Khusus staf darisekretariat DPRD jika ingin melakukan perjalan dinas harus seizin Penggugat.Kami melakukan konsultasi juga ke Kemenpan dan RB dan KementerianHal 67 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTODalam Negeri. Kami waktu itu juga meminta didampingi oleh Bagian HukumPemkab Gorontalo Utara, namun Penggugat (Sekda) tidak mengizinkan BagianHukum ikut bersama kami. Konsultasi kami ke KASN mungkin menjadi tindaklanjut turunnya KASN ke Kabupaten Gorontalo Utara.

Karena tidak berisi norma, maka seharusnya pulaSurat Edaran tidak memiliki sanksi hukum (apalagi sanksi pidana).Sehingga, apabila terjadi pelanggaran terhadap isi Surat Edaran, makatidak dapat diberikan sanksi hukum;Lain daripada itu, dalam buku pedoman tata naskah dinas edisi Januari2004, Permen Nomor 22 Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Kemenpan,dan di dalam Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 Pasal 1 Butir 43, SuratEdaran diartikan sebagai naskah dinas yang memuat pemberitahuan,penjelasan dan/atau

dan sehubungan denganpemekaran daerah baru, kemudian pada bulan Nopember tahun 2013,Terdakwa pindah ke Kabupaten Musi Rawas Utara;Bahwa berdasarkan rekomendasi dari bupati Musi Rawas Ridwan Mukti, makakemudian saksi menempatkan Muhamad Rifai dalam jabatan sebagai PelaksanaTugas (Plt) Kabag Hukum dan Kepegawaian, karena Terdakwa memilikikemampuan untuk melakukan kegiatan kegiatan hukum seperti melakukanpengecekan tapal batas, melaksanakan koordinasi dengan kementerianpendayagunaan aparatur negara (Kemenpan

Irwandi tanggal 29 Maret 2015

42. Fotokopi kwitansi pembayaran honorer K2 DKI Jakarta tanggal 2 Desember 2013

43. Fotokopi kwitansi pembayaran honorer K2 DKI Jakarta tanggal 4 Desember 2013

44. Fotokopi kwitansi pembayaran honorer K2 Sumedang tanggal 20 April 2014

45. Fotokopi kwitansi pembayaran honorer K2 Brebes tanggal 3 Maret 2014

46. Fotokopi Surat KEMENPAN-RB tanggal 21 April 2014

47. Fotokopi Surat

Samosir, yang olehkedua instansi tersebut dijadikan sebagai bahan pembuatan Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) dibuat oleh dispenka dan LAKIP serta LaporanKeterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dibuat oleh BAPEDA, setelah itu semualaporan tersebut diserahkan kepada saksi untuk diteruskan kepada yang berwenang,LKPD diserahkan kepada BPK, LAKIP diserahkan kepada Pemprov Sumut,Kemenpan dan Sekretariat Negara sedangkan LKPJ diserahkan kepada DPRD Kab.Samosir.Bahwa benar saksi tidak ingat lagi bagaimana

berlakunya UU no. 10 tahun 2004tentang pembentukan pembentukan peratuaran perundangundangan TIDAKdikategorikan sebagai PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN, karenaSurat Edarn kedudukan nya bukan sebagai peraturan perundanganundangan,dengan demikian keberadaannya sama sekali tidak terikat dengan ketentuanUU no. 10 tahun 2004 dan UU no. 12 tahun 2011 Pengganti UU No. 10 tahun2004;Menimbang bahwa Dalam buku Pedoman Umum Tata Naskah Dinascetakan Edisi Januari 2004 dan Permen no. 22 tahun 2008 yang diterbitkanoleh KeMenpan

M.Saleh Thio;Bahwa Saksi benar mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor12/SPPD/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 dalam rangka konsultasi keMenpan di Jakarta sejak tanggal 15 s/d 21 Juli 2011 dengan biayaperjalanan dinas sebesar Rp.41.950.000, (empatopuluh satu jutasembilanratus limapuluh ribu rupiah) namun Saksi tidak melaksanakanperjalanan dinas tersebut, sedangkan uang perjalanan dinas tersebuttelah dikeluarkan dari kas daerah, namun Saksi tidak menerimanyamelainkan langsung diserahkan kepada Bendahara

2013 tentang Jumlah Partai Politik,LKPJ Bupati dan LKPD serta OrientasiPendalaman Tugas Pimpinan dan AnggotaDPRD Provinsi, Kabupaten/Kota" di Jakarta25 s.d. 28 Maret 2013 Workshop Nasional Asdeksi PeningkatanKapasitas Aparatur Sekretariat DPRDKabupaten/Kota Seluruh Indonesia di HotelLombok Raya , NTT094/52/Sekr.DPRD/2013,tanggal 01 April 201303 s.d. 06 April2013 Pendamping Kegiatan Konsultasi tentangproses dan mekanisme pengangkatan honorerkategori Il dan formasi CPNS kabupatenLabura Tahun 2013 ke Kemenpan

TPK/2016/PN.Mdn No.Nama KegiatanTanggalKegiatanNomor Dan Tanggal SuratPerintah Tugas (SPT) Kemenpan di Jakarta 15Bimtek tentang Subtansi, Proses,Mekanismedan norma penyusunan dan penyampaianLaporan Keuangan pertanggungjawaban (LKPJ ) Kepala daerah serta pengelolaan danpenganggaran keuangan DPRD dalam APBDTahun 2013 di Hotel Oasis Amir Jakarta090/42/DPRD/2013tanggal 02 April 201311 s.d. 14 April2013 16Konsultasi tentang hak dan kedudukananggota DPRD terkait dengan PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor

TPK/2016/PN.MdnTanggal Nomor Dan Tanggal SuratKegiatan Perintah Tugas (SPT) Workshop Nasional Asdeksi PeningkatanKapasitas Aparatur Sekretariat DPRDKabupaten/Kota Seluruh Indonesia di HotelLombok Raya , NTT094/52/Sekr.DPRD/2013,tanggal 01 April 201303 s.d. 06 April2013 Pendamping Kegiatan Konsultasi tentangproses dan mekanisme pengangkatan honorerkategori Il dan formasi CPNS kabupatenLabura Tahun 2013 ke Kemenpan di Jakarta9 s.d. 12 April 094/54/SekrDPRD/20132013 Konsultasi tentang Kedudukan KeuanganDPRD

TPK/2016/PN.Mdn No.Nama KegiatanTanggalKegiatanNomor Dan Tanggal SuratPerintah Tugas (SPT) Kemenpan di Jakarta 15Bimtek tentang Subtansi, Proses,Mekanismedan norma penyusunan dan penyampaianLaporan Keuangan pertanggungjawaban (LKPJ ) Kepala daerah serta pengelolaan danpenganggaran keuangan DPRD dalam APBDTahun 2013 di Hotel Oasis Amir Jakarta090/42/DPRD/2013tanggal 02 April 201311 s.d. 14 April2013 16Konsultasi tentang hak dan kedudukananggota DPRD terkait dengan PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor

TPK/2016/PN.Mdn 7 Pendamping Kegiatan Konsultasi tentang 9s.d. 12 April 094/54/SekrDPRD/2013proses dan mekanisme pengangkatan honorer 2013kategori Il dan formasi CPNS kabupatenLabura Tahun 2013 ke Kemenpan di Jakarta8 Konsultasi tentang Kedudukan Keuangan 11s.d.13 April 094/57/Sekr.DPRD/2013 danDPRD yang telah menyampaikan surat 2013 094/286/Organisasi/2013pengunduran diri dari keanggotaannya atau tanggal 10 April 2013diberhentikan oleh partainya sebagai anggotaDPRD ke Dirjen Keuangan daerahKementerian

TPK/2016/PN.MdnWorkshop Nasional Asdeksi PeningkatanKapasitas Aparatur Sekretariat DPRDKabupaten/Kota Seluruh Indonesia di HotelLombok Raya , NTT03 s.d. 06 April2013094/52/Sekr.DPRD/2013,tanggal 01 April 2013 Pendamping Kegiatan Konsultasi tentangproses dan mekanisme pengangkatan honorerkategori Il dan formasi CPNS kabupatenLabura Tahun 2013 ke Kemenpan di Jakarta9 s.d. 12 April2013094/54/SekrDPRD/2013 Konsultasi tentang Kedudukan KeuanganDPRD yang telah menyampaikan suratpengunduran diri dari kKeanggotaannya

ABUBAKAR MASBAITselaku Sekda pada saat itu sebesar Rp.100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dengan alasan memberikan pinjaman kepada masingmasing SKPD Pemda Buru Selatan dan anggaran sebesarRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan keMenpan di Jakarta sesuai dengan kwitansi pembayaran tertanggal14 Pebruari 2011.Bahwa Terdakwa HATIJAH ATTAMIMI, SE alias INAH memberikanuang senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjamankepada masingmasing SKPD Pemda Buru Selatan dan Drs.ABUBAKAR

.- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
2 (dua) lembar fotokopi dokumen Rekapitulasi SP2D DID Tahun 2018;
2 (dua) lembar fotokopi Data Diminta KPK Tahun 2018;
1(satu) bundel fotocopy Surat LKPP Nomor 8790/D.2.3/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017 perihal data pemerintah daerah yang telah menggunakan e-procurement
1(satu) bundel fotocopy Surat Kemenpan-RB Nomor B/08/AA.00/2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal penyampaian data hasil evaluasi AKIP Pemda

/>1(satu) bundel fotocopy Surat Kemenpan-RB Nomor B/367/PP.00.05/2017 tanggal 5 September 2017 perihal dana insentif daerah inovasi Pelayanan publik
1(satu) bundel fotocopy Surat BPK Nomor 449/S/X/09/2017 tanggal 29 September 2017 perihal penyampaian penambahan data opini atas LKPD tahun 2016
1(satu) bundel fotocopy Surat BPS Nomor B-360/BPS/3200/07/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal permohonan data
1(satu) bundel fotocopy Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasioanl/Bappenas

Dalam PP No 11 tahun 2017tentang Manajemen ASN disebutkan bahwa Sekjen ex officiosebagai ketua pansel.Yang menjadi anggota Pansel adalah Kepala Balitbang danDiklat Kemenag yaitu ABDURRAHMAN MASUD selakusekretaris, Deputi Kelembagaan Kemenpan RB yaitu RINIWIDYANTINI, Guru besar IPDN Bandung yaiu KHASANEFFENDY dan Widyaiswara dari BKN yaituKUSPRIYOMURDONO.Pansel berjumlah gasal yaitu 5 dengan komposisi 2 orang dariKemenag sedangkan 3 orang dari luar Kemenag.Sebelum diumumkan ada 3 kali rapat Pansel