Mengutuk tindakanrefresif Oknum Polri, Copot Kapoldasu yang dikirim oleh Pemohon.Bahwa saksi keberatan atas tindakan Pemohon tersebut mengirimkanberita tersebut yaitu dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap pribadi,kelompok, organisasi dan pejabat negara yang sah, dapat memprovokasimassa yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkankekacauan kamtibmas di wilayah Polda Sumut, merendahkan harkat danmartabat saksi selaku pribadi maka pada tanggal 6 Nopember 2018mengadukannya secara tertulis

Perbuatan pengiriman kalimattersebut adalah merupakan pendistribusian dan/ ataumentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnyainformasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yangbermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baikorang lain; Bahwa dengan alasan juridis tersebut diatas maka unsur initerpenuhi adanya menurut hukum.e Unsur pejabat pada waktu menjalankan tugasnya yang sahYang dimaksud dengan pejabat atau pejabat negara adalahgpejabat yang dilingkunagan kerjanya berada pada lembagaHalaman

Mengutuk tindakanrefresif Oknum polri.Copot Kapoldasu dapat menimbulkan rasa kebencianterhadap pribadi, kelompok, organisasi dan pejabat negara yang sah, dandapat juga memprovokasi massa yang tidak bertanggung jawab dan dapatmenimbulkan kekacauan kamtibmas di wilayah Polda Sumut, juga telahmenurunkan Harkat dan Martabat saya secara pribadi, T.I, II5;6. Fhotocopy Surat Pengaduan tanggal 6 Nopember 2018 kepadaDirreskrimsus Polda Sumut Irjed Pol Drs., Agus Andrianto,S.H.

Mengutuktindakan refresif Oknum polri.Copot Kapoldasu dapat menimbulkan rasakebencian terhadap pribadi, kelompok, organisasi dan pejabat negara yangsah, dan dapat juga memprovokasi massa yang tidak bertanggung jawab dandapat menimbulkan kekacauan kamtiobmas di wilayah Polda Sumut, jugatelah menurunkan Harkat dan Martabat saya secara pribadi, T.1, Il6;7. Fhotocopy Surat Kuasa tanggal 6 Nopember 2018 dari Irjed Pol Drs., AgusAndrianto,S.H.

Copot Kapoldasu, menimbang perbuatan Muhammad YusroHasibuan dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap peribadi, kelompok,organisasi dan pejabat negara yang sah dan dapat juga memprovokasi massayang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan kekacauan kamtibmasPolda Sumut dan tulisan saudara Muhammad Yusro Hasibuan tersebut jugatelah menurunkan harkat dan martabat saya secara peribadi. Termohon menyatakan pengaduan tertanggal 6 Nopember 2018.

Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan;kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing sertaLembaga Internasional yang menjadi tamu negara;kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, TNI danPOLRI;kendaraan Atlit dan Official yang bertanda khusus(stiker) Asian Games:kendaraan Pemadam Kebakaran dan Ambulans;kendaraan untuk memberikan pertolongan padakecelakaan lalu lintas:kendaraan angkutan umum (plat kuning);kendaraan angkutan barang Bahan Bakar Minyak danBahan

dan pengguna kendaraan pribadiroda 4 semuanya mempunyail kewajiban yang sama yaitusamasama wajib membayar pajak kendaraan dan tidak satupunmendapat keringanan, atau singkatnya, kewajiban dibebankansecara sama dan setara (proporsional) sedangkan pemberianhaknya berbedabeda / diskriminatif.Bahwa jika mau ada pembedaan perlakuan pada dasarnya haltersebut dapat dimengerti Pemohon, namun dalam hal pemberianhak istimewa tiaptiap subjek hukum telah mendapat keistimewaannya masingmasing, sebagai contoh, pejabat

negara asing, danpejabat tinggi Indonesia berhak atas pengawalan dari kepolisian,begitu juga petugas TNI, Polri dan kendaraan orang sakit, sudahdiatur oleh masingmasing norma undangundang yang tidakbertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan masih berlaku,namun keistimewaan yang diperoleh subjek hukum disebut di atastetap tidak mengurangi hak bagi warga negara lain untuk melintasidan bebas bergerak di ruasruas jalan dalam wilayah NKRI, hanyasaja dalam teknisnya pengendara sipil lain harus memberi

Bahwa jika memang Termohon pada dasarnya ingin memastikanbahwa baik pejabat negara, pejabat pengguna kendaraan dinas,pejabat TNI / Polri, dan kendaraan membawa orang sakitmendapat kekhususan pada saat melintasi ruasruas jalanibukota, hal tersebut tidak dengan cara menerbitkan Pergub,karena masingmasing subjek hukum yang disebut tersebuttelah mempunyai hak untuk menggunakan sirene sebagaimanaPasal 5 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan;e.

BenerMeriah, kKemudian saksi CANDRA RASISKA dan saksi RAUZI membawaTerdakwa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebihlanjut sesuai dengan pengakuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersamaHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN Strsama dengan saksi ARIYADI KOTO tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatanatau dari Pejabat Negara yang berwenang.Sesuai dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 10587 / NNF / 2016 tertanggal 23 September 2016

BenerMeriah, selanjutnya saksi CANDRA RASISKA dan saksi RAUZI membawaTerdakwa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebihlanjut Sesuai dengan pengakuan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersamasamadengan saksi ARIYADI KOTO rencananya untuk mengunakan yang didugaNarkotika Gol bukan tanaman tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatan ataudari Pejabat Negara yang berwenang.Sesuai dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 10587 / NNF / 2016 tertanggal 23 September

diterima;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama mempelajari berkas perkara a quo, makaselanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikutDalam EksepsiMenimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan olehhakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, namundemikian Pengadilan Tinggi Agama perlu = menambahkan bahwasehubungan dengan pekerjaan Pemohon pada saat perkara inidiperiksa di Pengadilan Agama berstatus sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat, maka baginya berkedudukansebagai Pejabat

Negara (Pasal 11 ayat (1) huruf = (c)Undang undang Nomor 43 Tahun 1999).

Badandar/atau Pejabat/Pemerintahan dilingkungan fungsi yudikatifdan eksekutif, yaitu tidak berdasarkan UU Nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor : 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara UU Nomor : 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU Nomor : 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ; Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi ManusiaBahwa Tindakan KPK dan BPKP dalam menerbitkan ObjekPermohonan Aquo, telah melanggar hakhak dasar sebagaibadan dan atau pejabat

Negara, dalam hal ini adalah hakhakdari Pemohon, sebagaimana dijamin dalam UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D ayatHalaman 26 dari 57 halaman, Putusan Nomor :257/P/PW/2015/PTUNJKT.(1) yakni hak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukumyang adil.

Inspektorat Kabupaten / Kota ;Bahwa kedudukan KPK dan BPKP, dalam hal ini KPK sebagai lembaganegara dibidang Fungsi Yudikatif dan KPKI sebagai institusi pemerintahyaitu. aparat pengawas intern pemerintah dibidang fungsi eksekutifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor : 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, menyatakan sebagai berikut : Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ; 3. Menteri ; 4. Gubernur ;5. Hakim; Halaman 33 dari 57 halaman, Putusan Nomor :257/P/PW/2015/PTUNJKT.6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku ; 7.

Watang Sawitto Kab.Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum PengadilanNegeri Pinrang, selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah yangdengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan dengan cara antaralain sebagai berikut : Bermula terdakwa selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara merupakan PNS(Pegawai Negeri Sipil) atau

Unsur selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;3. Unsur membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1.

Unsurselaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah:Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaituPejabat Negara, Pejabat Daerah, Anggota TNI/ Polri, PejabatAparatur Sipil Negara, Kepala Desa, atau sebutan lain /Lurah danHalaman 16 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Pinsub unsur tersebut bersifat alternative artinya jika salah satu subunsur terpenuhi maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang

Bahwa alasan Penggugat menuntut sita jaminan atas asset pribadiTergugat II tidak berdasarkan hukum, terlebih lagi gugatan Penggugatditujukan kepada Tergugat dalam kapasitas sebagai Pejabat Negara, bukanatas nama pribadi;17.

negara, bukan mewakili negara sebagaiindividu/pribadi.

Semua keputusan yang dikeluarkan pada proses inimerupakan keputusan pejabat negara atau publik; Hukum Perdata, mengatur hubungan hukum antara pengguna denganpenyedia yang terjadi pada saat proses penandatanganan kontrakpengadaan barang dan jasa sampai dengan proses berakhirnyakontrak.Bahwa gugatan Para Penggugat, meliputi rangkaian pelaksanaanpengadaan barang dan jasa yang terjadi mulai dari proses persiapanpengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyediabarang dan jasa instansi

pemerintah;Bahwa proses tersebut telah sesuai dengan Pasal 50 Peraturan PresidenRepublik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah dan merupakan hubungan hukum administrasi negara atau tatausaha Negara.Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK)(Tergugat II) bertindak sebagai pejabat negara atau bukan mewakili negarasebagai individu atau pribadi.

Sehingga semua keputusan yang dikeluarkanpada proses a quo merupakan keputusan pejabat negara atau publik;Bahwa dengan tidak adanya suatu perikatan secara perdata antara ParaPenggugat dengan Tergugat Il, dan tindakan dari Tergugat dan II dalampengadaan barang dan jasa paket pekerjaan Pembangunan Asrama SantriPutri Dayah Perbatasan Manarul Islam Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 0201/06BAHP/POKJAXIV/I/2020, TA 2020 atas nama Pejabat Negara, makasegala tindakan atau keputusan pejabat negara atau publik

Landasan Sosiologis1)Bahwa bertolak belakang dengan semangat dan tujuanPancasila dan UUD 1945 serta tuntutan reformasisebagaimana digambarkan dalam landasan filosofis huruf a,pada kenyataannya telah terjadi dalam penyelenggaraannegara, praktikpraktik usaha yang lebin menguntungkansekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dannepotisme, yang melibatkan para pejabat negara sehinggamerusak sendisendi penyelenggaraan negara dalam berbagaiaspek kehidupan nasional;Halaman 30 dari 57 halaman.

mengapa bahwa persyaratan sebagaiseorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden berlakubagi Siapapun warga negara Indonesia namun dibatasi dandikecualikan bagi mereka yang secara sifat dandampaknya pernah melakukan tindakantindakan atauperbuatanperbuatan sebagaimana dimaksud dalamrumusan Pasal 169 huruf d UU Pemilu di atas;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang BersihDan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme,Penyelenggara Negara meliputi:a) Pejabat

Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;c) Menteri:Halaman 35 dari 57 halaman.

Putusan Nomor 51 P/HUM/2018d) Gubernur;e) Hakim;f) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; dang) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negara sesualdengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan sebagaimanaangka 7, maka yang dimaksud dengan PenyelenggaraNegara termasuk di dalamnya pejabat negara padalembaga tinggi negara yang antara lain saat ini terdiri dariPresiden

untukbertidak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidakmempunyai wali ;Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islamdinyatakan : Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harusdipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yangmenjadi wali nikah pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahanadalah Wali nikahdimana kedudukan Wali nikahbukanlah sebagai WaliHakim atau penguasa dalam hal ini Pejabat

Negara yang bertugasmengurusi pernikahan dalam hal mempelai wanita yang tidak mempunyaiwali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon dan Pemohon IIyang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2012 di Sungai Raya, KabupatenHalaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.P/2018/MSLsmAceh Timur tidak memenuhi rukun nikah sebagai mana yang diatur dalamPeraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005,Tentang Wali Hakim

Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atausebutan lain/lurah;2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;Ad. 1.

Setiap OrangMenimbang, bahwa dalam Undangundang No. 10 tahun 2016 tidakmenguraikan apa yang dimaksud dengan pejabat negara maupun pejabat aparatur sipilnegara, akan tetapi dalam Undangundang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipilnegara disebutkan pengertian aparatur sipil negara (ASN) adalah profesi bagi pegawainegeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja padainstansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, diserahi tugas dalamsuatu jabatan pemerintahan

Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotamenjadi undangundangtidak dipaparkan apayang dimaksud dengan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu calon selama masa kampanye, akan tetapi apabiladihubungkan dengan unsur kesatu dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dapatdimaknai jika kalimat dalam unsur kedua tersebut adalah berupa tindakan maupunkeputusan dari seorang pejabat

negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desaatau sebutan lain/lurah yang pada akhirnya bersifat menguntungkan atau merugikansalah satu calon selama masa kampanye ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diurai dalam fakta dipersidangan diatas,pada pokoknya Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dugaan postingan tulisanpada grup chating Line yang bernama Grup Bajeng Barat yang dianggap telahmenguntungkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur SulawesiSelatan pada pemilihan gubernur

Belum Sekolah menjadi 04 Januari 1996 dan Pendidikan SLTA (Sederajat)serta penegasan bahwa khususnya tahun dan pendidikan Pemohon yang benar dan salahadalah 04 Januari 1996 dan Pendidikan SLTA (Sederajat), hal ini menurut Hukum tidakbisa dikabulkan dikarenakan Permohonan Pemohon agar diubah Tahun lahir maupunketerangan Pendidikan dalam Kart Keluarga atas nama Kepala Keluarga NURUATIHALAWA merupakan dokumen Negara, maka yang boleh mengubah data dalam KartuKeluarga (Dokumen Negara) harus dilakukan Pejabat

Negara yang berwenang untuk ituiatu.

Terdakwagunakan, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan kePolres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis Methamfetamin (shabu) hanyakepada orangorang yang Terdakwa kenal saja dan hasil keuntungan darimenjual narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan lagi untukmembeli narkotika jenis shabu dan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 3(tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis Methamfetamin (shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.19.107.99.20.05.0822.K tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plh.

ditemukan di lantaikamar tidur, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia 216 warna hitam ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000, (SatuJuta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana pendekyang Terdakwa KASIANUS ITAS als LEBEK gunakan, setelah ditanyakanTerdakwa mengakui memiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnyaTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proseslebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 3 (tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.19.107.99.20.05.0822.K tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plh.

Tindakantersebut sebagai bentuk kesemenamenaan dan kesewenangwenangan dari Terdakwa kepada seorang isteri.Bahwa tindakan Terdakwa begitu mudah menceraikanSaksi1 dengan menggunakan syariat islam dijadikan sebagaialat mempermudah melakukan perceraian yang dilakukansecara sepihak untuk kepentingan pribadi Terdakwa padahalmenurut agama islam untuk bisa perceraian harus ada alasandan dasar yang kuat serta pertimbangan yang bisadipertanggungjawabkan dan itu harus dilakukan dihadapanpejabat agama dan dihadapan pejabat

negara yang berwenang(pengadilan agama).Bahwa dengan cara menceraikan yang demikian ituTerdakwa menganggap seakan dibenarkan dan dibolehkanuntuk tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batinkepada Saksi1 dan beranggapan bisa menggugurkankewajiban hukum bagi terhadap Saksi1 karena Terdakwamerasa telah menceraikan Saksi1, yaitu kewajiban tidakmemberikan perhatian berupa kasih sayang layaknya hubungansuami isteri maupun hak perlindungan, pengayoman,penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada

PMT.III/BDG/AD/V/2017Menimbangdengan Saksi1 diantaranya harus ada ijin tertulis dari satuan(Ankum) dan harus dilakukan di hadapan pejabat agama danpejabat negara yang berwenang tetapi yang dilakukan olehTerdakwa pada saat menceraikan Saksi1 justeru sebaliknyayaitu hanya tindakan sepihak dari Terdakwa yang denganbegitu mudah Terdakwa menyatakan cerai terhadap Saksi1tanoa ada alasan dan dasar yang kuat serta pertimbangan yangbisa dipertanggungjawabkan yang dilakukan tidak di hadapanpejabat agama dan pejabat

negara yang berwenang(pengadilan agama).

Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lainyang sederajat;bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai KomunisIndonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orangyang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; danmemiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakanpemerintahan negara Republik Indonesia.Pasal 6Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atauGabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calonWakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.Pengunduran diri sebagai pejabat

negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkanoleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagaicalon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakandengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarikkembali.Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh PartaiPolitik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumenpersyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.Pasal 7Gubernur, wakil gubernur

negara lainnya yang berstatus sebagai anggota PartaiPolitik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.(3) Pejabat... 31 (3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggotaPartai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yangbersangkutan sebagai:a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;b. anggota tim Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU;atauc. pelaksana Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.Pasal 60Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presidendan pejabat negara lainnya wajib

negara lainnya dilarang menggunakan fasilitasnegara.(2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputikendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinaspegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milikPemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintahkabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yangpelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikanprinsip keadilan;c. sarana perkantoran

Pengunduran diri para pejabat negara tersebutdimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan danterwujudnya etika politik ketatanegaraan. Untuk menjaga etikapenyelenggaraan pemerintahan, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakilbupati, atau walikota/wakil walikota perlu meminta izin kepada Presidenpada saat dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden.Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih adalah pemimpinbangsa, bukan hanya pemimpin golongan atau kelompok tertentu.

Bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada point4,a,b,c dan d, adalah merupakan proses setelahdikeluarkan Surat keputusan Pejabat Negara No.630/21/DPU/XII/2009 Mengenai Penetapan Pemenang' Lelanguntuk Pekerjaan Pembangunan Sarana dan PrasaranaPemerintah Daerah (Fasilitas KTC) Multi Years 3,54 % xRp. 77.500.000.000, ) tanggal 28 desember 2009 adalahsangat keliru) dan tidak benar karena keputusan PejabatNegara yang bersifat EXNUNC yang tidak perludipertimbangkan lagi oleh hakim Tata Usaha Negara

, karenayang menjadi pertimbangan putusan hakim Pengadilan TataUsaha Negara adalah prosedur yang dilakukan~ sebelumPenetapan Obyek sengketa yang dalam hal ini adalahsebelum Penetapan Surat Penetapan Pejabat Negara No.630/21/DPU/XII/2009 mengenai Penetapan Pemenang' Lelanguntuk Pekerjaan Pembangunan Sarana dan PrasaranaPemerintah Daerah (Fasilitas KTC) Multi Years 3,54 % xRp. 77.500.000.000 ) tanggal 28 Desember 2009; Bahwa apa yang telah dikatakan oleh Penggugatdalam point 4 tentang perwakilan Penggugat

oleh Pejabat PembuatKomitmen maka implementasinya sama dengan jawabanBupati Sumbawa Barat dan surat Penggugat tersebutditerima pada tanggal 5 Januari 2010, jadi sangatwajar apabila surat Pejabat Pembuat Komitmen PerihalJawaban Sanggahan diterima oleh Penggugat pada tanggal11 Januari 2010 yang mana hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan pasal 27 ayat (2) Keppres No. 80Tahun2003; rere rr ree re ee ee ee eee eeeSehingga apa yang disanggah oleh Penggugat' terhadapPenetapan Pemenang Lelang Surat Pejabat

Negara No.630/21/DPU/XI1/2009 mengenai Penetapan PemenangLelang untuk Pekerjaan Pembangunan Sarana danPrasarana Pemerintah Daerah (Fasilitas KTC) MultiYears 3,54 % x Rp. 77.500.000.000 ) ~~ tanggal 28Desember 2009 adalah sangat keliru karena keputusanPejabat Negara yang bersifat EXNUNC yang tidak perlu10.54dipertimbangkan lagi oleh Hakim Tata Usaha Negara,karena yang menjadi pertimbangan Putusan HakimPengadilan Tata Usaha Negara adalah prosedur yangdilakukan sebelum Penetapan obyek sengketa tersebut

Tidak = cacat hukum karena tidak bertentangandengan Bab II pasal 17 Dokumen pelelangan karenapenetapan pemenang lelang pekerjaan pembangunansarana dan prasarana Pemerintah Daerah (FasilitasKTC) Multi Years 3,54 % Rp. 77.500.000.000) telahditetapkan oleh Bupati Sumbawa Barat tanggal 28Desember2009; Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat padapoin 13 Keputusan Pejabat negara yang dikeluarkanoleh tergugat adalah cacat hukum karena bertentanganPeraturan...............004 38)peraturan perundang undangan

perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauKeputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.Penjelasan Huruf dYang dimaksud dengan final dalam arti luas mencakup Keputusanyang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang.2.Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, BAB IlPENYELENGGARA NEGARA Pasal 2 Angka 7 Poin 5 dan 6:Penyelenggara Negara meliputi:1.Pejabat

Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2.

Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;5. Hakim;6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku; dan7.

dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.(2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.(3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung danMenteri.Pasal 3(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratansebagai berikut :Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdoin awarga negara Republik Indonesia;bertempat tinggal di Indonesia;tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat

negara;berusia sekurangkurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);6. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;7. magang sekurangkurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantorAdvokat;8. tidak pernahdipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yangdiancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;9. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyaiintegritas yang

Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk keperluan mengurus Administrasi Pembuatan Aktakelahiran anaka Para Pemohon dan administrasi unum Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan baikadministratif maupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga

penetapan perubahannama tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peretauran Menteri Agama(PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalai Pegawai Pencatat Nikah KecamatanMargoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sangat merugikan hak keperdataan bagipara Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanansebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebuthams diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warganegara;Menimbang, bahwa sekarang para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan nama dan nama orang tua para Pemohon untuk kelengkapanadministrasi pengurusan akta kelahiran anakanak para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas, para Pemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratifmaupun hukum (yaminul isthidhar). sehingga permohonan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2020/PT PTKdan Terdakwa hanya menjual narkotika jenis shabu kepada orang yangTerdakwa kenal saja.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima ataumenyerahkan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP20.107.99.20.06.0455.K tanggal

Satu) buahkorek api gas warna kuning ditemukan dilantai dua rumah Saksi ELGASAPUTRA Als EGA, setelah ditanyakan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGAmengakui memiliki semua barangbarang tersebut, dan Terdakwa mengakui 1(satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastikbening berklip tersebut milik Terdakwa ASRYADI Als YADI, selanjutnyaTerdakwa dan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA beserta barang buktidiamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plt.

Negara, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap, namun dalam pelaksanaannya saksi Bachtiar oo...15Bachtiar Efendi Marpaung telah menyetujui pembayaran biayaperjalanan dinas yang meliputi biaya transport penginapan danmakan, angkutan setempat dan uang saku, ternyata saksiBachtiar Efendi Marpaung juga telah menyetujui pembayaranbiaya operasional kepada para pegawai pelaksana kegiatantersebut bersama dengan Terdakwa selaku PPK.

negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.46pasal 22 (3) selama pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belumditetapkan, perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara ,pegawai negeri dan pegawai tidak tetap dapat dilaksanakan denganperpedoman pada Keputusan Menteri keuangan nomor : 7/KMK.02/2003 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabatnegara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetapKeputusan Menteri Keuangan Nomor : 7 /KMK.02/2003 tentangperjalanan dinas dalam negeri

bagi pejabat negara, pegawai negerisipil dan pegawai tidak tetap; Pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilarangmemberikan biaya perjalanan dinas rangkap (2 kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama pasal 23 (3)Pejabat yang berwenang, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetapyang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya ataskerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan,kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan

Bahwa saksi Bachtiar Efendi Marpaung selaku Kuasa PenggunaAnggaran pada saat menandatangani SPM untuk pembayarankegiatan tersebut diatas kepada Pegawai Pelaksana seharusnyamendasarkan kepada keputusan Menteri Keuangan RI NO.7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang PerjalananDinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap, namun dalam pelaksanaannya saksiBachtiar Efendi Marpaung telah menyetujui pembayaran biayaperjalanan dinas yang meliputi biaya transport

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwaLumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Lampiran 4 KeputusanMenteri Keuangan yang menyebutkan bahwa uangharianperjalanan dinas dalam negeriterdiri dari penginapan dan makan,angkutan setempat dan uang saku.3.