Ditemukan 559 data
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempunyainomor invoice yang sama dengan invoice asal sehingga tidak dapat diyakini apakahinvoice tersebut benar invoice tersebut sebagai invoice pengganti;Menurut Pemohon Banding; Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif atas dasarpengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Terbanding sebesarRp.13.076.792.843,00 karena pihak Terbanding seharusnya tidak hanya melakukankonfirmasi atas kebenaran Pemberitahuan Ekspor Barang pada Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP
142 — 45
107.110.732,00, tidak dapat dikreditkan;Konfirmasi dijawab "Tidak Ada" sebesar Rp 2.692.000,00bahwa atas koreksi Faktur Pajak masukan nomor 01000008000000080 tanggal 31 Desemb:sebesar Rp. 2.692.000, atas nama PT Perdana Jaya Sarana yang berdasarkan jawaban konfirmasi "Tidak Ada" Terbanding telah mengirimkan surat klarifikasi ulang dengan nomor S325/BD.05/2011 tanggal 12 Januari 2011 dengan jawaban diterima tanggal 27 Januari 2011 "G lainla:lapor menggunakan PPN 1108 dan SPT sudah dikirim ke DPC, tetapi data SIDJP
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan berdasarkanpenelitian data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP) per 6 Oktober 2014, diketahui bahwa KlasifikasiLapangan Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah Perdagangan Eceran MobilBaru (KLU: 45103);Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) merupakan dealer resmi kKendaraan merk Hinountuk wilayah Surabaya. Kendaraan dibeli dari PT HinoMotor Indonesia.
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding) yang dimiliki oleh Departemen PerhubunganKepulauan Riau tersebut merupakan data valid karena berasal dari TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri sebagaikelengkapan syarat pengajuan tender yang diajukan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan telah dimasukkan kedalam company profile Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) oleh fiskus (account representative) pada Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan penelitian pada Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP), Termohon Peninjauan Kembalibergerak dalam bidang usaha industry sepatu dengan KLU:15201 = Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Seharihari.Termohon Peninjauan Kembali beralamat di Jl. TambakSawahNo.6 RT.001, RW.007, Tambakrejo, Sidoarjo;3.2.
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan penelitian pada Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP), Termohon Peninjauan Kembalibergerak dalam bidang usaha industry sepatu dengan KLU:15201 = Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Seharihari.Termohon Peninjauan Kembali beralamat di Jl. TambakSawahNo.6 RT.001, RW.007, Tambakrejo, Sidoarjo;3.2.
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah dikarenakanketidaksengajaan dan keawaman mengenai peraturan yang mengaturtentang penyampaian specimen tanda tangan dapat kami tanggapi sebagaiberikut (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 22801/PP/M.IV2010tanggal 23 Maret 2010 halaman 10) :a) Bahwa tidak terdapat data maupun hal lain yang dapat dijadikanpertimbangan untuk mengurangi atau menghapus denda administrasiyang dikenakan terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat);b) Bahwa berdasarkan data internal Ditjen Pajak (SIDJP
132 — 59
, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potonganharga;Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut ;Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut ;Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; danNama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.e Syarat material Faktur Pajak adalah:Diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak ;Adanya transaksi ekonomi berupa penyerahan Barang Kena Pajak dan atauJasa Kena Pajak sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.Bahwa benar berdasarkan data SIDJP
Sehingga, sampai saat ini KPP Pratama JakartaTebet tidak pernah menerbitkan PKP atas nama PT BERKAHLINTAS MARINA;Bahwa benar berdasarkan Akte Pendirian dari Notaris Roita Asma SH,M.Kn., No. 01, tanggal 26 Maret 2012, susunan pengurus adalah :Direktur : HAJI DIDI AHMAD SALAM.Komisaris : TRI WIDODOBahwa benar berdasarkan data SIDJP, Wajib Pajak belum pernahdikukuhkan sama sekali sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Bahwa benar berdasarkan data pada SIDJP pertanggal 22 Oktober 2013, PTANUGRAH CITRA UTAMI, NPWP: 31.696.094.7432.000, belum dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak;9. Bahwa benar berdasarkan data pada SIDJP pertanggal 22 Oktober 2013, PTANUGRAH CITRA UTAMI NPWP : 31.696.094.7432.000, tidak pernah5657melakukan kewajiban perpajakannya ke KPP Pratama Bekasi Selatan sepertiPelaporan Surat Pemberitahuan (SPT);10.
Untukmendapatkan jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajaktidak sah tersebut dapat dilakukan dengan:e Mendapatkan Faktur Pajak tidak sah yang telah dilaporkan dan diperhitungkandalam SPT Masa PPN pengguna; dan/ataue Dari aplikasi PKPM dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).5.
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
November 2011,hanya 1 (Satu) Faktur Pajak yang salah alamat, yaitu Faktur PajakNomor 010.00711.00000019:Bahwa berdasarkan sistem di SIDJP alamat kantor di JalanMulawarman sudah tidak ada lagi. Karena Pemohon Bandingsudah melakukan update data dengan berpindah alamat di JalanP.
63 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
59,81% dari total penjualan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), dan Majelis tidak memerintahkan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membuktikan jenisgaram yang dijual ke industri Non Food ( garam industri) apakah samajenisnya dengan garam konsumsi yang dijual ke Customer Food sesuaiyang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/MDAG/PER/9/201 2;Bahwa sebagai tambahan informasi, mulai masa pajak Oktober 2010sampai dengan sekarang, berdasarkan data SIDJP
583 — 662
atas sanksiadministrasi;5) Mengusulkan pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak patuh; Bahwa sebagai Account Representative (AR) yang Saksi lakukan yaitu :1) Melakukan pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan kewajibanperpajakan WP;2) Mengirim surat himbauan kepada WP untuk melaksanakan kewajibanperpajakannya;3) Melakukan kunjungan lapangan dan sosialisasi ketentuan perpajakan yangberlaku; Bahwa Saksi melakukan pengawasan internal dan monitoring melalui SistemInformasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP
Prima Alam Sejahtera di dalam SIDJP masuk dalam klasifikasilapangan usaha industri kayu lapis dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha(KLU): 162;Halaman 16 dari 114 Putusan Nomor 55/Pid. Sus/2019/PN Bil.(Perpajakan)Bahwa CV. Prima Alam Sejahtera beralamat di Beji Kulon Rt. 001, Sendangsari,Pajangan, Bantul;Bahwa CV.
lengkap, dan jelas, serta menandatanganinya;3) Menyampaikan/melaporkan SPT Masa dan Tahunan ke kantor DirektoratJenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai WP atau dikukuhkanPKP atau tempat lain yang ditetaokan oleh Direktur Jenderal Pajakberdasarkan pasal 4 UU KUP;4) Membuat Faktur Pajak berdasarkan pasal 13 UU PPN;Bahwa CV dinyatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabilapendapatan bruto sudah melebihi 4,8 milyar rupiah per tahunnya;Bahwa jumlah pegawai juga dilaporkan, berdasarkan SIDJP
pengungkapan yang harus dibayarkan oleh Wajib pajak sampai hari inisejumlah Rp. 4.841.925.410, (empat milyar delapan ratus empat puluh satu jutasembilan ratus dua puluh lima riobu empat ratus sepuluh rupiah);Bahwa pengungkapan tersebut sudah dibayarkan, dan sudah masuk kas negara;Bahwa dalam perkara ini Saksi tidak tahu apa peran Terdakwa;Bahwa sebagai Account Representative (AR), Saksi bisa melakukanpemeriksaan;Bahwa Saksi belum pernah menerbitkan SPPKP, biasanya ke alamat sesuaidengan daftar NPWP di SIDJP
44 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan dalam penelitiankeberatan ditemukan adanya ketidaksesuaian PO, Surat permintaanmembuat nota kredit dari pembeli dan nota kredit yang dibuat penjual.Pemohon Banding telah pula menyerahkan 4 (empat) set copy NotaKredit nomor 000002/3/4/5, dalam penelitian terdapat pulaketidaksesuaian nota kredit dengan Invoicenya, demikian pula adaketidaksesuaian antara Quantity dan unit price yang tercantum dalamPO dengan Quantity dan unit price yang tercantum pada nota kredit;bahwa berdasarkan penelitian pada SIDJP
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan penelitian pada Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP), Termohon Peninjauan Kembali bergerakdalam bidang usaha industry sepatu dengan KLU: 15201 = IndustriAlas Kaki Untuk Keperluan Seharihari. Termohon PeninjauanKembali beralamat di Jalan Tambak Sawah Nomor 6, RT.001,RW.007, Tambakrejo, Sidoarjo;3.2.
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya berdasarkan penelitian pada dataSistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) per 12 Januari 2015,diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali terdaftar pada KPPPratama Bitung sejak tanggal 10 Oktober 2005 dan dikukuhkan sebagaiPKP sejak tanggal 23 Maret 2006. Termohon Peninjauan Kembalibergerak dalam bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan danBiota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng dengan kode KLU: 10221.
42 — 13
Mitratata Citragraha ke KPP PratamaJakarta Setiabudi Tiga yaitu yang pertama PPh pasal 21 yang merupakan Pajak Penghasilankaryawan, yang kedua PPN perusahaan yang juga harus dilaporkan setiap bulannya, yangketiga PPH pasal 25 yang harus dilaporkan setiap bulan, yang keempat PPh Pasal 23, yangkelima PPh pasal 4 ayat 2 UU PPh, yang keenam pajak tahunan badan, yang ketujuhmelaporkan pembayaran surat ketetapan Pajak.Bahwa benar berdasarkan data yang ada di Sistem Informasi Direktorat jenderal Pajak(SIDJP
81 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian, alasan Termohon PK bahwa tidak adakemampuan menolak kemauan Bendaharawan karenatidak mempunyai alasan yang disebabkan ketidaktahuanTermohon PK tentang kapan sebenarnya Faktur Pajakseharusnya diterbitkan dalam hal berhadapan denganBendaharawan sebagai Wajib Pungut PPN tidak dapatditerima;b. bahwa berdasarkan data pemenuhan hak dan kewajibanperpajakan sebagaimana data yang diambil dari SIDJP,dapat disimpulkan bahwa Termohon PK telahmengetahui dan memahami hak dan kewajiban yangmelekat
43 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
NonFoodsebesar 59,81% dari total penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), dan Majelis tidak memerintahkan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) untuk membuktikan jenis garam yangdijual ke industri Non Food ( garam industri) apakah sama jenisnya dengangaram konsumsi yang dijual ke Customer Food sesuai yang diatur dalamPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/MDAG/PER/9/2012.Bahwa sebagai tambahan informasi, mulai masa pajak Oktober 2010 sampaidengan sekarang berdasarkan data SIDJP
FAUZI SANJAYA, SH., MH
Terdakwa:
AHMAD RODIA BURKON
56 — 14
CV ARBIE dan Berita Acara Serah Terima Softcopy Sertifikat Elektronik. 1 (satu set) print-out data SIDJP Lampiran V SPT PPh Badan Tahun 2016 a.n. CV ARBIE. 1 (satu set) print-out data pelaporan SPT Masa PPN dan data penerbitan Faktur pajak yang dilaporkan a.n. CV ARBIE Masa Pajak Januari s.d. Desember 2017. 1 (satu) set asli print-out rekening BNI Nomor 8211606093 a.n.
TAJERIMIN, SH.
Terdakwa:
FRENGKY BERTY SIBY ANAK DARI ALM JEHEZKIEL SIBY
103 — 32
Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauankepada wajib pajak;Bahwa adapun sistem pelayanan seksi pengawasan dan konsultasi Il KPPPratama Balikpapan yang dilaksanakan oleh terdakwa yaitu pelayanandilakukan secara sistem dengan melihat data berdasarkan aplikasi yangada seperti Approweb, SIDJP, Portal DJP, Mpn INFO, aplikasi tersebut yangdigunakan terdakwa selaku Account Reserventative (AR), salah satunyauntuk melihat kepatuhan WP mengenai pelaporan dan pembayaran yangnanti
Fahrul Dwika Mantofadi;Bahwa berdasarkan data yang terdapat pada aplikasi Approweb, SIDJP,Portal DJP, Mpn INFO, KPP Pratama Balikpapan pada tahun 2014 dantahun 2015 WP (Wajib Pajak) yaitu saksi Joko Julianto Bin Idris Sulaimanselaku Direktur Utama PT. Maxindo Tripatama menunggak pajak setoranpertambahan nilai (PPN) sebesar Rp. 1,4 Milyar, adapun AR yangmenangani saat itu. adalah Sdr.
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentang Bentuk,Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangkaPembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan,Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, danTata Cara Pembatalan Faktur Pajak Nomor Urutpada Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dantanggal Faktur Pajak harus dibuat secaraberurutan, tanpa perlu dibedakan antara KodeTransaksi, Kode Status Faktur Pajak dan matauang yang digunakan;Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dalam SistemInformasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP