Bahwa antara pemohon dan pemohon II tidak ada hubungan mahrammaupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarangtidak pernah cerai maupun pindah agama dan sudah punya satu oranganak; Bahwa Para Pemohon masih sebagai Suami istri dan masingmasing tetapdalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;2.

mengetahui kapan para Pemohonmelangsungkan pernikahan dan siapa wali, saksi dan berapa maharnya; Bahwa saksi mengetahui bahwa Pernikahan antara Pemohon danPemohon II tidak ada mayarakat yang keberatan semenjak para Pemohonmenikah; Bahwa antara pemohon dan pemohon II tidak ada hubungan mahrammaupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarangtidak pernah cerai maupun pindah agama dan sudah punya satu oranganak; Bahwa Para Pemohon masih sebagai Suami istri dan masingmasing tetapdalam akidah

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama mengarah pada upayamenjerumuskan akidah anak bernama ANAK dari agama Islam ke agamaKristen Protestan;Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandingpada tanggal 15 September 2016, terhadap memori banding tersebut,Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 22September 2016;Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage padatanggal 27 September 2016 dan Pembanding telah melakukan inzage padatanggal 28 September

dimana dalam beritaacara halaman 52, 53 dan 54 tertulis beragama Kristen dan tidak disumpahsebagai saksi, maka apabila kalimat yang terdapat dalam putusan berbedadengan berita acara persidangan maka kalimat yang ada dalam berita acarayang dijadikan pegangan, maka dengan demikian majelis hakim tingkat bandingtelah memperbaiki putusan hakim tingkat pertama;Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan padahalaman 52, 53 dan 54 atas pertimbangan yang mengarah pada upayaterhadap penjerumuskan akidah

Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihanmasalah akidah yakni Tergugat sering datang ke tempat dukun, paranormal danmempunyai banyak jimat dan Tergugat dalam menjalankan sholat lima waktusemaunya sendiri juga sering melakukan amalan yang tidak sesuai dengan agamaIslam ;b.

Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar yangdisebabkan masalah akidah yakni Tergugat masih berhubungan dengan dukundan paranormal serta melakukan amalan yang tidak sesuai dengan agama Islamjuga mengucapkan kata talak kepada Penggugat akhirnya karena merasa tersiksalah dan batin kemudian Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri.4 Bahwa atas dasar kejadian tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan ceraidengan alasan : Penggugat

Karena Termohontelah terbukti tidak cakap dan atau tidak dapat merawat serta tidakmampu mendidik anakanak sesuai dengan akidah Islam yangberdasarkan AlQuran, serta diragukan perannya sebagai seorang ibuyang solehah, amanah, fatonah, dan rahmah. Sebaliknya, Pemohonyang cakap dan selalu memperhatikan sandang, pangan, kesehatan,tauladan, pendidikan dan kasih sayang kepada anakanak Pemohondan Termohon sesuai dengan akidah Islam;14.

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sir tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 148/Pat.P/2020/PA. Tgr.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

dikaruniai seorang anak;Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga mereka baikbaik saja, rukun danharmonis sebagaiamana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2009rumah tangga mereka sudah muali goyah dan sering terjadi perselisihan danpertengkaran;d Bahwa penyebab mereka berselisih adalah karena waktu menikah Tergugatmasuk Islam, namun tidak pernah menjalankannya, Penggugat dan Tergugatdalam membina rumah tangga tidak serasi lagi, dan berbeda pandangan danfaham, berbeda pendapat dan beda akidah

anak;c Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga mereka baikbaik saja, rukun danharmonis sebagaiamana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2009 rumahtangga mereka sudah muali goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;d Bahwa penyebab mereka berselisih sepengetahuan saksi adalah karena waktumenikah Tergugat masuk Islam, namun tidak pernah menjalankannya, Penggugatdan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak serasi lagi, dan berbeda pandangandan faham, berbeda pendapat dan beda akidah

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, hlm. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 411/Padt.P/2020/PA. Tar.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, hlm. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon Il yang dilindung!

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945;Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

Tgr.berdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan atas itikat baik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II cukupberalasan dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antaraPemohon dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2016 tersebut,maka segala akibat hukum antara Pemohon dengan Pemohon II sebagaisuami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya

Tar.berdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon Il yang dilindung!

., M.Kn. di Cibinong, Kabupaten Bogor yang telah ditandatangani oleh Para Pihak, kemudian dikuatkan dalam bentuk PutusanAkta Perdamaian Nomor: 857/Pdt.G/2018/PAJT pada tanggal 18 Desember2018 oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dirasakan bahkan dialamiPenggugat tidak dipatuhi oleh pihak Tergugat, sehingga menimbulkankonflik baru yang berkepanjangan dan dampaknya sangat berpengaruhkurang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak.Bahwa Penggugat juga melihat ketidak jelasan akidah yang dianut

olehTergugat karena sejak dari menikah pada tanggal 30 Desember 2016sampai dengan putusnya perkawinan tersebut pada tanggal 24 April 2018bahkan sejak dari perceraian tersebut sampai bulan Agustus 2019 danpuncaknya di sepanjang bulan Desember 2019 antara Penggugat danTergugat masih terus bermunculan masalahmasalah yang berkaitandengan akidah pihak Tergugat.

bisa jadi imam yang baik dalam rumah tangga sepertijika Penggugat melakukan kewajiban sebagai umat muslim melaksanakanHal. 5 dari 73 halaman Put No. 1248/Pdt.G/2020/PAJT13.14.15.ibadah dimana Tergugat bersikap melarang dan marahmarah kepadaPenggugat.Hal tersebut tentunya sangat berpengaruhi terhadap tumbuh kembangnyakepribadian dan jiwa Ananda XXX yang masih berusia 2 (dua) tahun 7(tujuh) bulan karena lingkungan terdekat sangat berpengaruh dalammemberikan kontribusi terbesar terhadap perubahan akidah

pernah menyampaikan kepada Penggugat dengan menyebutkanbahwa Tergugat memeluk Agama Islam hanya sekedar untuk alasankeperluan secara administrasi saja agar dapat menikahi Penggugat,pernyataan Tergugat tersebut membuat Penggugat di buat terkagetkagetluar biasa dan tidak menyangka apa yang barusan keluar dari mulutTergugat mengenai ucapannya yang tercetus secara spontanitas tersebut.Hal. 6 dari 73 halaman Put No. 1248/Pdt.G/2020/PAJT16.17.Hal ini tentunya menambah keyakinan Penggugat bahwa akidah

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat padaPoin 12 s/d Poin 16 terkait Agama, Akidah dan Syariat Islam.

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

Bahwa Tergugat selalu berbeda pendapat dengan Penggugatehingga selalu ingin menang sendiri terhadap Penggugat sepertiTergugat berbeda dengan akidah dariPenggugat ;7.

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum danHalaman 7 dari 10 putusan Nomor 344/Pdt.P/2019/PA. Tgrdidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berbeda keyakinan(akidah), dimana Penggugat telah kembali lagi ke agama semulayaitu Kristen Protestan;5. Bahwa perpisahan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadisekitaran tahun 1998 yang disebabkan oleh masalah rumah tangga2sebab cemburu buta yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.Maka sejak itu terjadi pertengkaran dan Tergugat telah hilang kabar sertatidak lagi pernah datang ke Manado, bahkan untuk sekedar mengunjungianak semata wayang.

bahwa awalnya hubunganrumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baikbaik saja namunsejak tahun 1998 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjaditidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan tidak lagi hiduplayaknya satu keluarga, dikarenakan telah tinggal secara berpisah dalam waktu yangrelative lama yaitu bertahuntahun lamanya, Penggugat dan Tergugat telah berbedakeyakinan (akidah

Oktober 2009, yang dikeluarkan olehPengadilan Agama Jember;ahwa sebelum perceraian itu dilakukan Penggugat dengan Tergugat setelah perkawinannyatelah hidup bersama sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak, umur 5 tahun dansekarang ikut ibunya (Tergugat);e Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan lakilaki non muslim;e Sedangkan Penggugat merasa khawatir anak Penggugat tersebut akan diikutkan kepadalakilaki perselingkuhannya yang non muslim, yang nantinya akan mengganggu danmerubah akidah