erat denganupaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar danmemadai antara sanksi pidana yang dijatunkan dengan delik yang diperbuat;Hal 19 dari 21 halaman, No. 187/Pid.B/2015/PN.Pbm.Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhnkan oleh majelis hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanyaHalaman 16 dari 18 perkara Pidana No. 300/Pid.B/2016/PN Sgiperkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkandengan delik yang diperbuat;Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatunkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuatpencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan

pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan eratdengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajardan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;Menimabang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhnkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwaberkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanyaperkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkandengan delik yang diperbuat;Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatunkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuatpencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan

, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

adanya perkaitan yang wajardan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;Menimabang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhnkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil oPerkara Pidana Nomor : 43/Pid.Sus/2015/PNKAG Halaman 21 dari23 halamanTerdakwa : JAMALUDIN BIN SOPIAN kemungkinan pengulangan atau peniruan

sehingga produk yang dijualTergugat sangat mirip dengan produk milik Penggugat, yang berakibat padapenyesatan konsumen karena konsumen menjadi tidak bisa membedakanyang mana yang benar merupakan produk milik Penggugat;26.Bahwa selain itu, juga perlu dicatat bahwa merek MATSUNAGA milikPenggugat juga termasuk dalam klasifikasi merek terkenal menurut UUMerek sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Bab III gugatan ini;27.Bahwa selain itu MerekMerek Tergugat juga dapat dikatakan sebagaisebuah tindakan peniruan

sebuah merek, di mana pendaftaran merektersebut memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannyadengan merek Penggugat;Dengan adanya peniruan merek tersebut konsumen ataupun khalayak ramaiakan dapat terkecoh.

Hal ini juga sebagaimana dinyatakan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 178 K/Sip/1973, tanggal 7 Mei 1973sebagai berikut:Bahwa ada peniruan merek apabila merek yang bersangkutan karenabentuk, susunan atau bunyinya mengingatkan pada merek lain yang sudahdikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongantertentu dalam masyarakat;Bahwa secara hukum, UU Merek bertujuan untuk memberikan perlindunganterhadap konsumen dan pemakai pertama terhadap tiruan merek,sebagaimana dinyatakan

., yang membatalkan pendaftaran merek Pilot karena mengandung nama perniagaan.bahwa akibat dari perbuatan peniruan merek dagang nama perniagaan penggugat yang dilakukan oleh tergugat I tersebut, maka penggugat merasa sangat dirugikan dan karenanya akan mereserveer haknyauntuk menuntut uang ganti rugi terhadap tergugat I dikemudian hari.bahwa tergugat II turut digugat sekarang ini adalah untuk mentaati dan tunduk pada keputusan Pengadilan ini.Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 24Juli

bahwa olch karena itu penempatan kata "setelah dalam pasal 10 ayat undangundang No. 21 tahun 1961 tidak bersifat mutlak, bahkan merupakan suatu huruf mati.bahwa menurut sistimatik undangundang No. 21 tahun1961 dengan memperhatikan pasal 7 yo pasal 17 khususnya mencari penjelasannya membenarkan pendapat tersebutdiatas berdasarkan kepatutan dan keadilan sehingga suatukeadaan yang tidak benar menurut hukum dapat ditanggulangi sesuai dengan tujuan undangundang untuk melindungikhalayak ramai terhadap peniruan

Nazar Abdullah ;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam requisitoirnya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhnkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuatpencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakanyang dilakukan oleh Terdakwa

maka perluditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Para Terdakwa dan dengan memperhatikan danmemahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlahmerupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuatpencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkaHalaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN Stbmemperkecil kKemungkinan pengulangan atau peniruan

, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

; Terdakwa sopan di persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam requisitoirnya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhnkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

Seandainyaputusan a quo tidak dibatalkan, maka dapat dipastikan akan muncul peniruan(imitasi hukum) terhadap perkaraperkara serupa di masa datang yang akanHal 16 dari 18 hal. Put.

, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama,bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara ataulembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuantertulis dari pihak yang berwenang;c. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempelresmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah,kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; ataud.

Misalnya PT Bhayangkara dengan PTBayangkara, PT Sampurna dengan PT Sampoerna, PT Bumi Pertiwidengan PT Bumi Pratim, PT HighDesert dengan PT High Desert, PTJaya dan Makmur dengan PT Djaja & Makmur;Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugatadalah sangat beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana Pasal1365 KUHPerdata mengenai suatu perbuatan Melawan Hukum yangdilakukan Tergugat sampai dengan Tergugat V yakni melakukanpelanggaran merek yakni perobuatan peniruan dan pemalsuan merekjuga

uses thenatural logarithm (base e).()>T11 berupa Kartu Tanda Pendukuk Djohan Lili/Pemohon Kasasidahulu Tergugat dan Bukti T12 Kartu Tanda Penduduk BRIGITA IstriPemohon Kasasi dahulu Tergugat yang membuktikan bahwaPemohon Kasasi dahulu Tergugat menggunakan huruf dB adalahmerupakan singkatan dari nama Djohan Lili dan Brigita sedangkanhuruf X adalah singkatan dari kata kata ekstrim, sehingga terciptamerek dBX, sehingga dari bukti T11 dan T12 aquo merek dBXmerek Pemohon Kasasi dahulu Tergugat bukanlah peniruan

,penjiplakan, pendomplengan dari merek dbx yang sedangdimohonkan Banding oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat padaKomisi Banding Merek.Dari faktafakta aquo terbukti bahwa merek dBX milik Pemohon Kasasidahulu Tergugat bukan peniruan dari merek dbx Termohon Kasasidahulu Penggugat sehingga terbukti Pemohon Kasasi dahulu Tergugatberitikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek dBXdi bawah Nomor IDM000210670 tertanggal 5 Januari 2006 untukmelindungi barang dalam kelas 9.