Ditemukan 596 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : concrete contrete concerta concro concerto concretor concret concerete
Pengadilan PN JAKARTA BARAT
Register : 03-08-2011 — Putus : 18-09-2012 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 560/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR.
Tanggal 18 September 2012 —
51 — 25
  • Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli menurut hukumBUKANLAH merupakan bukti peralihan hak atas tanah, PerjanjianPengikatan Jual Beli dimaksudkan dan bertujuan agar Penjual tidakmengalihkan penjualan suatu tanah kepada pihak lain, sedangkan peralihan hakatas tanah in concreto terjadi apabila Jual Beli tanah telah dilakukan secara"Terang dan Tunai" dan peralihan hak atas tanah tersebut dituangkan di dalamsuatu Akta Otentik yaitu Akta Jual Beli tanah.Bahwa oleh karena Akta PPJB tersebut telah batal
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 01-10-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 119/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 18 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : PENDI RATANATAN Diwakili Oleh : Yitno Subagya
Terbanding/Tergugat : LINDA SASTRA WIJAYA a.d. LEI HO EN
Terbanding/Turut Tergugat : MULYA DARMAWAN
225 — 709
  • Karena putusan hakim itupembentukan hukum in concreto, maka peristiwa yang telah ditetapkandianggab benar, sehingga memperoleh kekuatan pembuktian yangsempurna. Kekuatan bukti Sempurna itu berlaku baik antara pihakpihakyang berperkara maupun terhadap pihak ketiga. Terhadap peristiwayang lain hanya mempunyai kekuatan bukti bebas, atau sebagaipersangkaan saja.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 22-05-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 77/Pdt.G/2014/PN. Bwi
Tanggal 10 Nopember 2014 — - H. MOHAMMAD MAHFID (P) ; - Hj. ROFIQOH (T)
97 — 13
  • melakukan transaksi jual beli atas obyek perkara23 dari 28dimaksud, mengingat jual beli atas obyek perkara telah dilangsungkan secaratidak wajar dan ataupun dengan rangkaian tipu daya Disamping itu, ternyata dariisi perjanjian dan buktibukti yang diajukan Penggugat telah nyata dalam perjanjianjual beli dimaksud diketemukan adanya suatu syaratsyarat yang diperjanjikantidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan hukum,kepatutan (perikemanusiaan) oleh karena itulah secara in concreto
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Umum Perjudian
Register : 01-11-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 90/Pid.B/2016/PN Tjp
Tanggal 29 Desember 2016 — NOVRIZEN Pgl. IZEN
25 — 3
  • /PN Tip.orang yang in concreto berjudi juga dapat disebut sebagai telah turut sertabermain judi;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi,Pasal 303 ayat (8) KUHP memberikan pengertian bahwa permainan judi adalahtiaptiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untungbergantung pada faktor kebetulan belaka, demikian halnya jika kemungkinantersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatinnya atau terampilnyapemain.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 30-09-2009 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/Pid/2009
Tanggal 30 September 2009 — ABD. RASYID M. DG. SIRUA
286 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini berbeda sekali dengan terjemahan unsur ketigadalam Pasal 385 KUHP menurut versi Judex Facti yang menyebutkan"tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintahatau tanah partikulir.Apabila unsur ketiga Pasal 385 KUHP menurut terjemahan yang terakhirdihubungkan secara in concreto dengan fakta dalam perkara a quo,jelaslah bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum,karena fakta mengenai tanah yang dijual oleh PEMOHON KASASI(TERDAKWA) kepada pihak UIN ALAUDDIN MAKASAR
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 27-06-2012 — Upload : 05-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 97/Pdt.G/2011/PN.Kdr.
Tanggal 27 Juni 2012 — M. MOCHSIN
Melawan TOSSY S SATRIAYUN, SH, Dkk.
36 — 7
  • Olehkarena itulanh Majelis Hakim tidak dapat secara in concreto meneliti faktorfaktoryang tidak masuk akal, tidak patut atau tidak pantas tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan kewajibannya, notaris hanyamencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dan tidak diwajibkan untukmenyelidiki kebenaran materiillnya apa yang dikemukakan kepadanya itu.
Pengadilan PN RENGAT Pidana Umum Perjudian
Putus : 23-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN RENGAT Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Rgt-Tlk
Tanggal 23 Februari 2016 — Terdakwa l. GUSNEDI Als NEDI Bin RASIMIN, Terdakwa ll. DESRIANTO Als IDES Bin KHAIRUL EFENDI, Terdakwa lll. DESRIAN Als lYAN Bin YURNALIS Terdakwa lV. RADEN Bin (Alm) NURHASAN, dan Terdakwa V. HERI CANDRA Bin JISUMAN
19 — 2
  • Yang juga terhitung masuk main judi ialahpertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidakdiadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian jugasegala pertaruhan yang lainlain;Menimbang, bahwa sekarang majelis akan memberikan pertimbanganberkaitan terhadap materi perbuatan Para Terdakwa dalam kasus in concreto,apakah kemudian dapat memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dalamDakwaan Subsidairitas Penuntut Umum a quo sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 25-03-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 5/P/FP/2021/PTUN.SBY
Tanggal 31 Maret 2021 — Pemohon:
SUJONO
Termohon:
KEPALA DESA MANYAR SIDOMUKTI
174 — 86
  • . : 5/P/FP/2021/PTUN.SBYberwenang menentukan hukum objektif mana yang harusditerapkan (toepassing) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkuthubungan hukum pihakpihak yang berperkara in concreto. Hakim sebagaiorgan pengadilan:a. Dianggap memahami hukum;b. Harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohonkeadilan kepadanya;c.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Perjudian
Putus : 06-12-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 278/Pid.B/2016/PN Kdr
Tanggal 6 Desember 2016 — ERRY SAPTO ARGONO Als BAGONG Bin SAMINGUN HADI WINARNO
79 — 15
  • bersifat alternatif dimana apabila salah satu darikomponen unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki olehunsur ini ;Hal 19 dari 24 Putusan Nomor 278/Pid.B/2016/PN KdrMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam unsur Pasal inibukanlah seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuanketentuan pidana yangdiatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, melainkan harus diartikan dalampengertiannya secara umum menurut bahasa seharihari sehingga orang yangsecara konkrit (in concreto
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 05-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 154/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 4 Juni 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
129 — 87
  • yang diperbuat oleh Pembanding danTerbanding dibuat tanpa menetapkan batas akhir untuk melakukanprestasi.Putusan PN Medan alinea 1 him. 59,Menimbang, bahwa suatu waktu tentunya harus ditentukan denganmenggunakan cara berpikir yang logis dan patut dalam menentukanbatas akhir suatu prestasi dilakukan, mengingat lamanya jangkawaktu mengikat itu dapat ditentukan berdasarkan benda obyekperjanjian dan dengan keadaan yang ada pada saat perjanjianditutup, maka patokan umum tenggang waktu itu haruslahpatut/concreto
    Penentuan jangka waktu perjanjian denganmendasarkan pada habisnya masa berlaku SHGU adalah wajar,patut/concreto, dan itikad baik. Hal ini mengingat menurut hukum, suatuhak guna usaha diberikan dengan batas waktu tertentu, dan sehubungandengan usaha kelapa sawit telah ditegaskan pada Penjelasan Pasal 29UU No. 5 Tahun 1960 yang menyatakan:Menurut sifat dan tujuannya hak guna usaha adalah hak yang waktuberlakunya terbatas.
Pengadilan PN BANTA ENG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 31-03-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN BANTA ENG Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN Ban
Tanggal 22 Juni 2016 — - AGUNG WIJAYA ALias AGUNG Bin ANWAR IBRAHIM
17 — 10
  • Wirjono Prodjodikoro bahwa di bidang hukum pidanahakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwadilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana.
Pengadilan PN PACITAN Pidana Khusus
Putus : 03-12-2012 — Upload : 16-12-2012
Putusan PN PACITAN Nomor 114/Pid.Sus/2012/P.N. PCT.
Tanggal 3 Desember 2012 — Eko Supriyanto bin Sutrimo
185 — 38
  • perundangundangan yangbersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untukmengadili; g Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, bermaterikan hukum: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahaminilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; Hakim merupakan komponen penegak hukum yang diberikan wewenang dalammenerapkan nilainilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam suatuputusan melalui proses persidangan (in concreto
Pengadilan PA KUALA KAPUAS Perdata Agama
Register : 11-08-2020 — Putus : 09-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PA KUALA KAPUAS Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.K.Kps
Tanggal 9 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 10
  • Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap bertahan pada dalil semulasebagimana yang disampaikan melalaui Permohonan Talaq tertanggal 10Agustus 2010 in concreto petitum;3. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Permohonan Talagtertanggal 10 Agustus 2020 dianggap termuat dan terulang kembali dalamReplik ini;4.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 25-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SBY
Tanggal 21 April 2021 — Pemohon:
FADHOLI
Termohon:
KEPALA DESA MANYAR SIDOMUKTI
134 — 88
  • Jadi, hakim yang berwenangmenentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (toepassing) sesuaidengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihakpihakyang berperkara in concreto. Hakim sebagai organ pengadilan :a. Dianggap memahami hukum;b. Harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohonkeadilan kepadanya;c.
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Kag
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Darmadi Edison, SH
Terdakwa:
REZA ALFARANDI BIN MUHAMAD NUR
30 — 16
  • Wirjono Prodjodikoro, SHselanjutnya mengemukakan hal yang senada bahwa ukuran kehatihatian harusdiambil bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalamkeadaan yang in concreto terjadi, jadi tidaklah dipergunakan ukuran seorangyang selalu sangat berhatihati dan juga tidak dipergunakan ukuran seorangyang selalu serampangan dalam tindak tanduknya, ditambahkan pula olehbeliau bahwa seorang hakim juga tidak boleh menggunakan sifatnya sendirisebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum Perjudian
Register : 12-11-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 379/Pts.Pid.B/2015/PN.Idm
Tanggal 10 Desember 2015 — 1. ADE IRPAN Bin SUPARDI 2. SARDINAH Bin NARIWAN
28 — 10
  • Lamintang, SH dalam bukunya : DelikDelikKhusus Tindak Pidana Tindak Pidana Melanggar NormaNorma kesusilaan danNormaNorma Kepatutan, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal.352; katakata turutserta atau deelnemen jangan diartikan sebagai keikutsertaan atau deelnemingseperti yang dimaksudkan didalam ketentuanketentuan pidana yang diatur dalampasalpasal 55 dan 66 KUHP, melainkan harus diartikan dalam pengertiannyaumum menurut bahasa seharihari, hingga orang yang in concreto berjudi itu jugadapat disebut sebagai
Pengadilan PN PURWODADI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-01-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN PURWODADI Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pwd
Tanggal 11 Juli 2017 — . Perdata HAY SIEN YANTO alias YACOBUS, Umur: 50 tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi I Nomor : 52 RT : 001 RW : 011 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ PENGGUGAT Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04Januari 2017 telah memberikan kuasa kepada : ARIEF RAHMAN SIREGAR, S.H. IQBAL ALIF MAULANA, S.H. ADVOKAT pada Kantor HukumALO&Associates, berkantor di Taman Kalijaga Permai Jalan Danau Singkarak Nomor : 26 - 27 Kota Cirebon. M e l a w a n 1. MARMINTO, Wiraswasta, beralamat di Dusun Karangpung RT : 004 RW : 003 Desa Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan ; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ TERGUGAT I 2. BANDINAH, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun Karangpung RT : 004 RW : 003 Desa Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Tergugat II Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal: 26 Januari 2017 baik Tergugat I maupun Tergugat II telah memberikan kuasa kepada: RUSTIYONO, SPdI, SHI, SUTOMO, SH, HARUN ROSYID, SH dan KOLIPATUL MUHDI, SHI dan pada hari ini telah hadir: RUSTIYONO, SPdI, SHI dan KOLIPATUL MUHDI, SHI
85 — 17
  • Penggugat sampai dengan barang tersebut laku terjualdan barang yang telah menjadi hak milik Penggugat sampaidengan saat ini masih dalam keadaan utuh dan tetap sepertisediakala ;c) Bahwa terhadap gugatan yang di ajukan oleh Penggugat,penggugat telah mencampur adukkan perkara antara Wanprestasidengan Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam gugatan.Penggugat dalam merumuskan posita terdapat sebagian dalil yangmerupakan unsur unsur PMH dalam Gugatan, sehingga gugatanpenggugat menjadi tidak konkret (in concreto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 02-02-2012 — Upload : 07-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530 PK/Pdt/2011
Tanggal 2 Februari 2012 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS, Cq. BUPATI BANYUMAS VS. YOHANES WIDIANA, DIREKTUR UTAMA PT. GRAHA CIPTA GUNA,
81 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan cidera janji (wanprestasi).Bahwa disamping Tergugat berkapasitas sebagai organ dalam badanhukum publik (Penguasa/Pemerintah), Tergugat berkapasitas pulasebagai pihak partikelir dalam perjanjian di mana segala tindakan hukummaupun akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut tunduk kepadahukum perdata (privaatrechts) in concreto Pasal 1320 jo 1338KUHPerdata sehingga kedudukan Tergugat sebagai organ dalam badanhukum publik yang mempunyai kapasitas pemegang hak dan kewajibansebagai subyek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-08-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — NYONYA ENNY TANAREZZA, DK VS NYONYA TUTY HIDAYAT, DKK
66 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal menurutperaturan perundangundangan di bidang perpajakan bahwa yangberwenang memeriksa, mengadili termasuk menerapkan ketentuan hukumperpajakan dalam suatu perkara in concreto adalan Pengadilan Pajaksebagai pengadilan khusus, bukannya lembaga peradilan umum (ic.Pengadilan Tinggi Makassar);Sudah Semestinya;Judex Facti tingkat banding dalam mengadili perkara a quo mendasarkanpertimbangan hukumnya pada penerapan hukum materiil yang diatur dalamKUHPerdata (vide Pasal 1243 KUHPerdata) mengingat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 17-02-2011 — Putus : 09-03-2011 — Upload : 11-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/PID/2011
Tanggal 9 Maret 2011 — YOSEF TJAHJA DJAJA
71 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Utarayang kemudian diambilalih olen Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam perkaraa quo dengan jelas memperlihatkan Judex Facti tidak menerapkan hukumpembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimanamestinya, karena Judex Facti telah tidak mempertimbangkan dalam halbagaimanakah unsur Dengan Maksud dan Melawan Hukum yangmerupakan hukum in abstracto telah terpenuhi dilakukan oleh PemohonKasasi (Terdakwa) yang merupakan hukum /n concreto