pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Pasuruan; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri dan telah dikaruniai 2 (dua) oranganak, masing masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugattinggal bersama saksi di Kraton; Bahwa saksi tahu antara Penggugat denganTergugat sering berselisih dan bertengkarsejak sekitar tahun 1998; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarantersebut karena tergugat berbuat selingkuhdengan isteri XXXXXX, Pegawai Negeri Sipilyang

apitersebut adalah anggota TNI, POLRI, dan Instansi Sipil yang dapatrekomendasi dari pimpinan, perbakin dan lulus psikologi, dapatmenembak dan menguasai senjata dan lulus ujian menembak;=> Bahwa sampai saat ini yang berhak memproduksi senjata apibeserta dengan amunisi adalah PT.PINDAD Indonesia yang telahdipercaya dan diberi ijin oleh pemerintah sedangkan siapasiapa yangdiperbolehkan atau menggunakan senjata api adalah Pejabat Negara(Pemerintahan), TNI, POLRI, Instansi Pemerintahan maupun orang sipilyang

hukumberkenaan dengan tindak pidana.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, terbukti ParaPemohon berbadan sehat dan tidak mempunyai penyakit yang dapatmengganggu aktivitasnya merawat calon anak angkat.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti Para Pemohontelah memperoleh persetujuan dari Dinas Sosial untuk melakukanpengangkatan anak terhadap anak bernama ANAK.Menimbang, bahwa atas dasar bukti P.12 dan P.13, dikuatkan denganketerangan saksisaksi bahwa Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa benar sekira pukul 22.30 Kapten Inf Indar Kristianto (Saki2) datang dari Brigif Mekanis 1 PIK/JS ke Yonif Mekanis 201/JY denganmembawa Narkotika jenis sabusabu yang Saksi2 beli dari orang sipilyang Saksi2 tidak kenal, selanjutnya Saksi2 melihat Saksi3 bersamaTerdakwa , Serma Harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito di pos2 Yonif Mekanis 201/JY kemudian Saksi2 ikut bergabung lalumeminumminuman beralkohol jenis Vodka bersama dengan Saksi3,Serma Harso Laksono Wibowo dan Terdakwa , sekira pukul

Bahwa benar sekira pukul 22.30 Kapten Inf Indar Kristianto (Saki2)datang dari Brigif Mekanis 1 PIK/JS ke Yonif Mekanis 201/JY denganmembawa Narkotika jenis sabusabu yang Saksi2 beli dari orang sipilyang Saksi2 tidak kenal, selanjutnya Saksi2 melihat Saksi3 bersamaTerdakwa , Serma Harso Lakson Wibowo dan Prada Iman Dito di pos 2Yonif Mekanis 201/JY kemudian Saksi2 ikut bergabung lalu meminumminuman beralkohol jenis Vodka bersama dengan Saksi3, SermaHarso Laksnono Wibowo dan Terdakwa , sekira pukul

Bahwa tentang hal angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 halaman 2dan 3 dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan adalahkeliru; Bahwa sebagiamana diketahui bersama, Penggugattelah melakukan tindak pidana korupsi sesuai denganPutusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor14/Pid/B/2010/PN.Sly tanggal 25 Mei 2010 dan telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perbuatan korupsi berkaitan denganjabatan Penggugat maka Penggugat telah melakukantindak pidana kejahatan

No. 63 Tahun 2009);Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 2003menentukan yang pada pokoknya Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat Penata Tingkat golongan ruang IlI/d ke bawahdi lingkungannya) 222222 2 ono nn nnn nnn nen ne nen en eneMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 PP No. 63Tahun 2009, yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota ialah Bupati/Walikota, oleh karenanya diketahuifakta

Alat bukti tersebutberupa surat izin melakukan perceraian bagi Penggugat yang diterbitkan olehpejabat yang berwenang dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga harus dinyatakan bahwaPenggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang

Dengan demikianharus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian dengan Termohon telah memperolahizin dari atasannya untuk bercerai, serta Pemohon dan Termohon adalahbenar suami istri sah, karenanya Pemohon mempunyai legalstanding/kualitas persona standi in yudicio sebagai subyek hukum dalampengajuan in casu perkara a quo;Menimbang, bahwa pembuktikan dalildalil Pemohon, selainmemeriksa bukti Suratsurat juga Pemohon telah menghadirkan saksisaksi Ssesuai

Bahwa setelah sampai di tempat acara Terdakwabersamasama dengan teman yang lain diberikanmakan, setelah selesai makan Terdakwa bersama samadengan temanteman yang lain diajak orang sipilyang tidak tahu namanya untuk minumminuman kerasjenis arak/ciu yang dicampur dengan cocacolasebanyak 2 botol di belakang panggung.

Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa jijin dariKesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan sering dicari oleh orang sipilyang datang ke Ma Koramil 11/Kaliwungu dengan maksud untuk menagih hutang.7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidakpernah memberitahukan keberadaannya baik secara tertulis maupun lisan dan saatmeninggalkan satuan tidak membawa barang inventaris satuan.68.

Hal ini membuat Penggugatbertanya atas perintah siapakah nama Penggugat dikeluarkan dari daftarhadir sehingga ada kesan seolaholah Penggugat setelan menjalani operasiCaesar tidak pernah hadir ;Seandainya hal ini suatu kesalahan prosedur kerja kenapa tidak pernahditegur, diperingati atau dibina sebagaimana mestinya dalam prosedurseperti pada umumnya yang berlaku, bahwa apabila Pegawai Negeri Sipilyang diduga telah melakukan pelanggaran ;Hal. 3 dari 18 hal. Put.

Kemudian yang menjadi dasarhukum Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan a quo adalah KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau

Pegawai Negeri Sipil sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, Pasal 9 huruf a, KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

fotokopi);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 30Maret 2017, (Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorHalaman 57 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPRBukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

pemberhentian tidakdengan hormat terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkunganinstansi Pemerintah Kabupaten Keerom dari segi cakupan wilayah dan bidangatau materi merupakan wewenang Bupati Keerom sehingga Tergugat berwenangmenerbitkan objek sengketa;Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya menguji penerbitan objeksengketa dari aspek prosedur sebagai berikut;Menimbang, bahwa yang menjadi landasan penerbitan objek sengketamengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Putri Intan(Saksi16) istri dari Saksi1 sambil menggendonganaknya masuk ke ruang jaga dan melihat warga sipilyang berada di dalam sel kemudian Saksi15mengambil handphone dan memfoto warga sipil yangberada di dalam tahanan.5.

Bahwa kegiatan operasi razia miras dilaksanakanmulai pukul 1 5.45 Wib hingga pukul 23,30 Wibdengan basil menjaring beberapa orangorang sipil yangsedang minumminuman keras dan orangorang sipilyang terjaring razia diangkut menggunakan kendaraandinas Ojet milik Kodim 0605/Subang yang kemudiandiamankan di Makodim 0605/Subang.4.

Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa besertarombongan patroli tiba di Makodim 0605/Subangdengan membawa sekitar 20 (dua puluh) orang sipilyang terjaring patroli yang diangkut menggunakankendaraan truk Yonif 312/KH kemudian diperintahkanturun dari mobil dan dikumpulkan di depan ruang lobbyKomandan dan kemudian orangorang sipil yang sudahberada di tahanan sebelumnya diperintahkan keluar danbergabung dengan 20 (dua puluh) orang sipil yang barudatang, kemudian perintah Terdakwa untuk didata olehpiket

Bahwa keesokan harinya, Terdakwamemerintahkan kepada Saksi1 untuk mengumpulkananggota jaga planton yang bertugas jaga pada saatpelaksanaan operasi miras untuk menghadap kepadaTerdakwa, kemudian pada saat menghadap paraanggota jaga planton ditanya satu persatu tentang siapayang memerintahkan memasukkan orang orang sipilyang terjaring operasi miras tersebut ke dalam ruangtahanan Kodim 0605/Subang, namun para anggota jagaPlanton tersebut dan berbagai alasan masing masingmengatakan tidak ada yang memasukan

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/130/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/059/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/130/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/059/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Faridah;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/130/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/059/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaobkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas Faridah;4.

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/062/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/245/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/062/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/245/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Moh.Ishak;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/062/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/245/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas Moh. Ishak;4.

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/103/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/342/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/103/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/342/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama FarisArliansyah;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/103/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/342/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama FarisArliansyah;4.

Disebutkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang dipidana penjara dibawah 2 (dua) tahun sekalipun,sepanjang berdasarkan putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana korupsi, wajib diberlakukan ketentuan Pasal 87 ayat (4)huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ; surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D IV 2611/N.12/62 Tanggal 4 Januari 2017 Perihal : Penegasan StatusKepegawaian An

Foto kopi Keputusan Bupati Kupang Nomor884/02/BKPP.KAB.KPG/2019, tanggal 29 April 2019Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagalPegawai Negeri Sipil (foto kopi dari foto kopl) ; Halaman 34 dari 55 Halaman Putusan No. 85/G/2019/PTUN.KPGBukti T2Foto kopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan FerormasiBirokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

Selama Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dikenakan pemberhentian sementara, ia menerimabahagian gajinya. Apabila pada waktu sedang menjalani pemberhentiansementara ia mencapai batas usia pensiun, maka pembayaran bahagiangajinya dihentikan, sehingga dengan demikian dapat dihindarkankemungkinan kerugian terhadap keuangan Negara.

18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Korupsi Secara Bersamasama ;Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum yangakan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa atas dasar putusan aquo kemudian dibuat SuratPenetapan No. 483/1958.Sipil tertanggal 2 Djuni 1958 perihaltentang penyitaan objek perkara yang kemudian ditindak lanjutidengan Risalah Penyitaan Lebih dahulu No. 483/1958.Sipilyang dimana salah satu diantaranya adalah mengenai objekPersil 68 S.II.C.

Bahwa apa yang terjadi padabulan Desember 1959 atau lebih tepatnya pada 15 Desember 1959itu adalah pembuatan Risalah Pembagian Tanah No.483/1958 Sipilyang dilakukan oleh pengadilan negeri bandung yang dimana (Alm)Ny.Ukes selaku Tergugat Asal memiliki bagian sebanyak 1/6 darikeseluruhan harta peninggalan (Alm) Aliman. Jadi adalah sesuatuyang sangat berdasar kepada hukum apabila kemudian Para AbhliWaris Ny.Ukes mempergunakan dasar Putusan Pengadilan Nomor483/1958 Sipil. Jo.

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/133/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/058/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/133/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/058/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaAwaluddin, ST.;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/133/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/058/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaAwaluddin, ST.;4.

Tolitoli ke BKN terkait MohonPetunjuk untuk Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani danyang sedang menjalani hukuman pidana korupsi;)ahwa yang mendasari sehingga adanya Surat Bupati Tolitoli mohonpetunjuk kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara karenaHalaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN.PLsebelumnya sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentangPegawai Negeri Sipil yang terkait hukuman jabatan dan ada jugatemuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai Pegawai Negeri Sipilyang

setelahkeluarnya surat keputusan bersama;e B ahwa surat keputusan pemberhentian tetap belum dibagikan kepadaPara Penggugat karena ada masukan agar menunggu dulu hasil dariPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara; B ahwa semenjak Saksi di BKPSDM Saksi tidak mengetahui apakah adasurat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS yangmelakukan tindak pidana korupsi; B ahwa selama Saksi bekerja di BKPSDM Saksi sering mengikuti rapat,akan tetapi terkait regulasi yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipilyang

atau tidak dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sesuai dengan pengawasan,pengendalian terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dankriteria manajemen Pegawai Negeri Sipil;e B ahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana mulai dariUndangUndang Nomor 8 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979, UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999, UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,khusus tindak pidana jabatan bunyinya sama yaitu: Pegawai Negeri Sipilyang