan dan juga kuintansipembayaran pemuda SPSISPTI jaga malam dipertokoan JI.Ngumban Surbaktiuntuk bulan Mei sebesar Rp. 100.000.Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam berupa rencong terbuat dari besi

Mustar Ahmad, MM melakukan pungutan dana kontribusi terhadapPeserta Diklat Prajabatan dimana Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM memungut danakontribusi peserta pada gelombang kedua dari 660 (enam ratus enam puluh) pesertaCPNSD Gol. I, II dan HI yakni terdiri dari 654 (enam ratus lima puluh empat) pesertadari Kabupaten Banggai dan 6 (enam) orang peserta dari Kabupaten BanggaiKepulauan, dan besarnya jumlah pungutan dana kontribusi tersebut berdasarkan10keputusan Terdakwa Drs.

No. 117 K/PID.SUS/2014e Bahwa total pungutan dana kontribusi dari Peserta Diklat prajabatan CPNSDtahun 2009 adalah berjumlah 651 (enam ratus lima puluh satu) orang pesertayang nantinya sesuai dengan pernyataan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MMdari pungutan dana kontribusi Peserta Diklat tersebut akan diganti sebagaimelalui anggaran Badan Diklat dan telah dianggarkan melalui DPA tahun 2010,dengan rincian sebagai berikut : NO GOL RINCIAN JUMLAH KET1.

Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III.a dan Eselon IIIb diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, tanggal 14 April 2008;1 (satu) bundel arsip asli kuitansi pungutan Diklat Prajabatan CPNS LitbangKabupaten Banggai Tahun 2009 untuk Gol. I dan II setiap orang sebesar Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);1 (satu) bundel arsip asli kuitansi pungutan Diklat Prajabatan CPNS LitbangKabupaten Banggai Tahun 2009 untuk Gol.

Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural EselonII.a dan Eselon HI.b di Lingkungan Pemerintah Daerah KabupatenBanggai, tanggal 14 April 2008;1 (satu) bundel arsip asli kuitansi pungutan Diklat Prajabatan CPNSLitbang Kabupaten Banggai Tahun 2009 untuk Gol. I dan II setiaporang sebesar Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh riburupiah);1 (satu) bundel arsip asli kuitansi pungutan Diklat Prajabatan CPNSLitbang Kabupaten Banggai Tahun 2009 untuk Gol.

kayu hasilproduksi akan terkena pungutan Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian NilaiTegakan yang totalnya sebesar 200% x harga patokan, sehingga apabilasebelumnya untuk setiap m?

kayu bulat telah dikenai pungutan PSDH dan DR,maka total pungutan yang wajib untuk dibayarkan adalah sebesar (200% xharga patokan) + PSDH + DR, apabila nilai pungutan ini ditambahkan denganbeban biaya produksi sesuai standar biaya produksi yang ditetapkan maka totalbeban biaya yang harus disediakan oleh pemegang izin untuk memproduksisetiap m3 kayu bulat sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran PNBP kepadanegara adalah sebesar (200% x harga patokan) +PSDH + DR + standar biayaproduksi per m3;Bahwa

Putusan Nomor 39 P/HUM/20144Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3)diatur dengan Peraturan Pemerintah.15.Penjelasan Pasal 35Ayat (1) Iuran izin usaha pemanfaatan hutan adalah pungutan yang dikenakankepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutantertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.

Besarnya iurantersebut ditentukan dengan tarif progresif sesuai luas areal.Provisi sumber daya hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai penggantinilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.Dana reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usahapemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangkareboisasi dan rehabilitasi hutan.

Termohon tidak sependapat dengan anggapanjargumentasi Pemohon dalampermohonannya yang menyatakan:Bahwa menurut Pemohon, kewajiban Ganti Rugi Tegakan dan PenggantianNilai Tegakan telah menimbulkan pungutan berganda (double counting/double tax) karena objek kewajiban PNBP yaitu hasil hutan kayu berkalikalidikenakan pungutan, seperti yang telahdipungut sebelumnya berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR).Terhadap alasanjanggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasansebagai

LUTHFIAHMAD/ TERDAKWA untuk melakukan pungutan ataumemungut kepada Kelompok Tani dengan Saksi;Bahwa sdr.

EDI YUSMIANTO, saya diminta untuk dibawaterlebih dahulu karena belum lengkap;e Bahwa setelah dana pungutan Jitut Jides terkumpul sebagian besar dari 13Kecamatan di Banjarnegara, namun ada beberapa kelompok tani yangbelum menyerahkan, Terdakwa bersama sdr. PRIYO RAHARJO telahmenyerahkan seluruh uang hasil pungutan dari kelompok tani dengancara dibungkus dalam kandi dirumah sdr.

dan setelah uang pungutan terkumpul diserahkan kepada saksi EDIYUSMIANTO.

Atas tugas melakukan pungutan itu, maka PRIYO RAHARJO dan saksiSAIRAN mendapatkan uang imbalan/jasa.

manfaat dana bantuan JitutJides, serta menyerahkan hasil pungutan itu kepada EDI YUSMIANTO.

Sehingga total potongan/pungutan dana BLI pada tahap terkumpul sebesarRp.13.250.000, (tiga belas juta dua ratus lima puluh riburupiah).Setelah semua potongan/ pungutan dana BLT terkumpul,selanjutnya dana tersebut disimpan dan dibawa oleh TerdakwaIl guna menunggu musyawarah selanjutnya atas pemanfaatandana tersebut dengan anggota BPD, Ketua LPMD, dan paraKetua RIT.Sedangkan pada saat sebelum pencairan dana BLT pada tahapll, Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa II akanadanya pencairan dana BLT tahap

Sehingga total jumlah potongan/pungutan danaBLT pada tahap dan tahap II terkumpul uang sebesarRp.32.950.000, (tiga puluh dua juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah).Bahwa setelah potongan/ pungutan dana BLT terkumpul sebanyakRp.32.950. 000, (tiga puluh dua juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah), lalu. Terdakwa pada tanggal 21September 2008 sekitar pukul 20.00 wib sehabis sholatisya, mengumpulkan sebagian warga yakni saksi Sumardi,Hal. 10 dari 37 hal. Put.

Sehingga totalpotongan/pungutan dana BLI pada tahap terkumpul sebesarRp.13.250.000, (tiga belas juta dua ratus lima puluh riburupiah).Setelah semua potongan/ pungutan dana BLT terkumpul,selanjutnya dana ter sebut disimpan dan dibawa olehTerdakwa Il guna menunggu musyawarah selanjutnya ataspemanfaatan dana tersebut dengan anggota BPD, Ketua LPMD,dan para Ketua RT.Sedangkan pada saat sebelum pencairan dana BLT pada tahapIl, Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa Il akanadanya pencairan dana BLT tahap

Sehingga total jumlah potongan/pungutan danaBLT pada tahap dan tahap II terkumpul uang sebesarRp.32.950.000, (tiga puluh dua juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah).Hal. 23 dari 37 hal. Put.

Sehingga total jumlah potongan/pungutan danaBLT pada tahap dan tahap II terkumpul uang' sebesarRp.32.950.000, (tiga puluh dua juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah).Bahwa setelah potongan/ pungutan dana BLT terkumpul sebanyakRp.32.950. 000, (tiga puluh dua juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah), lalu.

petugasmenerima uang dari pengunjung namun tidak diberikan sobekan tiket daripetugasnya yang selanjutnya dibagi oleh terdakwa bersama dengan anggotanyauntuk keperluan pribadinya;Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa danditemukan hasil penjualan tiket yang belum disetorkan oleh terdakwa kebendahara Dinas Kebudayaandan Pariwisata sejumlah Rp. 1.565.000, (satujuta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan penjualan tiketselama 1 (satu) minggu dan uang kas dari hasil pungutan

tidak resmi sebanyakRp.524.000, (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);Hal 3 dari 15 hal Putusan No.09/PID.SUS/2017/PT.MTR.Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Petugas Destinasi yaituPemungut Uang Tiket masuk obyek Wisata Sendang Gila dan menyetorkanpotongan tiket dan hasil penjualan tiket 1 X 24 jam ke pembantu bendaharapenerimaan, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Retribusi Pariwisata UsahaJasa dan Sarana;Bahwa perbuatan terdakwa menerima pungutan masuk Obyek WisataSendang

liar dilakukan dengan cara petugasmenerima uang dari pengunjung namun tidak diberikan sobekan tiket daripetugasnya yang selanjutnya dibagi oleh terdakwa bersama dengan anggotanyauntuk keperluan pribadinya;Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pungutan tidak resmi di obyekWisata Sendang Gila sejak mendapat tugas dari Plt.Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata, terus dilakukan walaupun terdakwa mengetahui hal tersebuttidak dibenarkan;Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa danditemukan

hasil penjualan tiket yang belum disetorkan oleh terdakwa kebendahara Dinas Kebudayaandan Pariwisata sejumlah Rp. 1.565.000, (satuHal 5 dari 15 hal Putusan No.09/PID.SUS/2017/PT.MTR.juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan penjualan tiketselama 1 (satu) minggu dan uang kas dari hasil pungutan tidak resmi sebanyakRp.524.000, (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Petugas Destinasi yaituPemungut Uang Tiket masuk obyek Wisata Sendang

Gila dan menyetorkanpotongan tiket dan hasil penjualan tiket 1 X 24 jam ke pembantu bendaharapenerimaan, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Retribusi Pariwisata UsahaJasa dan Sarana;Bahwa perbuatan terdakwa menerima pungutan masuk Obyek WisataSendang Gila tidak diperbolehkan karena mengurangi Pendapatan Asli Daerahmeskipun terdakwa mengetahuinya terdakwa tetap melakukannya dan uanghasilnya kemudian dipergunakan untuk keperluan diri terdakwa sendiri atauorang lain;Bahwa terdakwa RADEN MAYANTO

Menyatakan Terdakwa KAHARUDIN Als YUSUF Bin (Alm) MUHAMMAD YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu

Kampar.Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira jam 14.30 Wibsaat Tim Saber Pungli mendapat informasi adanya pungutan liar yangterjadi di kantor Camat tapung tepatnya diruangan pengurusan KTP,dan sesampainya ditempat tersebut tim saber pungli menemukan salahseorang melakukan pengurusan KTP yakni Sdr. AMINUDIN sedangdan setelah ditanya Sdr.

Aminudin Zalukhu Als Rudi dipersidangan dibawah sumpah,menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yangdiberikan adalah benar; Bahwa terjadinya pungutan liar tersebut adalah pada hari Kamistanggal 12 lanuari 2017 yang terjadi di Kantor Kec. Tapung Kab.Kampar. Bahwa terdakwa yang melakukan Pungutan Liar dalam PengurusanKartu Tanda Penduduk tersebut adalah KAHARUDIN ALS YUSUF.

Adi Apriadi als Adi bin Sudarno, dipersidangan dibawah sumpah,menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yangdiberikan adalah benar;Bahwa terjadinya pungutan liar tersebut adalah pada hari Kamistanggal 12 lanuari 2017 yang terjadi di Kantor Kec.

Tapung Kab.Kampar.Bahwa terdakwa yang melakukan Pungutan Liar dalam PengurusanKartu Tanda Penduduk tersebut adalah KAHARUDIN ALS YUSUF.Bahwa saksi dan terdakwa samasama bekerja sebagai operitorkomputer kependudukan namun terdakwa ditugaskan sebagai operatordikantor camat Tapung sedangkan saksi ditugaskan sebagai operatordi Kantor Dinas Disdukpencapil Kab.

Kampar.Bahwa terjadinya pungutan liar tersebut adalah pada hari Kamistanggal t2 Januari 2017 yang terjadidi Kantor Kec. Tapung Kab.Kampar.Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No. 103/Pid.Sus/2017/PN.Bkn. Bahwa terdakwa yang melakukan Pungutan Liar dalam PengurusanKartu Tanda Penduduk tersebut adalah KAHARUDIN ALS YUSUF. Bahwa terdakwa meminta sejumlah uang kepada warga yang sedangmengurus KTP sebanyak Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpan sendirioleh terdakwa selama seminggu sampai dengan dua minggu sebelum diserahkan kepadaBendahara Penerimaan (saksi DUNDU).

Bea Masuk33kepada Bendahara Penerimaan sebanyak 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (limapuluh) dokumen PIB per bulan.Bahwa kemudian uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpan sendirioleh terdakwa selama seminggu sampai dengan dua minggu sebelum diserahkan kepadaBendahara Penerimaan (saksi DUNDU).Bahwa selanjutnya dengan rentang waktu 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas)hari uang pungutan Bea Masuk dan PDRI tersebut dipegang/dikuasai oleh terdakwasendiri, selanjutnya sebagian

uang hasil pungutan tersebut diberikan kepada BendaharaPenerimaan dan dimasukkan ke rekening penampung milik kantor Bea dan CukaiEntikong di Bank BRI kantor kas Balai Karangan dengan nomor rekening032201000608307 kemudian dengan rentang waktu 2 (dua) hari sampai 3 (tiga) harisebagian uang tersebut disetorkan ke rekening KPPN Sanggau dengan nomor rekening032201000214302 dan sebagian besar lagi uang pungutan tersebut digunakan untukkepentingan pribadi terdakwa sendiri hingga mencapai lebih kurang

Bea Masukkepada Bendahara Penerimaan sebanyak 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (limapuluh) dokumen PIB per bulan.Bahwa kemudian uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpan sendirioleh terdakwa selama seminggu sampai dengan dua minggu sebelum diserahkan kepadaBendahara Penerimaan (saksi DUNDU) .Bahwa selanjutnya dengan rentang waktu seminggu sampai dengan dua minggu uangpungutan Bea Masuk dan PDRI tersebut dipegang / dikuasai oleh terdakwa sendiri,selanjutnya sebagian uang hasil pungutan

Bea Masukkepada Bendahara Penerimaan sebanyak 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (limapuluh) dokumen PIB per bulan.Bahwa kemudian uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpan sendirioleh terdakwa selama seminggu sampai dengan dua minggu sebelum diserahkan kepadaBendahara Penerimaan (saksi DUNDU) .Bahwa selanjutnya dengan rentang waktu seminggu sampai dengan dua minggu uangpungutan Bea Masuk dan PDRI tersebut dipegang/dikuasai oleh terdakwa sendiri,selanjutnya sebagian uang hasil pungutan

perikanan Nomor 499/PSKMI/VII/11tertanggal 06 Juli 2011; 3410.11.12.13.14.15.16.Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Foto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/523/VII/11 tanggal 13 Juli 2011 dan PenetapanBesarnya pungutan perikanan 523/PSKMI/VII/11 tertanggal13 Juli 2011; Foto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/562/VII/11 tanggal 23 Juli 2011 dan PenetapanBesarnya pungutan perikanan 562/PSKMI/VII/11 tertanggal23 Juli 2011; 2no

oon nenFoto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/592/VIII/11 tanggal O06 Agustus 2011 danPenetapan Besarnya pungutan perikanan 592/PSKMI/VIII/1 1tertanggal 06 Agustus 2011; Foto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/602/VIII/11 tanggal 09 Agustus 2011 danPenetapan Besarnya pungutan perikanan 602/PSKMI/VIII/1 1tertanggal 09 Agustus 2011; Foto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/677/IX/11 tanggal 03 September 2011 danPenetapan Besarnya

pungutan perikanan 677/PSKMI/IX/11tertanggal 03 September 2011; Foto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/754/IX/11 tanggal 28 September 2011 danPenetapan Besarnya pungutan perikanan 754/PSKMI/IX/11tertanggal 28 September 2011; Foto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/783/X/11 tanggal O5 Oktober 2011 dan17.18.19.20.21.22.Bukti P17Bukti P18Bukti P19Bukti P20Bukti P21Bukti P22Penetapan Besarnya pungutan perikanan 783/PSKMI/X/11tertanggal 05 Oktober 2011

; Foto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/800/X/11 tanggal 15 Oktober 2011 danPenetapan Besarnya pungutan perikanan 800/PSKMI/X/11tertanggal 15 Oktober 2011; Foto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/813/X/11 tanggal 19 Oktober 2011 danPenetapan Besarnya pungutan perikanan 818/PSKMI/X/11tertanggal 19 Oktober 2011; Foto copy surat Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI)Nomor 523.2/867/X/11 tanggal 29 Oktober 2011 danPenetapan Besarnya pungutan perikanan 867

Penetapan Besarnya Pungutan Perikanan Nomor562/PSKMI/VII/11 tertanggal 23 Juli 2011; Foto copy Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI) Nomor523.2/562/VII/11 tertanggal 23 Juli 2011; Foto copy Penetapan Besarnya Pungutan Perikanan Nomor592/PSKMI/VIII/11 tertanggal 06 Agustus 2011; Foto copy Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI) Nomor523.2/592/VIII/11 tertanggal 06 Agustus 2011; Foto copy Penetapan Besarnya Pungutan Perikanan Nomor677/PSKMI/IX/11 tertanggal 03 September 2011; Foto copy Surat Keterangan

Bukti T14A : Surat Pernyataan atas nama JoniIrfan Supriadi, yang merupakan korban pungutan liar(fotokopi Sesuai dengan asli);Surat Pernyataan atas nama Jusmanto, yang merupakankorban pungutan liar (fotokopi Sesuai dengan asli);Surat Pernyataan atas nama Rabina, yang merupakankorban pungutan liar (fotokopi Sesuai dengan asli);15. Bukti T15 : Foto pengumuman bebas biayadalam pembuatan KTP (fotokopi dari fotokopi);16.

Bahwa ada beberapa masyarakat Desa Poto Tano yang menyatakansebagai korban pungutan liar oleh Penggugat (bukti T14 A, T14 B, dan T14C) dan sebagaimana keterangan saksi Rina Pahlawati selaku Bendahara DesaPoto Tano yang menyatakan bahwa ada laporan warga mengenai pungutanliar yang dilakukan oleh Penggugat. Sedangkan berdasarkan keterangan saksiAbdul Kadir selaku Kepala Dusun Desa Poto Tano bahwa saksi pernah dilaporiwarga masalah pungutan liar yang dilakukan oleh Penggugat;6.

Jika benar Penggugat melakukan tindakan diluar jabatannya yaitumelakukan pungutan biaya kepada warga masyarakat Desa Poto Tanoseharusnya Tergugat selaku atasan memanggil Penggugat untuk didengarketerangannya atas tindakan Penggugat tersebut dengan tidakmendengar/menerima laporan sepihak;3. Secara umum pungli diartikan sebagai pungutan yang dilakukan secaratidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknumpetugas.

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar (pungli) Sudah jelas diatur dalamUndangUndang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dalamkasus tindak pidana, pungutan liar tidak diatur secara pasti dalam KUHP,namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidanapenipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP khususnya dalam368, 415, 418 dan 423 KUHP;Menimbang, bahwa sebagaimana keseluruhan pertimbangan hukum diatas,Majelis Hakim berkesimpulan, meskipun Tergugat dalam hal ini

Kepala Desa PotoTano yang secara Kewenangan dan Prosedur dalam menerbitkan Surat KeputusanKepala Desa Poto Tano (objek sengketa) telan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku, akan tetapi Secara substansi telah kelirudalam menerapkan aturan hukumnya, karena pembuktian tentang adanyapermasalahan pungli (pungutan liar) haruslah dipastikan terlebih dahulu apakahmemang benar Penggugat telah melakukan tindakan pungli (pungutan liar)sebagaimana dituduhkan kepadanya, dan atas hal tersebut

DAVID HARIANJA Als DAVID menyerahkanuang tersebut kepada Terdakwa pihak kepolisian terlebin dahulumelakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari meminta secara paksakepada para supir truk CPO selanjutnya disetorkan kepada Sdr.Apengyang merupakan pimpinan dari Terdakwa; Bahwa, jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa kepada paraSupir Truk CPO tergantung dari perusahan mana truck tersebutberoperasi jika PT.EMA maka uang pungutan sebesar Rp.100.000,(Seratus Ribu Rupiah)

David Harianja Als David selaku supir trukCPO dengan memaksa; Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pungutan diawalliTerdakwa memberhentikan sebuah truk CPO yang dikendarai oleh Sdr.David Harianja ketika sedang melintas di Dusun Pasir Pandak DesaKepenuhan Timur Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, kemudianTerdakwa meminta sejumlah uang yang besarnya sejumlahRp.30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan melakukanpengancaman apabila tidak diberi akan dipecahkan kaca truk tersebut; Bahwa sebelum Sdr.

David Harianja Als David selaku supir truk CPOdengan memaksa;Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pungutan diawaliTerdakwa memberhentikan sebuah truk CPO yang dikendarai oleh Sdr. DavidHarianja ketika sedang melintas di Dusun Pasir Pandak Desa Kepenuhan Timur Kec.Kepenuhan Kab.

David Harianja Als David selaku supir truk CPOdengan memaksa;Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pungutan diawaliTerdakwa memberhentikan sebuah truk CPO yang dikendarai olen Sdr. DavidHarianja ketika sedang melintas di Dusun Pasir Pandak Desa Kepenuhan TimurKec. Kepenuhan Kab.

Surat Keputusan Bupati Bangli tentang pengangkatan Priat Eko Purwo,S.Pt sebagai Kasi Pemerintahan.8.Perdes Desa Bayung Cerik Tahun 2008.9.Tabel rincian pungutan Desa Satra dalam bentuk tulisan tangan.10.Daftar nama Pemohon Prona Desa Satra Tahun 2008 dan 2009.11.Daftar nama Pemohon SMS/Rutin Kolektif Desa Satra .12.Surat pernyataan yang ditanda tangani Kaur Pembangunan Desa Satra,Gst Ngr.Ardika tertanggal 25 Pebruari 2011 dan tanggal 26 Maret 2011.13.Daftar biaya Prona Desa Bayung Cerik.

14.Perincian biaya pembuatan sertifikat (Prona ) Desa Bayung Cerik Th.2009. 15.Foto Copy daftar nama peserta pembuatan sertifikat Rutin Kolektf Desa Bayung Cerik.16.Foto copy buku tamu sosialisasi dan rapat pensertifikatan tanah prona dan Rutin Kolektif Desa Bayung Gede. 17.Foto copy kas pemasukan dan pengeluaran uang pungutan prona Tahun 2009 Desa Bayung Cerik. 18.

Foto copy kwitansi pungutan sertifikat tanah sesuai perdes, sebesar Rp.36. 000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah ) yang diterima oleh I Wayan Suarjaya tertanggal 30 Desember 2010. 27.Foto copy Peraturan Desa Bayung Gede No.1 Tahun 2009 tentang pungutan Desa Bayung Gede. 28. Kwitansi pembayaran biaya shering SMS sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) yang diterima oleh Priat Eko Purwo,S.Pt namun yang bersangkutan memakai nama jabatan PPAT. 29.

Bali, telah melakukanbeberapa perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum atau dengan menyalahgunakankekuasaannya memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinyayaitu berupa pungutan

.Bahwa Terdakwa selaku Camat Kintamani mengetahuidan banyak menyadari bahwa untuk pelaksanaan Pronatidak dipungut biaya kecuali biaya patok dan biayamaterai yang ditanggung oleh peserta telah memintakepada Priat Eko Purwo Selaku Kepala SeksiPemerintahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangliyang mempunyai tugas melaksanakan kegiatanadministrasi di bidang pertanahan sesuai ketentuan yangberlaku, dengan tujuan untuk mempermudah dalammemungut guna memperlancar penyelesaian sertifikatdengan melakukan pungutan

Foto copy Peraturan Desa Bayung Gede No.1 Tahun2009 tentang pungutan Desa Bayung Gede.28. Kwitansi pembayaran biaya shering SMS sejumlahRp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah ) yangditerima oleh Priat Eko Purwo,S.Pt namun yangbersangkutan memakai nama jabatan PPAT.29. Foto copy kwitansi biaya sertifikat Rutin Kolektiftertanggal 202201llyang diterima oleh Priat EkoPurwo,S.Pt namun yang bersangkutan memakainama PPAT sebesar Rp.26.000.000,(dua puluh enamjuta rupiah ).30.

sertifikat tanah ,sesuaiperaturan Desa sebesar Rp.36.000.000, (Tiga puluhenam juta rupiah )di Terima oleh Wayan Suarjayatertanggal 30 Desember 2010.Foto Copy Peraturan Desa Bayung Gede No.1 Tahun2009 tentang pungutan Desa , Desa Bayung Gede.Kwitansi pembayaran biaya shering SMS sejumlahRp.10.000. 000,( sepuluh juta rupiah ) tertanggal 11Januari 2011,diterima oleh Priat Eko Purwo,S.Pt namunyang bersangkutan memakai nama Jabatan PPAT.Foto Copy kwitansi biaya sertifikat Rutin Kolektiftertanggal 20

sertifikat tanah sesuaiperdes, sebesar Rp.36. 000.000,(tiga puluh enamjuta rupiah ) yang diterima oleh Wayan Suarjayatertanggal 30 Desember 2010.27.Foto copy Peraturan Desa Bayung Gede No.1 Tahun2009 tentang pungutan Desa Bayung Gede.28.Kwitansi pembayaran biaya shering SMS sejumlahRp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah ) yangditerima oleh Priat Eko Purwo,S.Pt namun yangbersangkutan memakai nama jabatan PPAT.29.

yang tidak resmi atau pungutan liardilakukan dengan cara petugas menerima uang dari pengunjung namun tidakdiberikan sobekan tiket dari petugasnya yang selanjutnya dibagi oleh terdakwabersama dengan anggotanya untuk keperluan pribadinya;Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa danditemukan hasil penjualan tiket yang belum disetorkan oleh terdakwa keHalaman 6 dari 72Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN Mitrbendahara Dinas Kebudayaandan Pariwisata sejumlah Rp. 1.565.000, (satujuta

lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan penjualan tiketselama 1 (satu) minggu dan uang kas dari hasil pungutan tidak resmi sebanyakRp.524.000, (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Petugas Destinasi yaituPemungut Uang Tiket masuk obyek Wisata Sendang Gila dan menyetorkanpotongan tiket dan hasil penjualan tiket 1 X 24 jam ke pembantu bendaharapenerimaan, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Retribusi PariwisataUsaha Jasa dan Sarana

yang tidak resmi atau pungutan liardilakukan dengan cara petugas menerima uang dari pengunjung namun tidakdiberikan sobekan tiket dari petugasnya yang selanjutnya dibagi oleh terdakwabersama dengan anggotanya untuk keperluan pribadinya;Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pungutan tidak resmi di obyekWisata Sendang Gila sejak mendapat tugas dari Plt.'

Uang kas dari Pungutan Tanpa tiket selama dua minggu sejumlahRp. 524.000, (lima ratus dua pulunh empat ribu rupiah);8.

uang tidakmemberikan ataupun merobek tiket dan terkumpul Pungutan uang tanpatiket;o Bahwauang dari pungutan tanpa tiket terdakwa gunakan bersama StafUntuk makan, dan dibagibagi bersama staf terdakwa, karena merekatidak dapat gaji dari Pemerintah Daerah Lombok Utara, serta adadisisinkan Kas untuk biaya kebersihan dan Bon Makan selanjutnyasisanya terdakwa bagi dengan staf;o Bahwa barang dan uang yang ditemukan = saat diamankan oleh PolresLombok Utara sebagai berikut :1.

Jenis JumlahRetribusi yang Jumlah yang Retribusi Pungutan yg Pungutan yg tdRetribusi unit Dipungut Dipungut sesuai Perda disetorkan ke disetorkanBentor Kas Daerah1. KIUR 103 =Rp.65.000/thn Rp.6.695.000 /Rp.20.000/thn Rp.2.060.000 /Rp.635.0002. IlzinUsaha 103 Rp.60.000/thn Rp.6.180.000 /Rp.20.000/thn Rp.2.060.000 Rp.4.120.000AnggkutanBarang3. Kartu 103 = Rp.45.000/thn Rp.4.635.000 Rp.7.500/bIn Rp.4.640.000 Pengawasan atauRp.90.000,/thn4.

Parkir 331 Rp.10.000/bIn Rp.39.720.00 Rp.500/tiap Rp.6.100.000 Rp.33.620.000.atau 0 masukRp.120.000/thn terminal dantidak dapatdiborongkanRp.61.345.00 Rp.16.920.00 Rp. 44.435.0000, 0, Bahwa pungutan Retribusi yang disetorkan oleh Terdakwa ke kas Daerahmelalui bendahara PAD hanya yang besarannya sesuai Perda, yaitusebesar Rp. 16.920.000,, sedangkan jumlah pungutan yang tidakdisetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 44.435.000, (empat puluh empatjuta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaktidaknya

sekitarjumlah tersebut dan hasil pungutan retribusi tersebut telah dipergunakanuntuk kepentingan Terdakwa dan orang lain ;e Bahwa Terdakwa telah melakukan pungutan / penagihan Retribusi RodaTiga (Bentor) tidak sesuai dengan Peraturan Daerah KabupatenHal. 5 dari 30 hal.

/tagihan retribusi RodaTiga (bentor) dengan perincian perhitungan sebagai berikut : No Jenis Jumlah Retribusi Jumlah Retribusi Pungutan PungutanRetribusi unit yang yang sesuai yg yg tdkBentor Dipungut Dipungut Perda disetorkan disetorkanke KasDaerahKIUR 103 Rp.65.000 Rp.6.695.

Rp.33.620/bIn atau .000 tiap 000 000.Rp.120.00 masuk0/thn terminaldan tidakdapatdiborongkanRp.61.345 Rp.16.920 Rp..000, .000, 44.435.000 10Bahwa pungutan retribusi yang disetorkan oleh Terdakwa ke kas Daerahmelalui bendahara PAD hanya yang besarannya sesuai Perda, yaitusebesar Rp.16.920.000,, sedangkan jumlah pungutan yang tidakdisetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 44.435.000, (empat puluh empatjuta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut dan hasil pungutan

Terbanding meragukan kebenaran dan validitas transaksi daridokumendokumen tersebut;bahwa terhadap pendapat Terbanding, Pemohon Banding memberikan pendapat yang padaintinya adalah dokumendokumen yang diajukan telah menunjukkan bahwa PPN ataspembelian BKP/JKP telah dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP/JKP;bahwa Pasal 1 angka 23 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yang TelahDiubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilaimenyatakan Faktur Pajak adalah bukti pungutan

pajak yang dibuat oleh Pengusaha KenaPajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak,atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai;bahwa Pasal angka 24 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yang TelahDiubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilaimenyatakan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudahdibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena

PajakMasukan yang wajib dibayar tersebut di atas oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama;Menim :bangbahwa berdasarkan penelitian Majelis terdapat buktibukti/dokumen pendukung yangdisampaikan Pemohon Banding, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapatmenunjukkan buktibukti/dokumen pendukung yang mendukung kebenaran pembayaranPajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak danmenerima Faktur Pajak sebagai bukti pungutan

SUPRIATNA dengan nilai uangsebesar Rp1.000.000;Buku/catatan Rincian Penggunaan Uang Pungutan yang berasal daripeserta program Sertifikat PRONA Desa Jambe tahun 2008 denganlampiran kuitansikuitansi pengeluaran uang seluruhnya yang ditandatangani oleh Sdr. M.

Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan dan Pemasukan KeuanganDana Pungutan PRONA Desa Jambe Tahun 2008;30. Asli buku kKeuangan Desa Jambe Tahun 2008;Dikembalikan kepada Desa Jambe, Kecamatan Jambe, KabupatenTangerang melalui Terdakwa AHMAD RIFAI bin H.

Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan dan Pemasukan KeuanganDana Pungutan PRONA Desa Jambe Tahun 2008;30. Asli buku kKeuangan Desa Jambe Tahun 2008;Dikembalikan kepada Desa Jambe, Kecamatan Jambe, KabupatenTangerang melalui Terdakwa AHMAD RIFAI bin H. RUSDI;6.

yang ditetapkan Terdakwa tentu merupakan pungutan yangtidak sah yang membebani peserta pemohon.

Sehingga peserta pemohonmengeluarkan dana yang tidak seharusnya.Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang memungut dana darimasyarakat yang tidak seharusnya merupakan penyalahgunaankewenangan.Bahwa tidak terdapat keadaan yang emergency atau mendesak yang dapatdigunakan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana atau sifatmelawan hukumnya perbuatan Terdakwa melakukan pungutan meskipunatas dasar musyawarah dengan masyarakat.Bahwa dalam kenyataannya penggunaan dana pungutan yang dilakukanTerdakwa

Menyatakan barang bukti berupa:1. 1 (satu) lembar surat klarifikasi dugaan pungutan liar di SMPN 01 Bingin Kuning;2. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : 0005/LK.LAB/2016;3. 1 (satu) lembar lampiran SK No. 0005/LK.LAB/2016;4. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : 105-LSMLIDIK/SK-DPP/III-2016;5. Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,00. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk KANZEN No.Pol.

DEFLAN memiliki data tentang dugaan adanya pungutan liar yangdilakukan oleh Saksi ARMEN selaku Kepala Sekolah SMP 01 Bingin Kuningsambil memperlihatkan data mengenai dugaan adanya pungutan liar, kemudianterdakwa menyuruh Sdr. DEFLAN untuk membuat surat klarifikasi dugaanpungutan liar, Sdr. DEFLAN menyanggupinya dan langsung mengetik suratyang nantinya akan diserahkan kepada Sdr. ARMEN, kemudian Sdr. DEFLANmendatangi rumah Sdr.

SOPIAN, Saksi ALFIAN GUNADI mengembalikan amplopkepada Saksi Korban ARMEN, Saksi DEFLAN membuat dan mengantarsurat klarifikasi dugaan pungutan SMPN 01 Bingin Kuning kepada SaksiKorban ARMEN dari Terdakwa M. SOPIAN;Bahwa, Saksi menerima uang Rp. 250.000,00.

Surat :01/LSM/PROV/2016 tentang Klarifikasi Dugaan Pungutan Liar yang didugadilakukan oleh Saksi Korban ARMEN selaku Kepala Sekolah SMPN 01 BinginKuning, saat itu Saksi DEFLAN mengatakan surat tersebut berasal dariTerdakwa M. SOPIAN dan meminta Saksi Korban ARMEN menemui TerdakwaM.

tidak sah ataupungutan liar terhadap kontraktor pemenang pekerjaan di Bidang Bina Marga yaitupaket pekerjaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus TransportasiPedesaan (DAK TP) dan Paket Tender /lelang, pungutan tersebut tidak sah danmelawan hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan mengenai Pelayanan Publikdan Peraturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memaksaseseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayarandengan potongan, yaitu apabila kontraktor atau rekanan

Rincianbiaya pungutan tersebut ditentukan oleh Terdakwa sendiri yang mana lebih tinggi daribiaya yang dianggarkan. Bahwa kegiatan pungutan liar tersebut terbongkar setelahadanya operasi tangkap tangan oleh Penyidik Polres Majene di Kantor DinasPekerjaan Umum Kabupaten Majene dan ditemukan sisa uang hasil pungutan liarHalaman 5 dari 47 halaman Putusan perkara No.34/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKSsejumlah Rp. 7.800.000, (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

kontraktor tersebut dipergunakanuntuk biaya foto copy /penggandaan dokumen, biaya pembuatan papanproyek dan pembuatan RAB pada Bidang Bina Marga, padahal untuk biayatersebut telah dianggarkan dalam kontrak dan DPA;Bahwa pembayaran yang seharusnya diperoleh oleh kontraktor untuk biayafoto copy /penggandaan dokumen, biaya pembuatan papan proyek danpembuatan RAB diambil alih oleh Terdakwa dengan nilai yang tidak wajar;(10) Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat pertemuan dengan rekanansehubungan dengan pungutan

tidak sah atau pungutan liar terhadapkontraktor pemenang pekerjaan di Bidang Bina Marga yaitu paket pekerjaan DanaAlokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Transportasi Pedesaan (DAK TP) danPaket Tender /lelang, pungutan tersebut tidak sah dan melawan hukum karena tidaksesuai dengan Peraturan mengenai Pelayanan Publik dan Peraturan mengenaiPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, yaitu apabilakontraktor atau rekanan

Rincian biaya pungutan tersebutditentukan oleh Terdakwa sendiri yang mana lebih tinggi dari biaya yangdianggarkan. Bahwa kegiatan pungutan liar tersebut terbongkar setelah adanyaoperasi tangkap tangan oleh Penyidik Polres Majene di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Majene dan ditemukan sisa uang hasil pungutan liar sejumlahRp. 7.800.000, (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Jadi sisa uang pungutan dari pedagang pasar pagi Pangkalpinang yangdisimpan saksi MARHUSIN bin MUROD sebesar Rp. 45.000, (empat puluh limaribu rupiah).

tiga) bulan listrik di pasar pagi belum di bayar alias nunggak, lalukemudian Terdakwa meminta iuran kepada para Pedagang di Pasar Pagitersebut sebesar Rp. 50.000, dengan alasan uang tersebut akan digunakanuntuk membayar tunggakan listrik tersebut, dan selanjutnya para pedagangtersebut menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa;Bahwa saksi memang pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000, tapibukan kepada Terdakwa namun kepada orang UPT di Pasar Pagi, namunuang tersebut sudah dikembalikan karena pungutan

atau iuran kepada anggota;e Bahwa memang saksi tidak ada menegur Terdakwa karena saat itu Terdakwabilang kalau sudah ada ijin dari PEMDA;e Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil pungutan tersebut sebanyak 1(satu) kali dan Terdakwa melakukannya selama (satu) bulan;e Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa membenarkan tentangperihal yang berhubungan dengan keterangan saksi ke1 tersebut ;2 Saksi BONG SOEN LING als ATHU, dipersidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut :e Bahwa saksi kenal

tidak adaorganisasi atau Asosiasi di Pasar Pagi tersebut;Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa membenarkan tentangperihal yang berhubungan dengan keterangan saksi ke3 tersebut ;3 Saksi MARHUSIN bin MUROD, dipersidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa terdakwa pada bulan Desember 201 lakhir dan awal tahun 2012 menarikuang ratarata Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) per pedagang untukdipergunakan memayar listrik Pasar Pagi yang diputus oleh PLN;Bahwa pedagang yang diminta pungutan

tersebut sebesar Rp. 45.000, (empat puluh lima riburupiah) tersebut sudah di sita dan diajukan sebagai barang bukti dalam perkaraini;Bahwa menurut keterangan Hendri dalam BAP, uang tersebut ia pinjam daribendahara yang mengumpul uang pungutan PLN tersebut yaitu saudara Husin;Bahwa benar ada bukti mengenai pengembalian uang yang dipinjam tersebutberupa kwitansi (saksi memperlihatkan kwitansi pengembalian tersebut kepadaMajelis Hakim);Bahwa ide untuk menyumbangkan uang tersebut berasal dari kesepakatan

Bahwa total dana dari hasil pungutan tersebut diatas dipergunakan sebagaiberikut : Biaya pembelian patok batas. Biaya Materai .= Biaya konsumsi. Biaya transpor ke kantor BPN.Dan sisanya dibagi oleh semua Tim Pelaksana lapangan. Bahwa yang menetapkan besarnya biaya pungutan setiap pemohon sertifikatpada Prona Gratis Pembuatan Sertifikat Hak Milik Tahun 2015 pada DesaSukaraya Kec. BoneBone Kab. Luwu Utara adalah saksi bersama denganTim Pelaksana Lapangan.

Sutikno tahun2015 untuk melakukan pungutan biaya yang disepakati pada saat musywarahyang dihadiri oleh aparat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa sukaraya LK Sutikno sedangkan pada tahun 2016 sewaktu PJS Kepala Desa LK ANDISOFYAN BURHAN kami juga melakukan pungutan biaya pengurusan atasinisiatif aparat desa yang mana mengambil patokan pada tahun 2015 jugadilakukan pungutan pembayaran pengurusan sertifikat,Bahwa jumlah dana yang terkumpul secara keseluan terhadap masyarakatyang akan melakukan permohonan

Biaya kepada lelaki Sutikno Rp. 1. 500.000,Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa melakukan pungutan dengan besaranbervariasi adalah adanya perintah dari Kepala Desa lelaki Sutikno, danadapun pungutan yang diperuntukkan untuk pembayaran BPHTB adalahberdasarkan daftar input data proyek APBN (Pertanian) tahun 2016 letak tanahDesa Sukaraya Kec. BoneBone Kab.

Sutikno tahun 2015 untuk melakukan pungutan biaya yang disepakati pada saatPutusan Tipikor Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/P.N Mks Halaman 88 dari 106musywarah yang dihadiri oleh aparat desa yang dipimpin oleh Kepala Desasukaraya LK Sutikno sedangkan pada tahun 2016 sewaktu PJS Kepala DesaLK ANDI SOFYAN BURHAN kami juga melakukan pungutan biaya pengurusanatas inisiatif aparat desa yang mana mengambil patokan pada tahun 2015 jugadilakukan pungutan pembayaran pengurusan sertifikat,Bahwa jumlah dana yang terkumpul

Terdakwa melakukan pungutan denganbesaran bervariasi adalah adanya perintah dari Kepala Desa lelaki Sutikno,dan adapun pungutan yang diperuntukkan untuk pembayaran BPHTB adalahberdasarkan daftar input data proyek APBN (Pertanian) tahun 2016 letak tanahDesa Sukaraya Kec.