., lalu pada tanggal 17Maret 2011 Terdakwa melaksanakan RUPS PT.

Silica Mas Nusantara, namun tidak memenuhi kuorum.Juga menyatakan telah ada RUPS tanggal 17 Maret 2011 sebagai tindaklanjut dari RUPS tanggal 10 Maret 2011 yang tidak memenuhi kuorum ;Bahwa, setelah menguraikan dan mengakui adanya fakta hukummengenai telah dilaksanakannya RUPS, tibatiba dalam pertimbanganputusan halaman 46 alinea ke 2 (dua) dari bawah Judex Factimenjelaskan Menimbang, bahwa senyatanya RUPS tersebut tidakpernah dapat dilaksanakan oleh Terdakwa dan tidak pernah ada ;Bahwa, perlu dipertanyakan

Bila pertimbangan Judex Factimasih mengacu pada UU No. 1 Tahun 1995 yang sudah dicabut, maka jelasJudex Factitelah salah menerapkan hukum ;Bahwa, Pasal 82 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas menyebutkan Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS*.Sedangkan Pasal 82 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkanPemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat

., karena RUPS LB tanggal 10Maret 2011 tidak memenuhi kuorum, Terdakwa selaku Presdir PT. SMNmengagendakan untuk melaksanakan RUPS LB pada tanggal 17 Maret2011. Untuk itu, pada tanggal 11 Maret 2011 Terdakwa kembali melakukanpemanggilan RUPS LB melalui Koran Harian Duta Masyarakat dan HarianMemorandum dengan agenda Persetujuan Penjualan Sebidang Tanah MilikPersero.

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 dilaksanakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Bahwa adapun isi ketentuan Pasal 78 ayat 1 dan 4 UndangUndangRI Nomor 40 Tahun 2007 adalah berbunyi sebagai berikut:Pasal 78:(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;((C)(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan perseroan;c.

tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebihbesar;c.

Bahwa RUPS Tahunan Termohon Kasasi yang dimaksud dalamnotulen RUPS Termohon Kasasi bertanggal 27 Maret 2009 tersebut,terbukti cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum, sebab:e Surat Undangan RUPS adalah mengenai RUPS Tahunan tidakada agenda rapat tentang perubahan anggaran dasar, danundangan tersebut bukan RUPS Luar Biasa dengan agendakhusus perubahan anggaran dasar Termohon Kasasi ;e Telah merubah dan atau menambah agenda rapat tanpa dihadiridan disetujui oleh semua pemegang saham (khususnya

82:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidaksesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sahjika semua pemegang saham dengan hak suara hadir dandiwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengansuara bulat;Adapun penjelasan

Nomor 2870 K/Pdt/2013(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;e.

yang sah untuk meminta penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan;ll.B.

Permohonan Pemohon untuk Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang18.Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 80 ayat (3) UU PT mengatur sebagaiberikut:*Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat jugaketentuan mengenal:Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai permohonan pemegang saham, jangkawaktu. pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketuarapat,sesual dengan atau tanpa terikat

),dimanasecarasubtansialatas duaistilah tersebut memiliki karakteristik perbedaan pembahasan,halmanasesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undangundang Nomor 40Tahun 2007 menyatakan bahwa: Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

(Perseroan Terbatas) yang berbunyi :Penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapatdilakukan atas permintaan :1. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalampasal 78 ayat 2 dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78ayat 4 dengan didahului pemanggilan RUPS.2.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, Kuorum kehadiran dan atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tampa terikat pada ketentuanUndangundang ini atau anggaran dasar, dan ataub.

80 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 berbunyi :Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;2.3.

tahun 1995:Ayat (1):Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambar 14 (empatbelas) hari sebelum RUPS diadakan.Ayat (2):Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.e Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan:Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan 2(dua) surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukanatau dimana melakukan kegiatan usaha yang harus dikirim/dimuat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapatdipersingkat paling

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa Deny Mardanidan Gusti Syaifuddin, keduanya selaku pemegang 50% sahamperseroan tidak hadir dalam RUPS sehingga kuorum RUPS tersebutsebesar paling sedikit 34 (tiga perempat) bagian jumlah seluruhsaham dipastikan tidak tercapai dan karena itu RUPS tidak sah danbatal demi hukum;1.4.

Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014penyelenggaraan RUPS tanggal 8 Juni 2004 itu adalah sah danmengikat;3.10.

mekanisme penyelenggaraan RUPS dan kuorum RUPS tidaktercapai, dan karena itu tidak sah menurut hukum.

RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris gunamenyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk jangka waktu paling lama (satu) tahun;iil.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, Jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiranHal 4 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.12.13.dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penujukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan Undang Undang ini atau anggaran dasar, dan/ataub.

Elesgo HDM Asia;Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPSPT. Elesgo HDM Asia sebagai berikut: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan/disetor; Penawaran Saham kepada para pemegang saham; Kuorum 1/5 (satu perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Hal 5 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr. Ketua Rapat Yulianti Dioko (Pemohon) 4.

Menetapkan bentuk RUPS, mata acara, kuorum dan ketua Rapat RUPSPT. Elesgo HDM Asia sebagai berikut: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan /disetor; Penawaran Saham kepada para Pemgang Saham Kuorum 1/5 (Satu perlima) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakill Ketua Rapat Yulianti Djoko (Pemohon) 4.

Elesco HDM Asia No. 001/EHASRT/II/2019, tanggal 4 Februari 2019, Perihal: Undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/LB) PT. Elesco HDM Asia, (diberi tanda P2a);Foto copy Tanda Terima Surat Undangan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT. Elesco HDM Asia, tanggal 4 Februari 2019, (diberi tandaP2b);Foto copy Daftar Hadir PT.

Bahwa perubahan perjanjian kerjasama Nomor 13/DIR/PT.BPDST/XVP/2006 dan Perjanjian Nomor 120/C71.NOT.PPAT/III/06, tanggal 29 Maret2006 tersebut, Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengahberdasarkan hasil RUPS tahun 2004 vide Akta Berita Acara Rapat UmumLuar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Sulawesi TengahNomor 3, tanggal 04 Oktober 2004;5.

Putusan Nomor 5 K/Pdt/2016dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2010 dan tahun 2011, karena RUPStahun 2010 dan RUPS tahun 2011 Penggugat selaku rekanan yang masihterikat dengan perjanjian tidak diundang lagi oleh Tergugat (vide putusanNomor 19/Pdt.G/2011/PN PL), hal tersebut dilakukan oleh Tergugat karenaitikad buruknya untuk menghindar pembicaraan pembayaran jasaPenggugat dalam RUPS tahun 2009 karena janjijanji Tergugat setiap kaiiPenggugat menagih pembayaran jasa pada RUPS tahun 2009, jawabanTergugat

Betapa tidak, padabagian awal/komparasi akta, serta pada bagian akhir Akta Nornor 13/DIR/PT BPDST/XVP/2006 dan Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, yangmerupakan tindak lanjut Akta Berita Acara RUPS Nornor 26 tanggal 17 MeiTahun 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nornor 3, tanggal 4 Oktober 2004,tertulis jelas namanama komisaris dan Direksi PT Bank Sulteng yangterpilin dan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2004,sedang pada RUPS Tahun 2006 tidak ada perubahan pengurus PT BankSulteng, dengan demikian

Kehilangan pendapatan Penggugat dalam pembuatan Akta Acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk pembagian Laba danPengesahan Neraca. Adapun dasar perhitungan adalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan Pembagian Laba (deviden) danPengesahan Neraca Neraca tahun buku 2008 (vide Akta Berita Acara RUPSTahunan Nomor 12, tanggal 11 Juni 2009), dengan jumlah laba PT BankSulteng adalah sebesar Rp19.917.000.000,00.

Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PT Bank PembangunanDaerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam PerubahanAkta Perjanjian Kerjasama Nomor 13/DIR/PT BPDST/ XV/2006 danPerjanjian Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/O6 tanggal 29 Maret 2006, yangpada Akta Berita Acara RUPS Nomor 26, tanggal 17 Mei 2004 dan AktaBerita Acara RUPS Nomor 3, tanggal 4 Oktober 2004;4. Menyatakan bahwa terjadinya gugatan di Pengadilan bukan larangan dalamHalaman 8 dari 13 hal.

RUPS LB dilakukan melaui video conference telan sesuai denganketentuan pasal 77 ayat (1) UU PT;2.14.3. RUPS LB PT. PMS dihadiri oleh para pemegang saham ataukuasanya sebesar 67,5 % pemegang saham sehingga telahmemenuhi ketentuan kuorum RUPS LB sebagaimana diatur dalampasal 86 ayat (1) UU PT;Hal. 18 dari 50 hal.Putusan No.32/Padt.G/2020/PN.Kka.2.15.2.16.2.17.2.18.2.19.2.14.4. RUPS LB PT.

PMS sejak awal Maret 2018;Bahwa sepengetahuan saksi RUPS Luar Biasa PT.

Dalam hal ini anggota Direksi dapatdiberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Keputusankeputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratansebagai anggota Direksi, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroanatau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS;Menimbang, bahwa Keputusan RUPS untuk memberhentikan Direksitersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikan

kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS.

PMS melalui video Conference karena tidak dapatdilaksanakan RUPS LB secara tatap muka langsung diakibatkan pandemi covid19.Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima olen para pemegang sahamtermasuk oleh Penggugat dan Turut Tergugat Il dan atas undangan RUPS LBtersebut Penggugat dan Turut Tergugat II mengirimkan Surat kepada DewanKomisaris PT. PMS tertanggal 6 Juni 2020 yang pada intinya menyampaikan tidakdapat mengikuti RUPS LB PT.

President Taksi bukanatas Keputusan RUPS, sehingga secara formal tidak memenuhi ketentuanUndangUndang Nomor 1 tahun 1995 yang diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, hal ini jelasHal. 2 dari 18 hal.

sebagai pengurus tanpa dipilih melalui RUPS yang sah, sehinggaKepengurusan mereka dari periode 2011 s/d 2016 berdasarkan PenetapanPengadilan tersebut yang dinilai cacat hukum adalah suatu kepengurusanyang tidak sah;7.

Putusan Nomor 1464 K/Pdt/2015hemat kami bahwa Termohon Kasasi untuk minta RUPS LB ketiga kePengadilan Negeri Jakarta Timur yang akhirnya oleh hakim tunggal yangmemeriksa permohonan tersebut telah dikabulkan dengan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 3/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Timtanggal 29 September 2011;Bahwa permohonan untuk RUPS LB ketiga yang ternyata berdasarkanketerangan palsu disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timurdiketahui oleh Pemohon Kasasi setelah putusan pengadilan, sehinggaberdasarkan

Terlebih dalam permohonannya dengan acarapengisian jabatan yang lowong yang berarti pengurus yang lainnya masihsah, padahal sejak tanggal 26 Oktober 2008 sampai diajukanpermohonan untuk RUPS LB ketiga PT. Presiden Taksi tidak pernahmengadakan RUPS LB untuk pemilihan pengurus PT.

LB ketiga berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Tim,Termohon Kasasi atas kewenangannya tanpa persetujuan pemegangsaham melalui RUPS LB telah mengeluarkan pengumuman Nomor03/A/Dirut/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang isinya antara laintelah menutup PT Presiden Taksi dan sampai saat ini belum diaktifkankembali.

Kemudian, pada bulan Desember 2009 dilakukan RUPS,saksi diteloon oleh Kusnadi bahwa: nanti akhir bulan bapak siapsiapuntuk hadir dalam acara RUPS PT Anugerah Alam Katingan yangbertempat di Kantor Notaris Agustri Paruna, S.H.

Bahwa dikatakan hasil RUPS karenaapapun keputusan atau kesepakatan dari pemegang saham danpengurus adalah keputusan RUPS. Saksi memasukan keteranganbahwa saudari Ny.

) yang dikenal RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa, dimana RUPS Tahunan wajib dilaksanakan setiap tahun sebagaipertanggungjawaban direktur kepada komisaris sedangkan RUPS LuarBiasa bisa dilaksanakan atas inisiatif Komisaris seperti penggantian;Bahwa RUPS bisa dilaksanakan dimana saja berdasarkan kesepakatanpengurus melalui undangan direksi meskipun diluar kantor notaris,asalkan tidak di luar wilayah domisili PT tersebut;Bahwa fungsi notaris apabila dilaksanakn RUPS adalah mencatat BeritaAcara RUPS yang

;Bahwa pihak yang mengawasi atau mengonirol PT dalam halmenyelenggarakan RUPS adalah Kementrian Hukum dan HAM;Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai sanksi apabila RUPS tidakdilaksanakan setiap tahun;Bahwa RUPS dalam setahun bisa dilakukan lebih dari sekali melaluiRUPS Luar Biasa;Bahwa yang harus dilakukan oleh Direktur Utama apabila Komisarisnyameninggal dunia adalah menyelenggarakan RUPS untuk menggantikansusunan pengurus;Bahwa Pengalihan saham dari komisaris atau direktur kepada orang lainmelalui

proses RUPS PT AAK adalah benar;Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP yangmenerangkan bahwa tidak benar pada tanggal 23 Nopember 2010dilaksanakan RUPS PT Anugerah Alam Katingan.

kuasa dari Penggugat Konvensi untuk tidak hadir dalam RUPStersebut karena adanya surat penolakan tersebut;Bahwa pada rapat Kedua RUPS PT.

Nomor 2177 K/Pdt/2012adalah tentang RUPS PT.RAS Tahun Buku 2009 yang hasilnya tertuangdalam Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 20 tanggal 21Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Nursyirwan Koto, S.H.,M.kn., Notaris,di Pekanbaru yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (kracht vangewisde) mutatis mutandis Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor20 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto,S.H.

;Bahwa setiap hasil RUPS Tahunan, baik PT.

RCS dan Karim Tano Tjandra vis a vis selama keduaperseroan itu eksis dan tentu akan melakukan RUPS setiap tahun, makaselama itu pula akan selalu digugat oleh PT. RCS dan Karim Tano Tjandradengan objek gugatan mengenai Undangan Rups dan mengenaiPelaksanaan RUPS;Halaman 32 dari 35 hal. Put.

RASmelaksanakan RUPS tahunan;Bahwa satu perkara diantaranya sudah mempunyai putusan berkekuatanhukum tetap yakni perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT Jo.perkara Perdata Nomor 603/PDT/2010/PT.DKI Jo. Nomor 2177 K/Pdt/2012adalah RUPS, PT. RAS Tahun Buku 2009 yang hasilnya tertuang dalamAkta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2009yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto, S.H.,M.kn., Notaris, di Pekanbarumutatis mutandis Akta RUPS PT.

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 78ayat (2), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan wajib diadakandalam jangka waktu Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas Pasal 78 Ayat (3) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahunan harus diajukan semua dokumen dari Laporan Tahunan Perseroansebagaimana dimaksud di dalam Pasal 66 Ayat (2), sedangkan mengenaiagenda acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

SmartindoAutotama. dan PEMOHON II melalui surat tertanggal 30 Mei 2017 denganPerihal : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Saham(RUPS) Perseroan. namun ternyata Direksi tidak menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), sehingga dengan demikian terbukti Direksitelah melanggar ketentuan Pasal 79 Ayat (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Direksi harus melakukanpemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lambat 15 hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) diterima;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat (6) huruf a dan Pasal

Nomor 40 Tahun 2007 'rental'12: Perseroan Terbatas yang mewajibkanKomisaris Perseroan melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dimaksud;Bahwa selaku pemegang saham Perseroan maka PARA PEMOHONMempunyai Kepentingan Yang Wajar agar Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Perseroan tersebut dapat diselenggarakan, dimana sebagai akibatDireksi dam Komisaris Perseroan

.tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS)Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notarisuntuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;Menunjuk PEMOHON atau Kuasanya yang sah sebagai Pemimpin RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan apabila dihadiri oleh pemegangsaham yang mewakili minimal 1/4 (satu per empat) atau 25 % (dua

Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemilik saham agar melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.759.000,- ( satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah ) ;------------------------------------------------7.

Bahwa Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA selaku pemegangsaham terbanyak yaitu 123 saham atau 52 % yaitu sebagai pemegangsaham melebihi %4 dari seluruh saham yang dimasukkan tidak pernahberinisiatif untuk melaksanakan RUPS tahunan ataupun RUPS LB sampaiyang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 1995.8.

Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, pada Pasal 66 mewajibkan adanya laporan tahunansedangkan laporan tahunan tidak pernah dilaksanakan sejak berdirinya PTAstrina Mutia, demikian halnya dengan pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham sesuai maksud Pasal 78 UU No.40 Tahun 2007 tidakpernah dilaksanakan, padahal Pasal 78 menentukan sebagai berikut :Pasal 78(1) RUPS terdiri atlas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu

paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.9.

Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.45. Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.56. Foto Copy Surat Panggilan ke2 Untuk RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) tanggal 13 November 2015, diberi tanda P.67.

Cornelia Christiena Sitanala, disamping itu bukannya Tergugat dan Tergugat Il yang tidak mau melaksanakan RUPS tetapi Penggugatsendirilah yang tidak pernah melaksanakan RUPS kendati Tergugat II telahmenganjurkan untuk melaksanakan RUPS ;Menimbang, bahwa berdasarkan versi masingmasing pihaksebagaimana diuraikan diatas, maka yang harus diselesaikan adalah :1. Apakah telah dilaksanakan RUPS sebagaimana diatur dalam Akta PendirianPT. Astrina Mutia No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 ?2.

agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

maka yang harusdiperhatian adalah ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 79Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbuny/i:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului Pemanggilan RUPS;Ayat (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili

ini berjumlah 85.000 (delapan puluh lima ribu) sahamatau sebesar 46 % (empat puluh enam persen) dari selurunh saham yang telahdikeluarkan oleh perseroan sampai dengan hari ini yaitu sejumlah 212.500 (duaratus dua belas ribu lima ratus) saham sehingga ketentuan mengenai kuorumPenetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Kdl, halaman 15 dari 20kehadiran tidak terpenuhi, dan RUPS tidak dapat dilangsungkan, RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagian dari jumlahseluruh saham dengan

dan tidak mencapai kuorum;Ayat (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satupertiga) bagian dari jumlah selurunh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kKecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorumyang lebih besar.Menimbang, bahwa berpegang pada ketentuan dalam Pasal 86 ayat (2),(3), dan ayat (4) undangundang yang dimaksud, dan oleh karena Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) pertama mengenai kuorum kehadiran tidakterpenuhi

, selanjutnya diadakan kembali Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) kedua dengan mengundang pemegang saham sebagaimana undanganrapat tanggal 31 Januari 2019 yang isinya untuk menghadiri RUPS kedua padahari Jumat tanggal 8 Februari 2019 dengan agenda RUPS Kedua sama denganRUPS Pertama (bukti P21) dan untuk bukti P21 sama dengan bukti P25tentang undangan rapat walaupun bukti P25 tanpa ditunjukkan aslinya, namunkarena isinya sama dengan bukti P21, maka bukti P25 yang dimaksud dapatditerima sebagai bukti;

Nomor LP. 94/III/2017/SPKT/Riau tanggal 1 Maret 2017;Menyatakan perbuatan Termohon II dan adalah melawan hukum;Menyatakan sah dan berharga RUPS/Termohon yang ditandatanganioleh Termohon II dan Pemohon dan II tanggal 17 Oktober 2016 yangditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;6. Menghukum Termohon dan II dan Pemohon dan Il untukmelaksanakan seluruh isi Notulen RUPS/Termohon tanggal 17Oktober 2016 ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;7.

Menghukum Termohon II dan dan Pemohon dan II untuk patuh dantaat terhadap isi Notulen RUPS/Termohon tanggal 17 Oktober 2016ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1464 K/Pdt/20188. Menetapkan PPAT/Notaris Hj. Rina Hamzah, S.H., M.Kn., Alamat JalanJend. Sudirman Nomor 125, Pekanbaru untuk menghadiri dan membuatBerita Acara Pelaksanaan isi Notulen RUPS/Termohon tanggal 17Oktober 2016 ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;9.

Menyatakan sah dan berharga RUPS Termohon yangditandatangani oleh Termohon II dan Para Pemohon tanggal 17Oktober 2016 yang ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;4. Menghukum Termohon dan II, Pemohon dan Il untukmelaksanakan seluruh isi notulen RUPS/Termohon tanggal 17Oktober 2016 yang ditandatangani tanggal 18 Oktober;5.

kasasi tanggal 9 Februari 2018 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal22 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2018dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanNegeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangan JudexFacti sudah tepat dan benar;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) tanggal 17 Oktober2016 yang ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016 adalah sah karena RUPStelah dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon II dan amanat RUPS tidakbertentangan dengan kepentingan hukum Para Pihak;Bahwa amanat RUPS telah memerintahkan Termohon dan TermohonIl serta Para Pemohon untuk melaksanakan isi notulen RUPS karenaTermohon dan Termohon II tidak melaksanakan isi/notulen RUPS tersebut,maka Termohon dan Termohon Il harus dihukum untuk melaksanakanseluruh isi notulen RUPS tersebut;Menimbang

529, vi) Addendum Perjanjian Kredit 529, dan (vii)Perjanjian Kredit 924, HANYA DIDASARKAN DENGAN 2 (dua)PERSETUJUAN RUPS yaitu :1) Akta Berita Acara RUPS Nomor 1 tanggal 2 Maret 2015 yangdibuat di hadapan Nyoman Suryawan, S.H., Notaris di KabupatenBadung ("Akta RUPS Nomor 1"); dan2) Akta Berita Acara RUPS Nomor 29 tanggal 27 April 2015 yangdibuat di hadapan Nyoman Suryawan, S.H., Notaris di KabupatenBadung ("Akta RUPS Nomor 29)Bahwa masingmasing persetujuan RUPS tersebut, menentukan batasmaksimal

Bahwa selain itu, baik Akta RUPS Nomor 1 dan Akta RUPS Nomor 29secara spesifik menyebutkan bahwa persetujuan RUPS tersebut jugatermasuk dalam hal kapan Direksi mendapatkan persetujuan untukMengajukan Permohonan.

persetujuan olehAkta RUPS Nomor 29 untukpinjaman Rp.5 .mengajukan permohonanmilyar pinjaman.terpenuhi)Tambahan Jumlah tambahan pinjamanAdden Rp 3.000 Rp 8.000 Kredit Akta RUPS Sudahmelewati jumlah yangdum 2 disetujui Akta RUPS Nomor 29Pinjaman Nomor 29TetapTambahan Akta RUPS Jumlah tambahan pinjamanAdden Rp 1.000 Rp 9.000 Kredit Nomor 29 sudahmelewati jumlah yangdisetujui Akta RUPS Nomor 29dum 3 .PinjamanTetapPerjanj Akta RUPS Jumlah tambahanan Rp 1.000 Rp 10.000 Installment Nomor 29 pinjaman sudah

Bila ada Klausule seperti itu , maka tidak perlu akta RUPS.

milyar Rupiah) disebutkan mendapatkan persetujuaan RUPS sesuaidengan Akta RUPS Nomor 29;6) Addendum Perjanjian Kredit 529 disebutkan mendapatkan persetujuanRUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;7) Perjanjian Kredit No :924/ PK IL/ XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015,dimana Tergugat memberikan kredit atau pinjaman sebesarRp1.000.000.000 (satu) milyar Rupiah) disebutkan mendapatkanpersetujuan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;Menimbang, bahwa sedangkan dalildalil Penggugat yang disangkaloleh Tergugat

ALI SINAR SEJATI),maka menurut hukum para Pemegang Saham harus segera untukmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);5. Bahwa para Penggugat sudah beberapa kali meminta dan mendesakTergugat untuk ikut melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)akan tetapi Tergugat tidak mau melakukan Rapat Umum PemegangSaham tanpa memberikan alasan yang berdasarkan hukum;6.

akan13tetapi Tergugat tidak pernah mau menghadiri RUPS tersebut meskipun sudahdipanggil berulang kali.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum PemegangSaham atau disingkat RUPS;b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c.

ALISINARSEJATI dan oleh karena harus dilakukan penawaran sehingga ahli wariswajib hadir dalam RUPS tersebut.

ALI SINARSEJATI tanpa dihadiri Tergugat adalah sah, tidakpernah dapat dibuktikan oleh para Penggugat telah dilakukan RUPS tersebut19dengan agenda apa?

Namun faktanya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diam sajadan termasuk setelah RUPS dilakukan.

Halini adalah sesuai dengan keterangan Saksi Rita Carolina, yang menyatakanbahwa, Saksi Rita Carolina hadir di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004,Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak hadir dalam RUPS, namunyang mewakilinya adalah Sekretarisnya, yakni Sdri. Chenny Jualiana Lintang,pada saat RUPS berlangsung Sdri.

Sehubungan dengan pengalihanRUPS telah disetujui oleh peserta RUPS, maka pimpinan RUPS menyatakandalam RUPS, bahwa sejak tanggal 22 Desember 2004, susunan PemegangSaham PT. Komponen Futaba Nusapersada ditetapkan sebagai berikut: PT.Dirgantara Mitra Mandiri, PT. Buana Motorindo Nusantara, Bapak RemielHerald Eman dan PT. Futaba Industrial Co. Pengalihan Hak Atas Saham yangtelah disahkan dalam RUPS, dituangkan dalam Akta Notaris pada saat itu jugaoleh Notaris R. Muhammad Hendarmawan, S.H.

dan memberikan persetujuan atas keputusan rapat tersebut.Dalam RUPS tersebut, Sdri.

Hal ini adalahsesuai dengan keterangan Saksi Rita Carolina, yang menyatakan bahwa,Saksi Rita Carolina hadir di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004,Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak hadir dalam RUPS, namunyang mewakilinya adalah Sekretarisnya, yakni Sdri. Chenny JualianaLintang, pada saat RUPS berlangsung, Sdri.

Pengadilan Negeri Batam Nomor 82/Pdt.G/ 2013/ PNBTM tanggal 14 November 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB

) tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan (RUPS-LB) tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.(3).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma Jikadiminta.(5).

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.(4).

ECOuntuk menyelenggarakan RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut.Berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT, sebelumdiselenggarakannya RUPS untuk pertama kalinya permintaan ataspenyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksi secara resmidan sah.Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT (kutipan):(2).

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

Menetapkan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah 15 hari sebelum pelaksanaan RUPS;4. Menetapkan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;5. Menetapkan Pemohon I Gusti Putu Bayu Susila, S.H sebagai ketua rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL berdasarkan penetapan ini;6.

)Terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

MAS BALI TOUR AND TRAVEL;Menimbang bahwa tentang dalil permohonan tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya denganpermohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;Hal 12 dari 31 Penetapan

Nomor 496/Pat.P/2016/PN DpsAyat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir;Ayat (8) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 79 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b.Ayat (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Ayat (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitanHal 13 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pat.P/2016/PN Dpsdengan

KERT MAS BALI TOUR AND TRAVEL memiliki kewenangan untukmenyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan terlebin dahulu melakukanpemanggilan RUPS, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Para Pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk dilakukannya Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa PT.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPTdisebutkan bahwa RUPS memiliki Kewenangan yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam UUPT dan AD Terkait dengankewenangan ari RUPS,UUPT telah menetapkan sejumlahkewenangan yang memiliki oleh RUPS, salah satudiantaranya adalah dalam hal pengangkatan danpemberhentian Direksi sebagaimana diatur dalam pasal94 dan Pasal 105 UUPT.

Semen29Kupang (Persero) didasarkan kepada Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS).

PT SemenKupang No 22 Tanggal 6 Maret 2008, Pasal 11 ayat (1) : Perseroandiurus dan di Pimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari satu Direksiatau lebih ( lihat juga Pasal 10 ayat 1 RUPS No 5 Tahun 2010), Direksidiangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun (pasal 10 ayat 3 = Pasal10 ayat 10 RUPS No 5 tahun 2010), bila jabatan Direksi Lowong, untuksementara Perseroan diurus oleh anggota dewan komisaris (pasal 10ayat 5) atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan kekuasaan danwewenang yang sama

RUPS No 5 tahun 2010).Menimbang, bahwa Komisaris diangkat dan diberhentikan olehRUPS untuk masa waktu 5 tahun (pasal 14 ayat 4 Berita acara RUPS No22 tahun 2008 = pasal 14 ayat 3, 8 berita acara RUPS No 5 tahun 2010),dan bila Komisaris lowong, maka diadakan RUPS untuk mengisi jabatanyang lowong itu (pasal 14 ayat 4 berita acara RUPS No 22 tahun 2008)dan bila lowong karena berahirnya masa jabatan RUPS menunjuk pihaklain untuk sementara melaksanakan tugas dewan komisaris sampaidengan ditetapkan anggota

6Maret 2008 maupun No 5 tangal 2 November, tugas Direksi adalahmengurus Perusahaan (pasal 12 ayat 1 Berita Acara RUPS No 22 tahun2008, lihat juga Pasal 11 Berita Acara RUPS No 5 tahun 2010),4849sedangkan tugas Komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasehatkepada Direksi dalam menjalankan perusahaan serta mengetahui semuayang dijalankan Direksi (pasal 15 Berita Acara RUPS No 22 tahun 2008,lihat pula Pasal 15 Berita Acara RUPS No 5 tanggal 2 November 2010),sehingga perbuatan Direksi yang tidak