Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1871/02/Dipenda

.484.000,00 dan diperinci sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB484.000,00 484.000,00 PKB484.000,00 484.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121344kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1890/02/Dipenda

dapat dikenakan kepada PemohonBanding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48563/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1890/02/Dipenda

Put.48563/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan Nomor 30 /B/PK/PJK/2015MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1890/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011Nomor: 272/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1898/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1856/02/Dipenda

pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;MenimbangMenimbangMenimbangMenim :bangbah :waolehkarenaberdasarkanhasilpemeriksaandalapersidanganterbuktiPemohoBandingtidadapamembuktikanalasbahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1835/02/Dipenda

Tergugat didalam memintamengembalian KENDARAAN kepada PEnggugat sesungguhnya merupakanperobuatan yang berdasar (vide ketentuan dala UUFJ dan kesepakatan dalamPERJANJIAN) dan dalam hal ini pun tidak ada unsure paksaan yang dilakukanoleh Tergugat, justru perobuatan Penggugat yang tidak menyerahkanKENDARAAN pada saat diminta oleh Tergugat merupakan perbuatan melawanhukum karena bertentangan dalam Pasal 30 UUJF di atas.Surat penundaan pembayaran angsuran kredit kendaraan angkutan batubaranomor 900/170/Dipenda

2013 tanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan olehGubernur Sumatera Selatan tidak dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuktidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian.18.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil PEnggugat pada angka 57 dan13 Gugatannya yang pada intinya menjadikan Surat penundaan pembayaranangsuran kredit kendaraan angkutan batubara nomor 900/170/Dipenda/2013tanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan(selanjutnya disebut SURAT GUBERNUR) sebagai

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1907/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1881/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1851/02/Dipenda

pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;MenimbangMenimbangMenimbangMenim :bangbah :waolehkarenaberdasarkanhasilpemeriksaandalapersidanganterbuktiPemohoBandingtidadapamembuktikanalasanbahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1894/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1899/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1888/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1893/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1904/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1918/02/Dipenda

PUTUSANNomor: 734/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusanatas perkara cerai gugat yang diajukan oleh : PENGGUGAT ASLI, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1,Pekerjaan PNS (Dipenda Kab.

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1908/02/Dipenda

MenimbangMenimbangMenimbangMenim :bangbah :waolehkarenaberdasarkanhasilpemeriksaandalapersidanganterbuktiPemohoBandingtidanamun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1864/02/Dipenda

Margadana Kota Tegal, Agama Islam, pekerjaanPegawai Dipenda Kota Tegal ;Selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan Hakim Ketua, saksi menerangkanbahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perbuatan yang didakwakan dilakukanoleh Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja denganTerdakwa kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dianutnyabahwa dalam perkara ini saksi akan menerangkan dengan sebenarbenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya.Hakim Ketua mengingatkan

s/d31 Desember 2004 ;Surat Walikota Banjarmasin Nomor 114/Ditakot3/2005 tanggal 11April 2005 tentang mohon Dukungan Perubahan Relay Out proyekSentra Antasari ;Catatan Rapat Panitia Khusus Sentra Antasari Tim Kecil BidangPembangunan Nomor : 02/CRPIMP/DPRD/2005 tanggal 25 April2005 ;Surat Walikota Banjarmasin Nomor: 500/306/Ekobang/2005 tanggal 5Desember 2005 perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay OutProyek Sentra Antasari Banjarmasin ;Surat Kepala Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin Nomor 973/020/Dipenda

2 tanggal 18 Agustus 2006 perihal Tunggakan KonitribusiPembangunan Pasar Sentra Antasari ;Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/051/Dipenda 2 tanggal 15Pebruari 2006 perihal Surat Susulan ;Hal. 53 dari 91 hal.

No. 936 K/Pid.Sus/2009126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/108/2/Dipenda tanggal 10Maret 2006 perihal Tunggakan Kontribusi Pembangunan SentraAntasari Banjarmasin ;Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/234/2/Dipenda tanggal 30 Mei2006 tentang Kontribusi Pembayaran Sentra Antasari ;Surat Walikota Banjarmasin Nomor: 973/406/2/Dipenda tanggal 15Agustus 2006 tentang Peringatan Terakhir ;Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/575/Dipenda tanggal

20Nopember 2006 Tentang Tunggakan Kontribusi ;Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor : 24 Tahun 2006 tanggal28 Desember 2006 tentang Persetujuan Penetapan Tentang PasarSentra Antasari (P3 SA) Banjarmasin ;Surat Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Nomor: 08/DPRDPIMP/2007 tanggal 8 Januari 2007 perihal Penyelesaian Pasar SentraAntasari Banjarmasin ;Surat Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 973/27/Dipenda tanggal 24Januari 2007 ;Telaahan Staf Nomor: 180/148/KUM tanggal 26 April 2007 perihalPermasalahan Penambahan