Ditemukan 1962 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-11-2021 — Putus : 01-04-2022 — Upload : 12-04-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 1 April 2022 — Penuntut Umum:
FERRY M JULIANTO,SH
Terdakwa:
MIJAN SIREGAR
22525
  • Perdesaan (PNPM) TA. 2016 Kec.
    Padang Lawas Utara, Desa Sipupus Lombang atas nama Kelompok PAJAR TAZAHIZI ;
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2015 Kec. Padang Bolak Julu Kab. Padang Lawas Utara, Desa Sipupus Lombang atas nama Kelompok SEPAKAT;
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2015 Kec. Padang Bolak Julu Kab.
    Padang Lawas Utara, Desa Batugana atas nama Kelompok BUNGA SAKURA;
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2017 Kec. Padang Bolak Julu Kab. Padang Lawas Utara, Desa Batugana atas nama Kelompok WIRIT YASIN AL-IMAN;
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2017 Kec. Padang Bolak Julu Kab.
    LOTING dengan jumlah pinjaman Rp. 54.500.000,-;
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2016 Kec. Padang Bolak Julu Kab. Padang Lawas Utara, Desa Pamuntaran atas nama Kelompok INPRES dengan jumlah pinjaman Rp. 7.000.000,-;
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2016 Kec. Padang Bolak Julu Kab.
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2017 Kec. Padang Bolak Julu Kab. Padang Lawas Utara, Desa Batugana atas nama Kelompok POHON PINANG dengan jumlah pinjaman Rp. 41.000.000,-;
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2015 Kec. Padang Bolak Julu Kab.
Register : 21-11-2012 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 20/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 4 Februari 2013 — WADIONO, CS
5229
  • Sitiung Tahun 2011e SPC No. 900/421/PNPM/2011 tanggal 11 Mei 2011 ( satu lembar)e SPC tanggal 23 Februri 2011 (satu lembar )118.Surat penetapan Camat Kec.
    Sitiung Tahun 2011e SPC No. 900/421/PNPM/2011 tanggal 11 Mei 2011 ( satu lembar)e SPC tanggal 23 Februri 2011 (satu lembar )241.Surat penetapan Camat Kec.
    Bertanggungjawab atas seluruh pengelolaan dana di PNPM Kecamatan.2. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM.3. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri baik yang bersifatkeuangan maupun non keuangan.4. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.5. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan maupun nonkeuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.6.
    Situng Tahun 2011e SPC No. 900/421/PNPM/2011 tanggal 11 Mei 2011 ( satu lembar)e SPC tanggal 23 Februri 2011 (satu lembar )(118) Surat penetapan Camat Kec.
    Bertanggungjawab atas seluruh pengelolaan dana di PNPM Kecamatan;2. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM;3. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri baik yang bersifatkeuangan maupun non keuangan;4. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir;Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan maupun nonkeuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;6.
Register : 29-10-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 15 Januari 2019 — Penuntut Umum:
SRI MARYATI, SH
Terdakwa:
SLAMET SARINO Bin KABIR HADISUMARTO Alm
11953
  • strong>sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang unutuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
  • Memerintahkan barang bukti, berupa :
    1. Fotocopy Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM

      1. Petunjuk Teknis Pendampingan, Pencairan & Pemanfaatan Dana BLM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.
      2. Pedoman Teknis Pengawasan UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Jakarta, Juli 2008.
      3. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Audit Independen LKM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Jakarta, Oktober 2012.
    2. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Jakarta, Juli 2008.

    Dikembalikan Kepada Kantor Kantor Koordinator Kota Program Kotaku Kota Pekalongan melalui saksi SUJIMIN, SH.

    1. Fotocopy Buku Tabungan PD. BKK Pekalongan Utara Nomor Rekening : 001.02.0005380 an. UPK BKM KARYA BARU.
    2. Proposal/Usulan Ekonomi Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.
    3. Laporan Pertanggungjawaban Ekonomi Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.
    4. Fotocopy Buku Kas Harian tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

      1. Data Alokasi BLM PNPM Pekalongan 2007 2014.
      2. Data Rekafitulasi Dana Bergulir Panjang Baru 2009 s/d 2014

      Dikembalikan Kepada Kantor Kantor Koordinator Kota Program Kotaku Kota Pekalongan melalui saksi SUJIMIN, SH.

      9. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

      Pekalongan Utara Kota Pekalonganmelalui saksi ARIE ENDRI ASTUTI16.17.18.19.Petunjuk Teknis Pendampingan, Pencairan & Pemanfaatan DanaBLM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerkotaan.Pedoman Teknis Pengawasan UPK Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Jakarta, Juli 2008.Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan AuditIndependen LKM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perkotaan Jakarta, Oktober 2012.Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
      (PNPM) Mandiri Perkotaan Tahun 2008yang telah diperbaharui dengan Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Tahun 2012.
      Tugasdan Fungsi saksi di BKM adalah mencatat semua administrasi danpengelolaan operasional BKM, menyusun agenda rapat, membuat suratundangan, sebagai notulen dalam rapatBahwa setahu saksi dari program sebelumnya (PNPM, P2KKP) sampaisekarang program KOTAKU sudah ada UPK, UPL, UPS, dasarnyapedoman pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan.Bahwa dasar hukumnya pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaandan pedoman pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir PNPM MandiriPerkotaan yang berhak mendapatkan pinjaman
      UPS, UPK, UPLbertanggung jawab kepada BKM.Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan danpedoman pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir PNPM = MandiriPerkotaan. Syarat mendapatkan pinjaman :Hal 39 dari 91 halaman, Putusan Tipikor No. 88/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.
      (PNPM) Mandiri Perkotaan Tahun 2008Hal 78 dari 91 halaman, Putusan Tipikor No. 88/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.yang telah diperbaharui denganPetunjuk Teknis Pinjaman BergulirProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Tahun2012.
Putus : 28-06-2018 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 881 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — YUSMANIAR panggilan YUS binti NEWAR
5417 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;78) 1 (satu) buah dokumen asli LPD IV PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik KecamatanLinggo Sari Baganti Nomor: 04/PLTMH/LGM/2011 tanggal 24September 2011:79) 1 (satu) buah dokumen asli LPD V PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik KecamatanLinggo Sari Baganti Nomor: O5/PLTMH/LGM/2011 tanggal 01Nopember 201 1;80) 1 (satu) buah dokumen asli LPD VI PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik
    23 Januari 2012:83) 1 (satu) buah dokumen asli LPD IX PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik KecamatanLinggo Sari Baganti Nomor: 09/PLTMH/LGM/2012 tanggal 26 Januari2012;84) 1 (satu) buah dokumen asli LPD X PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik KecamatanLinggo Sari Baganti Nomor: 10/PLTMH/LGM/2012 tanggal 30 Januari2012;85) 1 (satu) buah dokumen asli LPD Xl PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan
    asli LPD XIV PNPM Mandiri PerdesaanPLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang MudikKecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 14/PLTMH/LGM/2012tanggal 11 April 2012;89) 1 (satu) buah dokumen asli LPD XV PNPM Mandiri PerdesaanPLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang MudikHalaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 881 K/Pid.Sus/2018Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 15/PLTMH/LGM/2012tanggal 11 April 2012;90) 1 (satu) buah dokumen asli LPD 16 PNPM Mandiri PerdesaanPLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian
    asli LPD 19 PNPM Mandiri PerdesaanPLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang MudikKecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 19/PLTMH/LGM/2012tanggal 16 Agustus 2012;Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.
    TA 2010;6) 1 (satu) eksemplar Dokumen Lelang Mekanikal Elektrikal KegiatanPLTMH PNPM TA 2010;7) 1 (satu) eksemplar kuitansi Penyerahan Dana dari UPK ke TPK (Asli);8) 1 (satu) eksemplar Dokumen Akhir Kegiatan PLTMH PNPM tahun2010;.
Register : 24-05-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 4/PID.TPK/2016/PT MTR
Tanggal 15 Juni 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : IWAN KURNIAWAN, SH
Terbanding/Terdakwa : Dra. CAYA FARDANI
7736
  • Pada tahun 2009 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian PelaksanaanAnggaran) Tahun Anggaran 2009 Satuan Kerja Sekretariat DaerahKabupaten Sumbawa Nomor 3263.0/01005.4//2009 Tanggal 31Desember 2008 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 66 Tahun2009 Tanggal 27 Pebruari 2009 sebesar
    MP); Pada tahun 2010 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian PelaksanaanAnggaran) Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Badan PemberdayaanMasyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor 0401/01005.5//2010 Tanggal31 Desember 2009 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 531 Tahun2010 Tanggal 14 April
    Pada tahun 2011 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian PelaksanaanAnggaran) Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Badan PemberdayaanMasyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor 0401/01005.5//2010 Tanggal31 Desember 2010 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 364 Tahun2011 Tanggal 2 April 2011 sebesar
    Pada tahun 2012 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalMandiri (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanPemberdayaan Masyarakat PerdesaanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM MP)Anggaran) Tahun Anggaran 2012 Satuan Kerja Badan PemberdayaanMasyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor 7660/01005.5.01/21/2012Tanggal 9 Desember 2011 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 598Tahun 2012 Tanggal O3 April 2012 sebesar Rp.900.000.000,00(sembilan ratus
    Pada tahun 2008 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar IsianPelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2008 Satuan Kerja SekretariatDaerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3263.0/01005//2008 Tanggal 31Desember 2007 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 363 Tahun2008 Tanggal 14 April 2008
Putus : 19-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BENGKULU Nomor 37/Pid.B/2011/PT.BKL.
Tanggal 19 April 2011 — Erlansyah Bin Ismail Ali
6119
  • Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 20 September 2010 No.Reg.PerkPDS 07/KPH/09/2010, para terdakwa telahdidakwa sebagai berikutDAKWAAN :PRIMAIR : Bahwa mereka terdakwa I Erlansyah BinIsmail Ali selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus(P2DTK) dengan jenis pekerjaan pembuatan drainase diKecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008sampai dengan 2009 berdasarkan Berita AcaraPembentukan
    Tim Pelaksana Kegiatan tanggal 29 Juni2008 bersama sama dengan terdakwa II Ganda Tarmizi BinHamzah selaku Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK)pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus(P2DTK) dengan jenis pekerjaan pembuatan drainase diKecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008sampai dengan 2009 berdasarkan Berita AcaraPembentukan Tim Pelaksana Kegiatan tanggal 29 Juni2008.
    Pada tanggal 15 September 2008 sampai dengantanggal 22 Mei 2009 atau dalam tahun 2008 = sampaidengan tahun 2009 atau setidak tidaknya selamaberlangsungnya Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan DaerahTertinggal dan Khusus (P2DTK) dengan jenis pekerjaanpembuatan drainase bertempat di Kelurahan Tebat Karai,Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atausetidak tidaknya di tempat lain yang masih' termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telahmelakukan, menyuruh
    Perbuatan tersebut dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Di kecamatan Tebat Karai KabupatenKepahiang telah dilaksanakan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan PembangunanDaerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkat kecamatandi Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat KaraiKabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan tahun2009 dengan jenis pekerjaan pembuatan drainase, untukmerealisasikan kegiatan tersebut maka dibentuklah TimPengelola Kegiatan (TPK) tingkat kecamatan
    Terhadap pelaksanaan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkatkecamatan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat KaraiKabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009oleh terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa IIGanda Tarmizi Bin Hamzah tersebut tidak sesuai denganRencana Anggaran Biaya yang telah disusun dan berdasarkanpemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan oleh ahli teknisdari Universitas Prof. Dr.
Putus : 01-12-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2109 K /PID.SUS/2011
Tanggal 1 Desember 2011 — JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATUSANGKA vs. MICHELIA EKA PUTRI, S.Pi pgl. MICE
5215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Taskin PMKB/2009 tanggal 25 Februari 2009tentang Penunjukan Penanggungjawaban Operasional danPenanggung Jawaban PNPM MP 2009.1 (Satu) berkas Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 414.2/206/B.Taskin PMKB/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang PenunjukanPejabat KPA/PKK, Penandatanganan SPM, Penerbitan SPP danBendahara Pengeluaran PNPM MP 2009.1 (Satu) berkas Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 414.2/220/B.Taskin PMKB/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Pembentukan TimKoordinasi dan Sekretariat PNPM
    /247/PNKB2008 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) dan UnitPengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan di Kab.
    PMKB/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Pembentukan TimKoordinasi dan Sekretariat PNPM MP Kab.
    Bahwa dari dalam persidangan para saksi tidak seorangoun yangmelihat dan tahu adanya penyimpangan dana PNPM olehTerdakwa kecuali Ketua UPKPNPM Kecamatan Sungai TarabAsmelia pgl. Sil terkesima ketika mendengar jawaban pihak BankPerkreditan Rakyat (BPR) Balerong Bunta RaoRao mengatakanbahwa dana PNPM yang ada pada rekening tabungan PNPM diBPR sangat minim.
    Bahwa 45 orang saksi yang dihadirkan dari 84 orang yang tercatat dalamberkas tidak seorang saksi yang mengatakan taraf ekonomi Mice meningkat semenjakbekena pada PNPM;8.
Register : 24-02-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 1/PID.TPK/2014/PT PDG
Tanggal 8 April 2014 — Pembanding/Terdakwa : HASNUL AIMAN Diwakili Oleh : NIEKE HENORA, SH , Dkk
Pembanding/Jaksa Penuntut : RIKHI BENINDOMAGHAZ.SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIKHI BENINDOMAGHAZ.SH
5234
  • ) Mandiri Pedesaan;
  • 1 (satu) buah asli SK Bupati Solok Nomor : 42/BUP-2007 tertanggal 19 Februari 2007 tentang Penunjukan Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dan Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) dalam pencairan Dana Bantuan langsung Masyarakat (BLM) pada Kecamatan-kecamatan penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2007;
  • 1 (satu) buah asli SK Bupati Solok Nomor : 412.1
    -431-2008 tertanggal 04 Agustus 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Solok Nomor : 412-120-2008 tentang pembentukan Satuan Kerja Program Nasional
  • Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kabupaten Solok TA. 2008;

    1. 3 (tiga) lembar fotocopy rekapitulasi realisasi Penyaluran Dana Realisasi Pencairan Dana (berdasarkan kegiatan) PNPM-PPPK Siklus X Tahun 2007;
    2. 1 (satu) bundel slip Setoran PNPM-MP
      Unit Pengelola Kegiatan KSPP Lelong Nurma di IX Koto Sungai Lasi;
    3. 1 (satu) bundel slip setoran dan kwitasni PNPM-MP Unit Pengelola Kegiatan KSPP Lelong Nurma di IX Koto Sungai Lasi;
    4. 1 (satu) bundel Setoran Angsuran SPP PNPM-MP Unit Pengelola Kegiatan KSPP Lelong Nurma di IX Koto Sungai Lasi;
    5. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah terima UPK Kec.
      IX Koto Sungai Lasi tanggal 7 Agustus 2009 Antara Hasul Aiman dan Desri Ningsih;
    6. 1 (satu) rangkap asli Laporan Bulanan PNPM-MP UPK Kec. IX Koto Sungai Lasi kab.
      Solok Bulan Desember 2008;

    Dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MP Kecamatan IX Koto Sungai Lasi;

    1. 1 (satu) unit mesin photo copy merk Konica Minolta;
    2. 1 (satu) unit mesin laminating merek ORIGIN OR-330;
    3. 1(satu) set komputer beserta LCD merek ACER;
    4. 1 (satu) unit printer cetak photo merk Canon;
    5. 1 (satu) unit mobil sedan merek Honda Acoord tahun 1985 warna hitam nopol BA 1164 H.
      Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM;c. Pengelolaan dokumen baik bersifat keuangan maupun nonkeuangan;d. Pengelolaan terhadap dana bergulir;e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baikkeuangan dan non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan danketentuan program;g.
      Salah satu kelompok SPP dari Nagari GuguakSarai (Kelompok SPP Melati Senja) datang kepada saksi Desri Ningsihuntuk meminta kwitansi resmi pengembalian angsuran SPP dari UPK,dikarenakan kelompoknya telah membayar angsuran SPP kepadaterdakwa, namun belum juga diberikan kwitansi resmi yangdikeluarkan oleh UPK PNPM Kecamatan IX Koto sungai Lasi; Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian dilakukan pengecekan dibuku kas keuangan UPK oleh saksi Desri Ningsih.
      Kedua orang tersebut memiliki aksesuntuk secara leluasa mempergunakan keuangan PNPM Kecamatan IXKoto Sungai Lasi. Selain itu, saksi Fitrizal Hidayani yang tinggalbersama saksi Zakiani telah ditunjuk sebagai Bendahara UPK.Dikarenakan memiliki akses atas pengelolaan uang PNPM tersebut,kemudian saksi Zakiani juga menggunakan uang PNPM tersebutuntuk keperluan pribadinya.
      poin e,f dan g PTO Tahun 2007 menyebutkan bahwapengurus UPK dilarang :e). membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentinganpribadi, keluarga mapun kelompok ;f). meminjamkan dana PNPM dengan alasan apapun baik pribadi keluargaatau kelompok ;g). memalsukan arsip, tandatangan atau laporan yang merugikanmasyarakat baik secara langsung atau tidak langsung ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut hemat Pengadilantingkat banding, sudah cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Terdakwaadalah sebagai
Register : 13-06-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 01-10-2016
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Kfm
Tanggal 28 Juni 2016 — - YUSINA SUSANA LEOBISA sebagai PEMOHON
548
  • Saksi NAOMI FALLO, memberikan keterangan dibawah sumpah atau janjiyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2007 karena pemohonadalah rekan kerja saksi di program pemerintah (PNPM) Kecamatan KotaKefamenanu, Ka.
    TTU; Bahwa pemohon merupakan anggota tim PNPM yang berada diKelurahan Benpasi, sedangkan pemohon sebagai anggota PNPM ditingkat Kecamatan; Bahwa setahu saksi dulu nama pemohon adalah YUSINA SUSANA danhendak mengajukan pergantian nama karena tidak dicantumkan margapemohon di dalam akte kelairan dan pemohon; Bahwa dalam lingkungan kerja, pemohon biasa dipanggil dengan namaYUSINA SUSANA LEOBISA; Bahwa didalam urusan surat menyurat pada program PNPM, pemohonmenggunakan nama sebagimana tertera dalam Kartu
    PISDON, memberikan keterangan dibawah sumpah ataujanji yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2007 karena pemohonadalah rekan kerja saksi di program pemerintah (PNPM) Kecamatan KotaKefamenanu, Ka. TTU;Halaman 3 dari 8. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Kfm.
    Bahwa pemohon merupakan anggota tim PNPM yang berada diKelurahan Benpasi, sedangkan pemohon sebagai anggota PNPM ditingkat Kecamatan; Bahwa setahu saksi dulu nama pemohon adalah YUSINA SUSANA danhendak mengajukan pergantian nama karena tidak dicantumkan margapemohon di dalam akte kelairan dan pemohon; Bahwa dalam lingkungan kerja, pemohon biasa dipanggil dengan namaYUSINA SUSANA LEOBISA; Bahwa didalam urusan surat menyurat pada program PNPM, pemohonmenggunakan nama sebagimana tertera dalam Kartu
Register : 19-01-2018 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 22-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG
Tanggal 20 Februari 2018 — -. FRANSISKA FLORIANA WEA
9453
  • Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakatdiajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari prosesperencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan danasesuai kebutuhan paling Prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatandan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawahbinaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),Kementerian Dalam Negeri.
    Pengurus UPK berasal dari anggotamasyarakat yang diajukan dan dipilin berdasarkan hasil musyawarah desa, yangmana Tugas dan Tanggung Jawab UPK adalah :a. bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan,b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,c. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan,d. bertanggung jawab terhadap
    pengelolaan dana bergulire. melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjamPutusan No. 2/Pid.SusTPK/2018/PT.KPG. halaman 3 dari 45 halamanmelakukan sosialisasi dan penegakan prinsipprinsip PNPM MandiriPerdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM MandiriPerdesaan bersama dengan pelaku lainnya.melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuanganataupun nonkeuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuanprogram.membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja
    Pengurus UPK berasal dari anggotamasyarakat yang diajukan dan dipilin berdasarkan hasil musyawarah desa, yangmana Tugas dan Tanggung Jawab UPK adalah :a.bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan,bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan,bertanggung jawab terhadap pengelolaan
Register : 07-12-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 22/PID.SUS/TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 8 Maret 2016 —
10834
  • BLM PNPM MPD Kec.
    Pengasih tanggal 12 September 2015;----------------------------------------------------------------------------------------110) Asli 1 (satu) Bundel Buku Pengajuan Dana Operasional Kegiatan PL-UPK PNPM-MPd Tahun 2014;-----------------------------------------------------------------------------111) Asli 1 (satu) Bundel Buku Pengajuan Dana Operasional Kegiatan DOK PNPM-MPd Tahun 2014 tahap I (40%);--------------------------------------------------------------------112) Asli 1 (satu) Bundel
    Buku Pengajuan Dana BLM PNPM-MPd Tahun 2014 tahap I (40%);------------------------------------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada Badan PMPDPKB Kab.
    Kulon Progo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------113) 1 (Satu) lembar Copyan Kartu Angsuran PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kec. Pengasih Kab. Kulon Progo Desa Tawangsari Dusun Soronanggan Kelompok Tani Sidodadi; 114) 1 (satu) buah Buku Peminjaman dan Angsuran PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kec. Pengasih kab.
    Kulon Progo Desa Tawangsari Dusun Soronanggan sebesar Rp. 7.768.400,- tanggal 15 Juni 2015;----------------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada Saksi SUKARDI;---------------------------------------------116) 1 (Satu) lembar Copyan Kartu Angsuran PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kec. Pengasih Kab. Kulon Progo Desa Tawangsari Dusun Jombokan Kelompok Aneka Karya; 117) 1 (satu) buah Buku Tamu PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kec. Pengasih kab.
    PENJELASAN X PELESTARIAN KEGIATAN DANA BERGULI (Petunjuk Teknis Operasional ) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM ) Mandiri Perdesaan;106. PENJELASAN Xl PENATAAN KELEMBAGAAN DANPENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN ( Petunjuk TeknisOperasional ) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM ) Mandiri Perdesaan;Dikembalikan kepada Saksi HARTANTO, SE; 107.
    Pengasih;Foto Copy Asli 1 (satu) lembar slip setoran Bank BPD DIYsebesar Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) an.BLM PNPM MPD Kec.
    Kulon Progo Desa TawangsariDusun Soronanggan sebesar Rp. 7.768.400, tanggal 15 Juni2015;1 (Satu) lembar Copyan Kartu Angsuran PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kec. Pengasih Kab. Kulon Progo DesaTawangsari Dusun Jombokan Kelompok Aneka Karya; 1 (satu) buah Buku Tamu PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kec.Pengasih kab.
    Kulonprogoberdasarkan PTO penjelasan V:Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan,yaitu: 1.
    Tim Pendanaan yang berasal dari tokoh masyarakat; Bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri ada diPTO (Petunjuk Tehnis Operasional) PNPM dalam Keputusan Mendagri;Bahwa kriteria kelompok agar bisa mendapatkan pendanaan, yaitu: 1. Minimal berumur 1 (satu) tahun; 2. Beranggotakan minimal 2 5 orang; 3. Ada kegiatan usaha;4.
Putus : 28-01-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2918 K/PID.SUS/2015
Tanggal 28 Januari 2016 — RISNAWATY DUNGGIO alias INA
7734 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mandiri adalah Program Nasional PenanggulanganKemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dengantujuan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin ; Bahwa Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo adalah salah satuKecamatan yang menjadi sasaran Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) yang dalam kegiatannya terbagi menjadi PNPM MandiriPedesan dan PNPM Generasi Sehat Cerdas, dimana pembiayaan kegiatanprogramprogram tersebut bertujuan untuk melakukan pengentasankemiskinan
    ; Bahwa dana yang dipergunakan untuk kegiatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) berasal dari dana AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo ; Bahwa dana PNPM Mandiri Perdesaan bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, Swadaya masyarakat, Partisipasi Dunia Usaha ;Hal. 2 dari 58 hal.
    Nomor 2918 K/PID.SUS/2015Bahwa Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo adalah salah satuKecamatan yang menjadi sasaran Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) yang dalam kegiatannya terbagi menjadi PNPM MandiriPedesan dan PNPM Generasi Sehat Cerdas, dimana pembiayaan kegiatanprogramprogram tersebut bertujuan untuk melakukan pengentasankemiskinan ;Bahwa dana yang dipergunakan untuk kegiatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) berasal dari dana AnggaranPendapatan dan Belanja Negara
Putus : 26-10-2011 — Upload : 28-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg
Tanggal 26 Oktober 2011 — ANGGA DANU SAPUTRO bin (alm) ISWANTO
6923
  • Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 145.369.800,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) kepada PNPM MP UPK Kec.Patebon, Kab.Kendal paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
    Patebon, Kab.Kendal ;Bendahara UPK PNPM MP Kec. Patebon , KabupatenSUTIA, jarcisansasesnnssnsanensesusssannesnnvisesamnennnnaasasnnenaaaiTerdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 Maret2011 ;2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2011 sampaidengan2011 3tanggal 7 MeiHal dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg3.
    MP), penjelasan IX, Pendanaan dan Administrasikegiatan PNPM MP :(1).
    PNPM MP UPK (Unit Pengelola Kegiatan)Kecamatan Patebon. 2 (dua) lembar rekening Koran fiktif dengan nomor tabungan10.01.01.03098;Dirampas untuk dimusnahkan.4.
    Uang tunai Rp. 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada PNPM MP UPK Kec.Patebon, Kab.Kendal danselanjutnya untuk diperhitungkan/dikompensasikan untuk membayar uangpengganti tersebut diatas ; 7.
Putus : 15-02-2012 — Upload : 28-06-2013
Putusan PN SENGKANG Nomor 210/Pid.B/2011/PN.SKG
Tanggal 15 Februari 2012 — HASANUDDIN DAUDA, SE Bin DAUDA
356
  • Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) buku Laporan akhir (As Build Drawing) perintisan jalan PNPM untuk lingkungan Cappadang, Kel. Doping, Kec. Penrang, Kab. Wajo Tahun 2010, dikembalikan kepada Kelurahan Doping melalui Terdakwa HASANUDDIN DAUDA, SE Bin DAUDA; ----------------------------------------------------5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
    Dan BAKRI, SHAdvokat / Penasihat Hukum / Koordinator Advokasi RBM PNPM MP, Kabupaten Wajo,beralamat di Kantor Jl. Bau Baharuddin, No. 2 Sengkang, Kec. Tempe, Kab. Wajo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 31 Oktober 2011; Pengadilan Negeri tersebut : Putusan Nomor: 210/Pid.B/2011/PN.Skg Page I Setelah Membaca :a Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama TerdakwaHASANUDDIN DAUDA, SE Bin DAUDA, No.
    Rusli selaku bendaharaTim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang tidak pernahmengikuti kegiatan PNPM Mandiri (Tidak pernah aktif) sehingga Terdakwa selakuKetua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang akanmembuat proposal untuk pencairan dana PNPM Mandiri (Program NasionalPemberdayaan Masyarakat) untuk Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, kabupatenWajo serta membuat Laporan Akhir Perintisan Jalan Lingkungan Cappadang,Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang
    Dopingtertanggal 13 Oktober 2010;e Pada halaman 81 yaitu : Daftar hadir rapat pertanggungjawaban PNPM MP tahun 2010, Kel. Doping, Kec. Penrang, Kab. Wajo;e Pada halaman 110 yaitu : Daftar hadir Rapat Pertanggungjawaban PNPMMP tahun 2010, Kel. Doping, Kec. Penrang, Kab. Wajo, tertanggal 27Oktober 2010;e Pada halaman 121 yaitu : Daftar hadir Tanda terima Intensif pekerjatertanggal 20 s/d 28 September 2010;Bahwa Pr. Siti Rosnah Rusliadi Alias Sitti Rosnah Binti Muh.
    Rusli tidak pernah menerima honor selaku bendahara PNPM Kel.Doping, Kec. Penrang, Kab. Wajo dan namanya telah tercemar dalam Lingkunganmasyarakat telah mencairkan dana PNPM tersebut ; Bahwa dari hasil Labfor Cab. Makasar No.
    Dopingtertanggal 13 Oktober 2010;e Pada halaman 81 yaitu : Daftar hadir rapat pertanggungjawaban PNPM MP tahun 2010, Kel. Doping, Kec. Penrang, Kab. Wajo;e Pada halaman 110 yaitu : Daftar hadir Rapat Pertanggungjawaban PNPMMP tahun 2010, Kel. Doping, Kec. Penrang, Kab.
Register : 10-04-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pyk
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
125
  • Bahwa mengenai utang Dana PNPM. Pemohon mengakui telahmelakukan peminjaman uang ke PNPM atas nama Termohon sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Pemohon telah menggunakan uangtersebut untuk modal usaha Pemohon.
    Pinjaman tersebut sudah dibayar 4kali angsuran oleh Termohon dari uang Termohon, sisa 8 kali angsuran lagidengan jumlah nominal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).Terhadap utang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut akanPemohon lunasi;Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang padapokoknya tetap dengan jawaban semula, dan khusus mengenai pelunasanutang PNPM Termohon ingin Pemohon membayarnya semuanya kepadaTermohon supaya Termohon bisa melunasi utang di PNPM karena
    Akibatnya Termohon yang sering bekerjauntuk memenuhi kebutuhan seharihari;Bahwa Termohon memang benar ada berutang ke PNPM, namunsetahu saksi utang tersebut untuk keperluan Pemohon.
    Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.PykMenimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon tetap dengan dalilpermohonan Pemohon dan menyanggupi untuk memberikan kepada Termohonberupa nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)dan melunasi utang PNPM sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Menimbang bahwa dalam dupliknya Termohon tetap dengan dalilpermohonannya dan menyatakan supaya utang di PNPM dibayar utuh kepadaTermohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon,
    Oleh karena ituMajelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Pemohonterhadap Termohon adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburupiah);Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon juga mengakui telahmelakukan peminjaman uang ke PNPM atas nama Termohon sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Pemohon telah menggunakan uangtersebut untuk modal usaha Pemohon.
Putus : 16-04-2013 — Upload : 22-01-2014
Putusan PN POSO Nomor 59/PID.B/2013/PN.PSO
Tanggal 16 April 2013 —
205
  • No. 59/Pid.B/2013/PN.PSOrumah tidak boleh diperjualbelikan karena sematamata untuk memenuhikebutuhan dan fasilitas anakanak; Bahwa korban Enden Sri Mojompi memiliki sangkutan hutang di PNPM MandiriDesa Toinasa dan telah terjadi tunggakan sehingga pihak pengelola PNPM akanmelakukan penyitaan terhadap barang dirumah yang ditempati oleh korbanbersama anakanak, rencana penyitaan tersebut diketahui oleh terdakwasehingga terdakwa mengambil inisiatif ingin mengamankan terlebih dahulubarangbarang miliknya
    didalam rumah saksi Endang Sri Mojompi, di DesaToinasa, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso; Bahwa waktu itu saksi mengantar terdakwa dan saksi Lasa Mengkudji aliasPapa Obe ke rumah saksi Endang Sri Mojompi alias Mama Felni namun saksisaksi Endang Sri Mojompi alias Mama Felni tidak ada dirumah dan tujuansaksi ke rumah saksi Endang Sri Mojompi alias Mama Felni untukmengamankan barang elektronik berupa televisi karena mendapat informasibahwa barang tersebut akan disita oleh kelompok perempuan pnpm
    No. 59/Pid.B/2013/PN.PSOperempuan PNPM Madiri besok pagi jam enam, mendengar bahasa tersebutyang kebetulan juga pada saat itu terdakwa ada dirumah saksi, akhirnya padasaat itu saksi dan terdakwa datang ke rumah kepala desa dan menanyakaninformasi tersebut dan kepala desa membenarkan berita tersebut karenakorban tidak membayar pinjaman dikelompok PNPM Mandiri dan terdakwalangsung pulang dan saksi pun menanyakan ulang kebenaran tersebut dankepala desa membenarkan informasi tersebut; Bahwa akhirnya
    Madiri kemudianterdakwa menanyakan kembali ke kepala desa dan kepala desamembenarkan berita tersebut, karena korban tidak membayar pinjamandikelompok PNPM Mandiri dan bahwa kelompok perempuan PNPM Mandiribesok pagi jam enam akan menyita televisi, mendengar bahasa tersebutterdakwa langsung meminta ijin kepada kepala desa untuk mengamankanHal 9 dari 17 hal.
    ke kepala desa dan kepala desamembenarkan berita tersebut, karena korban tidak membayar pinjamandikelompok PNPM Mandiri dan bahwa kelompok perempuan PNPM Mandiribesok pagi jam enam akan menyita televisi, mendengar bahasa tersebutterdakwa langsung meminta ijin kepada kepala desa untuk mengamankantelevisi dan reciver kemudian terdakwa pulang dan mengajak saksi LasaMengkudji alias Papa Ole dan saksi Arsam Pariu alias Papa Donking datangke rumah saksi Endang Sri Mojompi alias Mama Felni untuk mengamankanbarang
Putus : 11-07-2012 — Upload : 21-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 29/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg
Tanggal 11 Juli 2012 — BASIYO BIN SURO TINOYO
3422
  • ;Bahwa kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2008 dantahun 2009 diantaranya adalah Penyaluran dana Perguliran dengan tahapan/mekanisme sebagai berikut : 1.
    Bruno merekayasaproposal pengajuan pinjaman dana perguliran ke PNPM Mandiri PedesaanKec. Bruno dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) danKartu Keluarga (KK) dimana besaran pinjaman dan tanda tangan anggotakelompok dalam proposal tersebut dilakukan oleh terdakwa ;Bahwa setelah proposal dibuat yang seharusnya ditandatangani oleh KepalaDesa Somoleter, namun oleh terdakwa dengan persetujuan LANTIP JANUWIBOWO, SE. selaku Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kec.
    ) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 dan 2009 yang dikeluarkan olehTim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)(TK PNPM Mandiri Perdesaan Departemen Dalam Negeri RepublikIndonesia yang antara lain mengaturPenjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. tentangMekanisme Pengelolaan Dana Bergulir yang antara lain pada pokoknyamengatur sebagai berikut : Kelompok membuat usulan dalam bentuk proposal yang disetujuioleh Kepala Desa dan mengajukan proposal tersebut kepada UnitPengelola
    ) MandiriPerdesaan Tahun 2008 dan 2009 yang dikeluarkan oleh Tim KoordinasiProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) (TK PNPM MandiriPerdesaan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia yang antara lainmengatur : Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. tentang MekanismePengelolaan Dana Bergulir yang antara lain pada pokoknya mengatur sebagaiberikut : Kelompok membuat usulan dalam bentuk proposal yang disetujui olehKepala Desa dan mengajukan proposal tersebut kepada Unit PengelolaKegiatan
Putus : 12-02-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2672 K/PID.SUS/2017
Tanggal 12 Februari 2018 — MEILAN R. HALUTI alias MEILAN
9042 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 2672 K/PID.SUS/201711.12.13.14.15.16.17.18.19.20.1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap II 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap III 20 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap 40 % nomor00103/SOSMP/PNPMMP3kI/X/2014, tanggal 16 Oktober 2014sebesar Rop1.172.001.600,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua jutaseriou enam ratus rupiah
    MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Il Desa Tabongo PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;Halaman 5 dari 23 hal.
    Haluti kepada Azis Sune;46.5 (lima) lembar foto copy buku rekening Bank Sulut dengan nomorRekening: 003.02.11.0018544 atas nama Sahid Abdullah Djibu;47.3 (tiga) lembar foto copy buku rekening Bank BRI dengan nomorrekening: 515101025129536 atas nama PNPM MPSkKI;48.1 (satu) eksemplar foto copy dokumen petunjuk teknis operasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM Mandiri Perdesaan) pola khusus Percepatan dan PenguatanMasterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan KemiskinanIndonesia
    MPSKI tahap 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;11) 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSkKI tahap II 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;12) 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap III 20% Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;13) 1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap 40 % nomor00103/SOSMP/PNPMMP3kKI/X/2014, tanggal 16 Oktober 2014sebesar Ro1.172.001.600,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua
    Haluti kepada Azis Sune;46) 5 (lima) lembar foto copy buku rekening Bank Sulut dengan nomorRekening: 003.02.11.0018544 atas nama Sahid Abdullah Djibu;47) 3 (tiga) lembar foto copy buku rekening Bank BRI dengan nomorrekening: 515101025129536 atas nama PNPM MP3kKI;48) 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen petunjuk teknis operasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM Mandiri Perdesaan) pola knusus Percepatan dan PenguatanMasterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan KemiskinanIndonesia
Register : 23-08-2017 — Putus : 29-09-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG
Tanggal 29 September 2017 — DAUD JETIMAUH
11328
  • ) Mandiri Perdesaandi Kabupaten Alor Tahun 2008.b.Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 Tentang Penetapan UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2009.c.Nomor : 95/HK/KEP/2010 tanggal 06 Mei 2010 Tentang Penetapan UnitPengelola Kegiatan (UPK) dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaandi Kabupaten Alor
    Kelompok Wanita Kemah Injil, pencatatan di Laporan keuangan UPKsebesar Rp. 10.500.000, sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp.10.000.000,Dan sesuai dengan hasil investigasi, perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh terdakwa DAUD JETIMAUH selaku ketua UPK PNPM MandiriPerdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara dalam periode tahun 2008 sampaidengan tahun 2012 adalah tidak menyetorkan angsuran yang dibayarkanoleh kelompok peminjam melalui terdakwa ke Kas PNPM dengan rinciansebagai berikut : No Jenis dana
    URSINUS ATAPAI sebesar Rp. 117.287.297,.Jumlah Rp. 287.102.361,Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan ZADRAK ATABUI danURSINUS ATAPAI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karenatelah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dariKementerian Dalam negeri Tertanggal 5 Nopember 2008 yang tercantumdalam Kode Etik PNPMMP poin, yang melarang untuk:e) Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentinganpribadi, keluarga
    ) Mandiri Perdesaan dariKementerian Dalam negeri Tertanggal 5 Nopember 2008 yang tercantumdalam Kode Etik PNPMMP poin, yang melarang untuk:e) Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentinganpribadi, keluarga, atau kelompok;f) Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi,keluarga, atau kelompok;Halaman 21 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2017/PT.KPGMemalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikanmasyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung
Register : 04-09-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK
Tanggal 18 September 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : HENGKY SETIAWAN KAENDO, SH
Terbanding/Terdakwa : MAYA RATNA SARI, ST
8747
  • Tehnis Oprasional(PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan.Bahwa bentuk penyimpangan pengelolaan dana Simpan PinjamPerempuan (SPP) adalah sebagai berikut:1.
    membuat laporan keuangan sebagaimana Petunjuk Tehnis Oprasional(PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan.Bahwa bentuk penyimpangan pengelolaan dana Simpan PinjamPerempuan (SPP) adalah sebagai berikut :1.
    periode transaksi 01/01/15 sampai dengan 31/12/15;4 (empat) lembar Laporan Transaksi dari Bank BRI kepadapengembalian SPP PNPM periode transaksi 01/01/14 sampai dengan31/12/14;4 (empat) lembar Laporan Transaksi dari Bank BRI kepadapengembalian SPP PNPM periode transaksi 01/01/13 sampai dengan31/12/13;1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening : 020701004681531 Atas nama : MAYA RATNA SAR, Alamat Jalan Puring Rt.Rw. : 05 / 13 Kel.
    Mempawah pada program PNPM MPd.1 (Satu) lembar fotocopy kontrak kerja fasilitator PNPMMPd nomor :414.2/10768/PMD tanggal 29 Desember 2014 tentang pengakhirankontrak kerja sebagai Fasilitator Kab.
    MAYA RATNA SARI, STkepada Ketua BKAD Kecamatan Mempawah Hilir tertanggal 2 Januari2016;2 (dua) lembar surat perjanjian penyerahan perumahan dengansertifikat No. 1467 seluas + 800 meter persegi pada tanggal 1Desember 2015;3 (tiga) lembar Laporan Transaksi dari Bank BRI kepada pengembalianSPP PNPM periode transaksi 01/01/15 sampai dengan 31/12/15;4 (empat) lembar Laporan Transaksi dari Bank BRI kepadapengembalian SPP PNPM periode transaksi 01/01/14 sampai dengan31/12/14;4 (empat) lembar Laporan Transaksi