Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebutselanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg.

Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pembinaan selama 1 (Satu) tahun dan6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungankhusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar, dikurangi dengan masa tahanan yangtelah dijalani oleh Anak dengan perintah agar Anak dikeluarkan dari Tahanan diLapas Kelas II B Takalar segera setelah putusan perkara ini diucapkan;3.

I Nomor 11 tahun 2012 tentang systemperadilan pidana Anak dimana yang termuat dalam Pasal 2 yakni SistemPeradilan Anak dilaksanakan berdasarkan asas :Perlindungan;. Keadilan;Nondiskriminasi;. Kepentingan terbaik bagi Anak;Penghargaan terhadap pendapat Anak;Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;. Pembinaan dan pembimbingan Anak;s>e ~ eo Q2@os Dp. Proporsional;Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terkahir; danHalaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUSANAK/2021/PT MKSj.

Anak, sudah tepatdan benar menurut hukum, karena dalam pertimbanganpertimbangan hukumnyaHalaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUSANAK/2021/PT MKStelah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupunkeadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbanganpertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkatbanding.

Anak, dan UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasalpasal dariperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUSANAK/2021/PT MKSMENGADILI:1.

Sedangkan dalam ayat (2)disebutkan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapatdikenai tindakan ;Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 2 Undangundang Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak huruf a, d, f, g, dan i,beberapa asas yang mendasari dilaksanakan undangundang tersebut antaralain asas Perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dantumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasankemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir

Pemenuhan kewajiban adat;Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidanapokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhirsebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undangundang Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan Pidanapenjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;Menimbang bahwa sebagaimana pasal 60 ayat (1) UndangundangNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebelummenjatuhkan putusan, Majelis Hakim

Anak pidana pembatasankebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atautindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Anak padahakikatnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benarbenar menjaminperlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan denganhukum sebagaimana asasasas dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor : 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta untukmencapai Keadilan Restoratif ;Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasanalasan tersebut di atas, mengenai lamanya pidana yang dimohonkan olehPenuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut

Anak dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

DpuDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak:Nama lengkap : ARIFUDIN Alias ARIF;Tempat lahir : Dompu;Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 05 Oktober 2000;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, KecamatanWoja, Kabupaten Dompu;Agama : Islam;Pekerjaan : Pelajar;Selanjutnya

dalam putusan ini disebut sebagai Anak, berdasarkanketentuan Pasal 1 Angka 3 UndangUndang No. 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan pidana Anak;Terhadap Anak tersebut dilakukan penahanan di Rumah TahananNegara, oleh :1.

MOGE (dalampenuntutan terpisah)mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merkYamaha Mio warna biru NoPol EA 3750 P milik saksi korbanRAHMAWATI, saksi korban RAHMAWATI mengalami kerugian sebesarlebih kurang Rp.5.700.000, (lima juta tujuh ratus rupiah).Perbuatan Terdakwa Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP Jo Undang Undang RI Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;ATAUKedua :Bahwa la terdakwa Anak ARIFUDIN Als ARIF pada hari Selasa tanggal02

ARIF tersebut,saksi korban RAHMAWATI mengalami kerugian sebesar lebih kurangRp.5.700.000, (lima juta tujuh ratus rupiah).Perbuatan Terdakwa Anak sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 480 Ke1 KUHP Jo Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut: 1.

Anak,Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

para pihak;Menimbang, bahwa Berita Acara Diversi dan Kesepakatan Diversi telahdilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk menerbitkan PenetapanKesepakatan Diversi tertanggal 2 Oktober 2018;Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya permohonanKesepakatan Diversi oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sehingga perlu untukmenetapkan penghentian pemeriksaan perkara;Memperhatikan, Pasal 6, Pasal 7,Pasal 12, Pasal 52 (5) UndangUndang RINomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dan Pasal 6 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman PelaksanaanDiversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ;MENETAPKAN:1.Menyatakan bahwa perkara Nomor 20/Pid.SusAnak/ 2018/PN Ptk dengan Anakberhasil menempuh upaya musyawarah diversi ;Menghentikan Pemeriksaan Perkara Nomor 20/Pid.SusAnak/ 2018/PN Ptkdengan Anak;Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada PenyidikAnak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, AnakPelaku/Orang

Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbarukarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Kesatu: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2)UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 20 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana

Anak; Dan:Hal. 1 dari 8 hal.

Putusan No. 4414 K/Pid.Sus/2019Dakwaan Kedua~ : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1)juncto Pasal 76 D UndangUndang RI Nomor 17 Tahun2016 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal20 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak; Atau;Dakwaan Ketiga :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285KUHPidana juncto Pasal 20 UndangUndang

Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPekanbaru tanggal 19 September 2019 sebagai berikut:1.

Anak, dan tindak pidana Melakukan KekerasanMemaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, sebagaimanadiatur dalam Pasal 81 Ayat (1) juncto Pasal 76 D UndangUndang RINomor 1/7 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak juncto Pasal 20 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana Dakwaan Kedua;Hal. 2 dari 8 hal.

., dan EEMHalaman 1, dari 12 halaman,Putusan Perkara Pidana Anak No.28/Pid.B/2012/PN.BksHARTATI, SH. Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DHE VAN dan Rekan yangberalamat di Jl. Raya Rawa Kalong No. 5 RT/RW 001/021 Desa Setia Mekar KecamatanTambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berkantor di Jl.

Bekasi atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih dalamHalaman 3, dari 12 halaman,Putusan Perkara Pidana Anak No.28/Pid.B/2012/PN.Bksdaerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili,tanpa hak atau melawan hukum, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam atau menyerahkan narkotika golongan I dalam berupa daun + 3,7035 gram yangdilakukan dengan cara; yaitu berdasarkan informasi adanya peredaran narkoba yangdilakukan oleh terdakwa kemudian petugas polisi

Anak No.28/Pid.B/2012/PN.BksMenimbang, bahwa persidangan keterangan Saksi AGUS PURWANTOdibacakan yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan namuntidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;e Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap terdakwa;e Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 22.00WIB, bertempat di Hotel Cibitung Indah Kec.

Anak No.28/Pid.B/2012/PN.BksMenimbang bahwa terdakwa selama persidangan didampingi PenasehatHukumnya, dan orang tuanya serta petugas Bapas II Bogor ;Menimbang bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwamelalui Penasehat Hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap padatuntutannya dan selanjutnya terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap padapembelaannya ;Menimbang bahwa kenyataannya terdakwa berdasarkan Akta KelahiranNo.2505/1994, ternyata terdakwa lahir pada tanggal

,MH. sebagai PaniteraHalaman 11, dari 12 halaman,Putusan Perkara Pidana Anak No.28/Pid.B/2012/PN.BksPengganti dan dihadiri EVELIN NUR AGUSTINA, SH. Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Cikarang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;HakimHakim Anggota Hakim Ketua ,1 FATCHUL BARI, SH. MARISI SIREGAR, SH.,MH.2. GANJAR PASARIBU, SH.,MH.Panitera PenggantiHj.AFRIENDA, SH.MH

Bahwa akibat dari perbuatan Anak, mengakibatkan kerugian yang dialamisebesar + Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal363 ayat (1) ke3 dan ke5 KUHP jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

belas) tahun 6 (enam) bulan, oleh karena itu terhadap AnakAnak hanya dapat dikenai tindakan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab,maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dikenai tindakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) UndangundangNomor 11 Tahun 2012 tentanga Sistem Peradilan Pidana Anak, tindakan yangdapat dikenakan kepada anak meliputi : (a). pengembalian kepada orang tua/wali; (b). penyerahan kepada seseorang; (c). perawatan dirumah sakit jiwa; (qd).perawatan

di LPKS; (e). kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ataupelatihnan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; (f). pencabutanSurat izin mengemudi; dan/ atau (g). perbaikan akibat tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undangundang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajibmempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk AnakYang Berkonflik Dengan Hukum dari Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Nabireatas nama Anak Anak tanggal O6 Juli

Anak danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

TengahKabupaten Padang LawasAgama : IslamPekerjaan : Ikut Orang Tua Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :e Penyidik sejak tg 17022015 s/d tg 23022015 ;e Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 24022015 s/d tg 03032015 ;e Penuntut Umum sejak tg 03032015 s/d tg 07032015 ;e Hakim Pengadilan Negeri sejak tg 04032015 s/d tg 13032015 ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 14032015 s/d tgl28032015; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana

Anak, maka pemeriksaan terhadap terdakwa wajib didampingi olehPenasehat Hukum selanjutnya Hakim telah menunjuk Penasehat Hukum untukmendampingi terdakwa yang bernama RAFIDAH, SH., dan membebankan biaya kepadaNCGALA 5 $= nnn nn nanan nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nn nnn nnn nnn Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa didampingi oleh ibu kandungterdakwa dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan KlasIIB Padangsidimpuan yang bernama RUDY NASUTION ;2015e Setelah

Anak yaitu :1 Pasal 79 ayat (2) menyebutkan Pidana pembatasankebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama %(satu. perdua) dari maksimum pidana penjara yangdiancamkan terhadap orang dewasa ;2 Pasal 79 ayat (3) menyebutkan minumum khusus pidanapenjara tidak berlaku terhadap anak ;3 Pasal 71 ayat (3) menyebutkan apabila dalam hukum materiildiancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidanadiganti dengan pelatihan kerja ; Menimbang, bahwa setelah menghubungkan ketentuan Pasal 114 ayat

(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2), (3) dan Pasal 71ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka ancamanpidana terhadap terdawa yaitu paling lama 10 (dua puluh) tahun dan pelatihan kerja ; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikankesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anakselanjutnya

Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporanpenelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkanputusan perkara, faktor terjadinya tindak pidana yaitu :1 Usia klien masih muda dan pola pikir klien dangkal sehingga klienkurang mengetahui akan akibat yang akan ditimbulkan ;2 Pengaruh pergaulan klien yang tidak baik tingkah lakunya ;3 Kurang selektif dalam berteman dan bergaul ;4 Kurang pengawasan dari orang tua klien sebab orang tua klien sibukdalam mencari nafkah.Apabila dalam

Anak, Hakim memberikankesempatan kepada Orangtua Anak untuk menyampaikan hal yang bermanfaatbagi Anak, yaitu: Sdr.

Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:a.

Namun, terkait perbuatan yang merupakan tindak pidanayang dilakukan anak, politik kriminal anak dilakukan melalui penyelenggaraanSistem Peradilan Pidana Anak yang dituangkan dalam UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untukmenjaga harkat dan martabat Anak.

Anak berhak mendapatkan pelindungankhusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan, oleh karena itu,Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksipidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan padapemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkankesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.

Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

PUTUSANNomor 21/Pid.SusAnak/2018/PN DumDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan anak dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak:Nama lengkap : Anak;Tempat lahir : Tuhegafoa;Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 06 Agustus 2001;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dumai;Agama > Islam;Pekerjaan > Buruh;Anak ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan

Anak, Subsidair Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 jo Pasal 53KUHP Jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan Primair terlebin dahulu melanggar Pasal 365 Ayat (1) jo Pasal 53KUHP Jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Anak ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primairmelanggar Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 KUHP Jo Undangundang RI.

No.11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anakharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti makadakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan secara lisan oleh Anak,Pendamping Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan akan menjadipertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;Menimbang

No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.SusAnak/2018/PN DumPMenyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasansebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1. Setiap orang;2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3);3.

Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, makaAnak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.SusAnak/2018/PN Kng.Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harusmempertanggungjawabkan

SistemPeradilan Pidana Anak memuat adanya syarat umum dan syarat khusus,pengertian Syarat umum dalam ketentuan ini adalah Anak tidak akanmelakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat(vide Pasal 73 ayat 3 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan pengertian Syaratkhusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yangditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak(vide Pasal 73

ayat 4 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);Menimbang, bahwa terhadap syarat knusus sebagaimana Pasal 73 ayat(4) Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, maka Hakim menetapkan berdasarkan keinginan orangtua Anak dan Anak sendiri yang menyatakan ingin tetap dapat melanjutkansekolahnya di SMK Pertiwi Plus Sukamulya, oleh karena itulah Hakim perlumenetapkan Syarat Khusus adalah Anak Melanjutkan Sekolahnya

Pasal 55 Ayat 1 ke1 KUHP, Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No 17 Tahun 2016Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentangperlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo UndangUndang No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;3.

UndangUndang No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;ATAUKedua :Bahwa ia anak,. pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul11.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desembertahun 2020, bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah AnakKorban, Lahir Di Suro Bali Tanggal 17 Mei 2005, Umur 15 Tahun 7 Bulan,berdasarkan foto copy Akta kelahiran yang di keluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kab.

UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak danPenasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Anak, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

sesuai dengan usia Anak, yang lamanya sebagaimana akan disebutkandalam amar putusan ini (Pasal 78 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 11Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor /Pid.SusAnak/2021/PN KphTahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danpenahanan tersebut harus

Register Litmas : 43/VII.A/2016, telah memberirekomendasi yang pada pokoknya apabila dalam masalah ini Klienterbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi Anak, kiranya klien dapatdijatuhi Pidana Penjara yang ditempatkan di LPKA (LembagaPembinaan Khusus Anak) Kutoarjo, sebagaimana dimaksud dalampasal 71 ayat (1) huruf e, dan ayat 3, subsidair pasal 78 UndangUndangRI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, denganpertimbangan : 2222222 nnn nena nnn nn nnn nnn nnn nen ee nnn1.

Register Litmas : 44/VIIA/2016, telahmemberi rekomendasi yang pada pokoknya apabila dalam masalah iniKlien terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi Anak, kiranya kliendapat dijatuhi Pidana Penjara yang ditempatkan di LPKA (LembagaPembinaan Khusus Anak) Kutoarjo, sebagaimana dimaksud dalampasal 71 ayat (1) huruf e, dan ayat 3, subsidair pasal 78 UndangUndangRI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, denganpertimbangan : 222 ona nnn nnn nn nnn nn nnn n ence1.

Anak, Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaanadalah sebagai upaya Terakhir dan Penghindaran Pembalasan ; Menimbang, bahwa menurut penjelasan UndangUndang RI Nomor11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksuddengan perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir padadasarnya adalah Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecualiterpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara, Ssedangkan yaangdimaksud dengan penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkanupaya pembalasan dalam

proses peradilan pidana ; Menimbang, bahwa menurut pasal 80 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem PeradilanPidana Anak, pidana pembinaan di dalam lembaga dijatunkan apabilakeadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat,sedangkan menurut Pasal 81 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,pidana penjara di LPKA dijatuhkan kepada Anak apabila keadaan danperbuatan Anak akan membahayakan masyarakat

Anak,ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktudilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasarpertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakantindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan,perbuatan Anak dan Anak II adalah mengambil tabung gas ukuran 3 kg,seharga Rp.105.000, (Seratus lima ribu rupiah), yang kemudian dijualolah Anak dan Anak II dengan harga Rp.100.000

UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA) ;AtauKedua :Bahwa Anak MIFTAHUL JANNAH Binti AHMAD YANI bersamasaksi M. ADAMI Bin (Alm) HAYATULLAH (berkas splitsing), pada hariKamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempatdirumah ayahnya Sdr. MUAMMAR KHADAFI (dilakukan penuntutanterpisah) yang sedang dibangun di Gp. Reung Reung Kec. KembangTanjung Kab.

UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA) ;AtauKetiga :Bahwa Anak MIFTAHUL JANNAH Binti AHMAD YANI bersamasaksi M. ADAMI Bin (Alm) HAYATULLAH (berkas splitsing), pada hariKamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempatdirumah ayahnya Anak MUAMMAR KHADAFI Bin MUSNIADI yang sedangdibangun di Gp. Reung reung Kec. Kembang Tanjung Kab.

UU No. 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anakmenyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan Anak atau PenasihatHukum menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, PenuntutUmum telah menghadirkansaksisaksi sebagai berikut:1.

UU No. 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),atau kedua perbuatan Anak melanggarketentuansebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 1butir 24 Jo.Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo.UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atauketiga perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancamUqubat dalam Pasal 1 butir 23 Jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo.

UU No. 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak (SPPA);Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebin dahuludakwaan alternatif kKesatu yaitu perouatanAnak melanggar Pasal 1 butir 26 jo.Hal 15 dari 23 hal. Putusan No. 1/JN.Anak/2020/MSSgi.Pasal33 ayat (1)Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat yangmengandung unsurunsur sebagai berikut:1.

Anak;2.

Anak, dan dalam tuntutan pidanaPenuntut Umum menyatakan bahwa Anak teroukti melakukan perbuatan pidanasebagaimana dakwaan tunggal tersebut; Bahwa Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak dengan unsurunsur sebagai berikut :1.

Anak, dengan unsurunsur sebagai berikut :1.

Anak menurut Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Anak, dengan demikian unsurAnak menurut Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi secara sahmenurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E jo Pasal 82Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anakharuslah dinyatakan telah terbukti secara

Desember 2016 dalamperkara Anak dengan Terdakwa :Nama : DIKABURKAN;Tempat Lahir : Bulang Belimbing;Umur : 17 tahun/30 Juni 1999;Jenis Kelamin : LakiLaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal :Dusun IV Desa Teluk Lubuk KecematanGunung Megang Kabupaten Muara Enim;Agama :Ilslam;Pekerjaan : Tani;Menimbang, bahwa untuk itu perlu ditetaokan mengenai statuspemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Ayat (5) Perma Nomor 04 Tahun 2014tentang Pedoman Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak, Pasal 52 Ayat(5) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

akan senantiasamengawasi tingkah laku dan pergaulan anaknya tersebut dengan baik dansecara intesif agar tidak terjadi pelanggaran hukum lagi dikemudian hari;Pasal 5Kesepakatan ini dibuat tanoa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuandari pihak manapun;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dantidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehinggaberalasan untuk dikabulkan;Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (5) UU RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

1. 1 (satu ) buah celana jeans warna biru Merk Elvan Jeans;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam polos;

pengawasan orang tua terutama saat di luar rumah dankebiasaan membawa senjata tajam sebagai penjaga diri3) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak meliputi :a.

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini mengutamakanpendekatan keadilan restoratif di mana ditekankan pemulihan kembali padakeadaan semula dan bukan pembalasan;berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas Hakim berpendapat terhadapAnak yang paling tepat adalah dijatuhi pidana dengan syarat sesuai denganPrinsip the best interest of the child dan Penjelasan Umum UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak, yaitu Anak perlu. mendapat perlindungan

Anak, Hakim juga tidaksependapat dengan Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan danpermohonan/pembelaan Penasihat Hukum Anak agar menjatuhkan tindakanberupa pengembalikan kepada orang tua dengan pertimbangan : tindak pidana yang dilakukan anak jika dilihat dari ancaman termasukberat; faktor terjadinya tindak pidana ini antara lain karena kurangnyapengawasan orang tua sehingga Anak masih bisa berada di luar rumah diatas pukul 22.00 WITA (pada saat terjadinya tindak pidana Anak berada diwarung malam

Diharapkan juga keikutsertaan Kepala Desa, Dinas PemberdayaanPerempuan dan Anak serta pihak Sekolah sebagaimana pembelaan dariPenasihat Hukum Anak untuk dapat memberikan pembinaan langsungkepada Anak oleh karenanya Hakim memilih Pidana Dengan Syarat untukAnak ;Menimbang, bahwa Pidana Dengan Syarat dalam Ketentuan Pasal 73Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak memuat adanya syarat umum dan syarat khusus,pengertian syarat umum dalam ketentuan ini adalah

Anak masih mengikuti sekolah;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (2) Undangundang Darurat RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undangundang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak Junflius Gulo als Junfil als Lius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Jo Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Junflius Gulo als

MenyatakanAnak JUNFLIUS GULO Als JUNFIL Als LIUS telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencuriandengan pemberatan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal363 Ayat (1) ke4 KUHP jo Pasal 1 ke3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak JUNFLIUS GULO Als JUNFIL AlsLIUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anakmenjalani masa penahanan.3.

Akibat perbuatanAnak JUNFLIUS tersebut, saksi WASINTON mengalami kerugian lebih kurangRp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah uangtersebut.nonn Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 363 Ayat (1) ke4 KUHPidana jo Pasal 1 ke3 UU RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak pada dasarnya adalah unsur yang terkandungdelik pokoknya Pasal 362 KUHP dengan disertai unsur pemberatan dandihubungkan dengan Pasal 1 ke3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak karena pelakunya masih tergolog AnakAnak sehinggaunsurunsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke4 KUHPidanajo Pasal 1 ke3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak adalah:1.

ARISMAN ZEBUAMenimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dihukum makaharus dibebani membayar biaya perkara;Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke4 KUHPidana jo Pasal 1 ke3 UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dan UndangUndangRI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangundang lainyang berkaitan ;MENGADILI1.

Menyatakan Anak JUNFLIUS GULO Als JUNFIL Als LIUS telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PencurianDalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Tunggal PenuntutUmum Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana jo Pasal 1 ke3 UU RI No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak JUNFLIUS GULO Als JUNFIL AlsLIUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan;3.