Bahwa pada awal tahun 2012 terdapat "wacana pengunduran diridewan direksi dan komisaris dan disepakati bersama akanmenempatkan orangorang baru yaitu Melania M Siswaningsih, DewiSusilowati, Misbahilah dan Janticka Satriana sebagai pengelolaperseroan, selanjutnya Tergugat , pada tanggal 19 Maret 2012memberikan undangan Rapat unum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) kepada Penggugat untuk hadir pada RUPSLB yangdiselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2012 dengan agenda :1).

Panca Guna Teknik sesuai dengan Akta RUPSLB PT.Panca Guna Teknik No.12 tertanggal 25 Juni 2008, maka ParaTergugat mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnyaapakah Akta Nomor 12 Tanggal 25 Juni 2008 yang dijadikan dasarGugatan tersebut masih berlaku sah atau tidak.

) kepada Penggugat untuk hadir pada RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2012 denganagenda :1) Administrasi dan Pembukuan Perusahaan2) Operasional PerusahaanSesuai dengan agenda tersebut pada saat RUPSLB membahastertibnya administrasi dan pembukuan perusahaan dan untukkelancaran operasional perusahaan akan dilakukan pengunduran diri219.29.3Dewan Direksi dan Komisaris yang selanjutnya mengangkat orangorang baru sebagai pengelola perseroanHurufb Angkat 7pahwa setelah mendapatkan dan membaca

Panca Guna Teknik, sehingga Tergugat Rekonpensimasih meminta untuk segera diadakan RUPSLB (Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa) dengan agenda susunan Pengurus Perseroan yangbaru dan susunan Pemegang Saham yang baru terhadap PT. Panca GunaTeknik (melalui Surat dari Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi Nomor :023/SP/OG&P/IV/2014 tertanggal 24 April 2014 Perihal PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT.

Surat No.023/SP/OG&P/IV/2014, tanggal 24 April 2014, Perihal : PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT. PANCA GUNA TEKNIK dan (2). Surat No.05/SP/OG&P/V1V/2014, tanggal 10 Juli 2014, Perihal : Permohonan ke Il ;P11 berupa Surat No. : 023/LKBHWD/JKT1/VII/14, tanggal 30 Agustus2014, perihal Tanggapan atas Surat Rekan : (1). Surat No.023/SP/OG&P/IV/2014, tanggal 24 April 2014, Perihal : PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT. PANCA GUNA TEKNIK dan (2).

VIKRI ABADIGROUP pemberhentian Yosep Faizal dalam jabatannya sebagai direkturV perseroan, Deni Yohanes, SH, Notaris di Bengkulu1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 04 tanggal 01 Maret 2016Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

VIKRI ABADI GROUP persetujuanmengangkat pengurus atau anggota Dewan Direksi Perseroan,berikutnya yaitu Tuan Gunawan, yang akan disebut dalam jabatannyasebagai Direktur VI, Deni Yohanes, SH, Notaris di Bengkulu.1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 04 tanggal 01 Maret 2016Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Vikri Abadi Group nomor:33.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

dalam jabatannya sebagai Direktur VI, Deni Yohanes, SH,Notaris di Bengkulu.52) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 147 tanggal 25 April2016 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT VIKRI ABADIGROUP persetujuan mengangkat pengurus atau anggota DewanDireksi Perseroan Berikutnya yaitu Tuan M.

, SH, Notaris diBengkulu.52)1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 147 tanggal 25 April 2016Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT VIKRI ABADI GROUPHal. 39 dari 45 hal Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PT BGL.persetujuan mengangkat pengurus atau anggota Dewan DireksiPerseroan Berikutnya yaitu Tuan M.

Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, dan TergugatV untuk mengumumkan tentang pembatalan seluruh tindakan finansial,administrasi, dan korespondensinya dengan pihak ketiga terkait denganpenyelenggaraan dan hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 12 Juni 2014 yang cacat hukum;7. Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, danHalaman 2 dari 12 hal. Put.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan RUPSLB PT MLCyang dituangkan dalam Akta Nomor 4 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuatoleh Notaris Wisnu Sardjono, S.H. dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juni2014 yang dibuat oleh Notaris Wisnu Sardjono, S.H. juncto Surat DirjenHalaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 287 K/Padt/2018AHU Nomor AHU14906.40.22.2014 tanggal 20 Juni 2014;. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukanperbuatan melawan hukum;.

Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi untuk patuh dan tunduk kepada keputusan RUPSLB PT MLCyang dituangkan dalam Akta Nomor 4 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuatoleh Notaris Wisnu Sardjono, S.H. dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juni2014 yang dibuat oleh Notaris Wisnu Sardjono, S.H. juncto Surat DirjenAHU Nomor AHU14906.40.22.2014 tanggal 20 Juni 2014;.

Menghukum Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, danTergugat V untuk mengumumkan tentang pembatalan seluruhtindakan finansial, administrasi dan korespondensinya dengan pihakketiga terkait dengan penyelenggaraan dari hasil Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 12 Juni2014 yang cacat;.

Juni 2014 dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juni 2014, sedangkankedua akta a quo masih dalam sengketa sehingga Penggugat Konvensimasih mempunyai hak dan tanggung jawab selaku Direktur Utama danPenggugat Konvensi masih mempunyai standing menggugat selaku PTMultigroup Logistic Company;Bahwa Majelis Kasasi sependapat dengan Judex Facti PengadilanNegeri, bahwa Para Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi telah melanggarketentuanketentuan formal dari undangundang tentang Perseroan Terbatasdalam menyelenggarakan RUPSLB

No. 1105K/Pdt/2009mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di hotel LeDian, jalan Jenderal Sudirman No. 88, Serang, Banten;Bahwa salah satu agenda yang dibahas dalam rapat umum pemegangsaham luar biasa (RUPSLB) tersebut adalah mengenai laporan keuangan(neraca laba rugi) PT Kranindo Perjaya sejak tahun pembukuan 2000 sampaitahun pembukuan 2007;Permintaan Pemohon agar dilakukan pertanggungjawaban untuk laporankeuangan PT Kranindo Perjaya, tidak pernah dilaksanakan sehingga haltersebut

Bahwa Permintaan audit sejak tahun pembukuan 2000~ telah diajukan olehPemohon dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB)yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2008 tersebut sebagai tindak lanjut dari penetapan Pengadilan Negeri Serang No. 40/Pdt.P/2008/PNSrg, tanggal 28 Juli 2008 ;d. Bahwa Pemohon juga telah beberapa kali meminta kembali kepada Direkturdan Komisaris Utama untuk segera melakukan audit terhadap PT.

KranindoPerjaya sejak diminta oleh pemohon dalam rapat umum pemegang saham luarbiasa (RUPSLB) hingga teakhir 03 Desember 2008 dan Direktur serta KomisarisUtama tidak juga menanggapi atau tidak melaksanakan audit terhadap PT.Kranindo Perjaya atas permintaan Pemohon sehingga karenannya ketuaPengadilan Negeri Serang berwenang untuk menetapkan mengenaipelaksanaan audit terhadap PT Kranindo Perjaya serta menunjuk kantorakuntan publik terdaftar tanpa terikat pada ketentuanketentuan Undangundang ini, atau

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 November 2008 dilakukan RUPSLB di PT Kranindo Perjaya jalan Raya SerangJakarta, KM.01, No.03,desa Kalodran, kecamatan Walantakan, kota Serang, berdasarkananggaran dasar perusahaan No.29 Pasal 22 ayat 1 e, dimanaTermohon Kasasi telah diberi kesempatan 2 (dua) kali untukmenghadiri RUPS LB tidak hadir maka diputuskan RUPS LBsah dan mengikat, Vide Bukti T12;5.8.

Bahwa hasil dari RUPS LB sebagaimana anggaran dasar perusahaanNo. 29 pasal 22 ayat 1 e memutuskan; bahwa keputusan rapat RUPSLB memutuskan agar Tn. Djoni Widjaya mengembalikan kompensasi (6unit Crane dan uang tunai 2 milyar rupiah) sesegera mungkin(maksimal 15 hari) dan audit tidak dapat dilakukan sebelumHal. 18 dari 22 Hal. Put. No. 1105K/Pdt/20095.0.kompensasi dikembalikan;Bahwa dengan demikian penetapan Pengadilan Negeri SerangNo: 76/PDT.P/2009/PN.

Bahwa dengan adanya surat undangan RUPSLB Tgl 9 Oktober 2009tersebut yang mana agenda RUPSLB tidak ada menyinggung kegiatanoperasional perusahaan maupun mengenai keuangan perusahaan. Untuk ituPenggugat tetap menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat I. Walaupundemikian tanpa surat undangan lagi Tergugat menjadwalkan membuat rapatRUPSLB kedua Tgl 21 Oktober 2009;7.

Bahwa RUPSLB PT RAS Tgl 21 Oktober 2009 telah menyimpang dari suratsurat undangan RUPS LB Tgl 9 Oktober 2009 yang mana agenda RUPSLB Tgl9 Oktober 2009 hanya empat agenda yaitu:a. Penggunaan kantor di Jakarta;b. Plafon untuk TIM Management Profesional;c. Pemakaian aset/inventaris Perusahaan kepada pihak luar;d. Halhal lain yang perlu dibicarakan;Kemudian RUPSLB Tgl. 21 Oktober 2009 diubah mata acaranya menjadi:a. Meminta pertanggungjawaban keuangan "Perseroan untuk tahun buku2007 dan 2008;b.

Bahwa dengan melihat mata acara RUPSLB tersebut tidak sesuai denganpermintaan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat , maka Penggugatmenyampaikan surat kembali kepada Tergugat Surat Nomor 0238/RCSHO/Dir/XI/09 Tgl 12 November 2009 perihal Permintaan LaporanKeuangan PT.Riau Anugerah Sentosa Tgl 30 September 2009 yang asili (resmi)yang ditandatangani oleh Direksi PT RAS;9.

Bahwa setelah Penggugat ketahui ada pelaksanaan RUPSLB Tgl 21Oktober 2009, maka Penggugat keberatan mengajukan gugatan ke PengadilanNegeri Jakarta Utara Tgl. 2 November 2009 dengan Register perkara Nomor353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT karena alamat para Tergugat lebin banyak beradadiwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mana amar putusandalam gugatan tersebut adalah sebagai berikut:DALAM PROVISIONALMenghukum Tergugat V dan para Tergugat lainnya untuk tidak melakukanpendaftaran hasil RUPSLB

Menghukum untuk sementara para Tergugat untuk tidak melakukan atasnama Perseroan baik untuk membuat kebijakan operasional Perseroantermasuk pengeluaran keuangan maupun melaksanakan hasil RUPSLB;5. Menyatakan secara hukum batal/tidak sah Akta Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Riau Anugerah Sentosa yang dibuat olehTergugat V pada Tgl 21 Oktober 2009 No. 20;6.

Adapun ketentuanketentuan UUPT yang telah dipenuhidalam RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut :e tata Cara penyelenggaraan : Bahwa RPUSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalamPasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut seluruh Pemegang Saham Perseroantelah hadir atau diwakili (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat I selaku kuasa dari PenggugatIl) ; Kuorum Kehadiran : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 86ayat 1 juncto Pasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut

seluruh PemegangSaham Perseroan telah hadir atau diwakili (Penggugat I, Penggugat H, Penggugat I selaku kuasadari Penggugat III) ; Kuorum Keputusan : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal87 ayat 1 juncto Pasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut seluruh PemegangSaham Perseroan telah menyetujui dan memutuskan dengan suara bulat seluruh agenda rapatdalam RUPSLB tersebut ;24e Pembuatan Risalah Rapat nya : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhhi ketentuandalam Pasal 77

ayat 4 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut telah dibuatkan atau Notulenpada tanggal 26112010 (dua puluh enam Nopember dua ribu sepuluh) dan ditandatagani olehseluruh peserta RUPSLB tersebut ;7.

Bahwa dikarenakan RUPSLB tersebut telah sesuai dengan ketentuan UUPT maka sejakNotulen RUPSLB tersebut dibuat dan ditandatangani oleh peserta RUPSLB tersebut makahalhal yang diputuskan dalam RUPSLB tersebut adalah sah dan memilikikekuatan mengikat terhitung sejak tanggal ditandatanganinya NotulenRUPSLB tersebut walaupun tanpa ditindaklanjuti dengan penuangan kedalamsuatu akta Notaris.1.

Sehingga pemindahan/pengalihan sahamsaham tersebuttelah sah dan berlaku mengikat terhitung sejak telah disetujui oleh RUPSLB yang ternyata dalamRisalah atau Notulen pada tanggal 26112010 (dua puluh enam Nopember dua ribu sepuluh)tersebut dan penyerahan atau Levering yang telah dilakukan secara nyata sejakditandatanganinya 3 (tiga) buah surat Jualm Beli Saham tersebut oleh ParaPenggugat dan Tergugat ;a Bahwa agenda rapat dalam RUPSLB yang ternyata dalam Risalah atau Notulen padatanggal 26112010 (dua

Dwimajaya Utama dan juga RUPSLB tersebut tidak dihadiri olehPT. Buana Utama Line sebagai salah satu pemegang saham PT. DwimaMandiri Jayatama, terdakwa Budi Santoso Saroyo melalui RUPSLB tersebuttetap mengambil keputusan yaitu saham PT. Dwimajaya Utama yang adapada PT.

No. 54 PK/PID/2011N. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) berita acara RUPSLB PT.DMJ tanggal 4 Juni 2003 Notaris H. Yunardi, SH.;3. 1 (Satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) Akta No. 9 tanggal1372005 Notaris H.

DMJ;5. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) notulen RUPSLB PT. DMJtanggal 21 April 2003;6. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) Akta No. 8 tanggal16122002 Notaris H. Yunardi, SH. tentangpengakuan hutang PT.

Yunardi, SH., tentang pernyataan keputusan rapat PT.DMJ;b. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikan denganaslinya (legalisir) berita acara RUPSLB PT. DMJ tanggal4 Juni Notaris H. Yunardi, SH.

DMJ tersebutTerdakwa lakukan dengan cara melakukan RUPSLB pada tanggal 14 JuniHal. 19 dari 34 hal. Put.

AOYAMA MOTOHIRO, TerlapormenyuruhNotaris TAHMIDTIRTRAPRADJA, SH, Sp.1 menerbitkan RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Terbatas (RUPSLB) PT. KadotaTextile Industries Nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 yang kemudian RUPSLBtersebut digunakan untuk mendapftarkan ke KEMENKUMHAM yangsebelumnya PT. Kadota Textile Industries berubah menjadi PT. GunaKadota Manunggal dan RUPSLB tersebut menyatakan adanya perubahanpimpinan yang mana pada RUPSLB sebelumnya Presiden Direktur adalahMr.

ALVONSIUS GUNAWAN sebagaimana RUPS LuarBiasa No. 73 tanggal 12 Desember 2011; adanya RUPSLB No 26 tanggal 04 Februari 2012 tentang pemberhentianSdr. SHANGKAR SUNDERDAS MANGHWANI sebagai Direktur dari PTKADOTA TEXTIL INDUSTRIES; RUPSLB Nomor 167 tanggal 21 Februari 2011, tentang pembeliansahamSdr. MOTOHIRO AOYAMA dari Sdr. OTONG TJANDRADINATAsebanyak 14 %, dengan jabatan sebagai Komisaris; adanya RUPSLB Nomor 64 tanggal 12 Juli 2011 tentang pembeliansaham Sdr. MOTOHIRO AOYAMA dari Sdr.

Bahwa yang hadir pada saat dilaksanakannya RUPSLB diPT.KADOTA TEXTILE INDUSTRIES di Kawasan Industri Kabupaten Karawangadalah Sdr. NAREN MAANGHWANI, Sdr. SHANKAR SHUNDERASMAANGHWANI dan Kuasa Hukumnya Sdr.

Bahwapada tanggal 16 Agustus 2018 pada saat pelaksanaan RUPSLB saksi datangpada pukul 08.17 Wib akan tetapi dari pihak pengacara KAZUTO HAYASHIyaitu Sdr. BENNY WULUR ternyata RUPSLB telah dilaksanakan dan parapihak sudah pulang.

., SP.1 tentang Risalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

RUPSLB) dimana dalam RUPSLB dimaksud para pemegang sahampada pokoknya telah mengeluarkan keputusan sebagai berikut:a. Menyetujui untuk memberhentikan seluruh Direksi dan Komisarisperseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit etdecharge);b. Menyetujui untuk mengangkat Sdr.

Isi dari Notulen Rapat RUPSLB tersebut pada pokoknyamengenai pemberhentian seluruh Direksi dan Komisaris perseroan yanglama serta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris yang baru padaPenggugat;Berdasarkan Notulen RUPSLB tersebut yang menjadi anggota Direksidan Komisaris yang baru adalah sebagai berikut:DIREKSI:Direktur Utama : Tuan Christoforus Richard;Direktur : Tuan Ir. Andy M.

NusantaraRagawisata (Penggugat) No. 19 tanggal 20 Januari 2000 yang dibuatoleh Notaris Imas Fatimah, S.H., selaku Notaris di Jakarta, Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Nusantara Ragawisata (Penggugat) ;Bahwa dengan demikian pengangkatan Tergugat Il sebagai KomisarisPenggugat telah dilakukan menurut hukum, yaitu berdasakanpersetujuan RUPSLB PT.

30 Oktober 2003 Perseroan TerbatasPenggugat telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB), yang mana dalam RUPSLB dan Komisaris PerseroanHal 57 Putusan No.120/PDT/2018/PT.

Mangala Sutra dengan RUPSLB yangditandatangni oleh para pemegang saham tanggal 30 Oktober 2012,kemudian dituangkan dalam Akta No. 19 tanggal 30 Oktober 2012 yangdibuat di hadapan Notaris Cuaca Candra Sedana, SH. seharga Rp.2.436.840.000, (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapanratus empat puluh ribu rupiah) tanpa diterjemahan ke dalam bahasaInggris, sehingga pemohon tidak mengerti dan paham apa yang dimaksudisi dalam perjanjian tersebut;Bahwa Pemohon tidak menyetujui untuk menjual asset

;Photo copy Surat perihal Permitaan untuk mengadakan RUPSLB,tertanggal 3 Juni 2017, bukti P.9. ;10. Photo copy tanda bukti pengiriman dokumen dari PT Pos Indonesia(Persero) tertanggal 03 Juni 2017, bukti P.10. ;11. Photo copy surat tanda bukti pengiriman surat dari Pemohon kepada Made Oka Adnyana, tanggal 09 Juni 2017, bukti P.11.

;Photo copy surat bukti dari Pemohon tersebut diatas, telah diberi meterai yangcukup dan diajukan photo copy dari photo copynya, kecuali bukti P.8. dan P.11.telah dicocokkan dengan aslinya ;Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti suratsurattersebut juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing dibawahsumpah memberikan keterangan sebagai berikut :Saksi : PUTU ASTUTIHUTAGALUNG,SH :Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan untukmengadakan RUPSLB pada PT Bali Villas

,tetapi surat dari Pemohon tersebut tidak ada tanggapan dari semuapemegang saham dan selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan inike Pengadilan ;Hal 13 dari 25 halaman Penetapan Nomor 363/Padt.P/2017/PN Dps14Bahwa aset dari PI Villas semua telah dijual, namun karenahasilpenjualan tersebut Pemohon tidak tahu, makanya Pemohon mengajukanpermohonan RUPSLB ;Bahwa kalau permasalahan pokok dari Pemohon dengan PT Bali Villasmaupun dengan semua pemegang sahan dari PT Villas, saksi tidak tahu ;Bahwa mengenai

Bali Villasuntuk dilakukan RUPSLB akan tetapi tetap tidak mendapat tanggapan;Hal 22 dari 25 halaman Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2017/PN Dps23Menimbang bahwa dengan menyimak fakta dari keterangan saksisaksitersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penjualanaset PT.

Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir Rapat.Daftar Hadir RUPSLB Selanjutnya Fero Zainuddin memintadibuat Contoh / Draf Notulen Rapat Pemegang Saham PT. BinaArdi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. Bina Ardi Abadi;Bahwa untuk penandatanganan Surat Notulen Rapat PemegangSaham PT. Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. BinaArdi Abadi diserahkan Terdakwa Kepada Sadr. IRIANSYAH yaituOrang tua dari Sdr. ANTON BASRONI ANANG untukmemintakan tanda tangan kedua orang tersebut, (Ir.

Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. Bina ArdiAbadi diserahkan Terdakwa / Pembanding Kepada Sdr. IRIANSYAHyaitu Orang tua dari Sdr. ANTON BASRONI ANANG untukHal. 18 dari 26 hal. Put. No. 910 K/Pid/2015memintakan tandatangan kedua orang tersebut, (Ir.

Bina Ardi Abadi dan DaftarHadir RUPSLB PT.

Bina Ardi Abadi Dan DaftarHadir RUPSLB PT. Bina Ardi Abadi tersebut;b. Bahwa untuk penandatanganan Surat : Notulen Rapat PemegangSaham PT. Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. Bina ArdiAbadi diserahkan Terdakwa / Pembanding Kepada Sadr. IRIANSYAHyaitu Orang tua dari Sdr. ANTON BASRONI ANANG untukmemintakan tandatangan kepada Ir. Made Suryadana, BahlilLahadalia;c. Bahwa status Sdr. BAHLIL LAHADALIA dan Sdr. Ir.

S.H., di Bintara Kota Bekasi SuratSurat/Dokumen yang dibawa Fero Zainuddin a quo belum lengkap, danharus dilengkapi dengan : Notulen Rapat Pemegang SahamPT Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB Selanjutnya FeroZainuddin meminta dibuat Contoh / Draf Notulen Rapat PemegangSaham PT. Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. Bina ArdiAbadi;Bahwa untuk penandatanganan Surat : Notulen Rapat PemegangSaham PT. Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT.

BankPerkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga melalui forum Rapat UmumPemegang Saham Luas Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Juni 2011 tanpasepengetahuan dan persetujuan Yayasan Bhakti Yogya ;Bahwa dalam RUPSLB tertanggal 27 Juni 2011 tersebut Tergugat I dan II sebagaipemrakarsa forum RUPSLB tertanggal 27 Juni 2011, tidak memberitahu dantidak mengundang Turut Tergugat I sebagai salah satu pemegang saham secaraformal pada PT.

Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga.TurutTergugat I kemudian menyampaikan kepada pihak Yayasan Bhakti Yogyatindakan Tergugat I dan II yang menyelenggarakan RUPSLB tanggal 27 Juni2011 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Yayasan Bhakti Yogya.

TurutTergugat II hadir melalui kuasanya dalam RUPSLB tetapi tidak mengetahuiagenda RUPSLB yang diprakarsai oleh Tergugat I dan TergugatBahwa berdasarkan Akta Notaris No. 13 : Berita Acara RUPS Luas Biasa yangdibuat dan ditandatangani oleh Notaris Ny. Etty Roswitha Moelia, SH Notaris diJakarta pada tanggal 15 Agustus 2011, menerangkan bahwa pada tanggal 15Agustus 2011 bertempat di Sekretariat Yayasan Bhakti Yogya JIn.

Senopati No.43 A Jakarta Selatan dilaksanakan RUPSLB yang agendanya antara lainmenetapkan kembali Keputusan Pemegang Saham yang termuat dalam RisalahRUPSLB PT. Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga tertanggal 27Juni 2011, dan memberhentikan dengan hormat saudari Lorenzia Julie Santososebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga.Dalam Akta tersebut pada dinyatakan bahwa RUPS Luar Biasa tersebutdiselenggarakan atas permintaan Direksi dari PT.

Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga setelahdinyatakan dicabut kedudukannya sebagai pemegang saham dandikembalikan kepemilikan sahamnya kepada Yayasan Bhakti Yogya berdasarkanPutusan Pengadilan dalam perkara aquo, selanjutnya harus dilakukan pengesahanmelalui mekanisme RUPSLB oleh Turut Tergugat I,Il, dan I .....II, dan III maksimal 1 (satu) bulan setelah putusan perkara aquo berkekuatanhukum tetap ; Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmengadili dan

Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY; ---------------------------------------------------------------------------------------3.

Menetapkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut adalah sah dan mengikat bagi seluruh pemegang saham PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY; ------------7. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang hingga sekarang sebesar Rp. 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah ) ; ---

Makapemegang saham yakni PT Bumi Karya Utama Sejahtera yang diwakili olehDuddy Riswan telah mengajukan permohonan tertulis kepada PT GlobalBridge Invesment Property agar segera melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) ( Bukti P4 ); Bahwa sesuai dengan pasal 8 ayat 4 Akta Pendirian PT. Global BridgeInvesment Property Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 yang berbunyipemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggaldengan surat kepada Direksi Perusahaan.

Dasar yang tertuang di Akta Pendirian PT Global Bridge InvesmentProperty nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa pertama pada tanggal 16 September 2015 danRUPSLB yang kedua pada tanggal 25 September 2015 namun tidak dihadirioleh saah satu pemegang saham yaitu Kim Jungsun; Bahwa mengingat kebutuhan dan kepentingan perseroan PT Global BridgeInvesment Property saat ini, pemohon telah melakukan pemanggilan RUPSLBterhadap Termohon, Kim Jungsun untuk hadir dalam RUPSLB

Global Bridge Invesment Property untuk menentuanlangkahlangkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan dana tambahandalam menutup kerugian dan dana tambahan dalam melanjutkan operasionalPEPUSANAGN; ~ nnn nnn enn nnn nen enn nnn tenn ennnnannneenenancnnananennnnsBahwa dengan mengingat kerugian kerugian dan kebutuhan pertambahanmodal dan guna menyelamatkan PT Global Bridge Invesment Property makaPT Global Bridge Invesment Property perlu kiranya untuk melakukan RapanUmum Pemegang Saham Luar Blasa ( RUPSLB

Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ( UU PT ), Pemohon mengajukanpermohonan Penetepan kuorum untuk mengadakan RUPS ketiga melaluiKetua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan ijin penyimpangan dariAnggaran dasar PT Global Bridge Invesment Property; Bahwa mengingat pentingnya RUPS Ketiga dimaksud diadakan makaberdasarkan pasal 19 ayat (4) Akta Pendirian PT Global Bridge InvesmentProperty perlu ditetapbkan bahwa RUPS dimaksud adalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB

) dan oleh karenanya maka Pemohonmeminta Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan jijin kKuorumkehadiran 2 dari keseluruhan jumlah yaitu sebesar 20.408,5 lembar sahamdan Pengambilan Keputusan Rapat yang didasarkan pada Pasal 86 ayat (5)dan ayat (6) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas untuk mengadakan RUPSLB guna melakukan PengubahanAnggaran Dasar Perseroaing ==s

Pantoru Mas dan menetapkan syaratsyarat laindalam RUPSLB tersebut, dengan mendasarkan kepada Pasal 80ayat (1) UUPT.Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanadimaksud Pasal 78 ayat (1) UUPT terdiri dari RUPS tahunan danRUPS lainnya.

Pantoru Mas,merupakan masuk ke dalam kategori RUPS lainnya sebagaimanadiatur Pasal 78 ayat (4) UUPT, sehingga tatacara untukpenyenggaraan RUPSLB atas dasar permintaan pemegang sahamharus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2), (3), (4),(5), (6) dan (7) UUPT.Bahwa senyatanya dalam Permohonan a quo, Pemohon secaralangsung meminta diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untukmelakukan pemanggilan sendiri dan menyelenggarakan RUPSLB PT.Pantoru Mas dengan mendasarkan kepada Pasal 80 ayat (1)

Permohonan Pemohon Mengandung Exceptio Litis Pendetis1.Bahwa Permohonan Pemohon a quo kepada Pengadilan NegeriJakarta Selatan yang memohon diberikan izin melakukanpemanggilan untuk menyelenggarakan RUPSLB PT.

Pantoru Mas meminta ke Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk memberikan jijin kepada Pemohon untuk dapatmengundang dan dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Pantoru Mas dst ;Bahwa Permohonan Pemohon untuk diberikan jjin =melakukanpemanggilan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Pantoru Mas maka Pemohonsebagai pemegang saham mewakili 1/10 atau lebih pemegang saham denganhak suara, meminta ijin ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapatmengundang dan dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

ARGA PURA yang meminta untuksegera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB)terhadap PT. ARGA PURA dengan surat No. 69/Pailit/XI/2018 tanggal28 Nopember 2018;Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Direksi PT. ARGA PURA,kemudian kami kembali mengirim surat kepada Direksi PT. ARGAPURA yang meminta untuk segera melaksanakan Rapat UmumPemegang Luar Biasa (RUPSLB) terhadap PT.

sampai dengan saat ini, berdasarkan haltersebut maka kami mengajukan permintaan RUPSLB ini melaluiPengadilan Negeri Badung dengan agenda rapat: Laporan Kegiatan Perseroan; Laporan Keuangan Perseroan tahun 2017 dan tahun 2018; Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (Direksi dan Komisaris) Penjualan/pengalihan sahamBahwa atas tidak terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa, maka Tindakan Termohon selaku Direktur dan Termohon Ilselaku Komisaris tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang sahamyang

dimintakan oleh Pemohon serta berdasarkan Undang UndangNo. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menerangkansebagi berikut Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisarisatau Pemegang Saham berdasarkan penetapan Ketua PengadilanNegeri yang wilayahnya meliputi kedudukan perseroan untuk itukami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Badung untukmemberikan ijin kepada kami sebagai Pemohon melakukan sendiriPemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

ARGA PURA yang meminta untuk segera melaksanakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap PT. ARGAPURA tetapi tidak ada tanggapan;Bahwa atas tidak dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa tersebut oleh Termohon selaku Direktur dan Termohon II selaku KomisarisPT. ARGA PURA, maka Pemohon dalam permohonannya mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Badung untuk memberikan ijin kepada Pemohon melakukansendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.ARGA PURA.

ARGA PURA yang meminta untuk segeramelaksanakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadapPT. ARGA PURA dengan surat No. 69/Pailit/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018,dan oleh karena tidak ada tanggapan dari Direksi PT. ARGA PURA, kemudianPemohon kembali mengirim surat kepada Direksi PT. ARGA PURA memintauntuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB)terhadap PT.

;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum bisa memeriksagugatan Penggugat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetapyang menyatakan bahwa RUPSLB aquo adalah sah atau tidak. Apabilaputusan Pengadilan Negeri nantinya menyatakan bahwa RUPSLB adalahsah, maka dengan sendirinya Surat Keputusan yang dikeluarkan olehMenteri Hukum dan HAM adalah sah.

Hotel Danau Toba Internasionalsebagai akibat dari RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 21 Juni 2008tersebut, hal itu) merupakan persoalan internal pengurus (DewanKomisaris/Dewan Direksi) dari PT.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta BertentanganKetentuanKetentuan Dalam Peraturan PerundangUndangan Yang BersifatProsedural/Formal.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PITUN) Jakartamempertimbangkan yang menjadi fokus persoalan dalam perkara iniadalah mempersoalkan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Hotel Danau Toba Intenasional yang tidak memenuhiquorum, yang mana hasil RUPSLB tersebut adalah merubah komposisisusunan Dewan Komisaris.

Karena tidak memenuhi quorum, maka RUPSLB tersebut adalah tidak sah secara hukum. Pertimbangan hukum yangHal. 17 dari 23 hal. Put.

RUPSLB PT.

Nomor 1517 K/Pdt/2020telah diubah agenda rapatnya menjadi Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 7 Oktober 2017bertempat di Kantor PT. BPR Pesisir Akbar Desa Panda, KecamatanPalibelo, Kabupaten Bima, sebagaimana Uraian Risalah Hasil RUPSLB tanggal 7 Oktober 2017, tanpa dihadiri oleh saya (Penggugat);Pertentangan dan ketidaksesuaian antara Dasar Hukum: POJK,Anggaran Dasar (AD) PT.

BPR Pesisir AkbarKabupaten Bima (tanpa nomor surat) tanggal 13 Oktober 2017;Uraian Hasil Risalan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan mencantumkan alasanalasan logis dan legalterkait keputusan Tidak Diperpanjang Masa Kerja Komisaris Sdr. M .Fahri Aminy, S.E., (Penggugat) oleh baik Komisaris Utama danDirektur Utama/Pemegang Mandat RUPSLB PT. BPR Pesisir AkbarKabupaten Bima tanggal 7 Oktober 2017;4.

BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima berdasarkan pada RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 yang telahdiubah agenda rapatnya menjadi Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 7 Oktober 2017 bertempat diKantor PT. BPR Pesisir Akbar Desa Panda Kecamatan PalibeloKabupaten Bima, sebagaimana Uraian Risalah Hasil RUPSLBtanggal 7 Oktober 2017, tanpa dihadiri oleh Penggugat:b. Putusan Komisaris Utama dan Direktur Utama PT.

BIG BIRD (RUPSLB III) adalah paling sedikit (satu per dua) bagian atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit (satu perdua) bagian atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS, dan menyatakan bahwa dengan memenuhi kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB III telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat secara

Big Bird (RUPSLB III) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Penetapan Pengadilan diucapkan;

Tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang merespons SuratNomor 61 dengan mengirimkan Surat Nomor:179/KOM/X1/2014 tertanggal 01 Desember 2014Perihal: Persiapan/Penyelenggaraan RUPSLB PT.Jobroindo Makmur (Surat Nomor 179) dan Surat Nomor:177/DIR/X1/2014 tertanggal 01 Desember 2014 Perihal: Persiapan/Penyelenggaraan RUPSLB PT. Jobroindo Makmur(Surat Nomor 177) yang pada intinya kedua surat tersebut meminta Penggugat (yang pada waktu itu berkedudukansebagai Direktur Utama PT.

SURAT NOMOR 7 DIBUAT OLEH TERGUGAT II TELAHSESUAI DENGAN PASAL 106 UU PT SEHUBUNGAN DENGAN RUPSLB TERKAIT PEMBERHENTIAN SEMENTARAPENGGUGAT SELAKU DIREKTUR UTAMA.1.

Berdasarkan agenda RUPS LB yang diagendakan adalahmendengarkan pembelaan diri dari Penggugat telahsesuai dengan isi Pasal 106 ayat (5) UU PT, sehingga tidaktepat dan harus dikesampingkan dalil angka 13 posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa agenda RUPSLB tersebut adalah akalakalan saja..

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat menguraikan danmembuktikan dalilnya serta tidak ada satupun Pasal dalamUU PT dan Anggaran Dasar yang dilanggar oleh Tergugat IIHalaman 56 dari 67 hal putusan Nomor 396Pdt/2018/PT.DKIVil.dalam penyelenggaran RUPSLB maka sudah sewajarnyaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquomenyatakan bahwa RUPSLB tertanggal 30 April 2015 adalahRUPSLB yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan UUPT oleh karenanya Akta Nomor 17 tertanggal 30 April 2015adalah akta

X1/2014 tertanggal27 Nopember 2014 perihal : Persiapan/Penyelenggaraan RUPSLB PT.JOBROINDO MAKMUR adalah tidak sah, batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan Surat No.06/SPT/JOB/10/4/2015 tertanggal 10 April2015 Perihal : Pemberitahuan Pemberhentian Sementara, yangdibuat oleh TERGUGAT II adalah tidak sah, batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan Surat No.07/SPT/JOB/16/4/2015 tertanggal 16 April2015 Perihal : UNDANGAN RUPSLB PT.JOBROINDO MAKMUR,yang dibuat oleh TERGUGAT II adalah