Lokakarya Asia Tenggara Tentang Investigasi & PenuntutanKejahatan Internet di Malaysia.h. Pelatinan XRY di CCIC Mabes Polri.i. Pelatinan Audio dan Video Forensik di Jakarta.Adapun dasar Ahli memberikan keterangan selaku ahli dalampemeriksaan saat ini yaitu. berdasarkan Surat Perintah TugasDirreskrimsus Polda Bali nomor : Sp.

Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau.f.

Padahal adanyakerugian adalah merupakan anasir esensial dalam hukumonrechtsmatige, atau dengan lain perkataan bahwa tidak adaonrechtsmatige tanpa adanya kerugian (ex Pasal 1365 KUHPerdata).Bahwa Mahkamah Agung RI. dalam Sidang Lokakarya di Cilegon Serang,tanggal 20 Februari 1988, telah memberikan stressing yang pada pokoknyamenekankan, bahwa seandainya dalam gugatan itu tidak jelas adanyakerugian sebagai akibat dari PMH (Perbuatan Melawan Hukum),maka dengan sendirinya gugatan itu sejak permulaan

Bahwa seingat saksi awalnya pada tanggal 3 Juni 2014 puskesmasManggala rencananya akan melaksanakan kegiatan Lokakarya MiniLintas Sektoral dengan Muspika, serta semua kepala desa diKecamatan Manggala kemudian saksi selaku kepala puskesmasManggala melalui via telpon menghubungi Dinas kesehatanKabupaten Melawi dengan maksud mengundang Dinas KesehatanKab melawi untuk menghadiri kegiatan Lokakarya Mini Lintas sektoral,yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2014, namun saat ituorang Dinas Kesehatan

Melawi, sekalian dijadikan satu dengan kegiatan lokakarya minilintas sektoral saja Bahwa Uang yang saksi terima digunakan untuk sewa gedung,konsumsi peserta dan biaya tranpot peserta; Bahwa saksi tidak pernah tandatangan dokumen/kwitansi untukKegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Jaminan Kesehatan dan BadanPenyelenggaraan Jaminan Sosial di TingkatPuskesmas/Polindes/Pustu dan Jaringannya Pada Dinas KesehatanKabupaten Melawi dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan

Seminar/lokakarya yang berkaitan denganpendapatan daerahb. Kegiatan rapat rapat baik tingkat pusat maupuntingkat propinsic. Koordinasi dengan pemerintah pusat maupunpropinsid. Koordinasi dengan perusahaan baik BUMN, BUMDmaupun Swastae. Kegiatan penagihan ke Pusat maupun Propinsif. Kegiatan Study banding dan lain lain yangberkaitan dengan peningkatan pendapatan Daerah.2. 40 (empat puluh) persen digunakan untuka. Sebesar 80 %(delapan puluh persen) DinasInstansi Pemungut.b.

Seminar/lokakarya yang berkaitan denganpendapatan daerahb. Kegiatan rapat rapat baik tingkat pusat maupuntingkat propinsic. Koordinasi dengan pemerintah pusat maupunpropinsid. Koordinasi dengan perusahaan baik BUMN, BUMDmaupun Swastae. Kegiatan penagihan ke Pusat maupun Propinsif. Kegiatan Study banding dan lain lain yangberkaitan dengan peningkatan pendapatan Daerah.742. 40 (empat puluh) persen digunakan untuka. Sebesar 80 %(delapan puluh persen) DinasInstansi Pemungut.b.

Fajar Subekti, MM selakuPengguna Anggaran dan Pemegang Kas Sudarsono, SE,dimana untuk Penggunaan Anggaran tersebut BupatiCilacap mengeluarkan Peraturan Bupati Cilacap No. 12.Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan PenggunaanBiaya Operasional Koordinasi Penggalian danPeningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacapdipergunakan sesuai dengan bukti No. 4 yaitu30460 %(enam puluh persen) digunakan untukSeminar/lokakarya yang berkaitan dengan pendapatandaerahKegiatan rapat rapat baik tingkat pusat maupuntingkat

Fajar Subekti, MMselaku Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Sudarsono,SE, dimana untuk Penggunaan Anggaran tersebut BupatiCilacap mengeluarkan Peraturan Bupati Cilacap No. 12.Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan PenggunaanBiaya Operasional Koordinasi Penggalian danPeningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacapdipergunakan sesuai dengan bukti No. 4 yaitu60 %(enam puluh persen) digunakan untukSeminar/lokakarya yang berkaitan dengan pendapatandaerahKegiatan rapat rapat baik tingkat pusat maupuntingkat

dan/atau.b Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakatsetempat; dan/atauc Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidakdiminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau.d Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu,sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resikoyang besar; dan/atau.Penyelenggaraan,........e Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya

pokok pengguna barang/jasa; dan/atau.b Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasimasyarakat setempat; dan/atauc Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi ataupembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau.d Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebihdahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akanmenanggung resiko yang besar; dan/atau.e Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya

Keuntungan pengalihan harta, termasuk keuntungan dari pengalihanharta; uang pendaftaran, uang pangkal, uang seleksi, uang pembangunangedung/ prasarana atau pembayaran lainnya dengannama apapun yangberkaitan dengan keberadaan siswa, uang SPP, uang ujian uang SKS,uang kursus, uang seminar/lokakarya dan sebagainya; penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dan sebagainya; penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan jasa penyelenggaraanpengajaran/ pendidikan/pelatihan;TERMOHON 1 SEBAGAI PENYELENGGARA

LOKAKARYA, dan menyuruh saksi untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri(HPS) serta menyusun Kerangka Acua Kerja (KAK) ;Bahwa selanjutnya saksi menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk19 (Sembilan belas) macam barang yang dibutuhkan dengan nilai anggaranRp. 9.146.907.000, (Sembilan milyar seratus empat puluh enam jutaSembilan ratus tujuh ribu rupiah), lalu draf tersebut diserahkan kepadaterdakwa SUGENG MUJIADTI, ST, serta diserahkan kepada saksiHalaman ke 58 PutusanPerkara No. :174/PID.SUS/TPK/2016

Bahwa dari program awal tersebut direncanakan adanya program MBRsebanyak 10.000 SR, hal tersebut atas awalnya terdakwa SUGENGMUJIADI, ST selaku Direktur Utama PDAM Delta Tirta Bahwa program MBR awalnya sosialisasi dari Kementrian PU DirektoratJendral Cipta Karya, kemudian di tindak lanjuti dengan Lokakarya pada hariRabu tanggal 11 Februari 2015 di Jakarta.

Pada saat dirinya bertemu Pak Handono di kantornya diJalan Dinoyo Surabaya, di kantor tersebut ada juga Sdr.Tolip (Direktur CV Lokakarya Kletek Sepanjang), Sadr.Suhartatik, (Direktur CV Matahari), Sdr. Priyo Bung Tomo(Direktur CV Pulo Indah), Sdr. Kusyawati (Direktur CV JayaAbadi), Sdr. Budi lrawan Tjajo (Direktur UD Gemilang), danSdr.

1 Paket 562.138.000,(komputer, LCD, server, laptop, dll)C Pengadaan Software aplikasiD Pengadaan Furniture kelas/lab/ruang 1 Paket 75.000.000,layanan administrasi akademik 1 Paket 60.352.000,E Pengadaan peralatan Pendukung1 Paket 12.814.000,2 Pekerjaan Sipil Renovasi Kelas/Laboratorium/Perpus Pembangunan baru kelas/Lab/ Perpustakaan 27 3 Pengembangan Staf Non GelarPelatihan/Magang di luar instansi Biaya in house training 20.000.000,4 Total Dana PHPPTS Dikti DanaPendamping A Pengembangan modul B Lokakarya

273 Putusan perkara No 41/Pid.SusTPK/2014/PN Pal 36 laptop, dll) 75.000.000,H Pengadaan Software aplikasi 60.352.000,I Pengadaan Furniture kelas/lab/ruang 1 Paketlayanan administrasi akademik 12.814.000,J Pengadaan peralatan Pendukung Paket1 Paket2 Pekerjaan SipilRenovasi Kelas/Laboratorium/Perpus Pembangunan baru kelas/Lab/ Perpustakaan3 Pengembangan Staf Non GelarPelatihan/Magang di luar instansi Biaya in house training 20.000.000,4 Total Dana PHPPTS Dikti DanaPendampingD Pengembangan modul E Lokakarya

komputer, 1 Paket 562.138.000,LCD, server, laptop, dll)C Pengadaan Software aplikasi 1 Paket 75.000.000,D P Furni kel 1 60.352.000,engadaan Furniture kelas/lab/ruang layanan 1 Paketadministrasi akademikEPengadaan peralatan Pendukung 12.814.000,1 Paket2 Pekerjaan SipilRenovasi Kelas/Laboratorium/Perpus Pembangunan baru kelas/Lab/Perpustakaan 3 Pengembangan Staf Non GelarPelatihan/Magang di luar instansi Biaya in house training 20.000.000,4 Total Dana PHPPTS Dikti Dana PendampingG Pengembangan modul H Lokakarya

Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau.f.

TANGGAL URAIAN PENERIMA JUMLAH KETERANGANPembayaran untuk Menggunakan1 12/1/2014 kegiatan Pembangunan Salman Rosid 5,000,000 sumber danaDrainase selain PAD2 gvgienia Stack SosialisastPKH 140,00040 dus3 9/19/2014 snack Lokakarya 5000 175,000 Hanya beruparekap4 9/19/2014 snack Musrenbangreo ) 210,000 pengeluaran5 9/19/2014 SosialisasiSanimas ..... 180,000 S#@ tanpaKonsumsi Laporan Pan alserial ni6 9/19/2014 150,000 pembelianBanprovFoto + pigura Presiden7 9/19/2014 danWakil 33=siYS 75,000Pembayaran8

serta sesuai dengan tugas pokokK/L/D/I;b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannyamemerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi ataupembiayaannya tidak diminati oleh PenyediaBarang/Jasa;d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabiladilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akanmenimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar,lokakarya

operasi dan pemeliharaannyamemerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi ataupembiayaannya tidak diminati oleh PenyediaBarang/Jasa;d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabilaHalaman 59 dari 260 Perkara Nomor : 18/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdndilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akanmenimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar,lokakarya

manusiaserta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukanpartisipasi langsung masyarakat setempat;. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi ataupembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukanterlebin dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh PenyediaBarang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yangbesar;. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya

manusia serta sesualdengan tugas pokok K/L/D/I;pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasilangsung masyarakat setempat;pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannyatidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebihdahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akanmenimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya

dan pemeliharaannya memerlukanpartisipasi langsung masyarakat setempat;c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi ataupembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukanterlebin dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh PenyediaHalaman 226 dari 251 Perkara Nomor : 19/Pid.SusTPK/2021/PN.MdnBarang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yangbesar;. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya

Dalammembentuk Peraturan PerUndangUndangan harusdilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan PeraturanPerUndangUndangan yang baik, yang meliputi: huruf (g)keterbukaan.Pasal 96 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 :1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisandan/atau tertulis dalam Pembentukan PeraturanPerUndangUndangan.2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapatdengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c.sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya

Jati Tujuh Kab.Majalengka, Daftar Peserta Pelatihan Pengelolaan SHS Shop danFoto Kantor.1 (satu) Buku Panduan Lokakarya dan Pelatihan Pengelolaan SHSShop.1 (satu) Lembar asli Sertifikat Pelatihan Pengelolaan SHS Shop.1 (satu) Bundel penerimaan barang dan surat pengakuan hutangbulan Mei 2012.1 (satu) Bundel Rekapitulasi CPCL Gapoktan Tani Berkibar danDaftar Calon Petani Penggarap dan Lokasi Kawalan PanganTerintegrasi.1 (satu) Bundel Bukti Penerimaan Barang SHS Shop An. H.

Jati Tujuh Kab.Majalengka, Daftar Peserta Pelatihan Pengelolaan SHS Shop danFoto Kantor.1(satu) Buku Panduan Lokakarya dan Pelatihan Pengelolaan SHSShop.1 ( atu) Lembar asli Sertifikat Pelatihan Pengelolaan SHS Shop.1 (satu) Bundel penerimaan barang dan surat pengakuan hutangbulan Mei 2012.1 (satu) Bundel Rekapitulasi CPCL Gapoktan Tani Berkibar danDaftar Calon Petani Penggarap dan Lokasi Kawalan PanganTerintegrasi.1 (satu) Bundel Bukti Penerimaan Barang SHS Shop An. H.

melakukan, atau yang turut sertamelakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut :> Bahwa awalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) mengirim surat kepada Walikota Sukabumi sebagaimana tercantumdalam Surat Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor:02.06Cp/106 tanggal 25 Juni 2013 perihal Lokakarya

23/TIPIKOR/2020/PT BDGlain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut :> Bahwa awalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) mengirim surat kepada Walikota Sukabumi sebagaimana tercantumdalam Surat Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor:02.06Cp/106 tanggal 25 Juni 2013 perihal Lokakarya

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2020 (copy)

Mini (LOKMIN) Bulanan Tahap I Tahun 2020 (Copy)

Keb Tanggal 1 Februari 2018 (Copy)

(Copy)

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikanHalaman 3 dari 175 Putusan Nomor 24/TIPIKOR/2020/PT.Bdgkeuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :> Bahwa awalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) mengirim surat kepada Walikota Sukabumi sebagaimana tercantumdalam Surat Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor:02.06Cp/106 tanggal 25 Juni 2013 perihal Lokakarya

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :> Bahwa awalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) mengirim surat kepada Walikota Sukabumi sebagaimana tercantumdalam Surat Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor:02.06Cp/106 tanggal 25 Juni 2013 perihal Lokakarya

Sebagai Koordinator Pengawasan dengan jabatan Auditor Madya(Pembina Utama Muda lV c) di Perwakilan BPKP Provinsi KalimantanTimur tahun 2018 s.d sekarang;Bahwa pendidikan dan pelatinan (Diklat) teknis yang pernah diikuti sebagaiberikut:1) Diklat Pemeriksaan Pengelolaan / Management Audit;2) Diklat / Lokakarya Penyidikan;3) Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Trampil;Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw4) Diklat Pindah Jalur dari Auditor Trampil menjadi Auditor

Mangatas L Tobing,M.Si) selaku49atasan saya dan beliau bilang tolong ditandatangani, baru selang 2 harikemudian saya tandatangani, setelah saya tandatangani diserahkan ke pakTobing ternyata ada yang harus diubah, setelah diubah saya tandatangan lagi,sedangkan yang membuat surat tersebut saya tidak tahu ;Bahwa yang saksi ketahui Konsultan bisa dipakai kembali kalau ada lokakarya, sedangkan pada waktu itu belum pernah ada loka karya, dan saksikenal terdakwa dari PT Virama Karya, sedangkan konsultan