Menyatakan barang bukti berupa :1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerahNomor DPA SKPD 1.02.01.02.05.5.2;2 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 879/82/V/2005 tanggal 23 Mei2005 tentang Pelantikan dr.

masingmasing sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap masingmasingTerdakwa selama 2 (dua) bulan ;Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menetapkan barang bukti berupa :1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerahNomor DPA SKPD 1.02.01.02.05.5.2;2 Surat Pernyataan Pelantikan

Nomor 879/82/V/2005 tanggal 23 Mei2005 tentang Pelantikan dr.

masingmasingsebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidanakurungan terhadap masingmasing Terdakwa selama 2 (dua) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa:1Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerahNomor DPA SKPD 1.02.01.02.05.5.2;Surat Pernyataan Pelantikan

Kutai timur telah bersidang pada tanggal 06November 2013 dan salah satu keputusan sidang badan Musyawarah DPRDtersebut adalah menetapkan jadwal pelantikan Penggugat sebagai AnggotaDPRD Penganti Antar Waktu mengantikan Sdr. H.M MASTUR DJALAL, SH.Sisa masa jabatan 20092014 yaitu pada tanggal 12 November 2013 (Videalat bukti surat P3);4. Bahwa mengingat amar putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor: 45/2013/PTUN.SMD (Vide alat bukti surat P3);5.

Kutai TimurTertanggal 6 November 2013, yang seharusnya dilaksanakar/dipandu olehTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat sangat dirugikansecara Materiil dan Immateriil, sebagai akibat dari Perbuatan MelawanHukum yang dilakukan oleh Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III;11.Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III,dengan tidak dilaksanakannya pelantikan tersebut maka kenrgianpenggugat baik yang bersifat Materill maupun Immaterill adalah sebagaiberikut

Bahwa gugatan Penggugat pada prinsipnya adalah perbuatan melawan hukum olehTergugat dalam kapasitasnya sebagai pejabat atau ambt karena "tidak segeramenetapkan jadwal pelantikan dan pengambilan sumpah Penggugat" sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;9. Bahwa secara hukum, tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk Tergugat adalah Tindakan Hukum Administrasi Negara.

Oleh karena gugatan Penggugat yang menggugat perbuatan Tergugat sebagaisuatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dalam kapasitasnyasebagai unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas "tidak ditetapbkannya"jadwal pelantikan Penggugat adalah suatu "tindakan administrasi negara" yangseharusnya tunduk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 Undangundang PERATUN;23.

Bahwaselanjutnya Tergugat Ill telah mendisposisi (paraf) konsep suratUndangan rapat paripuma istimewa Pelantikan Pengganti antar Waktu AnggotaDPRD sisa masa jabatan 20092014 yang akan diselenggarakan pada tanggal12 November 2013 dan hal tersebut sesuaidengan penetapan dalam jadwalkegiatan DPRD hasil rapat Banmus (Vide alat buktisurat bertanda T.lll2 );Oleh karena itu, Tergugat Ill sendiri menyesalkan batalnya acara rapat paripumaistimewa Pelantikan Pengganti antar Waktu Anggota DPRD tersebut, karenabatalnya

Keputusan dimaksud belum diambil/diterima penggugat, karena setelah pelantikan sudah adakeberatan/perlawanan dari pihak Penggugat terhadapa objeksengketa dimakSud ;3. Bahwa terhadap posita angka 5, lazimnya dalam pengangkatan/pemberhentian/pemindahan dalam jabatan struktural,pemberitahuan yang diSampaikan kepada seorang PNS adalahSurat undangan untuk mengikuti acara pelantikan, setelah ituakan diserahkan Surat Keputusan pengangkatan/pemindahan/pemberhentian dalam jabatan dimaksud ;4.

Hal ini benar karenamutasi/pelantikan yang dipersengketakan telah terlebihdahulu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor800/425/S tanggal 30 Januari 2013 perihal permohonanpersetujuan pengangkatan dan pemindahan dalam jabatanstruktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua ;b.

Demikian pula Keputusan tata Usaha Negara yangdisengketakan dan proses pelantikan Pejanat juga dilakukansetelah Pemilukada ;8.10.d.

Bahwa sepengetahuan Tergugat Il Intervensi, sebelum pelantikantanggal 4 Februari 2013, Tergugat telah mengirim surat undangan/mengundang Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah ProvinsiPapua yang diangkat dan dipindahkan dalam jabatan strukturaltersebut untuk menghadiri acara pelantikan, Pejabat Struktural yangdiundang masingmasing atas nama Ir.

Tersebut ;Bahwa, seingat saksi tangal 4 Februari 2013, ada telepon daripenggugat yang mengatakan ada pelantikan pejabat ; Bahwa, seingat saksi penggugat hanya mengatakan bahwatanggal 4 Februari 2013 ada pelantikan jam 9 pagji ; Bahwa, saksi selaku sekretaris pribadi tidak pernah terimaundangan serah terima ;" 22 2"0 Bahwa, saksi sudah tidak di dinas PU lagji ; Bahwa, seingat saksi sekretaris kepala dinas PU ada 2 (dua) Bahwa kalau ada surat masuk kerumah penggugat saksidiberitahu oleh penggugat ;

Bahwa Penggugat merupakan peserta Bakal Calon Kepala DesaBawoganowo Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, yang telahmendaftarkan didri kepada Tergugat dan telah memenuhi dan menyerahkankepada Tergugat semua berkas dan persyaratan yang ditentukan dalamPeraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 04.1216 Tahun 2019 tentangPetunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;Bahwa penjaringan Kepala Desa dibuka mulai tanggal 5 s/d 16 Agustus2019

Bahwa Penggugat melakukan pendaftara dan penyerahan berkas kepadaTergugat pada tanggal 23 Agustus 2019, sebagaimana Peraturan DaerahBupati Nias Selatan Nomor 04.1216 Tahun 2019 Tentang Petunjuk TeknisTentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan;.

Asas Kepastian Hukum, Tergugat telah mengabaikan apa yang menjadi dasarhokum penjaringan dan penyaringan sebagaimana diatur dalam pasal 22Peraturan Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 Jo Pasal 18 Perda BupatiNias Selatan Nomor; 04.1216 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis tentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;* Asas Ketidak berpihakan, akibat ketidak telitian Tergugat terhadap berkascalon Kepala Desa atas nama Miliwati Zebua dan

Pasal 18 Perda Bupati Nias Selatan Nomor : 04.1216 tahun 2019Halaman 8 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PT'UNMDNtentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;Dengan demikian sangat beralasan dan berdasar menurut hukumdan keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quomenyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata usaha Negara yang menjadiobjek dalam perkara a quo ;Dalam Pokok Perkara :1.

dan PemberhentianKepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan, disebutkan Panitia Pemilihansebagaimana di maksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas menetapkan calonyang memenuhi persyaratan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Nias SelatanNomor 04.1216 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa DiKabupaten Nias Selatan disebutkan : Dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 25Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai Tugas : huruf

Bahwasanya, untuk dapat ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhakdiplih, pada pasal 36 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa telahmenyatakan secara tegas, bahwasanya bakal calon kepala desa yang memenuhipersyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 UU No. 6 tahun 2014tentang Desa junto pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten BanyuwangiNomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

Biaya Pelantikan.4) Biaya pemilihan kepala desa antar waktu melalui Musyawarah Desadibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pemilihan Kepala Desa akandiatur dalam dalam Peraturan Bupati.2.

Menyatakan pasal 86 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DaerahKabupaten Banyuwangi Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa bertentangan denganpasal 34 ayat (6) UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;4.

Menyatakan pasal 24 dan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor9 tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidakberlaku umum;5.

Menyatakan pasal 86 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DaerahHak Uji Materiil Perda Pilkades.Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum sepanjang tidak dimaknai dantidak dilaksanakan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten;6.

Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan yangditetapkan pada tanggal 19 Desember 2007 sudah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten GunungkidulNomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa: Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa: Kepala Desa berhenti karena :a. meninggal dunia; 2722 2 on nn nnn nnn nnn nnnb. permintaan sendiri; c. diberhentikan

Bahwa dasar gugatan Penggugat nomor 5 dan 6 tidak dapat diterima, karena Tergugatdalam menerbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa sudah sesuai denganketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dengan alasanyang sah secara hukum, yaitu Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten GunungkidulNomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Bahwa dasar gugatan Penggugat nomor 7 dan 8 tidak dapat diterima, karena

tindakanTergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa sudah dilakukanmelalui mekanisme, prosedur yang tertib dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuanyang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa; Bahwa dasar gugatan Penggugat nomor 10 tidak dapat diterima, karena TuduhanPenggugat kepada Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa karena adanyakonspirasi politik

T8 : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa ; 9. T9 : Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme ; 10.

Bahwa prosedur pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Gunungkidul diaturdalam Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, ( Vide2. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2007 Penggugat membuat Surat PernyataanPengunduran diri sebagai Kepala Desa Giricahyo yang ditujukan kepada BadanPermusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Giricahyo, (Vide bukti P 2 sama dengan3.

Takalar menghalaunya namun tidakkemudian pada saat itu Para melakukan aksinya dengan meaksinya untuk segera memproses pelantikan PAW Pergarwaktu tidak lama kemudian Para Terdakwa didalam ruangantersebut melakukan pengrusakan dengan merusak papanmemecahkan beberapa gelas kaca yang tidak lamadiamankan oleh pihak kepolisian; Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar rkerugian akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah merusberupa papan nama dan gelas kaca dengan kerugian sekilebih sebesar Rp2.000.000

Takalar sehingga pada saatTerdakwa menjadi emosi, kKemudian pada saat itu Para Terdakwamasuk keruangan Paripurna dan melakukan aksinya dengan meaksinya untuk segera memproses pelantikan PAW Pergantian antidak lama kemudian Para Terdakwa didalam ruangan paripurnmelakukan pengrusakan dengan merusak papan nama dan mebeberapa gelas kaca yang tidak lama kemudian diamankan ckepolisian; Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar mengalarrakibat perbuatan Para Terdakwa yang telah merusak barang bertnama

Takalar sehingga pada saatTerdakwa menjadi emosi, kKemudian pada saat itu Para Terdakwamasuk keruangan Paripurna dan melakukan aksinya dengan meaksinya untuk segera memproses pelantikan PAW Pergantian antidak lama kemudian Para Terdakwa didalam ruangan paripurnmelakukan pengrusakan dengan merusak papan nama dan mebeberapa gelas kaca yang tidak lama kemudian diamankan ckepolisian;Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersawalnya Terdakwa Zainuddin menendang beberapa papan nanggota

Kekerasan dapat terdiri atas perusakan bapenganiayaan dan perbuatan kekerasan merupakan tujuan bukan rsarana untuk mencapai tujuan lain, yang dimana dalam hal ini apabila dilpermintaan Para Terdakwa segera memproses pelantikan PAW Pergarwaktu oleh beberapa anggota legislative di gedung DPRD Kabupaten Takdilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apabila dildalam konteks perbuatan Para Terdakwa, maka menurut pendapat Majbahwa konteks kekerasan yang dilakukan secara bersamasama oleh

Mawar Sangging, sementara keduanya sudsebelum pelantikan tetapi Sekwan tetap menggaji sebagai seorang anggoteMenimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi smenurut hukum;Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para terdakwa telahseluruh unsurunsur tindak pidana sebagaimana dalam surat DakwaanKesatu Penuntut Umum, sehingga Para terdakwa harus dinyatakan telesecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut

Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 15.30WIB, saksi PONUO, saksi D.BERUTU, dan saksi SYADEK GINTINGanggota Kepolisian Pelabuhan Belawan melakukan razia di Jalan KaptenSumarsono dekat SPBU Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli KabupatenDeli Serdang, kemudian para saksi polisi memberhentikan 1 (satu) unit mobilangkot KPUM Lin 69 yang berisikan 13 (tiga belas) anggota Ikatan PemudaKarya (IPK) yang akan menghadiri Pelantikan

BERUTU yang merupakananggota Kepolisian Pelabuhan Belawan pada melakukan razia diJalan Kapten Sumarsono dekat SPBU Desa Helvetia KecamatanLabuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;Bahwa kronologis penangkapan yaitu pada waktu razia tersebutpetugas Kepolisian memberhentikan 1 (satu) unit mobil angkot KPUMLin 69 yang mana terdakwa bersama teman tedakwa hinggaberjumlah 13 (tiga belas) berada diatas angkot tersebut yangmerupakan anggota lkatan Pemuda Karya (IPK) yang akanmenghadiri Pelantikan Pengurus Ikatan

BERUTU yang merupakananggota Kepolisian Pelabuhan Belawan pada melakukan razia diJalan Kapten Sumarsono dekat SPBU Desa Helvetia KecamatanLabuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;e Bahwa kronologis penangkapan yaitu pada waktu razia tersebutpetugas Kepolisian memberhentikan 1 (satu) unit mobil angkot KPUMLin 69 yang mana terdakwa bersama teman tedakwahinggaberjumlah 13 (tiga belas) berada diatas angkot tersebut yangmerupakan anggota lkatan Pemuda Karya (IPK) yang akanmenghadiri Pelantikan Pengurus Ikatan

BERUTU yang merupakan anggota Kepolisian PelabuhanBelawan melakukan razia di Jalan Kapten Sumarsono dekat SPBU DesaHelvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang selanjutnyapetugas lapangan dari Kepolisian memberhentikan 1 (satu) unit mobil angkotKPUM Lin 69 yang berisikan 13 (tiga belas) anggota lkatan Pemuda Karya(IPK) yang akan menghadiri Pelantikan Pengurus Ikatan Pemuda Karya danpada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)bilah pisau tumbuk lada panjang 30 cm

TOMISETIAWAN hadir dalam Pelantikan/pengambilan sumpahanggota BPD Tawangrejo, namun berdasarkan hasilkonfirmasi Penggugat kepada Sekretaris dan anggota BPDyang hadir dalam pelantikan dan penyumpahan, ke enamanggota BPD yang hadir tersebut tidak menandatanganibukti Berita Acara Pengambilan sumpah karena tidak disediakan oleh Panitia Pelantikan dan setelahnya tidak adakegiatan Pelantikan/pengambilan sumpah/janji susulan baganggota BPD Tawangrejo;6.

BuktiP14 : Undangan Nomor 005.86, Perihal : PengambilanSumpah dan Pelantikan Kenggotaan BPD Masa JabatanTahun 2019 s/d 2025 (Fotokopi sesuai asli);15. BuktiP15 : Daftar Hadir Pelantikan BPD Kecamatan Winong Tahun2019 (Fotokopi sesuai fotokopinya);16. BuktiP16 : Surat Pernyataan Anggota BPD Kecamatan WinongKab. Pati tanggal 13 Juni 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);17.

Afwan,Sholihatun Nihayah dan Tomy Setiawan); Bahwa BPD Tawangrejo pada tanggal 25 September 2019 dilakukanacara pelantikan dan pengambilan sumpah di Balai Desa WinongKecamata Winong Kabupaten Pati; Bahwa ada yang tidak hadir saat pelantikan dan pengambilan sumpahjabatan anggota BPD terpilin dari Desa Tawangrejo yaitu Sdr.

Saksi FRENDI ASHAR KURNIAWAN, pada pokoknya berpendapatsebagai berikut : Bahwa Saksi mulai menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Publikasi danDokumentasi Pemkab Pati Oktober 2020 sampai sekarang; Bahwa Saksi tahu pelantikan Kepala Desa terpilin secara serentaktermasuk Pilkades Desa Tawangrejo; Bahwa Saksi ikut hadir saat pelantikan Kepala Desa terpilin secaraserentak se Kabupaten Pati tanggal Tanggal 24 Mei 2021 di pendopoKabupaten Pati; Bahwa proses pelantikan Kepala Desa terpilin se Kabupaten Patidilakukan

secara serentak kurang lebin ada 200 desa dan pelantikandibagi menjadi 4 sesi dalam 2 hari yaitu tanggal 22 dan 24 Mei 2021; Bahwa pelantikan Kepala Desa terpilih untuk Desa Tawangrejodilaksanakan pada sesi ke 4 tanggal 24 Mei 2021; Bahwa yang diundang saat pelantikan Kepala Desa terpilih untuk tiapdesa di batasi jumlahnya yaitu hanya Kepala Desa terpilin dan 1pendamping; Bahwa untuk masyarakat akan melihat proses pelantikan Kepala Desaterpilih di pendopo Kabupaten Pati Pemkab Pati menyedia kanal

No. 941 K/PID.SUS/2013Saudara PETRUS HENDRI IRIANTO sebagai Ketua KPU KabupatenTambrauw Propinsi Papua Barat. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan SaudaraPETRUS HENDRI IRIANTO sebagai Anggota KPU kabupatenTambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : ; 146 / SesProv.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, Oleh Sekretaris KPUPropinsi Papua Barat.21. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat,tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang terdiridari : 3 (tiga

) lembar foto copy, Salinan Surat keputusan KPU Propinsipapua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentangPemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU KabupatenTambrauw Propinsi Papua Barat. 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua BaratNomor : 09 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang PengangkatanSaudara ERENS O SYUFI sebagai Anggota KPU KabupatenTambrauw Propinsi Papua Barat. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan SaudaraERENS O SYUFI sebagai Anggota

No. 941 K/PID.SUS/2013Saudara LUDIA MARAN sebagai Anggota KPU KabupatenTambrauw Propinsi Papua Barat. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan SaudaraLUDIA MARAN sebagai Anggota KPU kabupaten Tambrauw PropinsiPapua Barat Nomor : 146/Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli2010, Oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.25. 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan KPU Kabupaten TambrauwNomor : 14/kpts/KPUKab.

No. 941 K/PID.SUS/2013 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua BaratNomor : 11 Tahun 2010, tanggal O06 Juli 2010, tentangPengangkatan saudara PETRUS HENDRI IRIANTO sebagaiKetua KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan saudaraPETRUS HENDRI IRIANTO sebagai Anggota KPU KabupatenTambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : 146/SesProv.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, oleh Sekretaris KPUPropinsi Papua Barat.21.5 (lima) lembar foto

No. 941 K/PID.SUS/2013Saudara ANSELMUS YAPPEN sebagai Anggota KPU KabupatenTambrauw Propinsi Papua Barat. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan SaudaraANSELMUS YAPPEN sebagai Anggota KPU kabupaten TambrauwPropinsi Papua Barat Nomor : 146/Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06Juli 2010, Oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.23. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat,tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang terdiridari : 3 (tiga) lembar foto

Perda Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang : Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten KlatenNomor 1 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa;6.

Perda Kabupaten Klaten Nomor : 2 Tahun 2007, tentang PedomanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 1 Tahun 2007,tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;8.

Peraturan Bupati Klaten Nomor : 2 Tahun 2007, tentang PedomanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubahdengan Perda Kabupaten Klaten Nomor : 1 Tahun 2007, tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;9.

(Pasal1 angka 13 pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 TahunHalaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 469 K/TUN/20142006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa);PENGGUGAT sama sekali tidak

menarik Panitia Pemilihan(sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa) sebagai Pihak dalam perkara;.

, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias mengamanatkan bahwa : Kepala Desa berhentiKarena :a.

Diberhentikan.Sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf d dan huruf f PeraturanDaerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias yakni

Ketentuan Pasal 55 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten NiasNomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias mengamanatkan bahwa Pemberhentian KepalaDesa

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias;4.

Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2016 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias, (Bukti T2);Halaman 42. Putusan Perkara Nomor: 36/G/2020/PTUN.MDN3. Fotokopi4. Fotokopi5. Fotokopi6. Fotokopi7.

(ketiganya adalah anggota Polres Pelabuhan Belawan)yang sedang melakukan pengamanan pelantikan PAC IPK sekaligus melakukan rajia,menemukan Senjata Tajam/senjata penusuk didalam sebuah tas merek Doffy Duckwarana coklat muda milik dari terdakwa Simon Ginting alias Simon, berupa (satu)buah anak panah terbuat dari besi dengan panjang 15 Cm bagian ujung berbentukruncing dan bagian belakang dililit dengan palstik.

pada Polres Deli Serdang;Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 949/Pid.B/2016/PN LbpBahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wibbertempat di Jalan Kapten Sumarsono saat saksi dan rekan saksi patroli saksimelihat Terdakwa membawa sebuah tas merek Doffy Duck warana coklatmuda yang berisikan 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi denganpanjang 15 Cm bagian ujung berbentuk runcing dan bagian belakang dililitdengan palstik;Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan pengamanan pelantikan

kenal dengan Terdakwa;Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Deli Serdang;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wibbertempat di Jalan Kapten Sumarsono saat saksi dan rekan saksi patroli saksimelihat Terdakwa membawa sebuah tas merek Doffy Duck warana coklatmuda yang berisikan 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi denganpanjang 15 Cm bagian ujung berbentuk runcing dan bagian belakang dililitdengan palstik;Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan pengamanan pelantikan

tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wibbertempat di Jalan Kapten Sumarsono Terdakwa membawa sebuah tas merek DoffyDuck warana coklat muda yang berisikan 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besidengan panjang 15 Cm bagian ujung berbentuk runcing dan bagian belakang dililitdengan plastic, bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa dudukduduk danmembawa senjata tajam tersebut untuk membela diri dan untuk dipakai berjagajaga,dan pada saat itu saksisaksi sedang sedang melakukan pengamanan pelantikan

Bahwa, berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UndangUndang No.5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara berbunyi : Pejabat pembina Kepegawaiaan (dalam hal iniTERGUGAT/ Gubernur) dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi (dalam hal inipejabat Eselon II / PENGGUGAT I dan PENGGUGAT ID), selama 2 (dua) tahunsejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan tinggi tersebutmelanggar ketentuan peraturan PerundangUndangan dan tidak lagi memenuhisyarat jabatan yang ditentukan ; Mengenai tata cara

(artinya Pertimbangan BAPERJAKAT No:02 /BPJKT/BKD/2014 tanggal 04 Februari 2014 TELAH JELAS MENGANDUNGCACAT HUKUM ; Bahwa, Pelantikan Eselon II pada Tanggal 07 Februrari 2014, tersebutterdapat keganjilan yang prinsip, yaitu dengan dibatalkannya Pelantikan 2(dua) orang Calon Pejabat Eselon II secara mendadak menjelang detikdetikacara pelantikan.dengan demikian Pelantikan tanggal 07 Februrari 2014,tersebut tidak lagi berdasarkan Pertimbangan BAPERJAKAT No:02 /BPJKT/BKD/2014 tanggal 04 Februari 2014

Di karenakan menjelang detikdetik pelantikan ternyatamasih ada Perubahan ; Bahwa, Pelantikan tanggal 07 Februari 2014 tersebut, terlalu dipaksakan dantidak berdasarkan Pertimbangan yang objektif, dan Hal tersebut di akuiTERGUGAT (Gubernur Kepulauan Bangka Belitung), bahwa Tergugatmeminta agar Pelantikan di tunda Pada hari Senin Tanggal 10 Februari 2014,Kepada BAPERJAKAT No:02 /BPJKT/BKD/2014 tanggal 04 Februari2014,agar BAPERJAKAT dapat memberikan Paparan Lengkap KepadaTERGUGAT terlebih dahulu.

Babel ; 9 Bahwa tidak benar dalildali Para Penggugat pada huruf c halaman 7(tujuh) yang intinya menyatakan bahwa detikdetik pelantikan ternyatamasih ada perubahan dan pelantikan tidak lagi berdasarkanpertimbangan Baperjakat ; Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa hanya satu Kesalahan teknis dalam persiapanacara pelantikan itu merupakan hal biasa, kesalahan teknis tersebut tidak ada kaitannyadengan hasil Pertimbangan Baperjakat No. 02/BPJKT/BKD/2014 tanggal 04 Februari2014 dan namanama yang akan menduduki

Babel ; Bahwa Kesalahan teknis tersebut dalam hal membuat/cetak undangan sertapenyampaian undangan ; 10 Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalildalil Para Penggugatpada huruf d halaman 7 (tujuh) yang menyatakan pelantikan tanggal 07Februari 2014 terlalu dipaksakan dan tidak melalui pertimbangan yangobjektif ; Bahwa menurut Tergugat pelantikan pada tanggal 07 Februari 2014 tidak dipaksakandan melalui pertimbangan yang objektif dan telah sesuai dengan mekanisme peraturanperundangundangan yang berlaku

Calon Kepala Desa sesuai denganPasal 27 ayat (2) huruf b, huruf j, dan huruf Peraturan BupatiTemanggung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa, adalah:b.

, dan Pemberhentian Kepala Desa,dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa..

Bahwa benar persyaratan pendaftaran Calon Kepala Desa sesuaidengan Pasal 27 ayat (2) huruf b, huruf j, dan huruf Peraturan BupatiTemanggung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa, adalah:b.

Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda (P2) ;3.

Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggungtentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa Nomor : 12 Tahun 2015, tanggal 23Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.TmgOktober 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda(TIV08) ;.

Padahal Pasal 5 Peraturan Bupati PurbalinggaNomor 63 Tahun 2018 Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan,Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan bahwa,Hal 7 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.

Dan pelantikan keanggotaan BPDdilaksanakan di Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Nopember2018, sehingga BPD yang baru belum dapat melaksanakantugasnya sebelum ada pelantikan. Dalam surat tersebut BPD hanyamengetahuil sehingga tidak mempengaruhi esensi substansi surattersebut; Hal 19 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smge.

Haltersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Peraturan BupatiPurbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk PelaksanaanPemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkanbahwa Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungansuara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurangkurangnya 2(dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksicalon; i.

Danterkait Suara tidak sah tersebut karena Panitia mendasarkanketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihnan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa. Sehingga tidak ada kecurangan dalammenentukan surat suara sah dan tidak sah; p.

T4 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilinan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa. (Fotokopi dari fotokopi);Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaBanjarkerta Kecamatan Karanganyar kepada Ahmad YasinNomor : 005/141/2018 Perihal Undangantertanggal20 Oktober 2018.

Bahwa masa jabatan Petinggi sebagaimana tertuang dalam Diktum KetigaKeputusan Tergugat Nomor: 140/K.1067/2007, tanggal 18Desember 2007, selama 6 (enam) tahun, sejak tanggal pelantikan, makadengan demikian masa Jabatan Penggugat berakhir sampai denganDesember 2013;3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat 141/K.743/2010, tanggal 18 Agustus2010, tentang Pemberhentian Petinggi (atas nama Penggugat) danPengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan, Kecamatan MookManaar Bulant, atas nama Sdr.

Bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai BaratNomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2005 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilinan, Penggangkatan, Pelantikan dan PemberhentianPetinggi, yang selanjutnya disingkat dengan Perda No. 10/2007,menyebutkan :Pasal 38 :Ayat :(1) Petinggi berhenti apabila :a. Meninggal dunia;b. Permintaan Sendiri;c. Diberhentikan;d.

Bahwa pada halaman 57 58 putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda tanggal 8 Juni 2011 No.40/G/2010/PTUN.SMD, menyebutkan:Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas Majelis Hakimberkesimpulan dan berpendapat bahwa prosedur serta proses penerbitanSurat Keputusan Obyek Sengketa tidaklah sesuai dengan prosedur yangtelah diatur dalam Peraturan perundangundangan khususnya:e Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 15 Tahun 2006 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

Kabupaten Kutai Barat Nomor: 17 Tahun 2006 tentang TataCara Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung;2.13.Dengan demikian, jelaslah terbukti bahwa Penggugat / TermohonPeninjauan Kembali selaku Petinggi Kampung Rambayan KecamatanMook Manaar Bulant, selain telah melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud Pasal 38 ayat (2) huruf c, d dan e dan Pasal 40 ayat (8)Perda Kab.Kubar Nomor : 10 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPerda Nomor: 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

Selain itu, penunjukan langsungMuhammad selaku Ketua BPK oleh Petinggi Tarjidin adalah tidak sahkarena bertentangan dengan Perda Kab.Kubar No.13 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Perda Kab.Kubar No.15 Tahun 2006 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan DanPemberhentian Petinggi;3.4. Bahwa begitu kuatnya tekanan Petinggi Tarjidin kepada KetuaBPK Muhammad pada saat pelaksanaan Poting.

Si sebelumnya berada diMoutong untuk menghadiri pelantikan Kepala Dinas dan orang tua saksi yaitukorban PINARI, S.PI, M. Si dihubungi oleh ibu saksi bahwa ada kedukaan dandiminta untuk menghadiri pemakaman saudara sepupu saksi di Parigi,sehingga orang tua saksi yaitu koroban PINARI, S.PI, M. Si berangkat dariMoutong menuju Parigi, namun belum sampai di Parigi mobil yang ditumpangiorang tua saksi yaitu koroban PINARI, S.PI, M.

Kepala Dinas yang akandiselenggarakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, namun pada saatsetelah acara pelantikan yaitu tepatnya pada malam harinya korban PINARI,S.PI, M.

Kepala Dinas pada hariSelasa tanggal 22 Maret 2016, namun pada saat setelah acara pelantikan yaitutepatnya pada malam harinya korban PINARI, S.Pl, M.

Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Inova DN 17 K denganmemuat penumpang PINARI S.Pi,M.Si pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016berangkat dari Parigi menuju Moutong untuk menghadiri acara pelantikan KepalaDinas yang diadakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, namun pada saatsetelah acara pelantikan yaitu tepatnya pada malam harinya korban PINARI,S.PI, M.

KepalaDinas yang diadakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, namun pada saatsetelah acara pelantikan yaitu tepatnya pada malam harinya korban PINARI,S.PI, M.Si, dihubungi oleh istri kKorban bahwa ada keluarga atau saudara yangmeninggal dunia dan terdakwa ingin menghadiri pemakaman saudara korban diParigi sehingga pada malam itu juga korban bersama terdakwa kembali menujuke Parigi.Bahwa pada saat itu terdakwa dari arah Moutong menuju Parigi dan pada waktuitu terdakwa berangkat dari Moutong sekita

TERGUGAT beritikad baik sepengetahuan Camat Trucukmelaksanakan Pelantikan Perangkat Desa Wanglu, secara terbukadan dinyatakan terbuka untuk umum pada Sabtu, 5 Mei 2018:10. TERGUGAT tidak pernah membuat berita acara apapunsebagaimana dimaksud PENGGUGAT pada angka 8, halaman 4GUQ ELEN ~~~ nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn neni nn nnmnmnnnnnennnnnnemnnnanen11.

Selanjutnya untuk membuktikanpengetahuannya tentang adanya pelantikan terhadap perangkat desa terpilih,Penggugat juga menyerahkan Surat Pernyataan dari Sumardi (Ayah MertuaPenggugat) yang menyatakan telah menyampaikan undangan pelantikanyang dibuat oleh Kepala Desa Wanglu kepada Penggugat pada tanggal 12Mei 2018 (vide bukti P15).

Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakimberpedapat bahwa pelantikan merupakan bagian dari rangkaian peristiwahukum Pengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan secara terbukadan terpublikasi dari awal hingga akhir proses.

Dalam konteks perkara ini,seluruh rangkaian proses dari pendaftaran para calon perangkat desa DesaWanglu hingga pelantikan Saudari Lina Kusumaningsihn sebagai KepalaDusun yang didasarkan pada obyek sengketa, dilaksanakan secara terbukaain trp UDI i Kets i jasee see aero senMenimbang, bahwa oleh karena pelantikan Saudari LinaKusumaningsih sebagai Kepala Dusun telah dilaksanakan secara terbuka diBalai Desa Wanglu dan terpublikasi antara lain dengan diberitahukannyapelantikan tersebut kepada masyarakat

termasuk kepada Penggugat(sekalipun berdasarkan pertimbangan sebelumnya, nilai pembuktian Bukti P15 hanya sebatas dalil Penggugat, namun memberikan keyakinan kepadaHalaman 58 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.SmgMajelis Hakim bahwa pelantikan tersebut juga diberitahukan kepadaPUBIC GUE ll) j ~~ mmm mmm nn nnn ern nen nn RRRMenimbang, bahwa merujuk pada asas publisitas, oleh karenaperistiwa hukum (/n casu Pelantikan Saudari Lina Kusumaningsih sebagaiKepala Dusun 1!)

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 820/802/XI/WKTHN 2012tanggal 06 Nopember 2012 tentang Pengangkatan Penggugat sebagaiKepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada BadanPenelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar sesuaidengan Surat Undangan Walikota Nomor: 005/ 6718/ BKPP/ 2012tanggal 06 Nopember 2012 tentang Pelantikan Jabatan yang diterimaPenggugat pada tanggal 06 Nopember 2012 pada jam pukul 12.00WIB dari Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar danpada saat

pada hari Jum/attanggal 09 November 2012 Pukul 14.00 WIB di Ruang DataSekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, yang memimpin/melantikadalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, namun Penggugat13.tidak menghadiri pelantikan padahal telah di Undang secara resmiberdasarkan Undangan Nomor 005/6718/BKPP/2012 tanggal 06Nopember 2012 perihal Undangan yang telah diterima olehPenggugat pada tanggal 06 November 2012 pukul 12.00 WIB dariKasubbag Umum Sekretariat KPU Kota Pematangsiantarsebagaimana diakui

oleh Penggugat dalam surat gugatan halamanBD) MOTTO 5 mmm nnbahwa berdasarkan surat Fax Penggugat tanggal 12 Nopember2012 perihal Penolakan Undangan pelantikan, yang menyatakanberharap agar Tergugat memberi ruang dan Waktu untuk prosesmutasi status kepegawaian Penggugat, maka untuk menindaklanjutisurat tersebut Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui suratNomor 862/6907/BKPP/2012 tanggal 14 Nopember 2012 memintakepada Inspektur Pemerintah Kota Pematangsiantar untukmelakukan pemeriksaan terhadap

Penggugat atas penolakanUndangan pelantikan ; 0 2020020"14. bahwa berdasarkan surat Nomor 862/6907/BKPP/2012 tanggal 14Nopember 2012, Inspektorat Kota Pematangsiantar telahmelakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan HasilPemeriksaan tentang Penolakan Undangan pelantikan An.

dan adanya surat Fax Penggugat tanggal12 Nopember 2012 perihal Penolakan Undangan pelantikan,maka untuk kepastian status Kepegawaian Penggugat makaditerbitkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 824/93/II/WKTHN 2013 tanggal 4 Februari 2013 tentangPemindahan PNS dilingkungan Pemerintah KotaPematangsiantar yang telah memindahkan an.