als ye Col 5h Qudaall 2Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:fatal L ye Le SH oe poy) G8Artinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 0154/018/V1/2019 tanggal 14 Juni2019

Tei. paeip ees,Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:fated Ls te He LY ahsArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 112/10/VII/86 tanggal 04 JUli1986 yang dikeluarkan

dilakukan antara seorang lakilaki danperempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimanadiatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua ketentuanperaturan perundangundangan di bidang perkawinan yang berlaku di NegaraKesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundangundangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimanamaksud kaedah fighiyah yang berbunyi;loll py ook A aeArtinya: Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya

ditujukandemi kemashalatan rakyatnya tersebut.Menimbang, bahwa meskipun dalam ajaran Islam seoranglakilakidiperbolehkan mempunyai isteri lebih dari satu orang, namun sebagaimana diaturpada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo Pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapatberisteri lebin dari satu orang, seorang lakilaki wajid mendapatkan izin dariPengadilan terlebin dahulu.

U,c14 cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah8menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

:Whacd ule Ge prio swlaoll 555Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Lap 9 IVo Lo los Ujc.a nigh WVoolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang

U cra cigl sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut

Penetapan No. 0080/Pdt.P/2018/PA.Kra.Artinya : Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan; 22022 en enn n nen eens ence nen neneeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:CAO@ONONO (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NUA6 CauaoYOCO6ld Adzeuadl adau i6a0E6Cauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:EOOON@6Y6 CAUAG&6CA6 UdA6) CANBOUGIB6ES AOa6ROAEdCaUad0UA6IOESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 593/118/XI/79 tanggal 13 Nopember 1979yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, KotaSurabaya, adalah milik Pemohon dan Pemohon Il; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH tidak sesuai dengan nama

alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:CAO@ONONO (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NUA6 CauaoYOCO6ld Adzeuadl adau i6a0E6Cauad06Cadl Nomor 0070/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 7 dari 10Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:EOOON@6Y6 CaUAG&6CA6 UdA6) CANBOUGIB6ES AOa6ROAEdCaUad0UA6IOESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 450/28/1985 tanggal 21 Februari 1985yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru,Kabupaten Tulungagung, adalah milik Pemohon dan Pemohon Il; bahwa nama dan

52Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;dlawalad igh Wes 1, Male dua uiArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemenntah) terhadap rakyatnya sematamatademi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yangjelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukanalasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaituperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan

:N58 5 9EealArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:Wet te Rea Vel tee be,Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:Jalloddl L gis Adc 4H le ploy

La iatArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai:Hal. 8 dari 11 hal Pen.178/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn . bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 0280/035/X/2019 tanggal 17Oktober 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan MejayanKabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa nama yang tercantum dalam Kutipan AktaNikah tersebut, yaitu nama Pemohon I: Andri Setiawan bin Indang

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah waalNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:Itt 45 SallArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslahdidahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitabtersebut pada halaman 87, yang berbunyi:FOnJlia se ID sok Thawlae Jie;Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman121, yang berbunyi: 40 af Go Z aweam Loe 3s assole ot7 SosArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Majelis menilai: bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0030/022 tanggal 19 Maret2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanGampengrejo, Kabupaten Kediri, adalah milik Pemohon; bahwa nama suami Pemohon yang tercantum dalam Kutipan

sulaall $73Hal. 7 dari 10 hal Pen.0039 /Pat.P/2017/PA.Kab.Mn .Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalioall sha te 51 te play CaSuetArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor

Kaidag Fighiyah sebagai berikut :ArLacdl bois as Jl le pol 8 paiArtinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya,harsulah dihubungkan dengan kemashlahatan;5, Kaidah Fighiyah sebagai berikut;WhaJl ols Glo p rb wwleols >Artinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarikkemashlahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti suratsurat dan keterangan Pemohondan calon memepelai berdua serta saksisaksi di persidangan, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat

Bahwa Pemohon dan Pemohon II hendak menikahkan anakkandungnya yakniNama Nurbilgis Fausiah binti SangkalaTempat tanggal lahir Kassi, 10 Maret 2003 (18 Tahun),Agama IslamPendidikan Ge prio awlaall s 59Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;bap d Wolo Sl illjcrd oigh SoolraArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakanpernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia

Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :aslaall bats afc Hele plovics fasArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikandalildalil permohonannya, dan permohonan Para Pemohon cukup beralasandan didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karena itu. permohonan ParaPemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan

Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahul; Qaidah Fighiyah yang terdapat dalam kitab Alasyah wan nazair halaman 128yang maksudnya Pemerintah mengurus rakyatnya menurut kemaslahatan;Menimbang, bahwa melihat kesungguhan dan tanggung jawabMuhammad bin Hairani sebagai calon suami serta kerelaan dari pihak calonisterinya untuk bersungguhsungguh membina rumah tangga serta adanyakesanggupan dari Pemohon dan pihak keluarga untuk membina danmembimbing kehidupan rumah tangga Muhammad bin Hairani

Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahut;* Qaidah Fighiyah yang terdapat dalam kitab Alasyah wan nazair halaman 128yang maksudnya Pemerintah mengurus rakyatnya menurut kemaslahatan;Menimbang, bahwa melihat kesungguhan dan tanggung jawab IhsanulFikri bin Suriansyah sebagai calon suami serta kerelaan dari pihak calonisterinya untuk bersungguhsungguh membina rumah tangga serta adanyakesanggupan dari Pemohon dan pihak keluarga untuk membina danmembimbing kehidupan rumah tangga Ihsanul Fikri

No. 54/Pdt.P/2016/PA.MEFpQaidah fiqhiyyah dalam Kitab alAsybah wan Nazhair hal.33 yangberbunyi:adrbadh boyio ac Jl Se pLYl 9 pai.Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon telahberalasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan

:N35 5 salArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:welll) ls Fs 15) aulaall Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:jal bk Se He ALY ajArtinya:

pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai:Hal. 8 dari 11 hal Pen 53/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn . bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 314/VII/33/1971 tanggal 21Desember 1971 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan WunguKabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam KutipanAkta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon : Djuri.