Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya TindakTindak Pidana Tertentu Di Indonesia ,Penerbit PT. ErescoJakarta, cet.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H.dalam bukunya Hukum Jaminan di Indonesia PokokPokok HukumJaminan dan Jaminan Perseorangan diterbitkan oleh Liberty OffsetYogyakarta, tahun 2011 Cet.5 pada hal. 81 menyatakan hal dibawabh ini:Tujuan dan isi dari penanggungan ialah memberikanjaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjianpokok. Adanya penanggungan itu dikaitkan denganperjanjian pokok, mengabdi pada perjanjian pokok.

SATOCHID KERTANEGARA, S.H.dalam bukunya: HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH, halaman 303disebutkan bahwa Jika dianut ajaran DOLUS MALUS maka PENUNTUTUMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikanseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukumanoleh undangundang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi jugaharus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannyaadalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undangundang.Aspek

LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESJA, Penerbit: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, Perkataan willens enwetens tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahuludalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie vanToelichting itu. mengartikan opzettelijkk plegen van een misdrij ataukesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai het teweegbregen vanverboden handeling willens en wetens atau sebagai melakukan tindakanyang terlarang secara

Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 164 yang Tergugat kutip sebagai berikut: HakTanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikanpemegang Hak Tanggungan kepada Debitor.

Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang Tergugat kutip sebagai berikut : Pasal 6 UUHT itumemberikan hak bagi pemegang Hak Tanggungan untuk melakukanparate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukansaja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi jugatidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akanmelakukan eksekusi atas Hak Tanggungan

Sianturi S.H.dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya unsur memliki adalahmelakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik.Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain,sematamata tergantung kepada kemauannya.

Sianturi, S.H.dalam bukunya yang berjudul AsasAsas Hukum Pidana Di Indonesia DanPenerapannya, halaman 470, yakni:Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan (berocp) tertentu ialah pekerjaanseharihari yang dilakukan oleh seseorang sebagai mata pencahariannyayang bukan merupakan jabatan atau pegawai negeri, misalnya: tukang,wartawan, pedagang dan lain sebagainya;Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri,ditentukan sebagai berikut

cukup dalam suatu putusan Hakim, yang intinya berbunyi:"dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkanapabila alasanalasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengertiataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapatdipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yangdapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi";14.Bahwa kewajiban seorang Hakim untuk memberikan motivering yangcukup bagi putusannya sesuai dengan pendapat Setiawan, S.H.dalam

,M.H dan Bony Daniel, S.H.dalam bukunya komentar & Pembahasan Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa makna/arti dari: Kata Menawarkan: memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksudagar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudahada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barangtersebut adalah miliknya ataukan tidak, sedangkan kata Jual mempunyaiarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, makamenawarkan untuk

Soegandhi, S.H.dalam bukunya yang berjudul K.U.H.P Kitab UndangUndang Hukum PidanaDengan Penjelasannya, yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Penerbit UsahaNasional Surabaya Indonesia halaman 108, mengartikan cacat berat(verminking) sebagai perubahan tubuh menjadi buruk karena kehilangan ataurusak anggota tubuhnya, misalnya hidungnya rompong, daun telinga putus, Jaritangan atau jari kaki teriris dan sebagainya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganTerdakwa mengayunkan parangnya

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika, hal.454 menyebutkan bahwa wanprestasi yaitu keadaan dimana salah satupihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali atau tidakmemenuhi prestasi tepat waktu atau tidak memenuhi prestasi yangdijanjikan secara layak.halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Padt.G/2020/PN Skt15.

Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)dalam halaman 164 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikanpemegang Hak Tanggungan kepada Debitor.

Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanHalaman 47 dari 63 Putusan Nomor 204/Pdt.SusBP SK/2016/PN.Rapketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)dalam halaman 46 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu). memberikan hak bagi pemegang HakTanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegangHak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuandari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu memintapenetapan dari pengadilan

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Penerbit Sinar Grafika, Cetakan VII Tahun 2008 halaman 14,yang menyatakan syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana diaturdalamSEMARI No. 2 Tahun 1959, tertanggal 19 Januari 1959 jo SEMARI NO. 6Tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994 bersifat kumulatif, artinya apabilasalah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan :i. Surat kuasa khusus cacat formilii.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Penerbit Sinar Grafika, Cetakan VII Tahun 2008 halaman 14,yang menyatakan syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalamSEMARI No. 2 Tahun 1959, tertanggal 19 Januari 1959 jo SEMARI NO. 6Tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994 bersifat kumulatif, artinya apabilasalah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan :i. Surat kuasa khusus cacat formilii.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Penerbit Sinar Grafika, Cetakan VII Tahun 2008 halaman 14,yang menyatakan syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalamSEMARI No. 2 Tahun 1959, tertanggal 19 Januari 1959 jo SEMARI NO. 689Tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994 bersifat kumulatif, artinya apabilasalah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan :i. Surat kuasa khusus cacat formilii.

Olehkarena itu, putusan perkara a quo adalah cacat hukum dan harusdibatalkan;Bahwa berdasarkan pada fakta tentang isi Berita Acara Sidang tanggal 10Pebruari 2015 yang patut diduga telah dipalsukan maka disampingmenempuh upaya hukum kasasi, Pemohon Kasasi juga telah mengambillangkah hukum pidana dengan melaporkan Sang Nyoman Darmawan, S.H.dalam kapasitasnya sebagai Panitera Pengganti yang membuat BeritaAcara Sidang tersebut dan Ketua Haruno Patriadi, S.H., M.H. selaku HakimKetua atas dugaan telah

Sutan Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya : Hukum Kepailitan Memahomi Faillissementsverordening JunctoUndangUndang No. 4 Tahun J 998, Cetakan Pertama, Desember 2002, Penerbit :PT.

SATOCHID KERTANEGARA, S.H.dalam bukunya: HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH, halaman 303disebutkan bahwa Jika dianut ajaran DOLUS MALUS maka PENUNTUTUMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikanseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukumanoleh undangundang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harusdibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalahperbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undangundang.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 650 sumber pengetahuanhanya terbatas pada; 1. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, atau 2.Berdasarkan penglihatan saksi sendiri, atau 3.

Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 164 yang TERMOHON kutip sebagai berikut:halaman 26 dari 55 Halaman Putusan Nomor 37/Padt.SusBPSK/2016/PN.Dum.Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikanpemegang Hak Tanggungan kepada Debitor.

Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang TERMOHON kutip sebagai berikut:Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang HakTanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan Qaripemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapandari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas HakTanggungan

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", penerbit Sinar Grafika,cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 112 s.d. 113 menyatakan:"Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium.

Sianturi, S.H.dalam bukunya KUHP berikut uraiannya adalah memindahkanpenguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyatasendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barangtersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barangitu.Bahwa dalam unsur mengambil berarti seorang pelaku memindahkanbarang dari tempat semula ketempat lain.