Ditemukan 596 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HASAN NURODIN ACHMAD SH. MH.
113 — 33
Oleh karena itu. dalam merumuskan posita atau dalilgugatan tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi denganPMH dalam gugatan, dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalamgugatan jika yang ternadi in concreto secara realistis adalahwanprestasi, atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasisedang peristiva hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH;Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalildalil tersebut diatas, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim pada PengadilanNegeri Sukabumi yang
Pembanding/Penggugat II : TYA ARIYANI Diwakili Oleh : ARTUTIK
Terbanding/Tergugat I : MUH KURI
Terbanding/Tergugat II : PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KEDUNG ARTO
74 — 63
Bahwa SEMA No. 3 Tahun 1963 diterapkan oleh hakim sehingga menjadilaw in concreto melalui Putusan Peninjauan Kembali No. 335 PK/Pdt/1987yang kaidah hukumnya adalah mendasarkan kepada Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 3 Tahun 1963 bahwaMahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi Pasal 1682 KUHPerdatayang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan Akta Notaris;Halaman 2 Putusan Nomor 57/Pdt/2020/PT SMG10.
Terbanding/Tergugat : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI Cq SEKOLAH DASAR NEGERI CIKOLE
56 — 39
Oleh karena itu. dalam merumuskan posita atau dalilgugatan tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi denganPMH dalam gugatan, dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalamgugatan jika yang ternadi in concreto secara realistis adalahwanprestasi, atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasisedang peristiva hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH;Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalildalil tersebut diatas, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim pada PengadilanNegeri Sukabumi yang
46 — 8
isi dompetterdakwa dan ditemukan benda kecil plastik di dalam dompet terdakwa;Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas selanjutnyabersesuaian dengan keterangan saksi yang meringankan atas nama Afridayantiyang memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan saksitidak di bawah sumpah atas nama Valepy Anarki Sinaga;Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan saksisaksi danTerdakwa tersebut di atas, maka Majelis akan memberikan pendapatnya terkaitfaktafakta dalam kasus in concreto
13 — 3
7 jo pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatanmelawan hukum formil;Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawanhukum memiliki maksud larangan bagi pihak (Subjek hukum) yang tidakmemiliki kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa batasanbatasan tersebut di atas selanjutnya Majelisakan memberikan pertimbangannya terkait materi perobuatan Terdakwa dalamkasus /n concreto
1.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
2.Kadek Agus Ambara Wisesa, S.H., M.H.
Terdakwa:
EKA WIJAYA SAPUTRA SITORUS Als PUTRA anak SAURI SITORUS
54 — 19
Bahwa untuk culpa ini harus diambil sebagai ukuranbagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaanyang in concreto terjadi.
63 — 17
sebuah bangunan hukum perlu dilihat konteks perfektif dan spiritnya,mengapa sebuah aturan itu dibentuk (berkarakter mala inse atau mala prohibita dan30sebagainya) dan yang tak boleh dilupakan adalah bahwa karakter sebuah peraturan ituadalah umum dan abstrak, belum berwajah konkretindividual, yang menjadimasalah sekarang apakah kita cukup memperlakukan hukum dalam perkara inconcreto secara deduktif dan linear saja dengan tanpa melihat perspektif, konteks danlatar belakang sosial kemasyarakatan in concreto
83 — 32
Pihak yangditarik sebagai Tergugat tidak lengkap artinya masih ada pihak lain yang harusditarik sebagai Tergugat, oleh karena itu error in persona dalam bentuk pluriumlitis consortium mengandung makna gugatan yang diajukan kurang pihaknya.In concreto, sebagaimana dalil Para Penggugat yang menyatakan 4 (empat)stand/ kios milik Para Penggugat merupakan pembayaran kedua atas pembelianRuko di Jalan HR MUHAMMAD No. 94B, Surabaya.
Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan
Tergugat:
1.PT. Bank Hsbc Indonesia
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
3.Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
103 — 40
/1985 tanggal 15 Maret 1987 yang memberikan catatan terhadapputusannya : ... hasil yang patut dan adil tergantung dari kedudukan yangseimbang antara para pihak (gelijkwaardigheid van partijen ) ".Bahwa dengan demikian pelaksanaan dari penjanjian yang dicapai antaraPenggugat dengan Tergugat adalah hasil yang tidak seimbang dan tidaksesuai (tidak patut dan adil ; ongelij/kwaardigheid van resultaat).Bahwa hal ini tidak sesuai dengan kehendak dari Pasal 1320 B.W dimanahanya apabila dalam keadaan in concreto
Terbanding/Tergugat I : M. Suwari Bin Wakidi
Terbanding/Tergugat II : Sufendi Bin Wakidi
Terbanding/Tergugat III : Hamdiyah Bin Wakidi
Terbanding/Tergugat IV : Sanadi Bin Wakidi
Terbanding/Tergugat V : Munir Syawal Pandapotan Sinaga, SH., M.Kn.
Terbanding/Tergugat VI : H. Ridwan
Terbanding/Tergugat VII : Surtiyayah
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Cilegon, Banten
Terbanding/Turut Tergugat II : Dewi Puspitasari, SH., M.Kn.
66 — 26
Bahwa berdasarkan dalil gugatan diatas, maka telah jelas bahwa dalil pokokgugatan pengugat sebenarnya adalah mengenai adanya perbuatanwanprestasi yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT terkaitperjanjian yang tidak terpenuhi, sehingga secara in concreto materi gugatanPENGGUGAT adalah mengenai wanprestasiBahwa kemudian didalam gugatannya, pada point 17 PENGGUGATmendalilkan: Bahwa peruatan perbuatan TERGUGAT V sebagai Notaris yang telahmemberikan kesempatan kepada para TERGUGAT s.d IV untuk mengambilsemua
Terbanding/Tergugat I : PT. ADIRA FINANCE CABANG JAMBI
Terbanding/Tergugat II : OTORITAS JASA KEUANGAN
114 — 34
Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jikayang terjadi in concreto adalah wanprestasi;3. Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi,sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara obyektif adalahPMH.4.
Fernand Ruben
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia; cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah; cq Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau
2.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Pulang Pisau
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Bupati Pulang Pisau
2.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau cq Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulang Pisau
104 — 44
(in concreto) menolak hasil musyawarah para pihak (Penggugat denganTergugat dan/atau Tergugat II) tentang nilai ganti kerugian dan/ataupenetapan lokasi, sehingga penyelesaiannya hanya dapat diperiksa,diadili, dan diputuskan sesuai dengan penanganan gugatan dalamperkara perdata umum biasa;KEDUDUKAN HUKUM SERTIFIKAT 6391.Bahwa tanah hak milik Penggugat sebagaimana yang dimaksud dantertuang dalam sertifikat 639 adalah diterbitkan pada tahun 1991, yangartinya bahwa setifikat 639 tersebut bukan atas dasar
141 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 180 PK/Pdt/2016jika memenuhi syarat kesalahan secara obyektif atau konkrit, yaituapakah si pembuat pada umumnya adalah toerekeningsvatbaar (dapatdipertanggungjawabkan) artinya apakah la pada umumnya menyadariakibat dan perbuatannya in casu Tergugat dan Tergugat B bukanlahanak kecil atau orang sakit jiwa yang tidak dapat dimintapertanggungjawabannya;Juga in concreto si pembuat, in casu Tergugat dan Tergugat JI dalammelakukan perbuatan melawan hukum, tidak bertindak dalam keadaanterpaksa (overmacht
79 — 31
uanguntuk ganti kerugian tanah tersebut akan tetapi penggugat tidak bersedia ;Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan penyerahan tanahtersebut (vide bukti P11), menurut hemat Majelis bukti surat tersebutmerupakan bukti permulaan tertulis (begin van bewijs) yang dapat dijadikanpersangkaan (feitelijike vermoedens/praesumptiones factie), bahwa benartanah obyek sengketa yang telah bersertifikat hak milik dibawah pengusaanturut tergugat Il adalah milik Penggugat, karena dengan adanya pengakuanmaka secara concreto
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN OJK
Terbanding/Tergugat I : PT. PNM Persero ULaMM Unit Pesanggaran
Terbanding/Tergugat II : DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL JEMBER
25 — 12
Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jikayang teradi in concreto adalah wanprestasi;3.
Pembanding/Penggugat : RASIA Diwakili Oleh : MUHAMMAD ARIFIN, SH
Pembanding/Penggugat : HALIJA Diwakili Oleh : MUHAMMAD ARIFIN, SH
Terbanding/Tergugat : YANDANG
32 — 20
perkara aquo di Pengadilan Negeri Pinrang yang salingtumpang tindih, tidak konsisten dan tidak didukung oleh sistempenalaran logis, sistematis, intensif, kKomprehensif ;Hal. 36 dari 45 Putusan No.24/Pdt/2016/PT.Mks37Perumusan nilai kebenaran hukum dan keadilan dalam putusanPengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkaraaquo, tidak di elaborasi melalui metoda silogisme secara mendalamoleh Majelis Hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir danmengkonstituir aturan hukum pada kasus in concreto
27 — 10
Wirjono Prodjodikoro bahwa di bidang hukum pidanahakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukansuatu perbuatan melanggar hukum pidana.
JENNY RUTH LENTEY
Tergugat:
MEITY KODONG
Turut Tergugat:
1.VERA FERDA LENTEY
2.VIVI FEYBE LENTEY
3.FERNANDO MATTHEW LENTEY
4.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA
5.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG DUA
73 — 17
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN BitTergugat III tersebut diatas, para pihak dalam perkara ini menyatakan akanmenanggapinya dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa guna memastikan kebenaran objek sengketadilapangan (in concreto) maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaansetempat yang selengkapnya hasil pemeriksaan tersebut sebagaimanatergambar dan termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Penggugat dan KuasaTergugat, Turut Tergugat , Turut Tergugat II, Turut
56 — 19
dikesampingkan dalam penilaian alat bukti;Menimbang bahwa in casu menjadikan terungkap fakta meskipun dalam KontrakSurat Penyerahan Penguasaan atas tanah Dengan Cara Ganti Rugi (bukti P.1, bukti P.2,bukti P.4, bukti P.5 ) telah terdapat SKT didalamnya apabila dihubungkan dengan buktilawannya (tegenbewijs) dari pihak Tergugat yakni adanya suatu Hak Atas tanah yang telahmelekat sebelumnya terhadap obyek sengketa dan kedudukan dari pihak Tergugat sebagaiPenggarapnya ( bukti T.1 Vide T.11) maka in concreto
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2093 K/Pdt/2009secara concreto, tanah yang dimaksud adalah tanah miliknya yang berasal dari pemiliknya yaitu Tan Sin Tat al. Shindu Pratana, sedangkanpada wakiu hidupnya yang bersangkutan tidak pernah menjual ataumenandatanganinya Akita Jual Beli tanahnya tersebut kepada Penggugat, sedangkan pemilik Tan Sin Tat al.