Ditemukan 351 data
H. Rajung
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
470 — 308
Pasal 1 angka 9 Undang undnag Nomor. 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas Undang undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara.Bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan TataUsaha Negara yang berwenang yang meliputi tempat kedudukan Tergugatsebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang undang No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara Jo.
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : BUDI YUNANTO Diwakili Oleh : Sri Harini, SH, dan Rekan
Terbanding/Tergugat II : SUGIARTO Diwakili Oleh : Sri Harini, SH, dan Rekan
769 — 2717
Pasal 116 Undnag Undang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.Selanjutnya dalam poin 19 Gugatannya, Peggugat telahmendalilkan Direktur dan Komisaris telah melakukan kesalahankarena tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimanadiatur dalam Anggaran Dasar dan UUPT.
31 — 15
Farm,Apt didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif(+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal131 Undnag undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap SuratDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa
PRIYUDA ADHYTIA MUKHTAR, S.H.
Terdakwa:
HENDRA Bin KARIMI
438 — 50
pada hari Kamis, tanggal 9Agustus 2018 sekira pukul 22.00 wib, saksi Fahrizal dan saksi Aroni yangmembawa 2 (dua) kulit beruang madu tersebut ke rumah Terdakwadengan menggunakan motor sepeda Honda Suprafit warna hitam nopolBE 7452 BK milik saksi Mardiansyah; Bahwa benar' perbuatan menyimpan, memiliki, memelihara,mengangkut dan meperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaanmati adalah tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan UndangHalaman 10 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/LH/2018/PN Liw3.Undnag
106 — 27
Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruhdalildalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal hal yang nyata diakuioleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IT;Bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara a quo (kompetensi absolut), dikarenakangugatan a quo merupakan lingkup gugatan Tata Usaha Negara sebagimanadiatur dan dalam Undnag Undang No.5 tahun 1986 tentang peradilan TataUsahan Negara;Bahwa gugatan ini seharunya
31 — 19
dapat diterima, sedangkan dalam perkaragugatan Rekonvensi tidak ada biayabiaya yang timbul, maka para PenggugatKonvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding dan Tergugat Il Rekonvensi /Turut Terbanding berada dipihak yang kalah dengan akibat sesuai ketentuanmereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amarputusan ini ;Halaman 41 Putusan No. 189/Pdt/2015/PT SMGMemperhatikan Undang Undang nomor 20 Tahun 1947, Undnag
SUDARTO WIDJAJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
124 — 64
keputusan atas upayaadministrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkanoleh Badan dan /atau Pejabat Administrasi pemerintahan yangmenenagani penyelesaian upaya administrasiBahwa karena semua tahapan yang diperintahkan oleh perma danUndang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keduaatas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, sehingga dengan demikian Pengajuan GugatanPembatalan Obyek Sengketa oleh Penggugat masih dalam tenggangwaktu yang ditentukan didalam Undnag
98 — 16
KMA/002/SK/V1994 tanggal 29 April 1994padahal untuk pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan berdasarkanjanji untuk menjual sendiri yang tercantum dalam Akta PemberianHak Tanggungan sudah di atur dalam Buku Il Pedoman TeknisAdministrasi dan Tenis Peradilan Perdata Umum dan PerdataKhusus Edisi 2007 huruf AG angka 12 yang menyatakan bahwapenjualan agunan berdasarkan janji untuk menjual ataskekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) BW danPasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 (Undang undnag HakTanggungan
80 — 31
Keberadaan Kepolisian sebagaimana diamanatkan UUD 1945 juga sejalan denganketentuan Pasal 5 ayat (1) (2) jo Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 10 ayat (1) Undnag UndangNomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnyadisebut UU No.2 Tahun 2002) yang mengatur:Pasal 5(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperandalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat
Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;Ayat (2) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melaluiAtribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang bersangkutan;Ayat (8) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur dalam Undnag Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang undang;5. Terkait Kewenangan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
37 — 25
KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April1994 padahal untuk pelaksanaan Lelang Hak Tanggunganberdasarkan janji untuk menjual sendiri yang tercantum dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan sudah di atur dalam Buku IlPedoman Teknis Administrasi dan Tenis Peradilan Perdata Umumdan Perdata Khusus Edisi 2007 huruf AG angka 12 yangmenyatakan bahwa penjualan agunan berdasarkan janji untukmenjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat (2)BW dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 (Undang undnag Hak Tanggungan
LILIS SURYANI
Tergugat:
PT. Pou Chen Indonesia
114 — 66
Memperhatikan Pasal 1865 Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW), Pasal 163 dan pasal 180 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 5, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 58, Pasal 81 dan Pasal 100Undang-Undang Republik Indonesia Nomor2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Medan
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
51 — 30
KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April 1994padahal untuk pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan berdasarkan janjiuntuk menjual sendiri yang tercantum dalam Akta Pemberian HakTanggungan sudah di atur dalam Buku Il Pedoman Teknis Administrasidan Tenis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 hurufAG angka 12 yang menyatakan bahwa penjualan agunan berdasarkanjanji untuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178ayat (2) BW dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 (Undang undnag Hak
67 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3519 K/Pdt/2016Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkanfakta Judex Facti telah salah menrapkan hukum atas permohonan dariPemohon Keberatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Keberatan membuka lahan untuk usaha tambak diatastanah milik Paku Alaman atau dikenal dengan Paku Alaman Ground (PAG) yangberdasarkan ketentuan Bab X Pertanahan Pasal 32 ayat (3) Undnag UndangNomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakartamenyatakan bahwa Kadipaten
60 — 13
Bahwa permintaan lelang oleh Tergugat atas objek perkaratersebut adalah berdasarkan Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) Undang undnag Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 pada pokoknyamenyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah irah dengan kata kata Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa, mempunyai kekuatan eksekutorial yang samadengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum.
ASMAN NURDIN
Tergugat:
1.PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk KANTOR CABANG MEDAN IMAM BONJOL
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
29 — 16
pelaksanaan Lelang HakTanggungan berdasarkan janji untuk menjual sendiri yangtercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sudah di aturdalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Tenis PeradilanPerdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 huruf AG angka 12yang menyatakan bahwa penjualan agunan berdasarkan janjiuntuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 745/Pdt.G/2018/PN Mdnayat (2) BW dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996(Undang undnag
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.PT. Tasma Puja
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Riau , Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provi Riau
3.Kementerian Dalam Negeri RI Cq. Pemerintah Prov Riau Cq Pemerintah Daerah Kab Indragiri Hulu , BUPATI INHU
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
187 — 73
., Mardun, S.H dan Mona Putri Relita, S.H. yang manadidalam Bukti P2 keseluruhannya adalah masuk dalam susunan Pengurusdidalam Yayasan Firmar Abadi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengugatberhak mengajukan gugatan untuk mewakili pengurus dan untuk kepentianganYayasan Firmar Abadi,Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan jika Penggugat tidakberhak mengajukan gugatan karena belum 2 (dua) tahun sejak berdirinyaorganisasi berdasarkan pasal 92 ayat (3) huruf (a), (b), (c) undnag
207 — 89
UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Pasal1601 1 Kitab Undang undnag Hukum Perdata.Menyatakan tidak sah dan tidak berharga surat surat peringatan (I, II dan II) yangdikeluarkan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.Menyatakan TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 155 Undang undangNomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanMenyatakan putus hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGATsejak putusan atas perkara ini diucapkan.Menghukum TERGUGAT membayar :Uang pesangon sebesar 2 (dua)
78 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan pada ayat 2 nya menyatakan:Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak ataubentuknya sulit terlinat atau tidak dapat dibaca secara jelas ataupengungkapannya sulit dimengertidan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:Setiap klusula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha padadokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum;Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undnag Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang
234 — 1053
Tentu hal ini sangat bertentangandengan kewajiban Tergugat ;8 Bahwa peran pemerintah dalam halkeolahragaan, khususnya sepakbola telah diaturkerangka hukumnya di dalam Undang Undnag SKN seperti yang telah disebutkan diatas.
bahwa Badan OrganisasiProfesional Indonesia ( BOPI ) tidak memiliki kewenangan untukmemberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kejuaraanHalaman 97 dari 246 Halaman, Putusan Perkara Nomor 91/G/2015/PTUNJKT98keolahragaan seperti Indonesia Super League 2015, karena yangmemiliki kewenganan memberikan rekomendasi penyelenggaraankejuaraan keolahragaan adalah induk organisasi cabang olahraga.Agar tidak memiliki penafsiran yang menyesatkan, berikut ini bunyilengkap ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang Undnag
SKN sebagaiberikut : Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkanlangsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasidari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutandan memenuhi peraturan perundangundangan ;5 Bahwa jika dicermati secara lebih teliti dan seksama, ketentuanPasal 51 ayat (2) Undang Undnag SKN tersebut mengatur tentangkewajiban dari penyeleggara kejuaraan olahraga yang mendatangkanlangsung massa penonton.
160 — 55
VerstekMenimbang bahwa tugas dan wewenang BPSK menurut pasal 52Undang undnag Nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yang diantaranya adalah menyelesaikan sengketakonsumen sehingga dapat didefinisikan bahnva BPSK memilikitanggung javab dalam penyelesaian sengketa antara Konsumendengan Pelaku Usaha yang memiliki hubungan hukumantarakeduanya apalagi Konsumen telah memilih penyelesaian sengketaAquo melalui jalur arbitrase ditandatangani oleh Konsumen padatanggal 22 April 201613 Menimbang bahvea