Ditemukan 5807 data
9 — 0
2018/PA.Pas. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan bertempattinggal di rumah orang tua Tergugat namun belum dikaruniai anak; bahwa sejak 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberinafkah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga; bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejaktahun Agustus 2018; bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan simpulan
1.ANTON SULAIMAN HASNAWI, SH
2.MAARIFA, SH. MH
Terdakwa:
MUH. VIQRAM PUTRA PERDANA alias VIQRAM bin JUMAIL
26 — 4
yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannyadengan UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpaizin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteriatas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainyang berwenang berdasarkan UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa walaupun tanpa hak pada umumnya merupakanbagian dari melawan hukum namun sebagaimana simpulan
di atas yangdimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang RI No. 35Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkanHalaman 12 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Pinelemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawanhukum materiil;Berdasarkan simpulan di atas maka kata atau yang terletak di antarafrasa tanpa hak dan melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian 2
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya upaya untuk menghambat pihak kami PT.Conbloc Indotama Surya untukmelakukan upaya keberatan, maupun dalam melakukan banding atas SKP, sepertimisalnya berkas Closing Conference selama ini tidak pernah disampaikan olehPihak Fiscus kepada WP mungkin karena pihak fiscus lupa atau memang sengajatidak disampaikan (disembunyikan); Simpulan dan Permohonan Peninjauan Kembali :A.
Simpulan :Dari dasar hukum pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dan alasan PengajuanPermohonan PK serta kronologi prinsip terjadinya Sengketa pajak PT.
10 — 6
Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukunkembali tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya para Pemohon di depan sidang menyatakan cukupdan tidak mengajukan bukti lagi.Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan simpulan secara lisan, yangpada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk beritaacara persidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sepertidiuraikan tersebut
10 — 0
anaknya dengan CALONISTRINYAe bahwa anak Pemohon tersebut di atas baru berumur 16 tahun 6e bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut mendesakuntuk dilaksanakan karena anak Pemohon sudah melamar calon istrinya yangsudah hamil 4e bahwa anak Pemohon sudah sanggup menjadi suami sekaligus kepala rumahtangga begitu juga dengan calon istrinya yang siap menjadi istri sekaligus iburumahtang @a;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohon membenarkan;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan
7 — 0
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan bertempattinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seoranganak; bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memberikannafkah kepada Penggugat; bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Januari2018; bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan simpulan
8 — 0
berumur 15 tahun 8 bulan;e bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut mendesak untukdilaksanakan karena Anak Pemohon sudah dilamar calon Suami anak Pemohon;e bahwa Anak pemohon dengan calon Suaminya tidak ada halangan untuk nikah;e bahwa Anak Pemohon sudah sanggup menjadi Isteri sekaligus Ibu rumah tangga begitujuga dengan calon Isteri Anak Pemohon sudah pantas menjadi Kepala rumah tangga;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohon membenarkan;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan
12 — 5
tersebut mendesakuntuk dilaksanakan karena anak Pemohon sudah melamar calon istri sejak tahun 10 bulan yang lalu dan kedua sudah saling mencintai serta sulit untukdipisahkan;bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk nikah;bahwa anak Pemohon sudah sanggup menjadi bapak sekaligus kepala rumahtangga begitu juga dengan calon istri anak Pemohon sudah pantas menjadi iburumah tangga;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohon membenarkan;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan
84 — 73
Bahwa sekalipun telah 2X pengukuran, telah ada putusan Tergugat terbuktimelakukan tindak pidana penyerobotan, telah ada simpulan kantor pertanahanHalaman 5 dari halaman 90 Put.No.99/Pdt/2016/PT.Kpgtentang pengukuran sah, namun Tergugat tetap tidak bongkar bangunan mebelmiliknya tersebut, yang menerobos bidang tanah Penggugat, telah merugikanPenggugat yang terdiri dari: 2 20020 nono noo onev Kerugian BiayaBiaya Yang Telah Dikeluarkan; Kerugian atas pagar pembatas mana sudah tidak ada pada tempatnyalagi
Johana Josephina,SH
Terdakwa:
KASIM Alias KACING Bin H. SALIHU
59 — 8
yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan ataupersetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasidari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenangberdasarkan UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagiandari melawan hukum namun sebagaimana simpulan
di atas yang dimaksud tanpahak dalam kaitannya dengan UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 adalah tanpaizin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsurini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berartimelawan hukum formil dan melawan hukum materiil;Berdasarkan simpulan di atas maka kata atau yang terletak di antara frasatanpa hak dan melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasatersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah
12 — 1
sedangkan Pemohonbekerja sebagai sopir truk dan petani; bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 29November 2016, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon,sedangkan Termohon bersama anaknya tinggal di rumah Termohon; bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidakberhasil;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohonmengajukan bukti tertulis dan saksisaksi;Bahwa Termohon tidak menyatakan cukup dan tidak mengajukan buktibukti;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan
yang intinya Pemohontetap pada permohonan untuk bercerai dan sanggup memenuhi gugatanrekonvensi sebagian sebagaimana dalam replik/anggapan atas rekonvensi,dan Termohon telah menyampaikan simpulan yang intinya tidak keberatanatas perceraian yang diajukan Pemohon dan tidak keberatan dengankesanggupan Pemohon atas gugatan rekonvensi, namun untuk nafkahmadhiyah dan = nafkah anak, Termohon/Penggugat rekonvensi tetapsebagaimana gugatan rekonvensi;Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan seadiladilnya
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangharus membuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, "Barang siapa, yangmengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatanuntuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, makaorang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007dalam penjelasannya disebutkan, "Pendapat dan Simpulan
dikreditkan 148,239,31931,189,170Berdasarkan penelusuran cfm sistem PKPM DJP dan SIDJP sudah dilaporkan oleh Penjual Dapat cikreditkan 117,050,149 Tidak ada arus uang dan arus barang Tidak dapat dikreditkan 492,542,576 Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 294/B/PK/PJK/2016 3.14.Berdasarkan keterangan tersebut disimpulkan:PM yang dapat dikreditkan Rp 304.954.709PM yang tidak dapat dikreditkan Rp 187.587.867Rp 492.542.576 Dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP disebutkan bahwa"Pendapat dan Simpulan
1.ANTON SULAIMAN HASNAWI, SH
2.ST. HADINDA, SH
3.MAARIFA, SH. MH
Terdakwa:
H. ABDAL bin H. PAMBA
26 — 4
yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannyadengan UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpaizin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteriatas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainyang berwenang berdasarkan UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa walaupun tanpa hak pada umumnya merupakanbagian dari melawan hukum namun sebagaimana simpulan
di atas yangdimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang RI No. 35Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkanelemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawanhukum materiil;Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN PinBerdasarkan simpulan di atas maka kata atau yang terletak di antarafrasa tanpa hak dan melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian 2
299 — 180
Tetdapat inkonsistensi antara ringkasan ha se ee Pp 1g sitpemeriksaan dengan simpulan hasil pemeriksaan, ae dimana pada simpulan hasil pemeriksaan angka 1we . huruf a diungkapkan Sadr. Priyodigdo Aula Parimoraa ,5.STP menerima uang sebesar Rp 200. 000.000, 00we dari Sdr. Muhammad Yadi Jaga namun padaSe kesimpulan diungkapkan Sdf.
29 — 3
dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan daripihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari BadanPengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkanPts. 93/Pid.Sus/2015/PN.Met.Hal. 18 dari 15 HalamanUndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan.2 Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum namun sebagaimana simpulan
angka 1 di atas yang dimaksud tanpahak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin danatau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur inibersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapatberarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang terletak di antara frasatanpa hak dan melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasatersebut berdiri sendiri (bestanddeel),
), dengan melihat aspek filosofis dan aspeksosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lainsebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensiPts. 171/Pid.B/2011/PN.BUHim19dari 27 Halamankeadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moraljustice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undangundang (legal justice)belaka ;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas maka dapatdiperoleh simpulan
8 — 1
anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut mendesakuntuk dilaksanakan karena anak Pemohon sudah dilamar 1 tahun yang lalu olehcalon suami anak Pemohon dan sudah hamil 6 bulan ;bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk nikah;bahwa anak Pemohon sudah sanggup menjadi istri sekaligus ibu rumah tanggabegitu juga dengan calon suami anak Pemohon sudah pantas menjadi Bapakrumah tangga;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohon membenarkan ;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan
9 — 1
pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut mendesakuntuk dilaksanakan karena anak Pemohon 6 bulan yang lalu sudah dilamar calonsuami anak Pemohon dan sudah hamil ;e bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk nikah; bahwa anak Pemohon sudah sanggup menjadi istri sekaligus ibu rumah tanggabegitu juga dengan calon suami anak Pemohon sudah pantas menjadi Bapakrumah tangga;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohon membenarkan;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan MajelisHakim Pengadilan Pajak atas pokok sengketa Peninjauan Kembali inisebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak a quo (halaman4648) antara lain berbunyi sebagai berikut:Bahwa dalam konteks sengketa ini, Majelis tidak sependapat denganTerbanding dikarenakan simpulan Terbanding didasarkan padahasilanalisis dengan ilustrasi yang tidak tepat bahkan bertentangan denganketentuan yang diatur dalam UndangUndang PPN, dengan uraiansebagai berikut
pengenaan PPN, maka menurut Terbanding PPNMasukan yang terkait dengan kebun yang menghasilkan TBS tidakdapat dikreditkan;Bahwa menurut Majelis, pendapat Terbanding tidak sesuai bahkanbertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndangPPN, karena penyerahan TBS dari Unit Kebun kepada UnitPengolahan yang keduaya dimiliki oleh Pemohon Banding bukanmerupakan penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalamketentuan yang diatur dalam Pasal 1A huruf d dan Pasal 4 UndangUndang PPN;Bahwa dengan demikian simpulan
Terbanding yang didasarkan padaasumsi atau pendapat yang bertentangan dengan UndangUndangPPN, maka simpulan Terbanding tersebut juga tidak sesuai ataubertentangan dengan UndangUndang PPN;Bahwa perbandingan yang dilakukan oleh Terbanding mengabaikanprinsipprinsip dasar kesetaraan dan kesebandingan, karena yangdibandingkan adalah dua Wajib Pajak yang sangat berbeda karakterdan kegiatan usahanya;Bahwa kegiatan utama Pemohon Banding adalah industripengolahan kelapa sawit secara terintegrasi sehingga
yang dijualadalah CPO dan Kernel, sedangkan Wajib Pajak yang dijadikanpembanding mempunyai kegiatan utama perkebunan kelapa sawitsehingga yang dijual adalah TBS;Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas terlihat bahwapembandingan dua kegiatan yang berbeda (tidak sebanding), tidakdapat dipaksakan untuk menarik suatu simpulan seolaholah yangdibandingkan tersebut adalah setara atau sebanding, dengandemikian Majelis berpendapat simpulan Terbanding sangat bias atautidak jelas;Bahwa berdasarkan memori penjelasan
36 — 22
Dalam simpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannyayaitu itsbat nikah dan diizinkan menceraikan Termohon.
M. ALVINDA YUDHI UTAMA, SH
Terdakwa:
1.SUKRI Als KRI Bin NUR MUHAMAD
2.KARLI Als SUHAILI Bin NUR MUHAMAD
25 — 3
tindak pidana dalamperkara ini adalah terdakwa Sukri als Kri Bin Nur Muhamad, dkk yang selamapemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasanpembenaran pada diri terdakwa.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan saksi Ngatman Bin Duki, saksiAWingki Mulia Asri Binti Ngatman, Saksi Hadi Mulyono Bin Joyo Asmo, Saksi SriHartini Binti Wiji, Saksi Ebit Prama Bin Setimbang yang disampaikan dipersidangandan keterangan terdakwa Sukri als Kri Bin Nur Muhamad, dkk Penuntut Umummemperoleh simpulan
belakang jarak +15 Cm, tampak luka robekperut kuru ukuran 1 cm, luka robek di perut bawah kanan 1 cm, tampak luka robekpangkal paha 1 cm dengan kesimpulan luka robek tembus perut akibat luka tembak.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan Ngatman Bin Duki, saksiAWingki Mulia Asri Binti Ngatman, Saksi Hadi Mulyono Bin Joyo Asmo, Saksi SriHartini Binti Wiji, Saksi Ebit Prama Bin Setimbang yang disampaikan dipersidangandan keterangan terdakwa Sukri als Kri Bin Nur Muhamad, dkk Penuntut Umummemperoleh simpulan