Ditemukan 3129 data
Urut Berdasarkan
Putus : 17-01-2014 — Upload : 10-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 111/PDT.G/2013/PN.PLG Tanggal 17 Januari 2014 —
37 — 3
37 — 3
Dengantegas menolak bita Tergugat I,II,III,IV, V, VI, VII, VIII dikatakan turutmelakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan untuk tidak mengulangikalimat yang sarna daiam monanggapi pasita angka 21 (dua puluh satu)yang juga erat kaitannya dengan jawablln sebelumnya diatas kiranya sudahcukup jelas sebagaimana telah di uraian dalam jawaban ini.20.Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 22 (dua puluh dua) yang intinyarnenyatakan Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembangmemerintahkan kepada
Register : 19-05-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 P/HUM/2020 Tanggal 6 Agustus 2020 — KUSNAN HADI VS PRESIDEN RI;
292 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
292 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
POKOK PERMOHONANKenaikan ini diatur dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun2020:(1) Besaran luran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaatpelayanan di ruang perawatan Kelas Ill yaitu sarna dengan besaranluran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 29 ayat (1 ) dengan ketentuan sebagai berikut:a. untuk tahun 2020:1. sebesar Rp.25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)per orang per bulan dibayar olen Peserta PBPU dan PesertaBP;2. sebesar Rp.16.500,00
Register : 11-09-2024 — Putus : 11-09-2024 — Upload : 11-09-2024
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rno Tanggal 11 September 2024 — Penggugat:
Pjs Pimpinan Bank NTT Cabang Rote Ndao Cq Ade Roni Oematan
Tergugat:
Ruben Benyamin Mulik
24 — 27
Pjs Pimpinan Bank NTT Cabang Rote Ndao Cq Ade Roni Oematan
Tergugat:
Ruben Benyamin Mulik
24 — 27
pokoknya tentang adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan perjanjian kredit No.0616/014/MK/12/2016;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan bahwa penggugat dan tergugat dalarn gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sarna
Register : 25-01-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 B/PK/PJK/2016 Tanggal 3 Mei 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
75 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atauketerangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehinggamenimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan menjatuhkanpidana terhadap Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atakberupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agarTerdakwa segera ditahan, ditambah dengan denda sebesarRp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulankurungan;Bahwa dari amar putusan tersebut sarna
Register : 07-09-2012 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 394/PDT/G/2012/PN.BDG., Tanggal 5 Maret 2015 — YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM) Lawan ARIE ACHMAD, Cs
72 — 19
72 — 19
di Jl.Palasari 9/Jl.Patuha 36 tersebut harus dottilak karena Penggugat dk/Tergugat dr sarna sekali tidak ada hunungan hukum apaun atasnya.a. Surat Pernyataan dan Penunjukkan diataskertas segel ttg 29 Mei 1998,waarmerking Notaris Mas Catur Kanya Handajani.SH No. 5334/W/1998.b. Surat tg 30 Mi 1998 tentang surat pernyataan dan penunjukkan dariDrs.Harun Efendi/Pendiri YPPM Pembangunan.c. Surat dari H.mahmudin Kosasih.
Register : 28-07-2003 — Putus : 22-04-2004 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 84/Pdt.G/2003/PN.SLMN. Tanggal 22 April 2004 — Perdata:
1. PT. BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA,2. 2. SURAT KABAR HARIAN KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA,3. 3. DR. H. SOEMADI MARTONO WONOHITO, SH,
X
1.JAWA POS; 2.PT. JOGYA INTERMEDIA.PRESS; 3. SURAT KABAR RADAR JOGJA; 4. GENERAL MANAGER I PEMIMPIN UMUM SURAT KABAR RADAR JOGJA ; 5. PEMIMPIN REDAKSI SURAT KABAR RADAR JOGJA;6. KARTUNIS SURAT KABAR RADAR JOGJA C/Q HENGKI IRAWAN
305 — 97
305 — 97
melakukan penghinaan , penistaan atau sengaja merusak kebarmatandan nama baik Para Penggugat 26.27.28.29.30.Bahwa untuk membuktikan adanya suatu kesalahan yang telah dilakukanoleh Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugattersebut, maka konsekuensinya haruslah dibuktikan terlebih dahulu adanyaperbuatan pidana yang telah dilakukanoJeh Para Tergugat, hal mana antaralain guna menghindari terjadi/terdapatnya putusan perkara pidana danperkara perdata yang saling bertentangan satu sarna
Putus : 30-03-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2015 Tanggal 30 Maret 2015 — ROSITA ABRAHAM vs 1. WALIKOTA SURABAYA., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SURABAYA
73 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalin tersebut adalah dalih yang salah dan tidak berdasar hukumsebagaimana Termohon jelaskan sebagai berikut :a.Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian eksepsi, permohonan ujimateriil Pemohon terhadap Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 1angka 7 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a s/d h Peraturan Daerah KotaSurabaya Nomor 2 tahun 2013 adalah permohonan yang salahobyeknya (error in objecto) sehingga kabur;Pengertian "milik" sebagaimana tercantum dalam Peraturan DaerahKota Surabaya Nomor 1 tahun 1997 tidak sarna
Putus : 26-11-2007 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01 K/KPPU/2007 Tanggal 26 Nopember 2007 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU, DK VS. Dr. RADIANTI, M.A.R.S., DK
195 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 01 K/KPPU/2007Selatan Nomor : 02/KPPU/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 19 Oktober 2006,ternyata "Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" telahmelanggar hukum yang berlaku karena "Judex Facti Pengadilan NegenJakarta Setatan" tidak mempertimbangkan sarna sekali dalildalilkeberatan "para Pemohon Kasasi" yang telah dikemukakan dalamMemori Keberatan Atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan UsahaR.I. Nomor: 18/KPPUL/2005., tanggal 16 Mei 2006 atas nama dr.Radianti M.A.R.S. dan dr.
Register : 16-05-2013 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. Tanggal 17 September 2013 — HARIS SUTRISNA Bin NANA SURYANA
71 — 16
71 — 16
Unsur"Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang LainAtau Suatu Korporasi".Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi"mengandung makna alternatif, kata "atau"dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sarna di dalampemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berartiunsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1105 K/PID.SUS/2010 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Agbasi Chika
103 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya kelompok kerja sarna antara orangorang yang diadakan untukmencapai tujuan bersama ;Dari definisi tersebut pengertian terorganisasi terasa sangat luas dapatdiperoleh dari pendapat siapapun dan di buku manapun, akan tetapipengertian terorganisasi dalam hal ini mengacu pada pengertian dalampenjelasan umum UndangUndang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotikayang menitik beratkan dilakukan oleh sekelompok orang secara rapih, tertibdan rahasia dengan jaringan nasional dan internasional, harus dikaitkandengan
Putus : 02-08-2005 — Upload : 11-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 538K/PID/2005 Tanggal 2 Agustus 2005 — H.ARlUS SAMPENO DT.S.GARANG, BA., H. ANWAR SYAMSUDDIN, dkk
145 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
145 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yasin, LC, dari Fraksi PK.Setelah dibaeakan pendapat akhir Fraksifraksi yang pada pokoknya menerimaRAPBD, selanjutnya para Terdakwa bersamasama dengan Pimpinan DPRDdan Anggota DPRD lainnya menyetujui rancangan Perda tentang APBD tahun2002 untuk ditetapkan menjadi Perda sebagaimana tertuang dalam KeputusanDPRD No.02/SB/2002 tanggal 31 Januari 2002 ;Selanjutnya pada hari yang sarna Sdr. ZAINAL BAKAR, SH selaku GubernurSumbar menetapkan Peraturan Daerah Prop.
Putus : 13-11-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1558 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 13 Nopember 2012 — JPU ; EKO TJANDRA
80 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ltd. di Fakfak hal mana Terdakwa sarna sekalitidak mempunyai andil dan kapasitas dalam kaitannya denganpenyalahgunaan dana pembayaran pemasangan sambungan air bersihpada lokasi pekerjaan PT. Murphy Semay Oil Co. Ltd.
Register : 30-05-2016 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.SGM Tanggal 23 April 2015 — - H. NASRUDDIN MUIN
Lawan
- LASMARIA ERTAULI GULROM, Dkk
101 — 15
101 — 15
Bahwa adalah dalil yang keliru menuduh Tergugat membuat KuasaNo. 6 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sebab fakta hukumtuduhan tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan hingga kini, bahkansebaliknya sesungguhnya Penggugatlah yang bekerja sarna denganTergugat Il untuk menerbitkan kuasa menjual agar di kemudian hariTergugat bisa dilalaporkan dengan tuduhan menempatkan keteranganpalsu, namun ternyata hasil pemeriksaan penyidik tidak ditemukan siapasesungguhnya yang membuat kuasa No. 6 tersebut
Putus : 06-05-2010 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN KABANJAHE Nomor 264/PID.B/2009/PN.KBJ Tanggal 6 Mei 2010 — -MODESTI GURUSINGA
85 — 24
85 — 24
Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarna yang adapadanya karena jabatan atau kedudkan ; Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 3 UU No,31 Tahun 1999pelaku dari tindak pidana dalam pasal ini adalah setiap orang, yakni orangperorangan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
Putus : 04-01-2016 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 141/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 4 Januari 2016 — AHMAD NAPON WIBOWO ;
KEJAKSAAN NEGERI PROBOLINGGO ;
63 — 15
63 — 15
beli sendiri, potong sendiri, dan membeliIangsung di masyarakat;Bahwa mobilisasi kayu terjadi sellsih tinggi termasuk surat menyuratnya; Bahwa kualitas kelas 1 yang ditentukan sesuai RAB, sedangkan yang terdakwa buat kelasBahwa yang terdakwa buat adalah campuran kelas dan kelas 2 tidak seluruhnya kelas 1;Bahwa yang terdakwa campur sebagai ilustrasi dinding Iemari kayu menggunakankelas 1 sedangkan bagian dalam kelas 2;Bahwa ciri khusus kelas 1 usianya adalah 20 sd 25 tahun, untuk kelas 2 usianya sarna
Putus : 13-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1627/B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PARDIC JAYA CHEMICALS
76 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prinsip kewajaran (arm's length principle) ada/ah sebuaftprinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi transaksiafiliasi sama dengan kondisi transaksi independen yangmenjadi pembanding, maka harga dan keberadaantransaksi afiliasi tersebut harus sarna dengan harga dankeberadaan transaksi independen yang menjadipembanding.
Putus : 16-02-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/Pid.Sus/2009 Tanggal 16 Februari 2010 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
174 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
174 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
SKD016/DRU/SP/BSDM/X/2003 bersarna sarna dengan saksi Ir.MOHAMMAD NOER HIDAYAT bin KASWAN, saksi MANANSJAH SUMARKHOalias BOBBY, saksi SUMARKHO (yang berkas perkaranyadipisahkan) dan Ir. RAHMAT ROZALI (alm) bin LATIF ROZALIyang meninggal dunia dalam proses penyidikan pada tanggal11 Oktober 2007 (berdasarkan Surat Keterangan Kematian yangdibuat oleh Kepala Desa Sukorejo tertanggal 31 Oktober2007), bertempat di Direktorat Jenderal Listrik danPemanfaatan Energi (Dirjen LPE) Jl. H.R.
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
168 — 791 — Berkekuatan Hukum Tetap
168 — 791 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sarna Wira Perkasakepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) ProvinsiJawa Barat dan kemudian dibuatkan Berita Acara PemeriksaanSarana Penyalur Alat Kesehatan.5) REKOMENDASI IZIN PENYALUR ALAT KESEHATAN A.N.
Sarna Wira Perkasa mengirimkan dokumenpengadaan melalui aplikasi LPSE;Adapun persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Lelang (ULPPOKJA) yang mana salah satu syaratnya adalah setiappeserta harus memiliki Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAKk).Berhubung karena PT.
Register : 08-11-2016 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA SERANG Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Srg Tanggal 29 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
159 — 56
159 — 56
No. 1814/Pat.G/2016/PASrghukum yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20Oktober 2015 dengan Reg.No. 71/Pdt.G/2015/PN.Srg,dan dengan putusangugatan Para penggugat kurang pihak dan gugatan ditolak oleh MajelisHakirn yang memeriksa perkara. serta putusan di Pengadilan AgarnaSerang dengan Putusan Sela dengan Nomor perkara : No.803/Pdt.G/2016/PA.Srg Sekarang para penggugat mengajukan kembaiidengan rnateri yang sama dan objek yang sarna dengan yang diajukansekarang; 4.
Putus : 23-03-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 736 K/PDT/2010 Tanggal 23 Maret 2011 — DIDI SUMARDI, DKK
VS
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
55 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 28 Oktober 2005Bahwa Para Penggugat yang telah digusur, dibongkar paksa olehTergugat Ill, dan Tergugat IV, seharusnya berdasarkan nilai santunanganti rugi yang telah ditetapkan oleh Tergugat Ill, mendapat ganti rugidengan rincian sebagaimana tertera dalam Keputusan Tergugat Illtersebut di atas, akan tetapi kenyataannya Para Penggugat menerimaNilai Santunan Ganti Rugi, dengan rincian semua diklasifikasikan masukkategori rumah atau bangunan Permanen V, dengan Nilai SantunanGanti Rugi yang sarna