pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;MenimbangMenimbangMenimbangMenim :bangbah :waolehkarenaberdasarkanhasilpemeriksaandalapersidanganterbuktiPemohoBandingtidadapamembuktikanalasbahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1835/02/Dipenda

Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2012 Nomor Objek Pajak12.75.040.007.0060151.0 yang diterbitkan oleh Dipenda (Dinas PendapatanKota Medan) tertanggal 13 September 2012 yang telah diberi materai cukupserta dinazegelen dan dilegalisir untuk selanjutnya disebutSCDAQAL oo. .eeeeeceessecesneeceseeeceeeeecseceeceeeeeceeeeecseeeeesteeeeeaeeees Bukti P5;6.

Foto copy Surat pembertahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2015 Nomor objekPajak 12.75.040.007.0060151.0 yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan( Dipenda) tertanggal 13 Januari 2015, yang telah diberi materai cukup sertadinazegelen dan dilegalisir untuk selanjutnya disebutSCDAQAL oo... eeeeeesseceescecsseecesaeeceeaceceeaeeceeneecseeeeeseeeeeeteeeees Bukti P7 ;8.

pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;MenimbangMenimbangMenimbangMenim :bangbah :waolehkarenaberdasarkanhasilpemeriksaandalapersidanganterbuktiPemohoBandingtidadapamembuktikanalasanbahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1894/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1899/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1888/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1871/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1893/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1904/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1881/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1907/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1851/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1908/02/Dipenda

MenimbangMenimbangMenimbangMenim :bangbah :waolehkarenaberdasarkanhasilpemeriksaandalapersidanganterbuktiPemohoBandingtidanamun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1864/02/Dipenda

PUTUSANNomor: 734/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusanatas perkara cerai gugat yang diajukan oleh : PENGGUGAT ASLI, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1,Pekerjaan PNS (Dipenda Kab.

Tergugat didalam memintamengembalian KENDARAAN kepada PEnggugat sesungguhnya merupakanperobuatan yang berdasar (vide ketentuan dala UUFJ dan kesepakatan dalamPERJANJIAN) dan dalam hal ini pun tidak ada unsure paksaan yang dilakukanoleh Tergugat, justru perobuatan Penggugat yang tidak menyerahkanKENDARAAN pada saat diminta oleh Tergugat merupakan perbuatan melawanhukum karena bertentangan dalam Pasal 30 UUJF di atas.Surat penundaan pembayaran angsuran kredit kendaraan angkutan batubaranomor 900/170/Dipenda

2013 tanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan olehGubernur Sumatera Selatan tidak dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuktidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian.18.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil PEnggugat pada angka 57 dan13 Gugatannya yang pada intinya menjadikan Surat penundaan pembayaranangsuran kredit kendaraan angkutan batubara nomor 900/170/Dipenda/2013tanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan(selanjutnya disebut SURAT GUBERNUR) sebagai

mempermasalahkan besarnya ketetapan Pajak Kendaraan BermBea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang diperma:adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidak memeriksaketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yang disampailPemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkanlandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1952/02/Dipenda

Asli Surat Keterangan Izin Cerai tanggal 03 Maret 2014, No : D.13/DIPENDA/116/III/2014, tanpa materai diberi tanda bukkti P3 ;suratsurat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberimaterai yang cukup, kecuali bukti tertanda P2 dan P3 berupa surat asli,sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orangsaksi yang masingmasing bernama : ADRI TOMBUKU dan UNGGU NARAIpada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah

Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkanadalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidak memeriksa besaranketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yang disampaikan olehPemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1957/02/Dipenda

mempermasalahkan besarnya ketetapan Pajak Kendaraan BermBea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang diperma:adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidak memeriksaketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yang disampailPemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkanlandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1951/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1856/02/Dipenda