Copy BA klarifikasi baru. diberikan oleh Tergugatkepada Penggugat telah berupaya isi redaksinyaterutama hal dan Ill ;Bahwa pada tanggal 30 Juni 2006 dalam pertemuanTripartit di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten SidoarjoPenggugat mengajukan keberatan atas SK PHK yang didasarioleh BA klarifikasi yang telah dimanipulasi oleh Tergugat ;Bahwa dalam pertemuan tripartit tanggal 30 Juni 2008disepakati untuk diadakan klarifikasi ulang antaraPenggugat dengan Tergugat di Kantor Tergugat pada tanggal 6Juni 2006 ;

;Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat meskipun dilakukanMediasi secara Bipartit untuk membayar hakhak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 56 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pada tanggal 3 Desember 2020 Penggugat melalui kKuasanyamembuat Surat Pengaduan ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan KabupatenDeli Serdang untuk dapat menyelesaikan secara Tripartit antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediatorDinas Ketenagakerjaan

Penggugat menerima telepon dari Tergugat melaluisekretaris Direksi Rumah Sakit Husada terkait pembahasan mutasi yangtanggalnya diubah menjadi tanggal 3 November 2015 jam 12.00;Bahwa pada tanggal 3 November 2015, Penggugat melakukanpembahasan mutasi yang oleh Penggugat melalui Rumah Sakit Husadadianggap sebagai perundingan bipartit;Bahwa pada tanggal 24 November 2015, Penggugat menerima suratpemberitahuan bahwa masalah mutasi sudah diserahkan ke DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi;Perundingan mediasi tripartit

Nomor 1099 K/Pdt.SusPHI/2016dengan aksi unjuk rasa tersebut sebagai alasan penggunaan Pasal63 ayat (6) dan Pasal 60 ayat (5) perjanjian kerja bersama Tahun2013 yang masih berlaku untuk menjatuhkan putusan pemutusanhubungan kerja;11.Bahwa perlu untuk diketahui, ternyata Tergugat (sekarang TermohonKasasi) tidak pernah menjadikan Surat Peringatan Ill tersebut sebagaialat bukti selama mediasi tripartit dan persidangan di HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;12.Bahwa perihal pemberian

;Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat meskipun dilakukanMediasi secara Bipartit untuk membayar hakhak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 56 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pada tanggal 3 Desember 2020 Penggugat melalui kKuasanyamembuat Surat Pengaduan ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan KabupatenDeli Serdang untuk dapat menyelesaikan secara Tripartit antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediatorDinas Ketenagakerjaan

PeraturanPerusahaan yang dikeluarkan Penggugat sangat bertentangan denganUndangUndang Ketenagakerjaan, maka wajib dibatalkan;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan bipartit pada hariRabu tanggal 6 April 2016 pukul 09.00 wib, namun hasil dari pertemuanbipartit yang diadakan sebanyak 3 (tiga) kali tidak tercapai hasil katasepakat antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa akibat tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dibipartite, maka Penggugat meminta diselesaikan pada tingkat tripartit

Selama pelaksanaan tripartit Tergugatselalu menyangkal dan tetap tidak mau memberikan hakhak Penggugatberdasarkan pada Peraturan Perusahaan Pasal 62 ayat (2);Bahwa Tergugat sampai pada saat gugatan ini diajukan belum adamenyelesaikan hakhak dari pada Penggugat, walaupun Anjuran dari hasilTripartit telah dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sesuaidengan Nomor Naker/C.4/565/545/V/2016, tanggal 26 Mei 2016;Bahwa adapun yang harus diterima dan menjadi hakhak dari Penggugatsesuai dengan

Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa, tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerjasecara sepihak terhadap Penggugat tanpa adanya izin dari lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah merupakan suatuperbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum ;Bahwa, terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak yangdilakukan Tergugat dan Penggugat telah berupaya melakukanpenyelesaian secara Bipartit dan Tripartit

, namun tidak menghasilkankesepakatan karena Tergugat menolak memberikan jawaban ;Bahwa, oleh karena upaya penyelesaian secara Bipartit dan Tripartit gagalmembuat persetujuan bersama, maka Penggugat menempuh upayamediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya, akantetapi tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat olehkarenanya Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaSurabaya mengeluarkan Surat No. 560/7333/436.6.12/2016, tertanggal 31Agustus 2016, perihal

Pesangon :2xX3x Rp 3.045.000, = Rp. 18.270.000,Penggantian hak 15% = Rp. 2.740.500.Jumlah = Rp. 21.010.500,Dengan jumlah Rp. 21.010.500, (dua puluh satu juta sepuluh ribu limaratus rupiah) ;b) Agar masingmasing pihak memberikan jawaban atas anjuran selambatlambatnya dalam jangka waktu sepuluh hari setelah diterimanya anjuranini;Bahwa, oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugatsebagaimana disebutkan dalam peraturan Ketenagakerjaan yaitu upayapenyelesaian melalui perundingan Bipartit dan Tripartit

Lebih lanjut sikap Tergugat yangmemberikan kesepakatan atas proses bipartit dan tripartit serta anjuranbukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum karena Tergugatmeyakini proses pengakhiran hubungan kerja kontrak dengan Penggugatadalah telah sah dan benar serta sesuai dengan undangundang ;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam point (15)posita gugatan yang menganggap tidak diangkatnya Penggugat sebagaikaryawan tetap setelah PKWT berakhir atau dalam bahasa Penggugatsebagai penolakan

Penggugat mengajukanpermohonan mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaMakassar (Tripartit)23.Bahwa atas permohonan penggugat, Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Makassar telah mengeluarkan anjuran tersebut dalam Surat Nomor :019/5651/DKTJ/I/2018 tertanggal 9 Januari 2018 yang pada intinya bahwapemberian upah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.250.000, (Satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap bulannya tidak sesuai denganperaturan yang berlaku, dimana seharusnya

Bahwa oleh karena telah dilakukan upaya Bipartit dan Tripartit sebagaimanatersebut dalam peraturan tentang penyelesaian hubungan industrial dantidak menemukan kesepakatan, maka Penggugat akan mencari keadilanmelalui Pengadilan;26.Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat yang sesuai denganperaturan yang tersebut dalam pasal 156 ayat (2), pasal 156 ayat (3) danpasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan kepada Penggugat adalah sebagai berikut :e Uang Pesangon : 9

Bernadisebagai penaggung jawab dan Tergugat bersedia menaikkan uang pesangon danhakhak lainnya sejumlah Rp. 20.000.000, namun perundingan tersebut tidakmenemukan kesepakatan dan karena tidak adanya kesepakatan maka Penggugatmengajukan permohonan mediasi di kantor dinas Tenaga Kerja Kota Makassar(Tripartit);Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dalilkan dalam gugatanPenggugat dan jawaban Tergugat, bahwa pihak tergugat telah melakukan PHKdikarenakan perusahaan PT.

menimpaAlmarhum Aman Rayudi sehingga meninggal dunia, setelah beberapa haripihak ahli waris dari Almarhum Aman Rayudi datang menemui pihak organisasiuntuk mengadukan Tergugat karena adanya ketidak sepahaman antara pihakpenggugat dengan pihak Tergugat, pihak Penggugat mengadukan hal tersebutkepada induk organisasi (DPC F KAMIPARHO) SiantarSimalungun sesuaidengan mekanisme yang berlaku, kuasa Penggugat berusaha menyelesaikandengan cara bipartit namun hasilnya dead lock, selanjutnya diselesaikandengan cara tripartit

alasan Tergugat tidak bersediamenyelesaikan perselisihan tersebut secara bipartit meskipun dilakukan diKantor Pemerintah Desa;Bahwa karena upaya perundingan bipartit yang dilakukan tidak berhasil,akhirnya Penggugat mengajukan perkaranya ke Instansi Dinas Tenaga KerjaKabupaten Asahan pada tanggal 30 Januari 2017 untuk dapatmenyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat secaratripartitsebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 2Tahun 2004;Bahwa sebelum penyelesaian di tingkat tripartit

Undang UndangNomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan karena telah di PHK dengantuduhan melakukan kesalahan yang sampai saat ini tidak dapat dibuktikanpihak Tergugat.Bahwa namun perundingan bipartit tersebut tidak menghasilkan kesepakatanapapun, karena pihak Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Lili Arianto,SH Advokat / Penasihat hukum yang berkantor di jalan Cut Nyak Dien No. 5A Kisaran, Kabupaten Asahan menyatakan menolak tuntutan Penggugat danmeminta perkara tersebut dilanjutkan ke tingkat tripartit

;Bahwa selanjutnya dalam penyelesaian di tingkat Tripartit yang diperantaraioleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan pada tanggal 03Halaman 4 dari 25Putusan PHI Nomor :97/Pdt.SusPHI/2017/PN Mdn14.15.16.17.Maret 2017 juga tidak tercapai kesepakatan apa pun.

Nomor 762 K/Pdt.SusPHI/2014Bahwa faktanya, antara Para Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukanupaya penyelesaian perselisihan perkara a quo melalui Perundingan Bipartit.Namun Para Penggugat telah membawa penyelesaian permasalahan a quo keDinas ketenegakerjaan melaui upaya Perundingan Tripartit. Disini terlihat upayaPerundingan Tripartit (Mediasi) yang telah dilaksanakan tidak sesuai denganketentuan hukum yang berlaku.

Dan jika tidak lampiran PerundinganBipartid, instansi tersebut mengembalikan berkas kepada Para Penggugat untukdilengkapi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa dengan belum dilakukannya Perundingan Bipartit antara Para Penggugatdan Tergugat, dan juga ternyata penyelesaian Tripartit yang dilaksanakan DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak Sri Indrapura tidak sesuaidengan prosedur yang

Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerjasecara sepihak terhadap Penggugat tanpa adanya izin dari lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah merupakan suatuperbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukanTergugat dan Penggugat telan berupaya melakukan penyelesaian secarabipartit dan tripartit, namun tidak menghasilkan kesepakatan

karena Tergugatmenolak memberikan jawaban;Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara bipartit dan tripartit gagalmembuat persetujuan bersama, maka Penggugat menempuh upaya mediasidi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya, akan tetapi tidaktercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanyaMediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota SurabayaHalaman 3 dari 22 hal.

Pesangon: 2 x 3 x Rp3.045.000,00 = Rp18.270.000,00Penggantian hak 15% = Rp2.740.500,00Jumlah = Rp21.010.500,00Dengan jumlah Rp21.010.500,00 (dua puluh satu juta sepuluh ribu limaratus rupiah);b) Agar masingmasing pihak memberikan jawaban atas anjuran selambatlambatnya dalam jangka waktu sepuluh hari setelah diterimanya anjuranini:Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugat sebagaimanadisebutkan dalam peraturan Ketenagakerjaan yaitu upaya penyelesaianmelalui perundingan bipartit dan tripartit

(Bukti P 7)17.Pada tanggal 22 Maret 2018 PENGGUGAT menerima surat panggilan 1dengan nomor : 567/1924/HIPK untuk melakukan perundingan Tripartit(Mediasi) pada tanggal 1 April 2018 pukul 10.00 wib yang bertempat diDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, akan tetapidari pihak TERGUGAT tidak memenuhi panggilan dari Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.

(Bukti P8)18.Pada tanggal 06 April 2018 PENGGUGAT menerima surat panggilan Ildengan nomor : 567/2202/HIPK untuk melakukan perundingan Tripartit(Mediasi) pada tanggal 18 April 2018 pukul 10.00 wib yang bertempat diDinas Tenaga Kerja dan19. Transmigrasi Kabupaten Karawang, akan tetapi dari pihak TERGUGATtidak memenuhi panggilan Il dari Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Karawang.

(Bukti P9)20.Pada tanggal 25 April 2018 PENGGUGAT menerima surat panggilan III21dengan nomor : 567/2688/HIPK untuk melakukan perundingan Tripartit(Mediasi) pada tanggal 25 April 2018 pukul 10.00 wib yang bertempat diDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, akan tetapidari pihak TERGGUGAT tidak memenuhi panggilan Ill dari Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.

surat pengaduan Kepada Dinas Sosial DanTenaga Kerja Kabupaten Batang Hari.yang beralamat di Jl.Sulthan Thaha No.3 MuaraBulian Kabupaten Batang hari (Bukti P.7) ;Bahwa menindak lanjuti surat pengaduan perselisihan hubungan industrial tersebut,Dinas Sosial dan Tenaga kerja kabupaten Batang hari telah melakukan klarifikasidengan memanggil penggugat dan tergugat ke kantor Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Batang hari , dan kemudian telah beberapa kali melakukan sidang mediasimelalui perundingan Tripartit

Bahwa pada perundingan Tripartit ke tiga tertanggal 15 Oktober 2012, Penggugat telahmengajukan Tawaran Tuntutan terhadap hakhak penggugat yang seharusnya diterima,dikarenakan belum dibayar oleh Tergugat selama 15 (lima belas) Tahun Penggugatbekerja dengan Tergugat, yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat yaitu sebesar : Rp.309.776.874.

Hari tertanggal 29 Oktober 2012,dikarenakan penggugat merasa tidak sepadan dan masih banyak hakhaknya yangseharusnya juga dihitung dan dibayarkan oleh Tergugat yang dimasukkan didalamkompensasi sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja dan penggugat tetap padapendiriannya supaya hakhaknya dibayarkan sesuai dengan aturan perundangundangan yang ada, atau apabila ada kesepakatan yang tidak terlalu merugikanpenggugat ;16.Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukan upaya17.Tripartit

27 Juli 2012,yang diberi tanda P5 ;5 Asli Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja, tertanggal 7 Agustus2012, yang diberi tanda P6 ;101112131415Foto copy surat dari Advokat/Penasehat Hukum Hefzi kepada KepalaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Batanghari, No.52/ADV.HR/SK.Pid/VII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, perihalPengaduan Mengenai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang telahdilakukan oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang MuaraBulian, yang diberi tanda P7 ;Asli Risalah Perundingan Tripartit

, tertanggal 30 Agustus 2012 , yangdiberi tanda P8;Asli Risalah Perundingan Tripartit, tertanggal 8 Oktober 2012, yangdiberi tanda P9 ;Asli Risalah Perundingan, tertanggal 15 Oktober 2012, yang diberi tandaP10;Asli Risalah Perundingan, tertanggal 22 Oktober 2012, yang diberi tandaP11.1;Foto copy Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial antara PT.Bank Jambi dengan Hefzi, tertanggal 22 Oktober2012, yang diberi tanda P11.2 ;Foto copy Tuntutan Total Pesangon Dan Hakhak yang ditanda

Hasilnyaperundingan bipartit tersebut pada intinya tidak tercapai kesepakatandan untuk selanjutnya telah ditempuh upaya tripartit/ mediasi melaluiMediator Hubunan Industrial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kolon Progo;Bahwa berdasarkan Pasal 81 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yangM@NY ELAN fxHesssseee ene eceeee essen enineenemene nee enentneeeemenenenGugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepadaPengadilan Hubungan

,dan Audrin Vicitria, SH;Dalam sidang tripartit Tergugat tetappada pendiriannya untuk membayar THRKeagamaan Islam 1429 H tahun 2008sebagai berikut:Tergugat akan membayarkan THR Keagamaan Islam 1429 H tahun 2008 kepadaperwakilan para Penggugat sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribuRupiah);111213Pendirian Tergugat menginginkan proseshukum perselisihan mengenai THRKeagamaan Islam 1429 H tahun 2008melalui Pengadilan PerselisihanHubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kota Pangkalpinang;Pendirian

para Penggugat menuntutTergugat untuk memenuhi kewajibannyasesuai PerNo.04/MEN/1994 sebesar 1(satu) bulan upah berdasarkan UMKKota Pangakalpinang tahun 2008 sebesarRp1.120.000,00 (satu juta seratus duapuluh ribu Rupiah);Akhirnya sidang tripartit yang sangat alotmenghasilkankesepakatan sebagaiberikut:Tergugat bersedia memberikan pinjaman uang dan pembayaran THR KeagamaanIslam 1429 H tahun 2008 sebagai berikut:Tergugat memberikan pinjaman ditambah THR Keagamaan Islam 1429 H tahun 2008dengan jumlah

Bahwa Gugatan Penggugat ternyata sangat keliru dalam menariksubyek hukum masuk ke dalam perkara a quo (PLURIUM LITISCONSORTIUM), hal ini dikarenakan seharusnya subyek hukum yangmelakukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannyaadalah Penggugat yang telah melalui rangkaian penyelesaianperselisinan industrial yaitu Bipartit dan Tripartit, akan tetapi padakenyataannya penggugat XIV sampai dengan Penggugat XIX belumpernah melakukan mediasi Bipartit dan Tripartit namun oleh DinasTenaga Kerja

Kota Samarinda ikut dimasukkan kedalam anjuran yangseolaholah kenyataannya penggugat XIV sampai dengan PenggugatXIX tersebut telah ikut dalam Bipartit dan Tripartit, sehingga sudahselayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.Page 45 of 127Bahwa dengan demikian maka gugatan Para Penggugat tersebutadalah sangat Prematur hal mana menurut Undangundang RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian HubunganIndustrial pasal 83 (1) yang secara tegas mengatur Pengajuan gugatanyang tidak

Bahwa Penggugat XIII dalam proses mediasi Tripartit di Kantor DinasTenaga Kerja Kota Samarinda diketahui bekerja di kecamatan SambojaKabupaten Kutai Karta Negara sehingga oleh Mediator Dinas TenagaKerja Kota Samarinda menganjurkan kepada Tergugat XIII untukberkirim surat kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegaradalam hal penyelesaian sengketa ketenagakerjaannya.Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikantersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut

Kota Samarinda ikut dimasukkan kedalam anjuran yangseolaholah kenyataannya penggugat XIV sampai dengan PenggugatXIX tersebut telah ikut dalam Bipartit dan Tripartit, sehingga sudahselayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.2.

Februari 2016;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padapokoknya sebagai berikut:Kepentingan Hukum Penggugat;1.Bahwa gugatan a quo diajukan setelah melewati proses bipartit danmediasi tripartit

kepada pekerja/ buruh uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);(6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1),ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atasjaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;16.Bahwa berdasarkan pada pertemuan bipartit serta tripartit

GUGATAN PHK TIDAK DIDAHULUI DENGAN BIPARTIT DANTRIPARTITJika dalam hal ini tetap diperiksa mengenai perselisihan PHK maka kamimelihat gugatan PHK terkait dengan adanya mutasi, maka hal ini sangatbertentangan dengan hukum acara khususnya Pasal 3 (1) UU Nomor 2Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut :Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebihdahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapaimufakatdan Tripartit sebagaimana terdapat dalam pasal 5 UU

Oleh karenanya sangatlah tidak tepat jika gugatan inidiperiksa dan diputus terkait permasalahan relokasi perusahaan,karena sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia arti katarelokasi adalah pemindahan tempat artinya adalah pada saatdilakukan bipartit dan tripartit (tertanggal 30 Juni 2015) atau pada saatdiangkatnya hal relokasi menjadi perselisihan, TERGUGAT belummelakukan relokasi perusahaan, perusahaan baru mulai beroperasisecara keseluruhan pada tangal 22 Juli 2015, ini berarti belum adaperbuatan

Menyatakan bahwa belum terjadi perbuatan relokasi perusahaan yangdilakukan oleh Tergugat pada saat diajukan bipartit dan tripartit.3.

Menyatakan bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadikarena adanya mutasi belum dilakukan bipartit dan tripartit terlebihdahulu dan/atau Pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena mutasiadalah bentuk pengunduran diri dari PARA PENGGGUGAT.ATAUApabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadiladilnya (Ex aequo et bono).Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut,Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 16 November

Fotokopi sesuai dengan asli, Undangan Mediasi (Tripartit) dari dinastenaga kerja pemerintah kabupaten bekasi nomor 565/2119/HISyaker/VI/ 2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang relokasi, diberitanda T1;Halaman 96 dari 132 Putusan PHI Nomor 199/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdg. Fotokopi sesuai dengan asli, Anjuran Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kabupaten Bekasi nomor 567/2745/HISyaker/VIII/2015tertanggal 27 Agustus 2015 tentang relokasi, diberi tanda T2;.

Bahwa pada tanggal 26 November 2012 tanpa melakukan kesalahan/pelanggaran terhadap PBK dan Peraturan Perusahaan Penggugat menerimasurat PHK sepihak dari Tergugat, Tergugat tidak mau memperkerjakanPenggugat lagi sesuai dengan surat PHK No. 0O01/HR.SYB/11/2012.a Bahwa atas permasalahan ini Para Penggugat dan Tergugat telahmelakukan bipartite dan tripartit, tetapi Tergugat tetap melakukan PHKsepihak terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat tidak bersediamempekerjakan kembali Penggugat, dan Tergugat

sejak bulan Agustus 2018 sampai denganbulan Maret 2019.Bahwa pada Maret 2019 Penggugat telah mengajukan permohonanpemutusan hubungan kerja kepada Tergugat karena keterlambatanpembayaran upah sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019.Bahwa permohonan tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat.Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Tergugat, selanjutnyaPenggugat memohon kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untukdilakukan proses mediasi tripartit.Bahwa dalam proses mediasi tripartit

SusPHI/2020/PNMdnBahwa saksi kenal dengan Penggugat karena samasama bekerja ditempat Tenggugat;Bahwa benar Tergugat sering terlambat melakukan pembayaran gaji, tapisaksi tidak tahu permasalahanya dan kepala ruangan menyampaikankeberatan ke pimpinan;Bahwa ada dilakukanya Bipartit yaitu orang SPMS memanggilperusahaan dan juga Tripartit yaitu SPMS dan perusahaan bertemudengan Dinas Ketenagakerjaan;Bahwa pembayaran gaji terlambat mulai bulan Agustus 2018 dan saksitidak tahu alasanya;Bahwa saksi bekerja

Saksi Febrika Evayoninta :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena samasama bekerja ditempat Tenggugat;Bahwa benar Penggugat bekerja di RSU Sari Mutiara (Tergugat);Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi sejak bulan Maret 2019;Bahwa Peggugat terakhir diberikan gaji pada bulan Februari 2019;Bahwa saksi dan Penggugat terakhir bekerja pada tanggal 20 Februari2019;Bahwa saksi hadir pada saat dilakukanya Tripartit;Bahwa Penggugat tidak ada dialinkan tugaskan ke tempat lain;Bahwa ada asuransi berupa Askes